BUMN

BAB 1
PENDAHULUAN

BUMN merupakan salah satu badan dari pemerintahan yang penting dalam upaya untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu agen pembangunan BUMN memiliki peran yang penting dalam menghasilkan barang dan jasa yang diperluakan masyarakat dalam rangka mewujudkan sebesar besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Peran ini di masa mendatang akan semakin meningkat. Peningkatan tersebut akan terlihat dari perubahan status BUMN. Peningkatan status ini merupakan sebagai unit (business entity) yang dapat berfungsi secara komersial.
Selain fungsi komersial, BUMN juga melaksanakan fungsi non-komersial. Dalam pelaksanaan fungsinya ini BUMN bertidak sebagai wahana pembangunan (agent of development) dengan melaksanakan program-program yang diembankan oleh pemerintah. Program-program pembangunan tersebut antara lain meliputi tugas-tugas perintisan dan mendorong perkembangan usaha swasta dan koperasi. Dari sinilah BUMN mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pelaksana pelayanan publik , penyeimbang kekuatan kekuatan besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan koprasi.
Perusahaan pemilikan BUMN yang semula milik Negara menjadi milik swasta atau masyarakat. Perubahan ini dikenal dengan istilah swastanisasi atau privatisasi. Swastanisasi merupakan upaya memperingan beban anggaran akibat subsidi yang terus dilakukan untuk BUMN/BUMD.

BAB 2
LANDASAN TEORI

Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu sokoguru perekonomian Indonesia telah secara tegas digariskan oleh UUD 1945. pasal 33 menyatakan bahwa :
1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
2. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sesuai dengan UU No.19 Tahun 2003, yaitu yang dimaksud BUMN disini adalah merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Penguasaan oleh Negara dalam perwujudannya dilakukan oleh unit-unit usaha Negara yang disebut BUMN. Melalui BUMN, Negara melakukan kegiatan yang menghasilkan barang-barang dan jasa serta mengelola sumber-sumber alam untuk kepentingan masyarakat (Fuad Bawazer, 1992).

BAB 3
PEMBAHASAN

1. Pengertian BUMN

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomer 740 / KMK.001/1989, yang dimaksud dengan BUMN adalah :
a. Badan usaha yang seluruh modalnya milik Negara
b. Badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki Negara, tetapi statusnya disamakan dengan BUMN, yakni :
1) BUMN yang merupakan patungan antara pemerimtah dengan pemerintah daerah.
2) BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya.
3) BUMN yang merupakan badan usaha patungan dengan swasta nasional asing yang saham mayoritas minimal 51% dimiliki oleh Negara.
Sesuai dengan UU RI No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN, menyatakan bahwa:
bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

2. Tujuan pendirian BUMN

Dilihat dari tujuannya BUMN dapat digolongkan menjadi:
a. BUMN yang usahanya bersifat perintisan dalam pembangunan prasarana tertentu.
b. BUMN yang menghasilkan barang yang karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan harus dikuasai oleh Negara. Misalnya : Perum percetakan Uang RI (Perum PERURI).
c. BUMN yang didirikan atas pertimbangan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tertentu atau strategis. Misalnya : PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).
d. BUMN yang didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnta : Perum Jasa Raharja.
e. BUMN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Misalnya : Pabrik Senjata dan Amunisi.
f. BUMN yang usahanya bersifat komersial dan fungsinya dapat dilakukan oleh swasta. Misalnya : pabrik semen.

3. Bentuk bentuk BUMN

Undang-undang nomer 9 tahun 1969 mengelompokkan BUMN menjadi 3 (tiga) bentuk :
c. Perjan (Perusahaan Jawatan), yaitu BUMN yang berusaha di bidang penyediaan jasa-jasa bagi masyarakat, termasuk pelayanan kepada masyarakat. Permodalannya termasuk bagian dari APBN yang dikelola oleh departemen yang membawahinya statusnya mempunyai kaitan dengan hukum public.
d. Perum (Perusahaan Umum), yaitu BUMN yang berusaha di bidang menyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan. Modal seluruhnya milik Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan serta berstatus sebagai bidang hokum dan diatur berdasarkan undang-undang.
e. Persero (Perusahaan Perseroan), yaitu BUMN yang bertujuan memupuk keuntungan dan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sector swasta dan atau koperasi, di luar bidang usaha Perjan atau Perum. Modal seluruhnya atau sebagian milik Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan terbagi atas saham-saham serta berstatus hokum perdata yang berbentuk perseroan terbatas (PT).
4. Sejarah BUMN

Secara garis besar perkembangan BUMN dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, yakni periode sebelum kemerdekaan, periode 1945-1960, periode 1960-1969, dan periode 1969 sampai dengan sekarang (Fuad Bawazer,1992 dan Panji Anoraga, 1995).
A. Periode sebelum kemerdekaan
Dalam periode sebelum kemerdekaan, BUMN diatur oleh ketentuan IBW dan ICW. Pada periode tersebut terdapat sekitar 20 BUMN yang tunduk pada IBW yang bergerak dalam bidang ekonomi, meliputi listrik, batubara, timah, pelabuhan, pegadaian, garam, perkebunan, pos, telegrap, dan telepon, kereta api dan topografi.
B. Kurun waktu 1945-1960
Selama kurun waktu ini beberapa BUMN didirikan dengan modal nasional, seperti BNI-46 dan Bank Industri Negara yang kemudian menjadi Bapindo. Pada tahun 1958 melalui peraturan pemerintah nomer 23 tahun 1958 telah dilakukan nasionalisasi. Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasikan tersebut beroperasi dalam hamper semua sector perekonomian Negara yang mencakup perbankan, perkebunan dan jasa.
C. Periode tahun 1960-1969
Sebagai akibat dari nasionalisasi tersebut, maka dalam periode tahun 1960-1969 Badan Usaha Milik Negara seluruhnya berjumlah 822 perusahaan. Setelah ditata kembali maka pada tahun 1989 jumlahnya turun menjadi 200 perusahaan.
Dalam perkembangannya, berbegai bentuk badan usaha selama periode 1960-1969 telah diseragamkan berdasarkan Undang-undang Nomer 19 tahun 1960 menjadi satu bentuk yaitu Perusahaan Negara (PN). Walaupun demikian masih terdapat kekaburan dalam organisasi perusahaan-perusahaan Negara sehubungan adanya badan pimpinan umum (BPU) yang juga mengelola perusahaan-perusahaan Negara tertentu. Oleh karena itu, untuk lebih menertibkan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan Badan Usaha Negara, maka berdasarkan INPRES 17 tahun 1967 dan Undang-undang Nomer 9 tahun 1969, telah ditetapkan tiga badan usaha Negara, yakni Perusahaan Jawatan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), Persero (Perusahaan Perseroan).
D. Periode 1969 sampai sekarang
Dalam periode setelah tahun 1969, peranan BUMN dalam menunjang pembangunan nasional semakin meningkat sejalan dengan pelaksanaan pembangunan sejak Pelita I sampai dengan Pelita V dan kini terasa dalam Pelita VI yang merupakan tahun-tahun awal dari PJP II.
Dalam perkembangannya, selain bank-bank milik pemerintah yang berstatus khusus, maka berdasarkan undang-undang no 8 tahun 1971 telah ditetapkan pendirian pertamina. Dengan demikian di luar Bank Indonesia, jumlah BUMN yang berstatus khusus yang ditetapkan berdasarkan undang-undang tersendiri adalah 8 BUMN. Tahun 1991 merupakan era perkembangan BUMN yang mengesankan ditandai dengan PT. Semen Gresik yang go publik dan disusul beberapa BUMN yang lainnya. Restrukturisasi dalam rangka profesionalisasi manajemen BUMN terus meerus dilakukan. Sampai dengan 1994, tercatat 182 BUMN dengan perincian: 19 buah bestatus Perum, 160 Persero, dan 3 perusahaan bentuk lain (Departemen Keuangan RI, 1994).

5. Peran dan Kedudukan BUMN dalam SEI

Peran-peran dan kedudukan BUMN ditunjukan oleh Peratuan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 Yang memuat tentang tujuan BUMN sebagai berikut:
 memberikan sumbangan bagi perkembangan perkonomian negara pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
 Mengadakan pemupukan dana dari keuntungan yang diperoleh.
 Menyelenggarakan kegiatan usaa yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dengan antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa denngan memberikan pelayanan yang bermutu dan memadai.
 Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
 Turut aktif memberikan bimbingan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah, dan sektor koperasi.
 Turut aktif dibidang ekonomi dan pembangunan serta mengurangi timbulnya pengelompokan kekuatan ekonomi.

Dua peran utama BUMN yakni:
 Melaksanakan fungsi komersial.
Dalam hal ini BUMN sebagai unit ekonomi (business entity) harus memupuk dana untuk membiayai aktifitasnya.
 Melaksanakan fugsi non Komersial.
Dalam hal ini BUMN sebagai aparatur bertindak sebagai wahana pembangunan (agent of development) engan melaksanakan program-program pebangunan ya g diembankan oleh pemerintah meliputi antara lain: tugas-tugas peritisan dan mendorong perkembangan usaha swasta dan koperasi.

6. Privatisasi BUMN

Isu terakhir yang menyangkut BUMN adalah swastanisasi. BUMN berarti terjadi perubahan pemilikan BUMN yang semula milik negara menadi sebagian milik swasta atau masyarakat. Ide swastinisasi ini agar BUMN dapat bekerja secara lebih efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan hal-hal lain yang meyebabkan BUMN sulit dikoreksi karena terkait dengan politik, kekuasaan, birokrasi dan lain-lain. Swastanisasi bukan hanya berarti perubahan pemilikan, yang penting misi BUMN tetap terwujudnya pelayanan yang terbaik untuk kebutuhan masyarakat.
Privatisasi ini diatur dalam pasal 74 bagian ketiga UU No.19 Tahun 2003 tentang maksud dan tujuan privatisasi diman tujuan utamanya adalah untuk memperluas bidang usaha, efisiensi, efektifitas, dan kemandirian / tidak tergantung dari sokongan pemerintah semata. Jenis privatisasi:
1. privatisasi materiil yaitu transformasi aset dari pemerintah ke pihak swasta.
2. privatisasi nilai yaitu transformasi ide,nilai,prinsip dan semangat kewirausahaan kedalam institusi birokrasi.
Dampak negatif privatisasi:
1. privatisasi justru meningkatkan biaya pelayanan.
2. Privatisasi menutup kesempatan publik untuk mengontrol unit unit pelayanan tertentu secara langsung.
3. Mengutamakan kepentingan bisnis daripada misi sosial.

Menurut Savas ada empat alasan yang mendorong perlu dilaksanakannya privatisasi sebagai berikut:
Forces Tujuan Alasan
Pragmatis Penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik dan sederhana Privatisasi yang bijak akan dapat mengakibatkan keefektifan biaya pada pelayanan publik
Ideologis Pengurangan peran pemerintah Birokrasi terlalu besar, kuat, dan mencampuri urusan masyarakat.
Komersi l Menciptakan banyak peluang bisnis Banyak peran pemerintah yang bersifat ekonomis dapat langsung ditangani oleh swasta, dan dapat lebih baik dikelola swsta.
Populis Masyarakat yang lebih baik Rakyat terlalu tergantung pada birokrasi.

7. Akar masalah yang ada dalam BUMN
Masalah pertama adalah masalah ekonomi politik. Peran negara terhadap BUMN selalu tidak tepat, bahkan salah kaprah. BUMN selalu diletakkan sebagai subordinasi birokrasi di bawahnya karena memosisikan BUMN seperti ini sangat menguntungkan kepentingan oknum politisi dan birokrat.Kedua, masalah perilaku politisi dan birokrat, yaitu perilaku aji mumpung berkuasa mengambil kesempatan untuk melakukan perburuan rente ekonomi. Iklim politik cenderung menjadikan BUMN sebagai lumbung uang serta sumber proyek bagi segelintir penguasa, pengusaha kroni, dan partai politik tertentu.
Sebagai institusi publik, BUMN secara umum hampir belum tersentuh budaya transparansi dan akuntabilitas. Mengingat citranya yang remang-remang itulah, tak mengherankan jika ada orang berkesimpulan BUMN merupakan salah satu ajang korupsi, kolusi dan nepotisme yang sangat merugikan negara ketimbang institusi publik lain.Ketiga, masalah inefisiensi dan rendahnya kualitas pengelolaan perusahaan negara. Meski reformasi telah berumur enam tahun, banyak kebiasaan buruk di masa lalu masih lekat di berbagai institusi negara dan itu salah satunya di BUMN. Cara pandang lama bahwa direksi perusahaan negara setara dengan penguasa dan birokrat belum hilang. Kultur feodalistik juga belum sepenuhnya luntur, yang membuat para pengelola perusahaan ini masih suka memosisikan diri sebagai “pangeran”. Berkebalikan dengan filosofi dasar setiap bisnis bahwa”pelanggan atau publik adalah raja”.
Berdasarkan permasalahan di atas, muncul gagasan jalan pintas ala neo-liberal, jual saja. Citra buruk tadi, yakni korup, inefisien, dan lamban menghadapi iklim usaha yang berubah cepat, telah memberi tekanan besar agar BUMN dikecilkan atau bahkan dihapuskan. Hal ini selaras dengan gagasan de-etatisme, atau penyusutan peran negara, yang diusung kalangan ekonom neo-liberal. Akan tetapi, itu bukan jalan penyelesaian yang baik karena penjualan BUMN ke kelompok strategis justru menimbulkan KKN baru. Mekanisme yang tertutup dan cenderung menjual BUMN yang strategis dan menguntungkan bagi masyarakat luas.
Privatisasi secara radikal ternyata merugikan kepentingan negara dan publik secara luas. Bagaimanapun, ada BUMN yang bukan berperan sebagai institusi untuk mencari untung finansial belaka. Sejumlah BUMN memiliki peran strategis untuk menjamin kemaslahatan publik. BUMN dalam keadaan khusus bisa menjadi “partner” yang bersahabat. Di negeri miskin seperti Indonesia, tidak terhindarkan pentingnya intervensi pemerintah, antara lain lewat BUMN, untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan berbagai ketimpangan lainnya.
8. Keadaan BUMN sekarang

Hal utama yang perlu ditinjau dalam keadaan BUMN sekarang ini terdapat dua permasalahan.Pertama, masalah kedudukan BUMN yang strategis di dalam perekonomian nasional karena asetnya besar dan mencakup berbagai bidang kegiatan ekonomi yang diperlukan masyarakat meskipun dalam kenyataannya banyak BUMN yang mengalami kerugian karena terjebak ke dalam stagnasi yang panjang. Kedua, masalah struktural-institusional yang mendasar sehingga membuat badan usaha milik negara itu tidak berdaya meskipun dikirim pimpinan yang berkualitas. Hal itu disebabkan kaki dan tangannya dalam belitan politik dan perilaku oknum di dalam institusi negara, pemerintah, parlemen, dan birokrat yang membuat posisinya pun menjadi sulit sehingga tidak ada ruang kreasi yang baik.
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono berusaha untuk membenahinya, tetapi terjebak ke dalam etatisme yang lebih dalam melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2005. Peranan Presiden dalam menentukan direksi dan komisaris BUMN terlalu jauh dalam Inpres tersebut. Ribuan calon direksi dan komisaris BUMN tidak mungkin diseleksi secara teknis oleh Presiden sehingga kewenangan tersebut mesti diserahkan kepada pembantunya, yang legal dan formal, dalam hal ini Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Selain itu, Inpres tersebut salah kaprah karena cenderung meletakkan BUMN sebagai organisasi birokrasi di bawah kekuasaan pemerintah. Padahal, BUMN adalah organisasi ekonomi, sedangkan pemerintah adalah institusi politik. Hubungan yang paling ideal bagi keduanya adalah hubungan tidak langsung, seperti yang diatur oleh Undang-Undang Perseroan melalui rapat umum pemegang saham. Bukan melalui penunjukan politik. Jadi, masalah BUMN akan lebih berkepanjangan lagi.
Aset besar untung kecil
Aset besar, untung kecil. Itulah kalimat pendek yang bisa menjadi kesimpulan umum dari kondisi BUMN sepanjang masa sejak era Pemerintahan Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrachman Wahid, Megawati Soekarnoputri, sampai Presiden Yudhoyono. Memang menyedihkan melihat fakta yang jauh panggang dari api. Bayangkan, total aset seluruh BUMN Indonesia mencapai Rp 1.313 triliun, namun laba bersihnya tahun 2004 hanya mencapai Rp 25 triliun.
Kondisi BUMN seperti ini menarik perhatian pemerintah, terutama Presiden. Presiden Yudhoyono pun mengungkapkan kritik terbuka terhadap kinerja keuangan BUMN, bahkan mengancam akan menutup atau menggabungkan BUMN yang terus merugi.
Banyak BUMN salah urus. Perusahaan negara yang meliputi beragam bidang usaha dan jumlahnya sekitar 158 memang tidak mudah diurus. Posisinya juga terjepit di antara kehendak untuk terbang di jalur bisnis yang normal dan menjaga kepentingan negara untuk pelayanan publik, termasuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu di sekitar kekuasaan.Oleh karena itu, ada usul yang mengemuka belakangan ini untuk menyelenggarakan “BUMN Summit” sebagai ajang membedah secara komprehensif berbagai hal mengenai BUMN Indonesia. Tujuannya agar publik secara umum dan pelaku-pelaku di dalam BUMN dapat meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya kebijakan umum untuk mendorong sistem BUMN menjadi transparan.
Melaksanakan good corporate governance dan berhasil mencapai tujuannya mencari untung serta melayani publik secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dimulai dengan “BUMN Summit” tersebut.Selama ini, pemerintah menyuntikkan dana dalam jumlah yang besar akibat kerugian kolektif BUMN. Dana yang harus disisihkan mencapai tidak kurang dari 20 persen dari total pengeluaran pemerintah. Subsidi untuk BUMN yang merugi tersebut mencapai Rp 60 triliun. Jumlah itu hampir empat kali lipat dari dana kompensasi penghapusan subsidi BBM.
Jadi, banyak sekali BUMN dengan pimpinan bergaji besar justru menjadi beban negara dalam waktu yang panjang. BUMN yang merugi sesungguhnya telah menjadi penghalang kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.Semakin besar kerugian BUMN, semakin kecil dana yang bisa disisihkan pemerintah untuk kesejahteraan sosial. Karena itu, tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa pengelolaan BUMN merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan publik yang dijalankan pemerintah.

BAB 4
PENUTUP

BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pelaksana pelayanan publik , penyeimbang kekuatan kekuatan besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan koprasi.Undang-undang nomer 9 tahun 1969 mengelompokkan BUMN menjadi 3 (tiga) bentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), yaitu BUMN yang berusaha di bidang penyediaan jasa-jasa bagi masyarakat, termasuk pelayanan kepada masyarakat.Perum (Perusahaan Umum), yaitu BUMN yang berusaha di bidang menyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan. Persero (Perusahaan Perseroan), yaitu BUMN yang bertujuan memupuk keuntungan dan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sector swasta dan atau koperasi, di luar bidang usaha Perjan atau Perum.
Berdasarkan permasalahan yang timbul, muncul gagasan jalan pintas ala neo-liberal, jual saja. Citra buruk tadi, yakni korup, inefisien, dan lamban menghadapi iklim usaha yang berubah cepat, telah memberi tekanan besar agar BUMN dikecilkan atau bahkan dihapuskan. Hal ini selaras dengan gagasan de-etatisme, atau penyusutan peran negara, yang diusung kalangan ekonom neo-liberal. Akan tetapi, itu bukan jalan penyelesaian yang baik karena penjualan BUMN ke kelompok strategis justru menimbulkan KKN baru. Mekanisme yang tertutup dan cenderung menjual BUMN yang strategis dan menguntungkan bagi masyarakat luas.

2 Tanggapan to “BUMN”

  1. humairoh Says:

    maaf ka, saya minta penjelasan pengertian BUMN dan BUMD menurut UU terbaru sekarang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: