ANALISIS KEBIJAKAN BLT

BAB I
LATAR BELAKANG MASALAH

.
A. KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK
Indonesia merupakan negara penghasil minyak bumi yang cukup potensial sehingga dapat diekspor keluar negeri dan merupakan salah satu penghasil devisa terpenting bagi negara pada masa orde baru. Beberapa tahun terakhir ini minyak bumi tidak lagi dapat diandalkan sebagai penunjang utama perekonomian negara karena :
1. Sumber daya alam minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau diremajakan. Eksploitasi terus menerus terhadap sumber daya alam minyak bumi menyebabkan sumber tersebut akan habis pada suatu masa tertentu.
2. Pada masa orde baru Pemerintah sangat mengandalkan sektor sumber daya alam minyak bumi sebagai tiang utama perekonomian negara sehingga kurang memperhitungkan cadangan sumber daya alam tersebut untuk masa-masa yang akan datang.
3. Pemerintah cenderung terlambat untuk menyadari dan menetapkan kebijakan penghematan minyak bumi sebagai sumber energi (bahan bakar atau pembangkit listrik).
4. Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan pemberian subsidi bahan bakar untuk masyarakat, utamanya dunia usaha pada masa orde baru kurang didasari perhitungan dan analisis ekonomi yang cermat sehingga ketika terjadi krisis moneter dan kenaikan harga minyak di pasar dunia menyebabkan Pemerintah merasa terbeban dengan jumlah subsidi yang harus disediakan.
5. Belum ditemukan titik-titik sumber daya alam minyak bumi yang baru di wilayah Indonesia.
6. Beberapa titik sumber daya alam minyak bumi baru sudah ditemukan membutuhkan biaya besar dan tenaga ahli untuk mengekplorasinya sedangkan kemampuan Indonesia sangat terbatas untuk melakukannya. Melibatkan investor asing dalam upaya eksplorasi tersebut akan menambah beban hutang negara karena biaya yang harus dikeluarkan akan lebih besar dari hasil atau keuntungan yang didapat.
Sesungguhnya minyak bumi yang tersedia di Indonesia dapat mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri namun pada 10 tahun terakhir ini sering terjadi kelangkaan bahan bakar minyak dan bahkan terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh:
1. Indonesia merupakan anggota OPEC, di mana organisasi ini telah menetapkan harga beli dan jual minyak bumi di pasaran dunia. Standart harga jual tersebut tidak saja berlaku untuk harga ekspor dan impor tetapi juga termasuk untuk harga jual dalam negeri masing-masing negara anggotanya.
2. Sekalipun tidak lagi diandalkan menjadi komoditi eksport utama tetapi minyak bumi masih tetap merupakan sektor yang menunjang perekonomian negara. Oleh karena itu Indonesia masih harus tetap mengeksport minyak bumi ke pasaran dunia.
3. Banyaknya spekulan di bidang perekonomian, pihak-pihak yang sengaja menimbun bahan bakar minyak untuk meningkatkan harga jual dan persaingan bisnis yang tidak sehat.
4. Kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi yang cenderung mendahulukan kepentingan pemilik modal dan investor asing.

B. KEMISKINAN DAN BEBAN MASYARAKAT AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK
Krisis multi dimensional yang berawal pada tahun 1997, disusul dengan carut marutnya perekonomian Indonesia pasca runtuhnya rezim orde baru telah menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia jatuh dalam lingkaran kemiskinan. Kelompok-kelompok masyarakat ekonomi lemah bahkan terpuruk di bawah garis kemiskinan yang kronis. Penduduk miskin yang semula berjumlah 34,91 juta (BPS, 1999) meningkat menjadi 47,97 juta. Situasi dan kondisi perekonomian Indonesia belum pulih ketika tahun 2001 harga minyak bumi di pasaran dunia mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Pada saat itu Pemerintah mulai mengurangi subsidi bahan bakar minyak untuk masyarakat dan memberikan kompensasi dalam bentuk Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi BBM (PPDPBBM) pada 11 sektor termasuk bidang Kesejahteraan Sosial. Berbagai program di bidang perekonomian, kesejahteraan sosial dan berbagai bidang lainnya termasuk Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi BBM ini dipandang cukup membantu dalam menstabilkan kondisi perekonomian masyarakat. Hal ini terbukti dari jumlah penduduk miskin yang semula 47,97 juta turun menjadi 38,40 juta (BPS, 2002).
Pada tahun 2005, harga minyak bumi di pasar dunia kembali mengalami kenaikan. Hal ini membawa konsekuensi bagi Pemerintah Indonesia untuk menyetarakan harga jual minyak di pasaran dunia dan dalam negeri. Kenaikan harga bahan bakar di dalam negeri lebih disebabkan kepada kebijakan Pemerintah yang lagi-lagi mengurangi subsidi untuk penyediaan bahan bakar bagi masyarakat. Potensi gejolak sosial yang terjadi pada saat itu dapat dikendalikan dengan kebijakan dan kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat, yaitu bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp. 100.000,-bulan (Seratus Ribu Rupiah per bulan) kepada 19,1 juta keluarga miskin selama 1 tahun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penetapan data penerima bantuan BLT dan proses penyalurannya justru menimbulkan berbagai konflik di antara Pemerintah dan Masyarakat maupun di antara Masyarakat itu sendiri walaupun dalam skala yang relatif kecil.
Pada pertengahan tahun 2007 dan memasuki tahun 2008, harga minyak di pasaran dunia kembali melambung hingga mencapai US $ 130 per barrel. Pemerintah kembali dihadapkan pada situasi dan kondisi yang dilematis. Pengurangan dan bahkan pengurangan subsidi bahan bakar minyak untuk masyarakat dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk mengurangi beban negara dan menghemat devisa. Di sisi lain, pengurangan subsidi tersebut akan menyebabkan kenaikan harga bahan bakar dalam negeri yang kemudian berdampak terhadap kenaikan biaya transportasi, harga bahan-bahan kebutuhan pokok dan berbagai komoditi lainnya.
Masyarakat miskin (rumah tangga) adalah kelompok yang paling merasakan beban berat akibat kenaikan bahan bakar minyak. Meningkatnya biaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan atau kemampuan daya beli menyebabkan masyarakat semakin terpuruk dalam kondisi yang miskin dan menjerat. Kerentanan terhadap gejolak ekonomi dan rendahnya kemampuan daya beli masyarakat merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama di Indonesia dan semakin berlarut-larut dengan adanya kenaikan harga BBM. Ini terjadi karena beberapa hal sebagai berikut :
1. Masyarakat kurang disiapkan sejak awal untuk menggunakan energi secara hemat dan tidak diarahkan untuk menggunakan sumber energi alternatif.
2. Subsidi terhadap bahan bakar minyak yang disediakan oleh Pemerintah selama ini cenderung menyebabkan masyarakat menjadi ketergantungan dan tidak menyadari bahwa pengurangan atau penghentian subsidi tersebut akan menyebabkan peningkatan harga yang sangat signifikan.
3. Kebijakan Pemerintah di bidang perekonomian yang selalu berpihak pada kelompok pemilik modal dan lemahnya kinerja jajaran birokrasi dalam mengawasi kompetisi dunia usaha sehingga seringkali kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok di pasar dalam negeri meningkat secara signifikan dan tidak seimbang terhadap kenaikan bahan bakar minyak yang terjadi. Hal ini menyebabkan (life cost) yang harus ditanggung oleh masyarakat menjadi semakin tinggi.
4. Kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin juga terbukti dari minimnya alokasi anggaran untuk program-program peningkatan kesejahteraan rakyat/kesejahteraan sosial.
5. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang sangat terbatas dan tidak diimbangi dengan pemeliharaan yang memadai sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (misalnya sarana transportasi umum).
6. Terbatasnya pelayanan-pelayanan sosial dasar (kesehatan, pendidikan, perumahan dll) yang disediakan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan sosial dasar ini bahkan cenderung diserahkan kepada pihak swasta sehingga biayanya relatif mahal dan seringkali menimbulkan kompetisi yang tidak sehat di antara pelaku bisnis.
Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada setiap rumah tangga sasaran (RTS), sebesar Rp. 100.000 perbulan selama 7 bulan. Pembayaran dilakukan sebanyak dua kali. Pembayaran pertama sebesar Rp. 300.000 untuk periode Juni-Agustus 2008 dan pembayaran kedua sebesar Rp. 400.000 untuk periode September-Desember 2008. Hal ini dilakukan agar tingkat konsumsi RTS, yaitu rumah tangga yang tergolong sangat miskin, miskin, dan dekat miskin/near poor, tidak menurun pada saat terjadi kenaikan harga BBM dalam negeri. Dengan demikian, walaupun program BLT bukan satu-satunya program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, namun diharapkan dapat mendorong pengurangan tingkat kemiskinan pada saat terjadi penyesuaian harga-harga kebutuhan pokok menuju keseimbangan yang baru.

BAB II
LINGKUP DAN RAGAM MASALAH

1. Banyak warga miskin yang tidak terdaftar,
Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak. Adanya miss komunikasi antara lembaga lembaga yang terkait dalam proses pelaksanaan kebijakan ini tentang jumlah keluarga miskin membuat banyak masalah yang timbul. Perbedaan data yang ada pada setiap lembaga tersbut membuat publik bertanya tanya manakan data valid dan up date tentang jumlah keluarga miskin yang berhak menerima dana bantuan tersebut. Sementara data yang digunakan dalam BLT ini mungkin data yang lama dan belum up date sehingga banyak warga miskin yang belum terdaftar di dalamnya, dan bahkan banyak penyelewengan yang ada di dalmnya sehingga warga warga yang berhak ini tidak memperoleh bantuan. Penyelewengan ini dapat berupa dengan sengaja bantuan itu tidak diberikan kepada yang telah jelas jelas terdaftar. Mungkin maslah ini karena lemahnya kontrol daripada pemerintah itu sendiri.
Banyaknya keluarga miskin yang tidak terdaftar ini membuat persepsi persepsi negatif dari masyarakat tentang pelaksanaan program bantuan BLT ini. Persepsi ini dapat berdamapak pada popularitas daripada program ini. Dimana program BLT yang dinilai sangat populer dalam upaya menenggulangi kemiskinan akibat kenaikan harga BBM. Popularitasnya ini membuat BLT dinilai cukup mampu untuk menekan angka kemiskinan menurut data statistik yang ada. Tetapi pemerintah lupa tentang potensi potensi kemiskinan yang ada. Dimana inilah yang sangat dikawatirkan. Potensi ini meningkat seiring dengan kenaikan harga BBM serta krisis yang berkepanjangan ini. Selain itu banyaknya keluarga miskin yang tidak terdaftar ini meicu banyak protes dikalangan masyarakat. Apalagi protes protes ini ada dari keluarga miskin yang menurut mereka seharusnya menerima bantuan itu tetapi tidak menerima.
Selain itu, banyaknya warga miskin yang tidak terdaftar ini membuat distribusi BLT yang tidak merata. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pembagian BLT itu sendiri dilapangan terdapat banyak kendala teknis dilapangan. Keterbatasan pelaksana di tingkat kelurahan menjadi salah satu kendala yang ada. Sehingga kartu BLT tidak didstribusikan sesuai yang tercantum pada data pusat, atau bahkan distribusi itu dilakukan dengan cara yang termudah. Sehingga kesannya distribusi BLT ini tidak marata, tidak dibagikan sesuai proporsi atas daerah daerah yang ditetapkan. Akibatnya terdapat masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jatah BLT. Sehingga hal ini menimbulkan banyak masalah di dalam kebijakan ini, mulai dari protes masyarakat sampai dampak dampak sosial yang lainnya.
2. Kurangnya koordinasi pemerintah pusat dengan cabang PT Pos Indonesia di daerah sebagai penyalur pembagian dana BLT.
Demikian pula masalah lain yang timbul seputar penyaluran BLT, yakni koordinasi antara pemerintah pusat dan cabang PT Pos Indonesia di daerah. Sejumlah warga miskin di Manado, Sulawesi Utara, dan Kotabaru, Kalimantan Selatan, misalnya, belum menerima penyaluran dana BLT. PT Pos Indonesia di wilayah bersangkutan menyatakan belum menerima instruksi resmi penyaluran BLT dari pemerintah pusat . Fenomena ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan ini terdapat masalah dalam pembagian BLT yang melibatkan faktor aparat. Disini PT Pos kurang memberikan suatu pelayanan yang memuaskan, dimana masih banyak informasi informasi yang seharusnya di informasikan kepada masyarakat penerima BLT tetapi masyarakat banyak yang tidak mendapatkan informasi tersebut. Tentunya harus diupayakan kepada pihak pemerintah tentang pola dan sistem daripada pelayanan mesyarakat mengenai BLT ini. Selain itu juga dalam pembagian BLT terdapat suatu fenomena yang sangat menarik di depan kantor pos, yaitu masyarakat berjejal jejal dalam antrian yang sangat panjang untuk mendapatkan uang BLT tersebut. Dari sini dapat dilihat pula bagaiman kualitas pelayanan publik kita, dimana fasilitas dan semua faktor penunjangnya pun tidak mendukung untuk dapat diadakannya suatu pelayanan yang baik. Meskipun sepele tetapi hal ini cukup membuat banyak kendala terhadap pelaksanaan program BLT itu sendiri.
3. Penyelewengan dana oleh aparat
Salah satu masalah lain adalah tentang aparat itu sendiri, dimana suatu hal yang bukan langka lagi untuk dibicarakan tentang pemerintahan kita yang korup. Hal inipun juga berlaku terhadap dana ini. Dimana yang notabene dana ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin, tetapi buktinya aparat pun sangat tidak berperasaan memakan uang rakyat yang menderita. Untuk itu perlu adanya kontrol pemerintah yang kuat dalam pelaksanaanya.
4. Jumlah BLT yang dinilai terlalu kecil.
Masalah lain yang menurut oemulis penting untuk disoroti adalah pada jumlah BLT sebesar Rp 100.000/KK/bulan. Angka itu dinilai sangat kecil dibandingkan kenaikan harga BBM dan sangat tidak memadai untuk mencegah meningkatnya angka kemiskinan akibat kenaikan harga BBM. Menanggapi ini, Bambang dan Rusman mengatakan, tujuan dari program BLT memang bukan untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi menjaga agar daya beli atau kesejahteraan masyarakat miskin tidak menurun karena adanya kenaikan harga BBM. Angka Rp 100.000/KK/bulan diperoleh dengan menghitung dampak langsung dan dampak ikutan (multiplier effect) dari kenaikan harga minyak mentah terhadap kelompok miskin. Asumsinya, konsumsi minyak mentah kelompok miskin adalah 10 liter/KK/bulan. Dengan harga minyak tanah naik dari Rp 700 menjadi Rp 2.000 per liter, berarti pengeluaran keluarga miskin untuk minyak tanah naik Rp 13.000/KK/bulan. Itu dampak langsung kenaikan harga BBM. Sementara dampak tak langsung berupa kenaikan harga-harga barang atau jasa lain diukur dari kenaikan angka inflasi. Kesannya, memang menjadi seperti sangat menggampangkan persoalan. Sebab, di lapangan kenaikan biaya yang harus ditanggung kelompok miskin akibat kenaikan harga BBM jauh lebih besar dari sekadar Rp 100.000. Bahkan, Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi Sarwono di sela suatu diskusi di Jakarta beberapa waktu lalu mengakui, prediksi pesimistis BI tidak menutup kemungkinan inflasi tahun ini akan mencapai 17 persen. Kemungkinan inflasi menembus 17 persen itu cukup terbuka, mengingat tidak sedikit dari harga atau tarif barang-barang dan jasa-jasa yang dikendalikan oleh pemerintah sekarang ini naik melampaui angka yang ditetapkan pemerintah. Contoh paling mudah adalah tarif angkutan. Pemerintah menetapkan kenaikan tarif angkutan maksimal 20 persen, tetapi di sejumlah kota tarif angkutan naik hingga di atas 30 persen. Belum lagi harga-harga barang-barang atau jasa lain yang dilepas ke mekanisme pasar. Untuk minyak tanah sendiri, faktanya harga yang harus dibayar rakyat bisa jauh di atas Rp 2.000 per liter. Untuk itulah mengapa nilai daripada Rp 100.000 ini menjadi sangat kecil dimata masyarakat apalagi apabila dipandang dari segi sosial.bagaimana tidak,akibat dari naiknya BBM itu membuat harga semua jenis barang barang kebutuhan konsumsi dan sehari hari naik. Untuk itu, apabila pemerintah menghitung biaya kompensasi akibat kenaikan tersebut hanya dari sisi untuk membantu membeli bahan bakar, maka pemerintah mempunyai pendangan yang sangat sempit. Karena orang awam pun tau, bagaimana penjual dari pada barang barang kebutuhan itu mengangkut barang barangnya untuk dipasarkan, yang pastinya mebutuhkan kendaraan dan bahan bakar. Apabila mulai dari petani sudah membutuhkan bahan bakarnya bagaimana sampai kepada konsumen harganya tidak tinggi, sedangkan itu telah melewati beberapa proses yang juga membutuhkan bahan bakar yanga harganya melambung. Hal inilah yang mebuat masalah dikalangan masyarakat serta perdebatan dikalangan akademisi. Untuk itu

5. Banyaknya konflik sosial akibat program tersebut
Kebijakan BLT memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat. Dari sisi psikologi sosial, pemberian BLT sangat tidak mendidik masyarakat karena memperlakukan masyarakat miskin seperti layaknya pengemis yang harus mendapat santunan uang tunai dari pemerintah. Yang harus kita pahami barsama, adalah bahwa kemiskinan bukan disebabkan karena ketidakmauan dari seseorang untuk merubah kesejahteraan hidupnya. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sudah lama berakar. Adanya masyarakat miskin disebabkan oleh proses pemiskinan struktural. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa pemiskinan struktural adalah suatu keadaan yang membuat seseorang atau masyarakat menjadi sulit bangkit dari kemiskinan akibat dari sarana-sarana yang memungkinkan mereka bangkit, sukar dicapai. Sarana-sarana untuk keluar dari akar kemiskinan antara lain melalui pendidikan, kesehatan, lembaga ekonomi dan lain-lain. Sarana-sarana tersebut tidak bisa dicapai oleh orang miskin akibat struktur yang ada hanya memberikan kesempatan dan privilage kepada orang mampu untuk mengaksesnya
Dari sisi keuangan negara, kebijakan BLT merupakan kebijakan yang bersifat menghambur-hamburkan uang negara karena kebijakan tersebut tidak mampu menyelesaiakan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu menstimulus produktifitas masyarakat miskin. Kebijakan BLT tersebut tidak mampu memberikan dampak positif pada peningkatan produktifitas masyarakat miskin, melainkan kecenderungannya memberikan dampak negatif pada penurunan produktifitas. Kebijakan BLT hanya merupakan kebijakan yang hanya meberikan ikan bukan kail kepada masyarakat miskin.Kebijakan BLT bukan kebijakan untuk mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat.Kebijakan dengan landasan prihatin/iba diartikan sebagai kebijakan yang bersifat hanya memberi ikan kepada masyarakat miskin, bersifat temporer serta hanya bersifat pada rasa kasihan atau iba terhadap masyarakat miskin. Sedangkan kebijakan yang berlandaskan pada pencapaian meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin diartikan sebagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin dengan cara menigkatkan produktifitas masyarkat miskin atau dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Kebijakan tersebut juga merupakan kebijakan yang bersifat pada memberikan kail, bersifat long-term dan berkelanjutan.Melihat sifat yang hanya meberikan ikan, bersifat temporer dan rasa kasihan/iba (kenaikan biaya hidup masyarakat miskin akibat dampak kenaikan BBM), kebijakan BLT yang diluncurkan pemerintah merupakan kebijakan yang bersifat iba dan tidak akan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia.

BAB III
PERNYATAAN MASALAH

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa program BLT yang dilaksakanan oleh pemerintah sebagai dampak kompensasi kenaikan BBM dilakukan dengan sangat terburu-buru, hal ini dapat dipahami karena desakan yang sangat kuat terhadap pemerintah untuk sesegera mungkin mengoreksi APBN sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah beralasan bahwa jalan satu-satunya untuk menyelamatkan APBN sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia adalah dengan menaikkan harga BBM. Sehingga, untuk meredam dampak social yang mungkin timbul sebagai efek naiknya harga BBM di masyarakat maka pemerintah harus segera mengimbangi kebijakan menaikkan harga BBM dengan mengeluarkan kebijakan yang dianggap popular yaitu dengan program Bantuan Langsung Tunai. Pada akhirnya, kebijakan BLT ini dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa melewati rangkaian studi yang mendalam seperti pembahasan kebijakan yang mendalam, uji coba model kebijakan, uji public, debat public sosialisasi dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat memaklumi mengapa sebuah kebijakan yang dilakukan tanpa persiapan yang mendalam akhirnya tentu saja berdampak tidak optimalnya kebijakan tersebut dalam mencapai tujuannya.
Ternyata, tidak hanya pada proses perumusan kebijakannya kebijakan BLT ini bermasalah, pada saat implementasinya ternyata juga banyak mengandung permasalahan mendasar yang makin memperparah buruknya peforma kebijakan ini. Salah satu hal yang sangat mencolok pada saat implementasi kebijakan BLT adalah tidak adanya keseragaman data yang dimiliki oleh instansi pemerintah yang terkait dalam pendataan jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Sebut saja data yang dimiliki oleh BPS ternyata tidak sama dengan data yang dimiliki oleh Departemen Sosial, ditambah lagi validitas data yang diragukan keabsahannya. Kondisi kesimpang siuran data tersebut diperparah dengan fakta bahwa di lapangan banyak sekali kesalahan dalam menentukan siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan BLT, dimana penentuan penerima BLT lebih banyak bersifat subjektif. Seharusnya berdasarkan kriteria penerima BLT yang telah disampaikan di atas, maka penerima BLT adalah benar-benar warga miskin yang tidak mampu membiayai hidupnya sehari-hari. Yang terjadi dilapangan adalah, penerima BLT tidak hanya ditentukan oleh tingkat kemiskinannya, tetapi juga tingkat kedekatannya dengan ketua RT, Kepala Desa atau Lurah setempat. Sehingga wajar, bila ternyata BLT yang seharusnya diterima oleh keluarga yang tidak memiliki kendaraan bermotor, justru diterima oleh keluarga yang memiliki sepeda motor dan digunakan untuk membayar angsuran sepeda motor tersebut. Selain itu, perlu juga diingat bahwa di Indonesia dalam satu rumah, biasanya terdiri dari beberapa kepala keluarga, sehingga bila dalam satu rumah seluruh kepala keluarganya mendapat BLT maka dapat dibayangkan besarnya dana yang dibutuhkan oleh pemerintah. Adanya perbedaan jumlah data kemiskinan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi yang terkait juga memperbesar kemungkinan terjadinya kongkalikong. Sehingga sekali lagi dapat dipahami mengapa kebijakan ini pada akhirnya gagal, karena implementasinya di lapangan tidak tepat sasaran.
Idealnya, pengawasan berfungi untuk menjaga dan mengawasi implementasi suatu kebijakan di lapangan, sehingga dengan diadakannya pengawasan diharapkan suatu kebijakan dapat berjalan pada jalurnya. Namun rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah (diakibatkan simpang siurnya data kemiskinan yang dimiliki), mengakibatkan program ini menjadi tidak tepat sasaran. Evaluasi kebijakan juga seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan apakah suatu kebijakan harus diperbaiki, dirubah atau mungkin dihentikan sama sekali. Namun meskipun secara nyata dari data yang dikeluarkan BPS bahwa kemiskinan tetap bertambah, pemerintah tetap melanjutkan program BLT ini. Hal ini menunjukkan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kebijakan BLT ini seringkali di abaikan oleh pemerintah sendiri

BAB IV
ALTERBATIF KEBIJAKAN

1. Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Bersyarat.
Kebijakan ini dibuat dengan alasan karena banyak masalah yang timbul dari adanya BLT mengenai pemanfaatan dana tersebut. Dimana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus dipandang sebagai Bantuan Konsumtif dan bersifat Habis Pakai. Beberapa unsur DPR menilai bahwa BLT Plus merupakan jenis bantuan konsumtif dan habis pakai. Bantuan ini dipandang tidak akan memberikan daya ungkit terhadap kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan bahkan cenderung akan membuat masyarakat menjadi ketergantungan. DPR juga menilai bahwa pemberian bantuan perlu diujicobakan terlebih dahulu sebelum ditetapkan kebijakannya untuk seluruh daerah di Indonesia. Untuk itu perlu adanya kejelasan tentang diskripsi kegunaan BLT itu sendiri, dan sampai sejauh ini pemerintah juga tidak memberikan gambaran yang jelas tentang kegunaan semestinya dari dana itu sendiri. Dengan kata lain apabila tidak ada gambaran maka dana itu akan cepat hilang seiring dengan berlalunya hari dan bertambahnya kebutuhan masyarakat. Hal ini juga berbanding dengan kenyataan bahwa dengan jumlah dana yang hanya berkisar 100 ribu per bulan, maka uang itu juga dinilai sangat atau bahkan tidak dirasakan sama sekali membantu kehidupan mayarakat.
Untuk itulah menurut penulis perlu dilakukan kebijakan ini. Dimana kebijakan ini dapat penulis diskripsikan sebagai kebijakan yang kondisional. Mengapa dsebut dengan kebijakan kondisional karena kebijakan ini tidak asal diberikan kepada tiap tiap keluarga miskin. Tetapi bantuan ini diberikan untuk keluarga miskin yang benar benar membutuhkan. Kebutuhan ini dapat dikategorikan untuk usaha, konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Mengapa penulis kategorikan hal itu, karena menurut penulis variable itu adalah variable yang penting untuk survive dalam kehidupan. Selain itu dengan metode seperti ini penulis menilai akan lebih tepat mencapai sasaran yaitu kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Yang perlu diperhatikan lagi adalah tentang jumlah nominal dari bantuan tersebut. Jumlahnya disini adalah kondisional juga, makudnya disini adalah jumlahnya tidak ditetapkan 100 ribu per bulan. Tetapi memang ditetapkan batasannya, yaitu batasan minimal dan maksimal. Batasan minimal dan maksimal jumlahnya harus dirapatkan dulu dengan pembuat kebijakan sehingga dapat lebih terbuka dan adil. Mengenai penetapan siapa yang berhak dan dapat berapa, hal itu juga sesuai dengan kondisi. Misalnya mereka membuutuhkan untuk modal usaha, harus diperinci lebih jelas usaha seperti apa dan bagaimana baru bisa dipertimbangkan diberi bantuan berapa. Dan semua yang mengajukan itu harus berpredikat sebagai keluarga miskin.
Pembentukan kebijakan ini tentunya terdapat resiko serta keuntungan yang menjadi pertimbangan mengapa kebijakan ini harus dan seharusnya ada. Hal ini dapat penulis paparkan di bawah ini:
A. Keuntungan
1. Kebijakan ini dapat lebih tepat sasaran karena jelas siapa penerima bantuan, untuk apa, dan bagaimana penggunaanya.
2. Meminimalisir tentang penyelewengan dana, karena setiap dana yang dicairkan dan bantuan yang diberikan harus terdapat laporan kepada siapa dan bagaimana bentuk kelanjutan dan progress dari penerima bantuan. Sehingga untuk kecil kemungkinan adanya penerima fiktif yang belakangan ada dalam kasus dana BLT.
3. Lebih efektif dan efisien terhadap penggunaan dana negara sehingga tidak sia sia.
4. Lebih menjanjikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
B. Resiko yang ada
1. Harus ada sistem kontrol independen dalam pelaksanaannya. Sehingga tidak mengumbar kemungkinan tentang adanya penyelewengan dana baik dari aparat maupun penerima dana itu sendiri.
2. Dikawatirkan dengan kondisi birokrasi yang ribet dan terlalu berbelit belit, masyarakat merasa malas untuk melakukan proses proses nya.
3. Harus ada sistem data based yang up date dan valid sehingga pemerintah dapat dengan mudah menganalisa calon penerima dana. Hal ini dilakukan agar tidak salah memberikan dana yaitu pada orang yang tidak atau kurang tepat.
4. Harus ada banyak partisipasi atau peran dari seluruh elemen birokrasi baik pada tingkat atas maupun rendah demi tercapainya suatu sistem yang akuntabel.

2. Kebijakan Bantuan Keluarga Miskin
Kebijakan ini mungkin tidak jauh beda dengan BLT. Yang membedakan disini adalah pola penyaluran daripada dana itu sendiri. Apabila BLT cara penyalurannya dengan mengantri di depan kantor pos atau bahkan sebelum itu mengantri berjejalan di kantor desa. Maka program BKM itu sendiri dengan cara diberikan langsung oleh petugas dengan metode door to door. Metode yang biasa dipakai pada pelaksanaan sensus penduduk ini menrut penulis sangat efektif agar masyarakat merasa memang dibantu pemerintah dan bukan mengemis pada pemerintah seperti yang banyak diisukan pada pelaksanaan program BLT itu sendiri. Dengan cara ini diharapkan pemerintah sebagai pelayan publik benar benar bisa melayani masyarakat terutama masyarakat miskin yang sangat perlu diperhatikan. Tentunya kebijakan ini juga terdapat keuntungan dan konsekuensi yang ada, hal ini penulis paparkan di bawah ini.
A. Keuntungan
1. Masyarakat lebih bisa nyaman dengan kondisi seperti itu, dan meminimalisir dampak psikologis yang ada.
2. Meminimalisir konflik sosial yang ditimbulkan dari ricuhnya suasana pembagian bantuan seperti yang lalu lalu yaitu kisruh, kacau, dan amburadul.
3. Memberikan image positif pada aparat dengan kinerjanya yang benar benar malayani masyarakat.
B. Resiko yang ada
1. Harus dibentuk suatu tim yang terjun kelapangan untuk membagikan bantuan pada masyarakat miskin dengan sistem door to door.
2. Harus ada sistem kontrol dari pemerintah pusat yang terjun ke lapangan untuk mengontrol pembagian bantuan tersebut agar sampai pada tujuan.
3. Sulitnya menciptakan mindset pada aparat publik untuk dengan sukarela dan senyum ramah melakukan itu semua. Sehingga terkesan dipaksakan.
4. Apabila sisitem kontrol tidak kuat maka kemungkinan untuk terjadi penyelewengan dana lebih besar. Hal ini dikarenakan dana tersebut diantarkan pada penerima, bukan penerima yang datang. Sehingga besar kemungkinan bantuan itu diantarkan kepada yang “bukan penerima”. Maksudnya disini adalah penipuan dalam tubuh birokrasi yang biasanya memang sering ada.

BAB V
REKOMENDASI KEBIJAKAN

Menurut penulis kebijakan yang paling sesuai adalah kebijakan Bantuan Langsung Tunai Bersyarat. Mengapa penulis menilai kebijakan ini yang paling berpotensi untuk mencapai sasaran? Karena menurut penulis dengan menggunakan kriteria kriteri, sasaran, serta penggunaan yang jelas dalam kebijakan ini maka kesuksesan dari kebijakan ini pun akan dituai. Indikasi kesusksesan ini dapat dinilai dari tepatnya sasaran daripada kebijakan ini yaitu masyarakat miskin yang mebutuhkan dana sesuai kebutuhannya. Setidaknya kebijakan ini lebih memberikan solusi yang efektif dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Penulis memberikan kata kata yang efektif ini karena pemerintah tidak hanya meberi bantuan tetapi juga berupaya memberdayakan masyarakat miskin sehingga masyarakat miskin dapat berupaya untuk hidup mandiri , berdiri sendiri menopang kehidupan mereka tanpa selalu menggantungkan uang bantuan dari pemerintah. Karena menurut penulis memang benar apabila bantuan ini dinilai sebagai suatu bantuan pemalasan, karena mungkin terdapat beberapa pihak dari baian masyaraka miskin yang menggantungkan kehidupannya dari uang bantuan BLT. Tetapi dengan adanya BLTB yaitu Bantuan Langsung Tunai Bersyarat, semua permasalahan itu akan terjawab dan masyarakat akan lebih mandiri dalam kehidupan mereka. Selain itu yang perlu digaris bawahi disni juga adalah tentang anggaran dari program ini yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Jadi apabila mengajukan usulan tidak perlu menunggu proses yang lama karena memang dana untuk program ini sudah disediakan. Cuma bedanya dengan BLT adalah lingkup sasarannya, sehingga BLTB ini dapat lebih fokus terhadap sasaran sasaran yang ada. Berikut ini penulis buat suatu rencana strategi implementasi atas kebijakan ini.

Tabel 5.1
Strategi implementasi kebijakan
No Tahapan Pelaksana Penerima
1 Pengajuan usulan dana
– telah dilengkapi dengan diskripsi kebutuhan dan rencana dana yang dibutuhkan
– tidak perlu menggunakan proposal, hanya tulisan yang dapat dibaca dan dijelaskan
– benar benar dibuat dan disetujui oleh pemohon dana Pemohon dana
– masyarakat miskin
– apabila untuk keperluan biaya kesehatan,dan ataupun pendidikan maka dapat dibuat oleh wali atau wakil yang disetujui oleh pemohon dana. – ketua RT
– ketua RW
– pejabat kelurahan yang berwenang
– dan disampaikan kepada pejabat kecamatan yang berwenang.
(pengajuan diterima dan dilanjutkan pemrosesannya oleh pejabat sesuai dengan tingkat kewenangan)
2 Diterima atau tidaknya usulan Pejabat yang berwenang Masyarakat miskin pemohon dana.
3 Peninjauan objek usulan Pejabat berwenang Masyarakat miskin pemohon dana.
4 Keputusan final diberikan atau tidaknya dana. Pejabat berwenang Masyarakat miskin pemohon dana
5 Pemberian dana kepada pemohon dana Pejabat berwenang Masyarakat miskin pemohon dana
6 Kontrol pelaksanaan, dan pemanfaatan dana Pejabat berwenang Masyarakat miskin pemohon dana
7 Laporan kegiatan Pejabat berwenang Pejabat pusat yang berwenang
REFERENSI

http://robbyalexandersirait.wordpress.com/2008/06/04/kebijakan-blt diakses tanggal 08 Juni 2009
http://oceannaz.wordpress.com/2008/10/29/analisis-terhadap-kebijakan-pemberian-bantuan-langsung-tunai-blt-plus diakses tanggal 08 Juni 2009
http://forester-rombawan.blogspot.com/2009/04/analisis-program-bantuan-langsung-tunai.html diakses tanggal 08 Juni 2009
http://epaper.jambi-independent.co.id/ diakses tanggal 09 Juni 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: