penelitian evaluasi pembangunan

1. Kajian teoritik
1.1 Penelitian evaluasi
Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dgn tujuan yg telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya. Monitoring adalah suatu kegiatan internal proyek yg berupa studi-studi diagnostik yg fungsinya untuk mendukung manajemen pembuatan keputusan. Monitoring pada dasarnya adalah menghimpun informasiatau data secara kontinyu agar tingkat kemajuan dan perkembangan suatu program/proyektetap dapat diikuti, sehingga upaya perbaikan atas kinerja program/proyek dpt dilakukan secara optimal
Perkins mencoba membuat skema teoritik tentang perkembangan suatu program pembangunan dengan dimensi-dimensi yang dapat menjadi fokus perhatian dalam penelitian evaluasi pembangunan (Perkins, 1977:642-645)

Dari bagan tersebut, tampak bahwa proses perkembangan suatu program pembangunan bermula dari identifikasi suatu masalah sosial yang kemudian suatu program pembangunan dirancang untuk mengatasinya yang seterusnya dilegalisasikan. Pada tingkat ini masih dirumuskan dalam bentuk perumusan yang sangat umum, sehingga oleh departemen atau instansi yang bersangkutan perlu menterjemahkannya dalam bentuk perumusan tujuan -tujuan programatik dan petunjuk pelaksanaan yang lebih bersifat operasional. Dari tujuan dan petunjuk pelaksanaan operasional seperti itu, maka organisasi pelaksana program yang terdiri atas struktur administrasi dan serangkaian intervensi programatik tertentu pada akhirnya diciptakan, yang kinerjanya diharapkan akan menghasilkan pencapaian tujuan program tersebut.
Berdasar kaitan dan pentahapan dalam program pembangunan tersebut, maka ada enam jenis penelitian evaluasi yang dapat kita bedakan yaitu:
1. Pertama, adalah penelitian evaluasi yang fokus perhatiannya pada kaitan antara tahap identifikasi masalah dan tujuan legislative yang dirumuskan untuk memecahkan masalah tersebut.
2. Kedua, adalah jenis penelitian evaluasi yang fokus perhatiannya adalah menguji apakah tujuan – tujuan yang telah ditetapkan oleh administrasi dan birokrasi pembangunan sudah tepat sesuai dengan tujuan yang telah digariskan oleh lembaga atau keputusan legislatif yang mendasarinya.
3. Ketiga, adalah jenis penelitian evaluasi yang fokus perhatiannya pada logika yang mendasari dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang telah diidentifikasikan oleh pengelola program. Keempat, adalah jenis penelitian evaluasi yang fokus perhatiannya pada efisiensi dan efektivitas mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh pengelola program dalam upaya mencapai tujuan program tersebut.
4. Kelima, adalah jenis penelitian evaluasi yang fokus perhatiannya pada intervensi programatik yang dilakukan oleh penyeleng gara program dengan menghubungkan akibat (effect) dari program yang dihasilkan.
5. Keenam, adalah jenis penelitian evaluasi yang fokus perhatiannya pada dampak dari sistem organisasi penyelenggara program di dalam konteks tujuan program secara umum.

Pentingnya evaluasi ini dapat dilihat pada keberhasilan suatu program atau projek itu dilaksanakan. Hal ini juga berkaitan langsung dengan aktor aktor yang berperan didalmnya. Aktor ini dapat diidentifikasi dari pihak pihak yang akan dirugikan apabila program atau projek itu gagal. Untuk itu dapat diidentifikasikan bahwa kegagalan proyek dapat merugikan: investor, pihak penyedia pembiayaan, pemerintah. Oleh karena itu, mereka lah lembaga lembaga yang membutuhkan evaluasi program / proyek.
1. Pemilik proyek (investor) dan calon mitra usaha: akan memperhatikan prospek usaha, yakni tingkat keuntungan yang diharapkan beserta tingkat risiko investasi. Biasanya, semakin tinggi tingkat keuntungan diiringi dengan semakin tinggi risiko proyek.
2. Pihak penyedia pembiayaan (bank kreditur, perusahaan leasing, perusahaan modal ventura, underwriter bila melalui bursa efek, lembaga kredit ekspor barang modal, dan lembaga donor yang mungkin ikut membiayai proyek): memperhatikan segi keamanan dana yang mereka pinjamkan, karena mereka mengharapkan agar bunga dan angsuran pokok pinjaman dapat dibayarkan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, mereka akan memperhatikan pola aliran dana selama jangka waktu pinjaman tersebut.
3. Pemerintah: berkepentingan atas manfaat atau dampak dari proyek terhadap perekonomian nasional maupun dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat.
1.2 Falsafah Intervensi Sosial (Prinsip Dasar dan Relasi)
Falsafah intervensi sosial adalah pandangan yang dijiwai oleh nilai-nilai masyarakat tentang konsepsi dan produk manusia, dan yang dapat dijadikan alat bantu untuk menjadi pedoman perlakuan terhadap manusia. Nilai-nilai tersebut menjadi konsep-konsep dasar untuk diterapkan dalam praktik intervensi sosial. Intisari dari falsafah intervensi sosial tersebut berkisar pada tiga kelompok nilai-nilai berikut:
1. Memperhatikan hakikat seorang manusia yang memiliki martabat, harga diri, rasa tanggung jawab dan berpotensi untuk berkembang sepanjang hayatnya.
• manusia membutuhkan dirinya menjadi bagian dari lingkungannya, dan berkeinginan untuk berinteraksi dengan komunitas.
• terdapat kebutuhan yang umum pada setiap orang, namun manusia itu unik dan berbeda dari yang lain.
2. Memperhatikan kewajiban masyarakat terhadap warganya.
• Masyarakat berkewajiban untuk menyediakan kesempatan untuk pertumbuhan dan perkembangan, dan menyediakan sumber dan layanan bantuan untuk menolong warganya dalam mencukupi kebutuhannya dan untuk mencegah terjadinya masalah sosial.
• Warga diberi kesempatan yang sama untuk menerima tanggung jawab sosial dan berpartisipasi dalam memberikan corak perkembangan masyarakat.
3. Tatanan yang mengatur perlakuan terhadap individu. Seorang individu selayaknya diperlakukan sebagai warga masyarakat yang;
• unik, bermartabat dan memiliki harga diri, dan memperoleh kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menentukan arah hidupnya sendiri,
• didorong dan dibantu agar berinteraksi dengan orang lain sehingga menjadi lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan orang lain.
1.3. Proses Intervensi Sosial
1. Proses intervensi sosial ialah proses pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh seorang pekerja sosial bersama dengan masyarakat untuk memecahkan masalah keberfungsian sosial yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri tanpa bantuan. Proses ini dikonseptualisasikan sebagai studi, asesmen, perencanaan, tindakan dan terminasi.
1. Asesmen merupakan bagian penting dalam proses pemecahan masalah, karena PI menggunakan hasil asesmen menjadi dasar untuk perencanaan tindakan intervensi. Asesmen adalah sebuah proses dan produk dari pemahaman terhadap masalah kelayan dalam situasinya yang dijadikan dasar melaksanakan tindakan.
2. Berbagai karakteristik asesmen perlu dipahami PI karena dengan memahami karakteristik asesmen, PI diperkuat kemampuannya untuk memahami kelayan beserta masalahnya.
2. Pincus & Minahan menyatakan bahwa asesmen adalah sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh PI. Tujuan asesmen ialah membantu PI untuk (a) memahami dan mengindividualisasikan situasi yang ditanganinya; dan (b) mengidentifikasikan dan menganalisis faktor-faktor yang terkait di dalam situasi khusus dimaksud. Asesmen masalah mencakup langkah-langkah berikut:
1. Mengidentifikasikan dan merumuskan masalah.
2. Menganalisis dinamika situasi sosial.
3. Menetapkan tujuan dan sasaran.
4. Menetapkan tugas-tugas dan strategi.
5. Menstabilkan upaya perubahan.
3. Beberapa karakteristik asesmen yang penting adalah sebagai berikut:
1. Asesmen itu merupakan sesuatu kegiatan yang berkelanjutan.
2. Ada dua macam fokus dalam asesmen; fokus pertama tertuju pada upaya untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai masyarakat dan situasinya. Fokus kedua tertujuan pada upaya memperoleh landasan yang kuat untuk menyusun rencana tindakan.
3. Asesmen merupakan proses timbal balik, yang melibatkan kedua pihak: kelayan dan PI.
4. Asesmen memungkinkan PI untuk mengadakan penjelajahan horisontal dan vertikal dalam mengkaji informasi mengenai masyarakat dan situasinya. Penjelajahan horisontal untuk memperluas spektrum masalah, dan vertikal untuk memperoleh gambaran yang memperdalam mengenai salah satu aspek masalah.
5. Ada individualisasi dalam asesmen, yang dikembangkan dari kenyataan bahwa setiap individu itu unik dalam sikap, dan perilakuanya.

2. Pembahasan
2.1 Aspek krusial dari fokus penelitian ke 5 (interfensi sosial dan dampak/hasil)
Fokus dari bahasan kita disini adalah pada jenis penelitian yang ke 5 yaitu fokus perhatiannya pada intervensi programatik yang dilakukan oleh penyelenggara program dengan menghubungkan akibat (effect) dari program yang dihasilkan. Jelas disini terlihat adanya suatu hal yang krusial dalam penyelenggaran program yaitu pada intervensi programatik yang dilakukan oleh penyelenggara program. Penyelenggaran program disini adalah pihak pihak yang berkaitan baik langsung maupun tak langsung dalam penyelenggaran program. Dalam pokok bahasan kita kali ini evaluasi yang berobjek pada ranah publik, dimana segala sesuatu yang berhubungan dari penyelenggaraan program adalah menjadi wilayah dan tanggung jawab publik. Pemerintah disini menjadi aktor utama dalam penyelenggaran program, baik berbentuk kegiatan, program jangka pendek atau panjang, atau berupa proyek. Untuk itu aktor utama ini perlu dikontrol secara intens agar supaya tidak keluar dari jalur dan rel yang telah ditentukan dalam tupoksi (tujuan pokok dan fungsi) serta pelaksanaanya. Untuk itulah dibentuk suatu badan yang bertugas untuk mengontrol kinerja pemerintah dalam pelaksanaan program itu. Badan badan itu misalnya BPK, BPKP, KPK, Banwasda, dan lain sebagainya.
Tetapi pada kenyataanya disini telah terlihat dengan jelas bahwa penyelenggaraan program oleh pemerintah itu telah banyak yang keluar dari jalur yang telah ditentukan, sehingga tujuanpun tidak tercapai seperti yang telah ditentukan pada awal program yaitu yang tercantum pada proposal program atau kegiatan. Terbukti dengan adanya banyak kasus kasus korupsi yang ada di negara kita ini. Dimana intervensi dari oknum oknum yang didalamnya juga bisa terjadi keterlibatan antara penyelenggaran program, pelaksana, dan ataupun bahkan pengawas program. Adanya intervensi intervensi tersebut membuat program tidak berjalan sesuai yang direncanakan. Hal ini akan menimbulkan kerugian terutama bagi penyandang dana baik itu pemerintah ataupun koalisi dari swasta. Untuk itu perlu adanya suatu sistem evaluasi yang berfokus pada tahap ini sehingga hasil yang ingin dicapai dari suatu program akan sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan oleh penyelenggara program.
Intervensi disini meliputi dari berbagai aspek sudut pandang yaitu pada aspek sudut pandang politik, ekonomi, serta budaya. Ketiga sudut pandang kepentingan tersebut dilihat sebagai sudut pandang yang paling utama dan dominan dalam proses interfensi dalam pelaksanaan program. Mengapa disebut hal yang dominan??karena pada umumnya suatu penyelewengan atas suatu kegiatan dikarenakan adanya motif yang melatar belakangi hal tersebut. Pada lingkungan pemerintahan, motif utama yang mendasari hal itu adalah dari ke 3 aspek tersebut. Aspek ekonomi yang menjadi peluang terbesar adanya suatu penyimpangan. Selanjutnya motif politik, dan selanjutnya adalah budaya. Aspek budaya ini adalah faktor yang mempunyai prosentase terendah dari ketiganya. Tetapi faktor ini adalah suatu faktor pengaruh yang rawan juga. Mengapa dikatakan rawan, karena suatu buadaya dapat membawa oknum didalamnya untuk hanyut dan mengikuti budaya yang ada dalam lingkungan itu.
Pada dasarnya intervensi sosial berfungsi untuk membantu suatu pelaksanaan kegiatan atau program itu agar terarah dan tidak keluar dari jalur untuk mencapai tujuannya. Tetapi dalam pelaksanaanya seingkali intervensi itu dilaksanakan dengan maksud negatif yang terselubung. Tentunya dengan hal yang terselubung itu tidak tampak dalam kasat mata suatu pemeiksaan. Harus ada suatu upaya penyelidikan yang serius untuk mengetahui apakan suatu maksud terselubung itu benar benar ada. Itulah mengapa lembaga lembaga evaluator itu dibentuk. Tentnya pemerintah sendiri telah mengtahui bahwa nantinya akan ada intervensi negatif didalamnya sehingga dibentuklah lembaga lembaga itu. Tentunya intervensi ini diharapkan agar berpengaruh positif dalam pelaksanaan kegiatan atau program. Tentunya aktor aktor yang mengintervensi itu benar benar bertujuan untuk membantu memecahkan masalah dalam proses pelaksanaan program. Sehingga fungsinya dapat sesuai dengan apa yang dikemukakan pada kajian teori diatas, yaitu pemecahan masalah oleh seorang pekerja sosial yaitu pemerintah atau pihak yang terkait dalam pelaksanaan program bersama dengan masyarakat untuk memecahkan masalah keberfungsian sosial atau kendala dalam pelaksanaan program tersebut yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri tanpa bantuan.
Untuk itulah mengapa dikatakan bahwa proses intervensi sosial disini adalah sangat rawan dalam evaluasi pembangunan, dimana itervensi sosial disini berkaitan langsung dengan hasil daripada program tersebut. Sehingga proses intervensi yang menyangkut dari aktor aktor yang terlibat didalamnya diperlukan adanya suatu evaluasi yang berfokus pada proses tersebut sehingga proses intervensi tersebut tidak akan disalh gunakan dengan menggunakan motif motif yang ada di belakangnya. Adanya suatu kontrol yang tetap menjaga intervensi tersebut agar tetap berada pada peranya yang positif adalah suatu tantangan besar bagi lembaga kontrol pemerintah agar suatu penyimpangan penyimpangan tersebut dapat diantisipasi.
2.2 Intervensi motif Ekonomi
Intervensi ekonomi menjadi motif dominan dari adanya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan program. Karena tidak adapun seorang manusia yang tidak membutuhkan uang terutama untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itulah mereka melakukan cara apapun untuk memenuhi kebutuhannya itu. Penempuhan cara apapun itu dapat dilihat dengan mereka memenuhi kebutuhannya dengan melanggar peraturan yang telah ada. Dapat dilihat dari banyaknya kasus kasus korupsi (KKN) yang ada di indonesia ini yang sebagaian besar adalah bermotif ekonomi. Motif ini adalah hal yang paling rawan dalam pelaksanaan sutau program. Mengapa disebut motif yang paling rawan, karena suatu pelaksanaan program yang tentunya telah ditentukan seberapa besar anggaran yang telah ditetapkan akan menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan. Anggaran itu adalah masalah uang, apapun biasa ditempuh oleh pihak pihak yang mnginginkannya. Tentunya hal ini akan berakibat langsung oleh hasil daripada program itu. Karena itulah mengapa diperlukan adanya kontrol yang ketat dalam proses pelaksanaanya karena intervensi disini sangatlah rawan dalam pelaksanaan program, dan tentunya evaluasi dalam proses ini akan menjadi suatu kajian yang penting untuk menilai apakah program tersebut akan mencapai hasil yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan awal.
Dapat diambil contoh pada kasus yang pada akhir akhir ini mencuat yaitu tentang kasus korupsi Anggoro Widjojo. KPK menduga ada aliran uang ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat pembahasan proyek ini di Departemen Perhubungan. Terkait pencekalan itu, polisi menuduh dua komisioner KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, sebagai tersangka. Dalam kasus ini, KPK pernah menyita US$ 20 ribu (sekitar Rp 200 juta) dari Sekjen Departemen kehutanan, Boen Purnama. Uang itu diduga berasal dari proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan. Proyek SKRT ini sebelumnya telah dihentikan, Menteri Kehutanan M Prakosa. Namun kembali dilanjutkan pada 2007. Anggoro diduga telah mempengaruhi anggota Komisi Kehutanan DPR untuk melanjutkan proyek tersebut. Kemudian, Komisi Kehutanan yang dipimpin Yusuf Erwin Faishal mengeluarkan surat rekomendasi pada 12 Februari 2007. Surat rekomendasi itu juga ditandatangani oleh Hilman Indra dan Fachri Andi Leluasa. Tim gegana yang dimaksud adalah tiga tersangka kasus dugaan suap pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Mereka adalah tiga mantan dan anggota Komisi Hukum DPR, yakni Azwar Chesputra, Hilman Indra, dan Fahri Andi Leluasa. Dalam surat itu, disebutkan meminta Departemen Kehutanan meneruskan proyek SKRT. Disebutkan pula bahwa untuk pengadaan itu sebaiknya menggunakan alat yang disediakan PT Masaro yaitu Anggoro W.
Dari kasus tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa banyak intervensi intervensi yang ada di dalam pelaksanaan sebuah projek dimana intervensi itu terdapat mitif ekonomi yang mengahambat atau menyimpangkan pelaksanaan projek tersebut sehingga tidak tepat pada hasil yang diinginkan pemerintah seperti pada awalnya. Dapat analisa juga bahwa aktor aktor yang terlibat didalamnya adalah dari dalam yaitu pembuat dan perencana program serta dari luar yaitu pelaksana program. Dari kedua sisi penyimpangan tersebut maka gagal lah suatu projek itu yang berujung pada penemuan indikasi KKN di dalamnya. Dan lagi lagi penyandang dana yaitu disini adalah negara, yang menjadi korban di dalam penyimpangan tersebut. Untuk itu sangatlah rawan evaluasi dalam proses ini karena banyak pihak yang harus dievaluasi dan dikaji lebih dalam sehingga akan ditemukan suatu fokus masalahnya mengapa suatu kegaagalan dari projec atau program itu bisa terjadi.
2.3 Intervensi motif Politik
Intervensi Politik menjadi masalah krusial dalam program pembangunan. Dari perspektif para pejabat pemerintah sebagai perumus kebijakan, dalam sistem sosial yang terdemokratisasi hampir mustahil untuk melupakan faktor-faktor politik ketika mereka membuat keputusan-keputusan strategis. Sebaliknya, kemampuan dari pejabat pemerintah untuk melakukan reformasi sangat tergantung kepada kemampuan mereka untuk membentuk koalisi politik yang kuat serta memperluas jaringan dukungan publik. Dan ketika koalisi politik menjadi begitu menentukan. Implementor sebagai kepanjangan perumus kebijakan program pembangunan dalam tahap melaksanakan program pembangunan selalu saja ada berbagai macam kendala, salah satunya adalah intervensi politik.
Intervensi politik ini bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Intervensi secara langsung dilakukan dalam tahap pelaksanaannya sehingga ada kecenderungan pengarahan kesalaha satu pihak. Sedangkan tidak langsung intervensi dilakukan agar dampak positif program pembangunan tersebut mengarah pada dirinya. Ketika program pembangunan sudah dirumuskan, tujuan programnya sudah dilegislasikan maka dalam belum tentu pelaksanaanya berjalan dengan semestinya. Hakekatnya program pembangunan adalah ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan bukan hanya segelintir orang saja. Akan tetapi dengan adanya intervensi itu maka sasaran dari program bisa berubah dan tujuannya juga berubaha sehingga dampaknya pun akan berubah bahkan berbagai penyelewengan bisa muncul. Kemudian akibat buruk yang muncul adalah adanya pergeseran sasaran program pembangunan apabila ketika awal sasaran dan tujuannya adalah untuk masyarakat kecil dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi ke segelintir orang serta meningkatkan kesejahteraan pengintervensi.
Intervensi politik bisa dilakukan oleh kyai, ulama pendukung pejabat politis, partai politik pengusung dan tim sukses yang menyokongnya. Oleh karena itu pejabat politis sebagai perumus kebijakan pembangunan seringkali merubah sasaran dan tujuan program dari keseluruhan masyarakat ke para pendukungnya. Seringkali misalnya program-program pembangunan pemerintah yang sasaran dan tujuannya sudah bergeser, misalnya P2SEM. Dalam program pembangunan ini seharusnya anggota DPRD tidak berhak mendapatkan dana hibah tetapi melalui intervensinnya dia memperolehnya atau minimal orang-orang yang berada di lingkaran mereka. Mengapa ini bisa terjadi karena dia mempunyai wewenang untuk merekomendasikan nama-nama yang mendapat bantuan sehingga dengan keistimewaan tersebut digunakan untuk mendapatkan keuntungan.adalah hambatan politis. Adanya intervensi penguasa, politikus, tokoh masyarakat terhadap program yang diadakan pemerintah. Misalnya, mereka meminta jatah program yang dipergunakan untuk pendukung, kerabat dan orang-orang yang dekat dengan mereka. Contoh konkrit ketika program P2SEM banyak anggota dewan yang meloloskan kerabat mereka untuk mendapatkan dana hibah. Tokoh Agama adalah semisal ulama dengan ponpes terbesar biasanya melalui kepala daerah bertindak sedemikian rupa. Birokrat sebagai administrator kebijakan tidak bisa berbuat banyak karena secara structural dibawah pejabat politik. Hal ini semua bisa disebut sebagai hambatan politis Kasus lain misalnya, penentuan perusahaan atau investor yang terlibat dalam program pembangunan juga sering mendapatkan intervensi secara politis. Di dalam peraturan sudah jelas mengatur mengenai syarat-syarat untuk bisa menjadi mitra dalam pengerjaan program pembangunan. Implementor menggunakan aturan sebagai acuan untuk penentuannya. Namun, apabila sudah terjadi intervensi maka bisa rusak semuanya. Misalnya intervensi Kepala Daerah yang memutuskan mana yang menjadi mitra kerja sehingga para implementor tidak bisa berbuat apa-apa. Di Indonesia kasus semacam ini sudah sering terjadi.
Dengan demikian, dalam situasi semacam itu, tidak mengejutkan bahwa proses kebijakan program pembangunan tidak mampu menjawab tuntutan dari rakyat banyak. Ketika pasangan calon terpilih untuk menjalankan pemerintahan, mereka akan selalu menanggung beban di punggungnya karena harus melayani elit Parpol yang telah membantu mereka meraih jabatan. Pada saat yang sama, pelaku usaha dan elit politik yang telah “menanam” sumbangan kepada bupati atau walikota terpilih akan selalu menagih imbalan ketika mereka membuat keputusan penting. Kepentingan publik selalu dalam posisi yang terabaikan.
2.4 Intervensi motif budaya
Intervensi sosial dalam evaluasi memiliki banyak aspek-aspek yaitu aspek ekonomi, politik dan budaya. Intervensi sosial dalam pandangan budaya yaitu intervensi yang berasal dari budaya evaluator, aktor implementor, organisasi dan masyarakat dalam pembangunan tersebut. Budaya merupakan sistem ide tau nilai yang berfungsi menjadi blueprint paedoman bagi tindakan atau kelakuan bagi hasil karya. Tentunya budaya tersebut ada dikarenakan adanya kesepakatan individu dengan dirinya, individu dengan kelompok, individu dengan organisasi, dan individu dengan komunitas. Sedangkan intervensi sosial dari sudut pandang budaya merupakan intervensi budaya yang dibawa oleh seorang evaluator dalam mengevaluasi program dan kebijakan pembangunan. Misalnya saja evaluasi program anti korupsi yang dilakukan oleh lembaga pengawasan yang mengevaluasi implementasi program tersebut. Lembaga pengawasan tersebut memiliki budaya dalam lembaganya yaitu budaya tanggap dan jujur, tentunya pada saat mengevaluasi hasilnya tentu sesuai dan tepat sasaran dikarenakan adanya budaya tanggap dan jujur, dan hal ini termasuk intervensi budaya dipihak evaluator.
Intervensi budaya yang dilakukan oleh aktor implmentor yaitu budaya yang dibawa seorang implementor dalam mengimplementasi program dan kebijakannya. Misalnya saja dalam mengimplementasi kebijakan sidik jari di kota surabaya, implementor yang merupakan pejabat kecamatan tersebut memiliki budaya KKN dimana pada saat sidik jari tersebut jika yang mnegantri merupakan saudara petugas tersebut maka mendapat pelayanan terlebih dahulu daripada orang lain. Kemudian saat pelayanan pengurusan tanah, KTP, Akte Kelahiran pejabat juga memiliki kebudayan yang memberikan uang dialah yang diberikan pelayanan terbaik. Tentunya intervensi budaya tersebut merupakan sisi negatif yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan. Ada sisi positif intervensi budaya tersebut yaitu apabila implementor tersebut menerapkan disiplin dan pelayanan terbaik maka tentunya kebijakan tersebut berjalan tanpa ada dampak yang negatif dan tentunya kebijakan tersebut juga sesuai sasaran.
Intervensi budaya dalam organisasi merupakan intervensi yang dilakukan organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah. Intervensi ini tentunya memberikan kebimbangan dalam evaluator untuk mengevaluasi jika dipengaruhi oleh kedua organisasi tersebut. Jika budaya yang dimiliki oleh kedua organisasi tersebut yaitu pemerintah dan non pemerintah sama, maka intervensi tidak menghambat sebuah evaluator akan tetapi jika memiliki budaya yang berbeda dan memiliki kepentingan yang berbeda maka intervensi yang dilakukan oleh organisasi tentunya menghambat proses evaluasi sehingga tentu juga berdampak pada hasil yang dikeluarkan oleh evaluator karena himpitan kedua kubu tersebut.
Intervensi budaya yang dilakukan oleh masyarakat yaitu berupa dukungan fisik maupun non fisik. Masyrakat dalam intervensi sosial tentunya berada dalam posisi implementasi dan evaluasi program dan kebijakan. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan dalah satu unsur negara yang tentunya dalam menjalankan pemerintahan yang baik tidak lepas dari masyarakat sebagai pendukung dan pengontrol pemerintahan. Masyarakat dalam hai ini pada saat implementasi yaitu objek yang dimiliki pemerintah untuk menjalankan kebijakan dan programnya. Pada tahap evaluasi masyarakat juga merupakan subjek dan objek kebijakan dan program pemerintah. Oleh karena itu budaya yang dimiliki oleh masyrakat melekat pada hasi sebuah evaluasi tersebut.
2.5 Pentingnya partisipasi/ intervensi masyarakat dalam pembangunan
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal-lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai “pengetahuan lokal” untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut. Midgley (1986) menyatakan bahwa partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya.
Tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin menggejala seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Kegagalan pembangunan berperspektif modernisasi yang mengabaikan partisipasi negara miskin (pemerintah dan masyarakat) menjadi momentum yang berharga dalam tuntutan peningkatan partisipasi negara miskin, tentu saja termasuk di dalamnya adalah masyarakat. Tuntutan ini semakin kuat seiring semakin kuatnya negara menekan kebebasan masyarakat. Postmodernisme dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan terhadap modernisme yang dianggap telah banyak memberikan dampak negatif daripada positif bagi pembangunan di banyak negara berkembang. Post-modernisme bukan hanya bentuk perlawanan melainkan memberikan jawaban atau alternatif model yang dirasa lebih tepat. Post-modernisme merupakan model pembangunan alternatif yang ditawarkan oleh kalangan ilmuan sosial dan LSM. Isu strategis yang diusung antara lain anti kapitalisme, ekologi, feminisme, demokratisasi dan lain sebagainya. Modernisme dianggap tidak mampu membawa isu-isu tersebut dalam proses pembangunan dan bahkan dianggap telah menghalangi perkembangan isu strategis itu sendiri. Post-modernisme dinyatakan sebagai model pembangunan alternatif karena memberikan penawaran konsep yang jauh berbeda dengan modernisme. Tekanan utama yang dibawa oleh postmodernisme terbagi dalam tiga aspek, yaitu agen pembangunan, metode dan tujuan pembangunan itu sendiri.
Pembangunan dengan basis pertumbuhan ekonomi yang diusung oleh paradigma modernisme memiliki banyak kekurangan dan dampak negatif. Pendekatan ini hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan indikator GDP yang tidak mencerminkan adanya pemerataan. Kesenjangan antar penduduk mungkin saja terjadi sehingga indikator pertumbuhan ekonomi hanya mencerminkan keberhasilan semu saja. Akumulasi modal yang berhasil dihimpun sebagian besar merupakan investasi asing yang semakin memuluskan jalannya kapitalisme global. Perkembangan paradigma pembangunan alternatif sebagai bentuk kritik sekaligus perlawanan modernisme semakin pesat seiring dengan semakin berkembangnya LSM baik dari kuantitas maupun kualitas. Posisi tawar LSM yang semakin baik terhadap pemerintah memberikan kontribusi berupa diterimanya ide-ide pembangunan yang selama ini mereka dengungkan. Faktor yang kedua adalah meningkatnya kesadaran akan pembangunan berkelanjutan yang peka terhadap isu ekologi. Modernisme selama ini dianggap sebagai pembawa kerusakan lingkungan dengan industrialisasinya. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ternyata diiringi pula oleh meningkatnya kerusakan lingkungan. Kegagalan paradigma pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi pada beberapa negara berkembang, terlebih setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1990-an.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: