ekonomi kerakyatan

A. GAMBARAN EKONOMI KERAKYATAN INDONESIA

I. DEFINISI

Istilah itu adalah ekonomi kerakyatan. Istilah ekonomi kerakyatan lebih sedikit lagi orang menggunakan, dan yang sedikit ini termasuk Sarbini Sumawinata (1985). Tetapi karena istilah ekonomi kerakyatan ini dikenalkan kembali tahun 1997 oleh seorang konglomerat yang “sangat berkuasa” untuk mengganti istilah ekonomi rakyat yang tidak disukainya, maka berhasillah konsep itu masuk TAP MPR yaitu TAP Ekonomi Kerakyatan No. XVI/1998. Dan istilah ekonomi kerakyatan ini kemudian semakin dimantapkan dalam banyak TAP-TAP MPR berikutnya termasuk kemudian UU No. 25/2000 tentang Propenas. Bahwa konsep Ekonomi Kerakyatan ini merupakan konsep politik yang “dipaksakan” nampak kemudian dari penggunaannya yang simpang siur. Dan puncak dari kesimpangsiuran ini berupa keraguan Presiden Megawati dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2001. Istilah ekonomi rakyat adalah istilah ekonomi sosial (social economics) dan istilah ekonomi moral (moral economy), yang sejak zaman penjajahan dimengerti mencakup kehidupan rakyat miskin yang terjajah. Bung Karno menyebutnya sebagai kaum marhaen. Jadi ekonomi rakyat bukan istilah politik ”populis” yang dipakai untuk mencatut atau mengatas namakan rakyat kecil untuk mengambil hati rakyat dalam Pemilu. Ekonomi Rakyat adalah kegiatan atau mereka yang berkecimpung dalam kegiatan produksi untuk memperoleh pendapatan bagi kehidupannya. Mereka itu adalah petani kecil, nelayan, peternak, pekebun, pengrajin, pedagang kecil dll, yang modal usahanya merupakan modal keluarga (yang kecil), dan pada umumnya tidak menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga.
Tekanan dalam hal ini adalah pada kegiatan produksi, bukan konsumsi, sehingga buruh pabrik tidak masuk dalam profesi atau kegiatan ekonomi rakyat, karena buruh adalah bagian dari unit produksi yang lebih luas yaitu pabrik atau perusahaan. Demikian meskipun sebagian yang dikenal sebagai UKM (Usaha Kecil-Menengah) dapat dimasukkan ekonomi rakyat, namun sebagian besar kegiatan ekonomi rakyat tidak dapat disebut sebagai ”usaha” atau ”perusahaan” (firm) seperti yang dikenal dalam ilmu ekonomi perusahaan. Patut diingat dan dicatat terus menerus bahwa kegiatan dalam seminar kita ini, baik pikiran-pikiran yang sudah matang maupun yang masih pada tahap awal selama 6 bulan mendatang adalah benar-benar kegiatan seminar, yang seluruh pesertanya dapat dan bahkan perlu menyumbang pendapat/pikiran, sehingga pada akhir seminar pada bulan Juli nanti, konsep ekonomi rakyat benar-benar sudah menjadi konsep yang matang dan mantap.

II. EKONOMI RAKYAT SEBAGAI ASET NASIONAL

“Prospek” Indonesia Masa Depan. Banyak ilmuwan Indonesia ”merasa bisa” meramalkan masa depan Indonesia tanpa secara sungguh-sngguh menjelaskan mengapa kita mempunyai masalah yang kita hadapi sekarang. Jika ilmuwan kita ”meramal” ke depan dan memberikan resep-resep kebijakan agar masa depan itu lebih baik, tanpa menerangkan ”sejarah” terjadinya masalah riil yang kita hadapi sekarang, maka tentulah ilmuwan yang bersangkutan menyusun ”asumsi-asumsi” yang jika, dan hanya jika (asumsi-asumsi terpenuhi), kebijakan-kebijakan yang dianjurkan akan dapat berjalan. Namun, jika ilmuwan menggunakan terlalu banyak asumsi yang tidak realistis, maka berarti ilmuwan yang bersangkutan hanya berteori (berpikir deduktif), padahal banyak teori-teori ekonomi yang berasal dari Barat ini sering keliru atau tidak tepat bagi Indonesia.
Demikian ilmu ekonomi sebenarnya akan lebih bermanfaat jika dapat ”menjelaskan” berbagai sebab-akibat dari fenomena masyarakat, dan dari penjelasan-penjelasan tersebut masyarakat dapat mawas diri dan mengoreksi kekeliruan-kekeliruan yang telah dibuat di masa lalu. Mawas-diri dan mengoreksi merupakan syarat bagi ditemukannya tindakan atau kebijakan yang lebih baik di masa datang. Dianjurkan kepada para cerdik-pandai terutama pakar-pakar ekonomi untuk lebih menahan diri dan tidak terlalu suka “meramalkan” masa depan dengan analisis atau pernyataan-pernyataan remedial (dengan resep-resep atau obat-obat) tanpa data-data empirik kenyataan masa lalu dan masa sekarang. Dalam bidang ekonomi, kesalahan paling mendasar adalah sangat tidak memadainya rasa nasionalisme para pemimpin ekonomi kita. Perwujudan rasa nasionalisme yang rendah (lebih kagum globalisasi) sama dengan rendahnya rasa percaya diri, yang dalam krisis moneter 1997-1998 hampir hilang sama sekali. Maka mengembangkan rasa percaya diri, bahwa bangsa Indonesia akan mempunyai kemampuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dengan upaya sendiri, mutlak diperlukan. Hernando De Soto dengan menyakinkan menunjuk pada ”berlian” di negara-negara berkembang yang tak pernah dikenali oleh pemerintah maupun para perencana pembangunan. Inilah potensi domestik, yaitu kekuatan “ekonomi rakyat” yang telah terbukti tahan-banting dalam situasi krismon, dan telah menyelamatkan ekonomi Indonesia dari kehancuran total. Bahwa ekonomi Indonesia hanya mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) satu tahun saja pada tahun 1998, dan mulai tahun 1999 dan seterusnya sudah tumbuh positif (meskipun kecil), hendaknya dicatat sebagai bukti bahwa sektor ekonomi rakyat dalam waktu pendek telah pulih kembali meskipun ekonomi sektor modern masih menghadapi kesulitan.

III. EKONOMI RAKYAT INDONESIA PASCA KRISMON

1. Kemiskinan. Di 13 propinsi yang disurvei angka kemiskinan perkotaan menurun selama 1997-2000 dari 13,3% menjadi 11,3%, sedangkan di perdesaan menurun dari 20,1% menjadi 18,7% (tabel 1). Penurunan angka kemiskinan di perdesaan terjadi di Sumsel, Lampung, Sulsel, Kalsel, Bali, Sumut, dan Jatim (rata-rata 8,0%), sedangkan penurunan kemiskinan di perkotaan yang relatif lebih kecil terjadi di Jatim, Jateng, Sulsel, dan Jabar (rata-rata 4,9%). Lebih besarnya penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan khususnya di propinsi-propinsi luar Jawa menunjukkan adanya perbaikan dasar tukar (term of trade) antara harga-harga yang diterima dan yang dibayar produsen. Di propinsi-propinsi Jatim, Jateng, dan Sulsel, angka-angka kemiskinan di perkotaan juga menurun yang berarti penduduk perkotaanpun masih mampu menghasilkan barang-barang yang harga jualnya meningkat lebih cepat ketimbang harga barang-barang yang dibeli rumah tangga. Bahwa ada kenaikan angka kemiskinan di perdesaan di Jabar, Jateng, dan DIY (rata-rata 3,3%) dan bahkan 11,9% di NTB, mungkin menandakan kurangnya komoditi pertanian “tradisional” yang harganya terangsang naik oleh krismon. Pendapatan riil rumah tangga yang ditaksir dengan median pengeluaran riil per kapita selama 1997-2000 mengalami kenaikan cukup signifikan sebagai berikut:
2. Kesempatan Kerja. Berbeda dengan kesan umum telah terjadinya pengangguran besar-besaran sejak krismon 1997-98, Sakerti 3 melaporkan adanya peningkatan kesempatan kerja pria dari 79% (1997) menjadi 84% (2000) dan untuk wanita dari 45% menjadi 57%. Khusus untuk kerja upahan/bergaji kenaikannya untuk pria dari 74,5% menjadi 77,0% sedangkan untuk wanita dari 36,7% menjadi 42,2%. Yang cukup signifikan adalah kenaikan persentase kesempatan kerja keluarga tanpa gaji terutama wanita yang naik dari 19,2% menjadi 25,5%, meskipun untuk pria naik lebih kecil yaitu dari 6,1% menjadi 7,9%. Arti kenaikan angka-angka ini jelas bahwa krismon yang pada umumnya menurunkan kegiatan sektor modern/formal, ditanggapi dengan meningkatnya kegiatan ekonomi/ industri sektor tradisional/ informal/ekonomi rakyat, khususnya dengan mem¬pekerjakan lebih banyak wanita atau ibu yang sebelumnya tidak bekerja. Kesimpulan kita jelas bahwa selama 1997-2000 telah terjadi “pergeseran” kesempatan kerja dari sektor ekonomi modern ke sektor ekonomi rakyat, dan tidak benar adanya pengangguran besar-besaran akibat PHK.
3. Standar Hidup dan Kesejahteraan. Banyak penelitian yang ada tentang hal ini, terdapat beberapa tentang itu bahwa yang diteliti tentang bagaimana keluarga menilai tingkat kesejahteraan mereka selama dan sebagai akibat krismon. Hasilnya sungguh mengejutkan karena berbeda dengan anggapan umum telah terjadinya kemerosotan kesejahteraan dan standar hidup akibat krismon, 87% responden menyatakan standar hidup mereka tidak berubah (tetap) atau bahkan membaik, dan yang melaporkan memburuk hanya 13%. Mengenai kualitas hidup, 83,9% responden menyatakan memadai (69,4%) atau lebih dari memadai (14,5%), yang berarti bahwa keluarga yang merasakan kualitas hidup mereka tidak memadai hanya 16,1%. Tentang kualitas hidup yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pangan, 90,7% menyatakan memadai atau lebih dari memadai, sedangkan tentang pemeliharaan kesehatan, 85% menyatakan memadai dan 4% menyatakan lebih dari memadai. Dari 3 ukuran kesejahteraan rakyat yang ada dapat disimpulkan tidak meragukan lagi bahwa orang Indonesia mempunyai cara-cara khas menanggapi krisis moneter atau krisis ekonomi. Munculnya krismon berupa kenaikan harga-harga umum besar-besaran tidak serta merta menurunkan kualitas atau standar hidup mereka tetapi mereka menemukan berbagai cara untuk menanggapinya. Cara-cara menang-gapi krismon yang khas dan berbeda-beda inilah yang bagi para pakar ekonomi ortodok (konvensional) tak terpikirkan, dan hanya dapat diketahui/ditemukan melalui penelitian-penelitian lapangan yang serius.

B. PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

I. MENGEMBANGKAN EKONOMI RAKYAT SEBAGAI LANDASAN EKONOMI PANCASILA

Sistem Ekonomi Pancasila mencakup kesepakatan ”aturan main etik” sebagai berikut:
1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa: Perilaku setiap warga Negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab: Ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan kemerataan nasional;
3. Persatuan Indonesia: Nasionalisme ekonomi;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan: Demokrasi Ekonomi; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Apapun namanya, sebaiknya kita tinggalkan aturan main, atau sistem ekonomi kapitalis liberal (atau Neoliberal) yang sejauh ini dianggap ”tak terelakkan”. Kita harus berani mengelak dari nasehat-nasehat dari luar, atau dari pakar-pakar yang terlalu silau atau terlalu yakin akan kebenaran teori-teori ekonomi dari luar. Indonesia harus percaya diri menyusun aturan main yang paling cocok bagi kepribadian Indonesia.Adapun mengapa praktek-praktek kehidupan riil dan kegiatan ekonomi rakyat yang mengacu pada sistem (aturan main) ekonomi Pancasila ini tersendat-sendat, alasannya jelas karena politik ekonomi yang dijalankan pemerintah bersifat liberal dan berpihak pada konglomerat. Ketika terjadi krismon 1997-1998, meskipun keberpihakan pemerintah pada konglomerat belum hilang, tetapi gerakan ekonomi kerakyatan yang dipicu semangat reformasi memberikan iklim segar pada berkembangnya sistem ekonomi Pancasila yang berpihak pada ekonomi rakyat
II. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN MENUJU INDONESIA BARU

Krisis perekonomian nasional yang melanda Indonesia memang belum teratasi secara total meskipun berbagai metode dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah telah dilakukan untuk mengatasinya. Banyak anggapan yang menyatakan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah mengalami kekeliruan dan tidak tepat sasaran. Seperti kebijakan BLT yang salah dalam implementasinya sehingga banyak measyarakat miskin yang belum tersentuh. Pola pembangunan seperti hanya akan memanjakan rakyat saja dan lebih bergantung pada pemerintah.
Beberapa pengamat ekonomi menilai bahwa kesalahan-kesalahan dalam perekonomian ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mengacu pada pemikiran barat yaitu kapitalisme yang berasaskan free figth liberalisme dan juga pembangunan ekonomi yang mendewakan pertumbuhan trickling down effect. Perekonomian seperti ini hanya akan menguntungkan beberapa atau segelintir pihak saja yang disebut konglomerat dimana ekonomi diarahkan kepada industrialisasi yang kapitalistik.
Dan hasil dari pertumbuhan ekonomi memang dapat dilihat dengan kasat mata bahwa pembangunan infrastruktur yang berupa gedung-gedung pencakar langit telah berdiri di Indonesia. Selain itu berbagai macam fasilitas yang memudahkan manusia juga telah tersedia. Tetapi hal ini hanya bersifat semu karena tidak menyentuh sector-sektor ekonomi yang digeluti oleh kebanyakan masyarakat Indonesia yaitu sektor usaha kecil dan menengah (UKM) terutama yang menjadi entry point bahwa kekuatan Indonesia dalam perekonomian sebagian besar terletak pada bidang pertanian (agraris).
Ekonomi rakyat sebagai salah satu sel penyusun tubuh ekonomi Negara dan sebagai sumber kekuatan bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Itulah mengapa pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi hal yang sangat penting untuk dijadikan sebagai prioritas dalam perkembangan ekonomi nasional. Titik berat pemberdayaan ekonomi kerakyatan terletak pada upaya mempercepat pembangunan pedesaan sebagai tempat bermukim dan berusaha sebagian besar subyek dan obyek pembangunan bangsa ini, dimana mereka sebagai petani dan nelayan yang berpolakan subsistence level. Pada bagian lain pemberdayaan ekonomi rakyat yang dilakukan harus mampu mengatasi dan mengurangi kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pengusaha kecil, menengah, dan koperasi pada sektor industri pengolahan serta pedagang kecil di sektor perdagangan dan jasa. Keterbatasan dan hambatan-hambatan tersebut antara lain keterbatasan sumberdaya manusia, keterbatasan akses modal dan sumber-sumber pembiayaan aktivitas ekonominya sehari-hari.
Secara normatif, moral filosofis system ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah tercantum dalam UUD 1945 khususnya pasal 33 maupun dalam Pancasila, yang jika disederhanakan bermakna bahwa perekonomian bangsa disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dimana kemakmuran rakyat banyaklah yang lebih diutamakan dibandingkan kemakmuran perorangan (Marsuki, 75:2005). Selanjutnya, GBHN 1993 semakin memperjelas rumusan-rumusan normatif tersebut dengan menambahkan beberapa prinsip-pprinsip pokok yang penting sesuai dengan perkembangan social ekonomi bangsa, diantaranya menekankan perlunya diterapkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara berbagai kepentingan yang berbeda demi mengatasi masalah-masalah yang ada, seperti persoalan ketimpangan, kemiskinan, monopoli usaha maupun ketertinggalan pembangunan masyarakat pedesaan (swadaya masyarakat) (Marsuki, 75:2005).
Dengan demikian, perlu dikembangkan kemampuan pelaku usaha pada sektor usaha kecil tersebut secara berkesinambungan, agar mampu mengelola dan mengembangkan usahanya secara tepat, sehingga dapat mewujudkan peran utamanya dalam segala bidang yang mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Upaya perbaikan dan pengembangan dalam pendidikan kewirausahaan dan manajemen usaha serta penataan sistem pendidikan nasional merupakan kunci utama peningkatan kualitas SDM pelaku usaha ekonomi kerakyatan pada masa mendatang, tanpa mengulangi kesalahan-kesalahan dan pengalaman pahit pada masa lalu.
Pada sisi yang lain, diperlukan peningkatan produktivitas dan penguasaan pasar agar mampu menguasai, mengelola dan mengembangkan pasar dalam negeri. Peningkatan produktivitas dan kemampuan penguasaan pasar ini bukan hanya melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha yang menunjang kegiatan produksi dan pemasaran. Lebih daripada itu, diperlukan pengembangan secara kelembagaan melalui program kemitraan usaha yang saling menguntungkan, sehingga secara kelembagaan institusi para pelaku usaha kecil, dan menengah tersebut, memiliki kemampuan dan daya saing pasar, terutama untuk mengisi pasar dalam negeri.
Di samping itu, upaya mendorong pembentukan kelembagaan swadaya ekonomi rakyat seperti kelompok pra-koperasi dan koperasi menjadi wadah meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing pelaku usaha kecil, yang bukan hanya tinggal di pedesaan, tetapi juga tersebar dan termarginalisasi dalam gemerlapnya kehidupan perkotaan. Keswadayaan nasional yang lebih sering disebut kemandirian bersumber pada kepribadian nasional dan kkultur bangsayang menonjolkan gaya kehidupan yang moderat dan tak terlalu menekankan padapenampilaln lahir/materiil (Wirosardjono, 20:1992)
Akhirnya, secara umum dpaat dikatakan bahwa pembangunan sistem ekonomi kerakyatan adalah snagat efektif dalam rangka mengimbangi dominasi usaha perusahaan perusahaan besar serta serbuan modal asing dan investasi asing. Selain itu sistem ini juga akan mudak merealisasikan kebijaksanaan pemerataan dan pengurangan kemiskinan. Namun hal ini bukan pekerjaan yang mudah, tetai perlu usaha konkrit yang berkelanjutan demi mencapai ekonomi kerakyatan sesungguhnya

C. TANTANGAN EKONOMI KERAKYATAN MASA KINI

I. PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

1. Walaupun telah melewati ratusan seminar dan diskusi, hingga saat ini selisih pendapat mengenai definisi “ekonomi rakyat” masih terus berlangsung. Kondisi tersebut dapat mengisyaratkan bahwa perdebatan mengenai definisi tampaknya tidak akan terlalu produktif lagi untuk dilanjutkan, karena pada dasarnya hampir semua pihak telah sepaham mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan “ekonomi rakyat” tanpa harus mendefinisikan. Hal tersebut menyangkut pemahaman bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi rakyat” adalah “kegiatan ekonomi rakyat banyak”. Jika dikaitkan dengan kegiatan pertanian, maka yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi petani atau peternak atau nelayan kecil, petani gurem, petani tanpa tanah, nelayan tanpa perahu, dan sejenisnya; dan bukan perkebunan atau peternak besar, MNC pertanian, dan sejenisnya. Jika dikaitkan dengan kegiatan perdagangan, industri, dan jasa maka yang dimaksud adalah industri kecil, industri rumah tangga, pedagang kecil, eceran kecil, sektor informal kota, lembaga keuangan mikro, dan sejenisnya; dan bukan industri besar, perbankan formal, konglomerat, dan sebagainya. Pendeknya, dipahami bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi rakyat (banyak)” adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang banyak dengan skala kecil-kecil, dan bukan kegiatan ekonomi yang dikuasasi oleh beberapa orang dengan perusahaan dan skala besar, walaupun yang disebut terakhir pada hakekatnya adalah juga ‘rakyat’ Indonesia.
2. Dengan pemahaman diatas, dapat dinyatakan bahwa ekonomi Indonesia sebenarnya adalah berbasis ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat (banyak) mencakup 99 % dari total jumlah unit usaha (business entity), menyediakan sekitar 80 % kesempatan kerja, melakukan lebih dari 65 % kegiatan distribusi, dan melakukan kegiatan produksi bagi sekitar 55 % produk dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, serta tersebar merata diseluruh wilayah Indonesia. Hanya saja, ketimpangan distribusi aset produktif (formal) – yang sekitar 65 %-nya dikuasai oleh 1 % pelaku usaha terbesar – menyebabkan kontribusi nilai produksi (GDP) dan ekspor kegiatan ekonomi raktyat relatif lebih kecil.
3. Peran ekonomi rakyat juga teraktualisasi pada masa krisis multidimensi saat ini. Jika memang disepakati bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2000 sebesar 4,5 % terutama disebabkan oleh tarikan konsumsi, baik konsumsi domestik maupun konsumsi asing (ekspor) – terutama karena kegiatan investasi dan pengeluaran pemerintah yang sangat terbatas – maka dapat diduga bahwa peran ekonomi rakyat sangat signifikan. Hal ini tersebut didasari oleh argumentasi bahwa rumah tangga yang menggantungkan kehidupannya dari kegiatan ekonomi rakyat adalah konsumen terbesar, bahkan bagi produk yang dihasilkan kegiatan ekonomi besar. Daya produktif kegiatan ekonomi rakyatlah yang mampu mendorong peningkatan konsumsi, termasuk terjaga maraknya berbagai kegiatan ‘masal’ dari ekonomi riil – seperti mudik Lebaran dan naik haji, selama tahun 2000 dan 2001. Indikasi lain dapat pula ditunjukkan oleh peningkatan kegiatan (tabungan dan penyaluran kredit) hampir diseluruh lembaga keuangan mikro, peningkatan penjualan kendaraan bermotor roda dua, peningkatan jumlah berbagai produk pertanian, dan sebagainya.
4. Sama sulitnya dengan mendefinisikannya, evaluasi terhadap kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk memberdayakan ekonomi rakyat sering sampai pada kondisi tanpa kesimpulan. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang dimaksud cenderung untuk dibatasi pada program yang dilakukan ‘khusus’ (bagi usaha kecil), seperti program kemitraan, Keppres 16/1996 (?) tentang pengadaan barang pemerintah yang dapat dipenuhi oleh usaha kecil, kredit program bersubsidi, berbagai subsidi input, dan sebagainya. Padahal dengan fakta pangsa ekonomi rakyat dalam ekonomi nasional, seharusnya seluruh kebijakan ekonomi – terutama kebijakan ekonomi makro – adalah bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi rakyat. Hal lain adalah karena kebijakan yang dimaksud hampir selalu berarti program yang dilakukan oleh pemerintah saja. Padahal aspek-aspek legislasi (perundang-undangan dan peraturan), kebijakan umum, serta implementasinya sering kali jauh lebih menentukan. Hal ini ditunjukkan, misalnya, oleh UU Perbankan, yang membatasi kemampuan bank umum melayani ekonomi rakyat yang kondisi objektifnya memang tidak memungkinkan membangun akses pada pelayanan bank; atau UU Bank Indonesia yang membatasi bank sentral itu mengembangkan kegiatan-kegiatan yang memiliki misi pembangunan; atau mandat yang diterima BPPN yang hanya menekankan pada perolehan target penjualan aset dan sangat kurang mempertimbangkan kepentingan kemanfaatan aset tersebut bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Demikian pula dengan berbagai peraturan dan kebijakan ‘mikro’ tingkat lokal, seperti ijin usaha, ijin lokasi, pengaturan distribusi barang, ketentuan dan ijin mengenai mutu produk, dan sebagainya.
5. Memperhatikan berbagai kebijakan yang dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi rakyat, dan bercermin pada praktek kebijakan tersebut hingga saat ini, dapat dikemukakan berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan kebijakan bagi ekonomi rakyat, antara lain:
a. Pertimbangan dalam penetapan kebijakan tersebut seringkali memang tidak atas dasar kepentingan kegiatan ekonomi rakyat. Misalnya, pembentukan tingkat bunga melalui berbagai instrumen moneter lebih didasarkan pada kepentingan ‘balance of payment’ dan penyehatan perbankan; atau dilihat dari pemanfaatan cadangan pemerintah yang sangat besar bagi rekapitalisasi bank, padahal bank tidak (dapat) melayani kegiatan ekonomi rakyat; atau penetapan kebijakan perbankan sendiri yang penuh persyarakatan yang tidak sesuai dengan kondisi objektif ekonomi rakyat, padahal mereka adalah pemilik-suara (voter) terbanyak yang memilih pada pembuat keputusan. Dalam hal ini, mengingat lamanya pengaruh lembaga internasional (WB, IMF, dll) patut pula diduga bahwa perancangan pola kebijakan tersebut juga membawa kepentingan internasional tersebut. Demikian juga, berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah juga telah mengindikasikan pertimbangan yang tidak berorientasi ekonomi rakyat. Otonomi seharusnya juga berarti perubahan
b. Kebijakan pengembangan yang dilakukan lebih banyak bersifat regulatif dan merupakan bentuk intervensi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh ekonomi rakyat. Inovasi dan kreativitas ekonomi rakyat, terutama dalam mengatasi berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dihadapi, sangat tinggi. Namun banyak kasus yang menunjukkan bahwa kebijakan yang dikembangkan lebih banyak membawa norma dan pemahaman dari “luar” dari pada mengakomodasi apa yang sudah teruji berkembang dalam masyarakat. Posisi lembaga keuangan mikro dalam sistem keuangan nasional merupakan salah satu contoh terdepan dalam permasalahan ini.
c. Kebijakan pengembangan yang dilakukan cenderung bersifat ‘ad-hoc’ dan parsial. Banyaknya kebijakan yang dilakukan oleh banyak pihak sering kali bersifat kontra produktif. Seorang Camat atau kepala desa atau kelompok masyarakat misalnya, sering kali harus menerima limpahan pelaksanaan ‘tugas’ hingga 10 atau 15 program dalam waktu yang bersamaan, dari berbagai instansi yang berbeda dan dengan metode dan ketentuan yang berbeda. Tumpang tindih tidak dapat dihindari, pengulangan sering terjadi tetapi pada saat yang bersamaan banyak aspek yang dibutuhkan justru tidak dilayani.
d. Mekanisme penghantaran kebijakan (delevery mechanism) yang tidak apresiatif juga merupakan faktor penentu keberhasilan kebijakan. Kemelut Kredit Usaha Tani (KUT) merupakan contoh kongkrit dari masalah mekanisme penghantaran tersebut. Demikian pula sikap birokrasi yang ‘memerintah’, merasa lebih tahu, dan ‘minta dilayani’ merupakan permasalahan lain dalam implementasi kebijakan. Sikap tersebut sering kali jauh lebih menentukan efektivitas kebijakan.
e. Seperti yang telah dikemukakan diatas, banyak kebijakan yang bersifat ‘mikro’, padahal yang lebih dibutuhkan oleh ekonomi rakyat adalah kebijakan makro yang kondusif. Dalam hal ini, tingkat bunga yang kompetitif, alokasi kebijakan fiskal yang lebih seimbang sesuai dengan porsi pelaku ekonomi, dan kebijakan nilai tukar, disertai berbagai kebijakan pengaturan (regulative policy) tampaknya masih jauh dari harapan pemberdayaan ekonomi rakyat.
6. Menyusun kebijakan yang optimal dalam pemberdayaan ekonomi rakyat memang bukan merupakan pekerjaan mudah. Permasalahan seperti mencari keseimbangan antara intervensi dan partisipasi, mengatasi konflik kepentingan, mencari instrumen kebijakan yang paling efektif, membenahi mekanisme penghantaran merupakan tantangan yang tidak kecil. Yang dapat dilakukan adalah mengusahakan mencoba mengusahakan agar kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat tersebut dapat mewujudkan suatu ekonomi rakyat yang berkembang – meminjam jargon yang sangat terkenal – dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam semangat demokratisasi yang berkedaulatan rakyat, hal tersebut berarti kebijakan yang dilakukan perlu dapat menjamin agar kegiatan ekonomi mencerminkan prinsip-prinsip :
Dari rakyat; rakyat banyak memiliki kepastian penguasaan dan aksesibilitas terhadap berbagai sumberdaya produktif, dan rakyat banyak menguasai dan memiliki hak atas pengambilan keputusan produktif serta konsumtif yang menyangkut sumberdaya tersebut. Pemerintah berperan untuk memastikan kedaulatan tersebut dilindungi dan dihormati sekaligus mengembangkan pengetahuan dan kearifan rakyat dalam pengambilan keputusan.
Oleh rakyat; proses produksi, distribusi dan konsumsi diputuskan dan dilakukan oleh rakyat. Dalam hal ini sistem produksi, pemanfaatan teknologi, penerapan azas konservasi, dan sebagainya perlu dapat melibatkan sebagian besar rakyat. Pemberian ‘hak khusus’ kepada segelintir orang untuk mengembangkan ‘kue ekonomi’ dan kemudian baru ‘dibagi-bagi’ kepada yang banyak tidak sesuai dengan prinsip ini. Kreativitas dan inovasi yang dilakukan rakyat harus mendapat apresiasi sepenuhnya.
Untuk rakyat; rakyat merupakan ‘beneficiaries’ utama dalam setiap kegiatan ekonomi sekaligus setiap kebijakan yang ditetapkan. Jelas bahwa korupsi, dominasi, dan eksploitasi ekonomi tidak dapat diterima.
7. Implementasi prinsip diatas membutuhkan pemerintah yang memiliki visi dan strategi pembangunan yang jelas. Memang sistem ekonomi yang demokratis, yang menjadi prasyarat bagi perkembangan ekonomi rakyat, sangat membutuhkan peran pemerintah yang lahir dari sistem politik yang demokratis atas dasar kedaulatan rakyat yang kuat. Mudah-mudahan hal ini tidak menyebabkan kita terjebak dalam ‘debat-kusir’: mana yang lebih dahulu (harus) ada, ‘ayam atau telur’. Atau mungkin justru ketidak-jelasan masa depan percaturan elit saat ini – yang kemudian sering diinterpretasikan sebagai kurang jelasnya arah dan strategi pembangunan – justru dapat menjadi lahan yang subur bagi berkembang ekonomi rakyat.-

I.1 Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan pada Sektor Agrobisnis
Ekonomi Kerakyatan adalah struktur perekonomian yang dijiwai semangat kemandirian, efisiensi pasar, keberpihakan pada upaya menumbuhkan usaha kecil, menengah dan koperasi. Ekonomi kerakyatan bukan ekonomi charity dimana rakyat dimanjakan, tetapi terutama untuk membuat setiap rakyat produktif sehingga mempunyai pendapatan lebih dari kebutuhan hidupnya.
Data konkret menggambarkan keunggulan sektor agrobisnis merupakan peluang emas sebagai upaya untuk mempertahankan diri dalam krisis ekonomi. Dari data yang ada menunjukkan 75% total tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor agrobisnis . Hal ini membuktikan bahwa sektor agrobisnis terbukti mampu menjadi faktor utama dalam mempengaruhi peningkatan serta pemberdayaan pelaksanaan ekonomi kerakyatan. Agrobisnis sendiri meliputi banyak sektor, misalnya saja sektor perkebunan, dan pertanian. Dengan mengandalkan potensi daerah yang begitu besar, misalnya saja dari segi perkebunan, potensi yang ada adalah perkebunan karet, dengan dukungan dari Pemerintah daerah setempat, maka hal ini akan menjadikan ekonomi kerakyatan bisa terwujud.
Pengembangan agrobisnis harus diupayakan seoptimal mungkin, untuk saat ini pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan membangun jaringan kerja (network system) yang dilaksanakan dengan mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan dari berbagai komponen dan kekuatan swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha maupun unsur perguruan tinggi yang memiliki komitmen dan konsistensi serta kepedulian untuk membangun secara berkesinambungan (sustainable development)
Tidak hanya sektor agrobisnis saja, sektor agroindustri juga terbukti telah terbukti mampu mengatasi keterpurukan krisis ekonomi. Dengan adanya pemberdayaan sektor agrobisnis dan agroindustri dengan baik, mampu menjadi pondasi yang kuat untuk keluar dari keterpurukan ekonomi di era globalisasi seperti saat ini. Strategi pembangunan pertanian yang berwawasan agrobisnis yang telah diupayakan untuk tujuan menarik dan mendorong sektor pertanian, menciptakan struktur perekonomian yang tangguh, efisien, dan fleksibel. Selain itu juga menciptakan nilai tambah, meningkatkan devisa negara, menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki pembagian pendapatan.
Tetapi dalam kenyataannya, perkembangan agro industri atau agrobisnia tersebut masih berhadapan dengan banyak kendala, diantaranya pertama , bahwa hingga kini belu tampak secara riil usaha pemerintah untuk megembangkan industri pertanian secara sungguh-sungguh. Kebijaksanaan pertanian masih mengutamakan hanya peningkatan produksi tanaman pangan, belum banyak menyentuh jenis komoditas pertanian lainnya seperti tanaman palawija atau perkebunan. Selain itu juga bidang pertanian sering dilanda masalah yang diniali memilki resiko cukup besar yaitu pengaruh musim dan cuaca, hama penyakit dan ketidakpastian pasar yang sering tidak dibarengi dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan perlindungan dari pemerintah.
Untuk itu diperlukan strategi yang tepat bagi pembangunan ekonomi di sektor agroindustri dan agrobisnis ini. Menurut Marsuki (2005) ada dua langkah/strategi dalam mengembangkan sektor ini, langkah pertama yang perlu dilakukakan adalah penentuan prioritas daerah atau wilayah dan komoditas yang haus dikembangkan, dibina, dan dijadikan sebagai basis kegiatan ekonomi percontohan. Langkah kedua, pelunya ditentukan dan direncanakan secara rinci seak ulai menghasilkan, menentukan penggunaan hasil sampai pemasarannya serta pentingnya penyediaan informasi tentang potensi daerah dan macam komoditas yang dapat dikembangkan sehingga para investor mau menanamkan modalnya.
Dengan demikian langkah-langkah daripada pemerintah harus segera diwujudkan dalam hal konkrit dengan menyusun suatu strategi pengembangan agroindustri/agrobisnis dalam kerangka konsep kemitraan antara kegiatan produksi dan pemasarannya, seperti lembaga-lembaga kekuangan dan juga lembaga distribudi produk serta legalitas hokum yang tepat oleh pemerintah.

I.2 Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Krisis ekonomi, apalagi yang sangat parah, tentu telah menyulitkan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini bukanlah hal yang mengejutkan kalau pengangguran, hilangnya penghasilan serta kesulitan memenuhi kebutuhan pokok merupakan persoalan-persoalan sosial yang sangat dirasakan masyarakat sebagai akibat dari krisis ekonomi. Hasil survei yang dilakukan Bank Dunia bekerjasama dengan Ford Foundation dan Badan Pusat Statistik menegaskan bahwa ketiga persoalan itu oleh masyarakat ditempatkan sebagai persoalan prioritas atau harus segera mendapatkan penyelesaian. Dengan kata lain, ketiga hal itu merupakan persoalan sangat pelik yang dihadapi masyarakat pada umumnya. Kondisi ketenagakerjaan pada masa krisis kiranya dapat memberikan gambaran dampak sosial dari krisis ekonomi. Tingkat pengangguran mengalami kenaikan dari 4,9 persen pada tahun 1996 menjadi 6,1 persen pada tahun 2000. Krisis ekonomi juga telah membalikkan tren formalisasi ekonomi sebagaimana tampak dari berkurangnya pangsa pekerja sektor formal menjadi 35,1. Dengan kata lain, peran sektor informal menjadi terasa penting dalam periode krisis ekonomi. Sektor informal sendiri merupakan sektor dimana sebagian besar tenaga kerja Indonesia berada. Sementara itu, belakangan ini banyak diungkapkan bahwa UKM memiliki peran penting bagi masyarakat di tengah krisis ekonomi. Dengan memupuk UKM diyakini pula akan dapat dicapai pemulihan ekonomi .
Hal serupa juga berlaku bagi sektor informal. Usaha kecil sendiri pada dasarnya sebagian besar bersifat informal dan karena itu relatif mudah untuk dimasuki oleh pelaku-pelaku usaha yang baru. Pendapat mengenai peran UKM atau sektor informal tersebut ada benarnya setidaknya bila dikaitkan dengan perannya dalam meminimalkan dampak sosial dari krisis ekonomi khususnya persoalan pengangguran dan hilangnya penghasilan masyarakat. UKM boleh dikatakan merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis yakni dengan melibatkan diri dalam aktivitas usaha kecil terutama yang berkarakteristik informal. Dengan hal ini maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya adalah juga dalam hal pendapatan. Bagaimana dengan anjloknya pendapatan masyarakat yang tentu saja mengurangi daya beli masyarakat terhadap produk-produk yang sebelumnya banyak disuplai oleh usaha berskala besar? Bukan tidak mungkin produk-produk UKM justru menjadi substitusi bagi produk-produk usaha besar yang mengalami kebangkrutan atau setidaknya masa-masa sulit akibat krisis ekonomi. Jika demikian halnya maka kecenderungan tersebut sekaligus juga merupakan respon terhadap merosotnya daya beli masyarakat. Secara umum, hasil survei BPS di atas menunjukkan beberapa kecenderungan menarik. Dari gambar 1 tampak bahwa jumlah unit usaha UKM cenderung berkurang. Jumlah unit usaha pada tahun 2000 masih tetap lebih sedikit dibandingkan sebelum krisis ekonomi. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah tenaga kerja. Hanya saja, penurunan jumlah tenaga kerja tidaklah setajam penurunan jumlah unit usaha. Oleh karena itu, tenaga kerja yang diserap oleh masing-masing unit usaha secara rata-rata justru mengalami kenaikan. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa UKM sebetulnya juga mempunyai keunggulan dalam menyerap tenaga kerja di masa krisis ekonomi. Krisis ekonomi rupanya telah mempertinggi kemampuan masing-masing UKM untuk menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain, sektor tersebut telah turut berperan dalam mengatasi persoalan pengangguran yang diakibatkan oleh krisis ekonomi.
Data-data tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa UKM memiliki kemampuan untuk menjadi pilar penting bagi perekonomian masyarakat dalam menghadapi terpaan krisis ekonomi. Hal ini tidak lepas dari kemampuan UKM untuk merespon krisis ekonomi secara cepat dan fleksibel dibandingkan kemampuan usaha besar. Namun demikian, ada pendapat bahwa sektor informal tidaklah memberikan perbaikan secara berarti terhadap taraf hidup para pekerjanya. Hidup di sektor informal hanyalah hidup secara subsisten. Dengan digantinya oleh pemerintah istilah ekonomi rakyat dengan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang sebenarnya sekedar menterjemahkan istilah asing SME (Small and Medium Enterprises maka segala pembahasan tentang upaya pemberdayaan ekonomi rakyat tidak akan mengena pada sasaran, dan akan menjadi slogan kosong. Jika disepakati bahwa konsep pemberdayaan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang memihak pada subyek yaitu masyarakat kecil atau masyarakat yang teroganisasi secara territorial, maka pemberdayaan (ekonomi rakyat) tidak bisa hanya di konsepkan dari atas (sentralitas). Pemberdayaan menekankan adanya otonomi komunitas dalam pengambilan keputusan, kemandirian dan keswadayaan lokal, demokrasi dan belajar dari pengalaman sejarah.
Titik perhatian kebijakan ekonomi adalah usaha kecil/menengah. Kalau kita menuntut pemerintah menaruh fokus kepada usaha kecil/menengah bukanlah karena kita ingin menciptakan sistem preferensi baru. Dengan menaruh perhatian kepada UKM tidak berarti pemerintah bertindak unfair, sehingga dikhawatirkan nantinya bakal mendistorsi pasar. Tidak seluruh kelemahan usaha kecil/menengah berasal dari kelemahan internal mereka. Kesalahan kebijakan yang melahirkan konsentrasi kekuasaan dan ekonomi mempunyai andil yang tidak kecil atas keterpurukan UKM. Modal, keahlian, informasi dan pasar adalah komoditi ekonomi yang senantiasa bergerak menuju lokasi dengan potensi keuntungan tertinggi. Selama kebijakan tidak memberi advantage kepada UKM, semua sumberdaya itu hanya akan bergerak kea rah usaha besar. Hanya dengan memberi advantage maka kesenjangan dapat dijembatani. Titik perhatian kebijakan ekonomi kepada Usaha Kecil Menengah merupakan suatu keharusan apabila kita memperhatikan data statistik tiap tahunnya maka mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah pengusaha kecil, bahkan prosentasenya diatas 90% , baik dari jumlah pelaku bisnis maupun volume usaha yang ada. Dari segi penyerapan tenaga kerja, Usaha Kecil Menengah juga mampu memberikan solusi atas angkatan kerja yang selalu meningkat tiap tahunnya;
Selain mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional berupa pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM telah terbukti ketangguhannya dalam menghadapi krisis yang terjadi dinegara kita dalam kurun waktu sepuluh tahun yang lalu. Disela ambruknya pilar ekonomi nasional yang ditandai dengan banyaknya usaha bersekala besar yang stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, usaha mikro & kecil menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahunnya Keuntungan yang dapat diraih oleh dunia perbankan yang bermain dalam sekala UMKM adalah sebagai berikut :
1. Profit yang tinggi, hal ini sejalan dengan karakteristik usaha dimana semakin kecil jenis usahanya maka margin keuntungan yang ditetapkan umumnya relatif lebih besar, sehingga Bank dapat menetapkan margin yang lebih tinggi untuk usaha UMKM.
2. Risiko lebih kecil, sesuai dengan plafond pinjaman yang lebih kecil dan lebih terdistribusi melalui usaha retail, selain itu para pebisnis retail umumnya cenderung lebih taat akan aturan perbankan dan lebih takut apabila berhubungan dengan pihak yang berwenang apabila nantinya wan prestasi kepada pihak perbankan.
3. Turut serta dalam pembangunan ekonomi bangsa, sesuai dengan perannya yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dimana UMKM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.
Selain keuntungan yang dijanjikan oleh sektor UMKM seperti tersebut di atas, ternyata pelaku UMKM sering kali menemui hambatan didalam mengelola usahanya. Hambatan tersebut dibagi kedalam 2 (dua) jenis tinjauan atau sudut pandang yang berbeda yakni dari sisi pelaku UMKM dan juga Perbankan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
 Hambatan dari sisi pelaku UMKM, dapat dibagi menjadi 2 (dua) katagori yakni:
A. Hambatan Internal
1) Terbatasnya permodalan dari pemilik usaha.
2) Kapasitas sumberdaya manusia yang kurang memadai baik skill maupun kompetensi terhadap usaha yang dijalankan.
3) Lemahnya jaringan usaha dan penetrasi pasar.
B. Hambatan Eksternal
1) Iklim Usaha Yang Belum Kondusif, Terkait dengan kebijakan kemudahan perijinan, keringanan pajak, kenaikan BBM dan TDL Listrik.
2) Implikasi Otonomi Daerah, terkait dengan masuknya bisnis pengusaha besar ke daerah-daerah.
3) Implikasi Perdagangan Bebas, banjirnya hasil industri UKM impor dari negara lain.
 Hambatan dari sisi Perbankan, dapat dibagi menjadi 2 (dua) katagori yakni :
A. Hambatan Internal
1) Keanekaragaman potensi daerah
2) Sumberdaya yang terbatas
3) Perangkat analisa yang belum memadai.
B. Hambatan Eksternal
1) Kondisi UMKM itu sendiri.
2) Agunan
3) Kesinambungan program pemerintah
Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, maka perlu disimpulkan hal-hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak untuk dilaksanakan sebagai berikut :
1. Pemerintah
1. Membuat kebijakan ekonomi baik dalam & luar negeri yang berpihak pada UMKM
2. Membentuk lembaga pembina khusus yang bila perlu menjangkau hingga kecamatan
2. Perbankan
1. Membuat penyederhanaan prosedur
2. Menciptakan jaringan pelayanan yang luas
3. Menyiapkan sumberdaya insani yang khusus kepada pelayanan sektor UMKM
4. Menciptakan jaringan pelayanan yang luas
5. Menyiapkan sumberdaya insani yang khusus kepada
3. Pelaku Usaha
1. Mempunyai niat yang bersih dan kuat untuk maju
2. Bersedia berubah untuk yang lebih baik (mengikuti
4. Masyarakat
Mencintai Produksi Dalam Negeri.
Dengan tegaknya sektor UMKM maka kesulitan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat akan teratasi dengan sendirinya sehingga perlu bagi kita untuk membenahi penanganan UKM dengan serius, agar dapat memanfaatkan potensinya secara maksimal.

I.3 Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan pada Sektor Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat Pesisir
Bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan, merupakan andalan dalam menjawab tantangan dan peluang dalam upaya mewujudkan negara yang maju dan mandiri serta masyarakat adil dan makmur.
Pernyataan tersebut didasari bahwa potensi sumberdaya kelautan yang besar yakni 75% wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah laut dan selama ini telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi keberhasilan pembangunan nasional. Sumbangan yang sangat berarti dari sumberdaya kelautan tersebut, antara lain berupa penyediaan bahan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perolehan devisa dan pembangunan daerah. Dengan potensi wilayah laut yang sangat luas dan sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang dimiliki Indonesia.
Kelautan sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif, keunggulan kooperatif dan keunggulan kompetitif untuk menjadi sektor unggulan dalam kiprah pembangunan nasional dimasa depan. Pembangunan kelautan selama tiga dasa warsa terakhir selalu diposisikan sebagai pinggiran (peryphery) dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan posisi semacam ini sektor kelautan dan perikanan bukan menjadi arus utama (mainstream) dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi menjadi ironis mengingat hampir 75 % wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geo-politis yang penting yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan potitik. Sehingga secara ekonomis politis sangat logis jika kelautan dijadikan tumpuan dalam perekonomian nasional.
Kebijakan pembangunan perikanan pada masa yang akan datang hendaknya didasarkan pada landasan pemahaman yang benar tentang peta permasalahan pembangunan perikanan itu sendiri, yaitu mulai dari permasalahan mikro sampai pada permasalahan di tingkat makro yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat nelayan. Permasalahan mikro yang dimaksudkan adalah pensoalan internal masyarakat nelayan dan petani ikan menyangkut aspek sosial budaya seperti pendidikan, mentalitas, dan sebagainya. Aspek ini yang mempengaruhi sifat dan karakteristik masyarakat nelayan dan petani ikan. Sifat dan karakteristik tersebut dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengolahan hasil perikanan. Kelompok masyarakat ini memiliki sifat unik berkaitan dengan usaha yang dilakukannya. Karena usaha perikanan sangat bergantung pada musim, harga dan pasar maka sebagian besar karakter masyarakat pesisir (khususnya nelayan dan petani ikan) tergantung pada faktor-faktor tersebut yaitu;
1. Kehidupan masyarakat nelayan dan petani ikan menjadi amat tergantung pada kondisi lingkungan atau rentan pada kerusakan khususnya pencemaran atau degradasi kualitas lingkungan.
2. Kehidupan masyarakat nelayan sangat tergantung pada musim. Ketergantungan terhadap musim ini akan sangat besar dirasakan oleh nelayan-nelayan kecil.
3. Persoalan lain dari kelompok masyarakat nelayan adalah ketergantungan terhadap pasar. Hal ini disebabkan komoditas yang dihasilkan harus segera dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau membusuk sebelum laku dijual. Karakteristik ini mempunyai implikasi yang sangat penting yaitu masyarakat nelayan sangat peka terhadap fluktuasi harga. Perubahan harga sekecil apapun sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat nelayan.
Namun demikian di balik ketiga persoalan tersebut sebenarnya ada persoalan yang lebih mendasar yaitu persoalan sosial dalam konteks makro menyangkut ketergantungan sosial (patron client). Karena faktor kelemahan yang dimiliki sebagian besar nelayan (nelayan kecil dan pandega), mereka tidak bisa menghindari adanya sistem sosial yang tanpa atau disadari menjeratnya ke dalam “Iingkaran setan” kemiskinan. Sistem sosial ini sudah begitu melembaga pada masyarakat nelayan. Persoalan inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan. Semestinya ada instrumen kebijakan yang mampu secara efektif mengurangi (kalau tidak dapat menghilangkan) sistem sosial yang tidak memungkinkan nelayan kecil keluar dari lingkaran kemiskinan. Seperti menciptakan skenario baru model-model pembiayaan untuk pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan melalui penguatan kelembagaan dan kemampuan bisnis masyarakat pesisir menjadi sangat mendesak untuk diimplementasikan.
Oleh karena itu belajar dari realitas para petani laut atau pesisir maka kiranya pemerintah baik pusat dan daerah harus dapat menyusun strategi pemberdayaan ekonomi rakyat sektor kelautan atau pesisir tersebut. Hal mendasar pertama yang perlu dibenahi untuk kepentingan jangka panjang adalah mengusahakan adanya kerangka rencana pembangunan yang permanen terhadap potensi laut dan pesisir. Dengan sekurang kurangnya melakukan penyesuaian struktural terhadap master plan perencanaan pembangunan ekonomi yang ada diwilayah masing-masing. Kedua, perlu dibenahi lembaga-lembaga produksi baik milik swasta , pemerintah, maupun milik masyarakat lainnya dalam skala besar, menengah atau kecil. Ketiga, yang perlu dibenahi adalah perbaikan peran lembaga- lembaga penampung atau perantara hasil produksi dari petani laut atau pesisir , seperti koperasi, distributor atau pedagang grosir. Serta perlu pula pembenahan pada lembaga keuangan daerah dalam rangka menyalurkan uang atau pendapatan dari para pelaku ekonomi. Untuk itu pemerintah diharapkan memahami filosofi dasar pembangunan sektor kelautan dan pesisir secara komprehensif.

I.4 Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan pada Sektor Pariwisata
Pertumbuhan pariwisata sebagai fenomena sosial dan sebagai usaha ekonomi telah berkembang secara dramatis selama setengah abad ter¬akhir di abad dua puluhan. Mema¬suki milenium ke tiga ini ditandai dengan berkembangnya isu 4T (Transportasi, Telekomunikasi, Pari¬wisata dan Teknologi). Dalam hal ini pariwisata akan berkembang men¬jadi salah satu industri yang tumbuh dengan dominan di berbagai belahan dunia.
Keinginan pengembangan pariwi¬sata di Indonesia terutama didasar¬kan kepada beberapa faktor antara lain: Pertama, Indonesia mempunyai potensi kepariwisataan yang begitu banyak, sehingga mempunyai pe¬luang yang besar untuk mendatang¬kan wisatawan, Kedua prospek pari¬wisata yang tetap memperlihatkan kecenderungan meningkat secara konsisten. Ketiga makin berkurangnya peran minyak dalam menghasil¬kan devisa.
Industri pariwisata Indonesia ber¬kembang cukup pesat selama bebe¬rapa tahun terakhir. Jumlah kun¬jungan wisata mancanegara ke Indo¬nesia meningkat dari 2.177.566 orang pada tahun 1990 menjadi 5.153.620 orang pada tahun 2001. Sejalan dengan itu pada periode yang sama jumlah penerimaan devi¬sa dari pariwisata juga meningkat cu¬kup pesat yaitu mencapai 150 per¬sen
Era global ini ditandai dengan adanya perdagangan bebas yang memungkinkan pergerakan barang dari satu negara ke negara yang lain tanpa adanya pembatas. Batas ad¬ministrasi negara tidak lagi menjadi penghalang untuk berpindahnya ba¬rang dan begitu juga orang. Di negara maju kegiatan pariwi¬sata sudah menjadi kebutuhan pokok ke tiga setelah pangan dan papan. Semakin meningkat kemak¬muran suatu masyarakat atau bang¬sa, akan mendorong semakin me¬ningkatnya kebutuhan untuk berwi¬sata. Hal ini me¬rupakan potensi bagi setiap negara untuk membangun perekonomian melalui pengembangan pariwisata. Pertumbuhan industri pariwisata yang pesat pada abad ke 21 ini akan bergeser ke Asia pasifik yang merupakan kawasan dengan pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia. Sebagai salah satu negara yang berada di kawasan Asia Fasifik, Indonesia harus mempersiapkan diri menyongsong kondisi tersebut. Se¬cara internal Indonesia memiliki po¬tensi untuk menangkap peluang tersebut.
Pariwisata adalah usaha ekonomi potensial, dan seba¬gai pembangkit perekonomian suatu kota, propinsi, kabupaten atau dae¬rah tujuan pengunjung, dari penge¬luaran mereka. Pariwisata sebagai suatu industri jasa mempunyai banyak keterkaitan dengan sektor ekonomi lainnya, yaitu keterkaitan ke belakang baik dengan sektor industri maupun de¬ngan sektor pertanian. Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa pembangunan pariwi¬sata membawa pengaruh yang sa¬ngat luas terhadap perekonomian baik yang bersifat positif, maupun negatif. Pengaruh positif antara lain yaitu memberikan kontribusi terhadap ne¬raca pembayaran, menciptakan la¬pangan kerja, meningkatkan peneri¬maan pemerintah, pemerataan pen¬dapatan, menimbulkan efek penggandaan. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah kenaikan-kenaikan harga di daerah tujuan wisata (import inflation), timbulnya sifat konsumerisme barang-barang laur negeri (demonstration effect) yang berakibat akan mengurangi devisa negara, pengrusakan alam, pencemaran kebudayaan dsb.

II. PEMBANGUNAN INDONESIA YANG BERKEADILAN SOSIAL

Dengan warisan sistem ekonomi dualistik dan sistem sosial-budaya pluralistik, bangsa Indonesia membangun melalui “eksperimen” sistem sosialis dan sistem kapitalis dalam suasana sistem ekonomi global yang bernaluri pemangsa (predator). Eksperimen pertama berupa sistem ekonomi sosialis (1959-66) gagal karena tidak sesuai dengan moral Pancasila dan pluralisme bangsa, sedangkan eksperimen kedua yang “demokratis” berdasar sistem kapitalisme pasar bebas (1966 – 1998) kebablasan karena paham internasional liberalisme cum neoliberalisme makin agresif menguasai ekonomi Indonesia dalam semangat globalisasi yang garang. Krisis moneter yang menyerang ekonomi Indonesia tahun 1997 merontokkan sektor perbankan-modern yang keropos karena sektor yang kapitalistik ini terlalu mengandalkan pada modal asing. Utang-utang luar negeri yang makin besar, baik utang pemerintah maupun swasta, makin menyulitkan ekonomi Indonesia karena resep-resep penyehatan ekonomi dari ajaran ekonomi Neoklasik seperti Dana Moneter Internasional (IMF) tidak saja tidak menguatkan, tetapi justru melemahkan daya tahan ekonomi rakyat. Sektor ekonomi rakyat sendiri khususnya di luar Jawa menunjukkan daya tahan sangat tinggi menghadapi krisis moneter yang berkepanjangan. Ekonomi Rakyat yang tahan banting telah menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman kebangkrutan.
Krisis sosial dan krisis politik yang mengancam keutuhan bangsa karena meledak bersamaan dengan krisis moneter 1997 bertambah parah karena selama lebih dari 3 dekade sistem pemerintahan yang sentralistik telah mematikan daya kreasi daerah dan masyarakat di daerah-daerah. Desentralisasi dan Otonomi Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan politik daerah, menghadapi hambatan dari kepentingan-kepentingan ekonomi angkuh dan mapan baik di pusat maupun di daerah. Ekonomi Rakyat di daerah-daerah dalam pengembangannya memerlukan dukungan modal, yang selama bertahun-tahun mengarus ke pusat karena sistem perbankan sentralistik. Modal dari daerah makin deras mengalir ke pusat selama krisis moneter. Undang-undang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dikembangkan melalui kelembagaan ekonomi dan keuangan mikro, dan peningkatan kepastian usaha di daerah-daerah. Kepastian usaha-usaha di daerah ditingkatkan melalui pengembangan sistem keuangan Syariah dan sistem jaminan sosial untuk penanggulangan kemiskinan, dan pengembangan program-program santunan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
Krisis Moneter juga menciptakan suasana ketergantungan ekonomi Indonesia pada kekuatan kapitalis luar negeri, lebih-lebih melalui cara-cara pengobatan Dana Moneter Internasional (IMF) yang tidak mempercayai serta mempertimbangkan kekuatan ekonomi rakyat dalam negeri khususnya di daerah-daerah. Kebijakan, program, dan teori-teori ekonomi yang menjadi dasar penyusunannya didasarkan pada model-model pembangunan Neoklasik Amerika yang agresif tanpa mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat plural di Indonesia. Pakar-pakar ekonomi yang angkuh, yang terlalu percaya pada model-model teoritik-abstrak, berpikir dan bekerja secara eksklusif tanpa merasa memerlukan bantuan pakar-pakar non-ekonomi seperti sosiologi, ilmu-ilmu budaya, dan etika. Strategi pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan makro dengan mengabaikan pemerataan dan keadilan telah secara rata-rata menaikkan peringkat ekonomi Indonesia dari negara miskin ke peringkat negara berpendapatan menengah, namun disertai distribusi pendapatan dan kekayaan yang timpang, dan kemiskinan yang luas. Reformasi ekonomi, politik, sosial-budaya, dan moral, membuka jalan pada reformasi total mengatasi berbagai kesenjangan sosial-ekonomi yang makin merisaukan antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin, antara daerah-daerah yang maju seperti Jawa dan daerah-daerah luar Jawa yang tertinggal.
Kemerosotan Etika Pembangunan khususnya di bidang hukum dan bisnis modern berkaitan erat dengan pemaksaan dipatuhinya aturan main global yang masih asing dan sulit dipenuhi perusahaan-perusahaan nasional. Aturan main globalisasi dengan paham Neoliberal yang garang terutama berasal dari ajaran “Konsensus Washington” telah menyudutkan peranan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) merupakan jalan pintas para pelaku bisnis untuk memenangkan persaingan secara tidak bermoral yang merasuk pada birokrasi yang berciri semi-feodal. Etika Ekonomi Rakyat yang jujur, demokratis, dan terbuka, yang menekankan pada tindakan bersama (collective action) dan kerjasama (cooperation), merupakan kunci penyehatan dan pemulihan ekonomi nasional dari kondisi krisis yang berkepanjangan. Inilah moral pembangunan nasional yang percaya pada kekuatan dan ketahanan ekonomi bangsa sendiri.

III. EKONOMI KERAKYATAN DALAM ERA GLOBALISASI

Banyak orang berpendapat bahwa sejak krismon 1997 Indonesia telah men¬jadi korban arus besar “globalisasi” yang telah menghancur-leburkan sendi-sendi kehidupan termasuk ketahanan moral bangsa. Keprihatinan kita yang kedua adalah bahwa pertumbuhan pendapatan nasional per kapita sebenarnya merupakan indikator paling buruk dari kemajuan serta pembangunan ekonomi dan sosial yang menyeluruh. Bagi mereka yang bersikukuh bahwa Indonesia harus terus mengejar pertumbuhan ekonomi sekarang, dan baru kemudian memikirkan pembagiannya dan keberlanjutannya, kami ingin mengingat¬kan bahaya keresahan politik yang sewaktu-waktu bisa muncul. Kami secara serius menolak pendapat yang demikian. Suatu negara yang kaya dan maju berdasarkan sebuah indikator, jelas bukan negara yang ideal jika massa besar yang terpinggirkan berunjuk rasa di jalan-jalan. Keangkuhan dari pakar-pakar ekonomi dan komitmen mereka pada kebijakan ekonomi gaya Amerika merupakan kemewahan yang tak dapat lagi ditoleransi Indonesia. Praktek-praktek perilaku yang diajarkan paham ekonomi yang demikian, dan upaya mempertahankannya berdasarkan pemahaman yang tidak lengkap dari perekonomian, hukum, dan sejarah bangsa Amerika, mengakibatkan terjadinya praktek-praktek yang keliru secara intelektual yang harus dibayar mahal oleh Indonesia. Komitmen pada model-model ekonomi abstrak dan kepalsuan pengetahuan tentang proses pembangunan, mengancam secara serius keutuhan bangsa dan keserasian politik bangsa Indonesia yang lokasinya terpencar luas di pulau-pulau yang menjadi rawan karena sejarah, demografi, dominasi dan campur tangan asing, dan ancaman globalisasi yang garang. Kami khawatir Indonesia telah menukar penjajahan fisik dan politik selama 3½ abad, dengan 3½ dekade “imperialisme intelektual”. Sungguh sulit membayang¬kan kerugian yang lebih besar lagi.
Dalam beberapa tahun terakhir sejak “Washington Concensus” (1989) mengkoyak-koyak perekonomian negara-negara berkembang dari mulai Amerika Latin, bekas Uni Soviet, dan negara-negara Asia Timur, di mana-mana muncul gerakan untuk melawannya, yang disebut gerakan anti-globalisasi. Washington Consencus adalah judul sebuah “kesepakatan” antara IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang tercapai di Washington DC berupa resep mengatasi masalah ekonomi negara-negara Amerika Latin yang dirumuskan oleh John Williamson sekitar tahun 1989 yaitu 10 kebijakan/strategi: (1) fiscal discipline, (2) A redirection of public expenditure priorities towards fields with high economic returns and the potential to improve income distribution, such as primary health care, primary education, and infrastructure, (3) Tax reform (to lower marginal tax rates and broaden the tax base), (4) Interest rate liberalization, (5) A competitive exchange rate, (6) Trade liberalization, (7) Liberalization of FDI inflows, (8) Privatization, (9) Deregulation (in the sense of abolishing barriers to entry and exit), dan (10) Secure property rights.
Di Indonesia perlawanan terhadap teori ekonomi Neoklasik dimulai tahun 1979 dalam bentuk konsep Ekonomi Pancasila, tetapi karena pemerintah Orde Baru yang di¬dukung para teknokrat (ekonomi) dan militer begitu kuat, maka konsep Ekonomi Pancasila yang dituduh berbau komunis lalu dengan mudah dijadikan musuh pemerintah, dan ma¬syarakat seperti biasa mengikuti “arahan” pemerintah agar konsep Ekonomi Pancasila ditolak. Namun reformasi 1997-98 menyadarkan bangsa Indonesia bahwa para¬digma ekonomi selama Orde Baru memang keliru karena tidak bersifat kerakyatan, dan jelas-jelas berpihak pada kepentingan konglomerat yang bersekongkol dengan pemerintah. Maka munculah gerakan ekonomi kerakyatan yang sebenarnya tidak lain dari sub-sistem Ekonomi Pancasila, tetapi karena kata Pancasila telah banyak disalahgunakan Orde Baru, orang cenderung alergi dan menghindarinya. Jika Ekonomi Pancasila mencakup 5 sila (bermoral, manusiawi, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial), maka ekonomi kerak¬yatan me¬nekankan pada sila ke-4 saja yang memang telah paling banyak dilanggar selama periode Orde Baru.
Kebijakan negara hanya akan memperparah dampak krisis ekonomi seperti kebijakan kebijakan yang selama ini telah dikeluarkan, beberapa hal yang menjadi catatan penting adalah sepanjang periodesasi tahun 1980an sampai dengan dengan sekarang kebijakan ekonomi bangsa ini sangat bercorak sistem ekonomi neoliberalisme, pertumbuhan ekonomi didasarkan angka-angka statis investasi yang masuk ke Indonesia, perhitungan angka kemiskinan dan pengangguran yang dikeluarkan pemerintah pada periode sekarang pun, juga menjadi persoalan dan harus kembali dipertanyakan. Oleh karena itu, sepatutnya pemerintah segera mempertimbangkan bahwa kebijakan yang dilakukan selama ini memang menuai hasil yang baik, namun pembangunan yang dilaksanakan mengabaikan norma dan daya dukung lingkungan (menghalalkan segala cara). Kapitalisme terus menyerang melalui berbagai cara dan kekuasaan yang dimiliki sehingga Indonesia mengalami ketergantungan terhadap aktor-aktor kapitalis tersebut dalam hal ini adalah bangsa barat. Keberadan manusia telah digantikan oleh mesin dan sarana teknologi yang terus berubah sebagai konsekuensi perkembnagan industrialisasi dan kepentingan mengakumulasi profit (Wicaksono,128:2006). Sehingga perlu adanya suatu prinsip dalam melawan kapitalis yaitu “berdikari yaitu menuju bangsa yang aman, maju, sejahtera,mandiri, eksistensi global dan bermartabat”

REFERENSI :

Marsuki, Dr. Analisis Perekonomian Nasional & Internasional. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. 2005
Wicaksono, Kristian W. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006
Wirosardjono, Sutjipto. Pengembangan Swadaya Nasional. Jakarta :Forum Pengembangan Keswadayaan (LP3ES). 1992
Jurnal oleh Ma’arif , Zaenal. Ekonomi Kerakyatan di Tengah Arus Kapitalisme Global
http//www.pascaunhas.net yang diakses pada tanggal 11 Mei 2009
http://web.dev.depkominfo.go.id/blog/2008/12/23/agrobisnis-dan-agroindustri-berperan-mengatasi-krisi-ekonomi/ pada tanggal 11 mei 2009
http://www.terra.net akses pada tanggal 12 mei 2009
http://www.lisensiun.blogspot.com oleh Ali Sakti, S.E., M.Ec. dalam Lingkar Studi Ekonomi Syariah (LiSEnSi) diakses tanggal 11 Mei 2009
http://www.fppi.blogspot.com Oleh : Ferry Widodo diakses tanggal 11 mei 2009
http://www.madinask.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5350&Itemid=3 diakses tanggal 11 Mei 2009
http://www.lpb-adaropama.org/utamaDetail.asp?sNewsUtamaId=26 diakses tanggal 11 Mei 2009
http://www.depkop.go.id diakses tanggal 11 mei 2009
http://www.ekonomirakyat.org dikses tanggal 11 mei 2009
http://jakarta45.wordpress.com diakses tanggal 11 mei 2009
Wikimu.COM – Jurnalisme Publik (Citizen Journalism). All Rights Reserved | PRIVACY POLICY diakses tanggal 11 mei 2009
http://antonegyp.multiply.com/tag/ekonomi rakyat diakses tanggal 12 mei 2009
http://istag.blogspot.com diakses tanggal 12 mei 2009
http://www.persinggahan.wordpress.com diakses tanggal 10 Juni 2009
webmaster@ekonomirakyat.org diakses tanggal 10 Juni 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: