organisasi

November 16, 2009

ORGANISASI YANG MULTICRATIC: SEBUAH MODEL MANAJEMEN DARI SALING KETERGANTUNGAN FUNGSIONAL

Kouzmin dan Dixon bertanya apakah terdapat desain organisasi setelah privatisasi. Ada tetapi itu hanyalah kombinasi dari organisasi public dan organisasi pribadi, yaitu seperti halnya usaha untuk menghubungkan antar organisasi public dan hal ini akan membutuhkan suatu pendekatan teori baru untuk desain organisasi. Dari waktu kewaktu focus pada studi ini telah menjadi inidividu atau organisasi “focal” dan permasalahan intra organisasi. Dimana format organisasi yang birokratis menekankan pada operasi internal pada organisasi focal dan biasanya mengabaikan hubungan dengan organisasi yang lain. Organisasi lain itu dipandang sebagai penyalur, pelanggan atau pesaing yang pada teori umum mereka dipandang sebagai bagian dari lingkungan organisasi. Secara modern organisasi mengacu pada sebuah hubungan “mitra” dimana menunjukkan suatu hubungan yang sukarela, serta menguntungkan satu sama lain tetapi tetap memelihara otnomi an privasi dari peserta. Tetapi hubungan hubungan ini serasa gagal untuk diterapkan karena seakan akan dipaksakan untuk memenuhi pencapaiaan kebijakan. Untuk itu kebanyakan interorganisasi memusatkan pada hubungan organisasi focal dengan lingkungannya dan dengan organisasi lain di dalam lingkungannya. Peningkatan kesadaran tentang sasaran kebijakan public dapat terpenuhi dengan metode selain menentukan ketetapan jasa yaitu jumlah dan aktivitas dari multiorganisasi itu sendiri.
Yakobus Thomson menyatakan bahwa tujuan social di dalam masyarakat modern terus meningkat melebihi kapasitas dari organisasi kompleks dan sebagai gantinya disebut dengan tindakan organisasi kompleks. Hal ini dapat di artikan bahwa pelayanan public diperuntukkan untuk menjadi lebih bukannya lebih sedikit kompleks. Disamping manfaat menemukan akitivat multiorganisasi, teori organisatoris belum mengajukan suatu cara yang rasional untuk mendesain suatu system yang berkombinasi dari berbagai otonomi organisasi agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan saling ketergantungan antar system disini maksudnya adalah suatu system yang terdiri dari berbagai otonomi organisasi dengan derajad tingkat salingketergantungannya tinggi dalam menjalankan fungsi fungsi teknisnya. Untuk itu kalayak luas harus menemukan jalan agara supaya hubungan saling ketergantungan itu dapat diatur sehingga dalam system dapat diwujudkan suatu efisiensi dan akuntabilitas untuk ketertarikan masyarakat. Sehingga kebutuhan akan menyerakhan koordinir dari pelayan public dalam system yang secara fungsional saling tergantung melebihi dari batasan batasan public – privat.

Kedaulatan organisasi.

Focus pada organisasi individu di dalam tendensi teori organisasi beranggapan tentang konsep kedaulatan organisasi. Ketergantungan atas lingkungan dianggap sebagai hal yang negative dan harus diperkecil akan ketergantungannya. Kedaulatan dalam teori organisasi digambarkan sebagai kemampuan untuk menentukan nasib sendiri. Dibawah definisi ini organisasi adalah kedaulatan kepada tingkat bahwa mereka bebas dari batasan eksternal diluar yang biasanya ditemukan didalam masyarakat. Thompson menyiratkan bahwa semua koordinasi dapat menghilangkan kedaulatan organisasi, yaitu dengan mengambil bagian didalam multi organisasional kompleks, organisasi kehilangan beberapa derajat tingkat kedaulatan. Manfaat koordinasi yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi, terjaddi pada tingkatan system dan membawa pengaruh yang baik bagi masyarakat, biaya-biaya tentang koordinasi yang terutama sekali hilangnya otonomi, ditempatkan pada organisasinya sendiri disamping biaya-biaya koordinasi organisasi akan menyerahkan sebagian dari otonomi mereka dan setuju untuk mengambil bagan dalam aktifitas organisasi.
Menurut Van de Ven pertimbangan untuk menkoordinir aktifiatas organisasi meliputi kebutuhan sumberdaya dan komitmen untuk masalah atau kesempatan eksternal. Kepercayaan Thompson tentang organisasi tunggal selalu tidak mencukupi suatu acuan teknis yang kuat akan menghalangi ketergantungan sumberdaya oleh karena itu sebenarnya tidak ada organisasi yang pernah secara utuh melakukan otonomi. Kecuali jika intervensi eksternal termasuk pembiayaan dan paksaan ada, kondisi sukarela sebagi hasil kesanggupan menyiratkan bahwa hilangnya otonomi diterima dengan rendah hati dan penekanan itu bias meliputi atas kordinasi pemerintah dan human service program bukannya orang-orang pribadi. Penggunaan panitia untuk mengatur ketergantungan pada bentuk lain departemen sama dengan pada antar jawatan atau agen yang mengkoordinir panitia anatar organisasi. Akhirnya suatu organisasi boleh memilih untuk menyerahkan sebagian dari otonominya untuk memperuas pasarnya atau menerima langsung perangsang lain.

Ketergantungan system secara fungsional

Ketergantungan system secara fungsional merupakan suatu system yang saling tergantung yaitu yang terdiri dari bebagai organisasi otonomi dengan derajat tingkat saling ketergantungan yang tinggi didalam fungsi teknis mereka. System meliputi hubungan berkelanjutan didalam aktifitas sehari-hari tetapi tidak termasuk mereka yang mengerjakan sesuatu yang spesifik, sekali proyek atau produk terakhir. System yang secara fungsional saling tergantung berbeda dengan system uniorganisasional dalam arti bahwa hubungan ada antar berbagi organisasi bukannya antar divisi dalam suatu struktur hierarkis disamping sparasi structural dan undang-undang yang mengatur organisasi yang seperti itu digabungkan secara fungsional dengan system yang ketat.
Untuk mencegah konflik antar divisi diperlukan integrasi koordinasi peran management didalam suatu uniorganisasi. Retikulasi organisasi adalah hubungan temporer membentuk suatu proyek spesifik. Hubungan organisasi dengan framework moduler menciptakan suatu organisasi mandiri yaitu terpisah dari peserta dan dapat memelihara kedaulatan mereka. Jika interdependensi rendah maka koordinasi juga rendah. Jika partisipan membalas mengkoordinir usaha secara spesifik tetapi kebutuhan akan koordinasi adalah kecil maka mengijinkan megoisasi yaitu suatu hubungan organisasi yang bias dengan bebas merundingkannya. Jika system interdependensi menjadi sangat kuat dan koordinasi adalah hal penting maka diperlukan suatu kesatuan pengatur eksternal.

Model Multiorganisasional

No Struktur Hubungan formalitas Tingkat ketetapan Bentuk perjanjian Kedaulatan
1 Reticulating organization Karena jabatannya keikutsertaan
individu dari para agen
Proyek spesifik,
yang dapat diulangi untuk hal serupa
proyek Dyadic Antara
Implementasi dalam
Proyek spesifik Tidak ada kesatuan mandiri
; kuasa/tenaga tinggal
dengan peserta
2 Networking organization Peserta dari
para agen terpisah;
yang tidak selalu karena jabatan Kesinambungan di dalam
keanggotaan
tidak terikat pada
proyek tertentu
Bersama
merundingkan di atas
definisi tujuan
antara para agen
terpisah
Kendali melalui mengamati
tekanan, tarik-menarik

3 Meshing organization Mandiri
kesatuan birokratis
Permanen Dyadic Antara
menghubungkan org. dan
para agen terpisah Mandiri, tetapi
kuasa/ tenaga pada tempat terpisah
dengan para agen

4 Bureaucratic Komponen adalah
yang digabung dalam
hirarki
Permanen Otoritas hirarkis Komponen hilangkan semua
otonomi/
kedaulatan

5 Framework modular constellation Modul mengambil bagian ketika;seperti
kesatuan di dalam kerangka Temporer, tetapi
berkelanjutan Dyadic Antara mengendalikan kesatuan dan
modul sebelum
keikutsertaan Peserta hilangkan
kendali dan
otonomi kepada
keikutsertaan
yang luas

Pendekatan management ketergantungan fungsional.

Kombinasi output dari suatu system yang saling tergantung mungkin baik dan bermanfaat bagi masyarakat diluar tingkatan yang akan terjadi melalui pasar atau terjadi secara pengaruh alami masyarakat yang terpengaruh akan menggerakkan hubungan diantara organisasi (dengan mengabaikan kepemilikan atau otonomi) dalam optimalisasi output. Masyarakat mempunyai 5 pendekatan potensial untuk management, pertama tipologi menggerakkan dari desentralisasi total, kedaulata penuh organisasi, pemusatan total, menghilangkan kedaulatan semua organisasi.
1. laissez- faire
Pendekatan paling didesentralisasi pada management saling ketergantungan fungsional menerima kedaulatan organsasi dan tidak mencoba menerapkan usaha koordinasi. System yang leissez-faire memiliki kemungkinan konflik interorganisasinal dan tentang suboptimisasi output yang tinggi.
2. kerjasama sukarela
kebanyakan teori interorganisasional mempertimbangkan hubungan aktif antar organisasi. Koordinasi berkelanjutan antar organisasi bisa meliputi interaksi adokratik atau boleh jadi disajikan melalui beberapa bentuk jaringan organnisasi (suatu mekanisme formal untuk menetapkan dan koordinasi berkelanjutan tentang kerangka umum koordinasi).
3. koordianasi eksternal
Tanggapan ini memelihara kedaulatan yang mengambil kedaulatan dalam organisasi dan menganjurkan untuk mengikuti keikutsertaan sukarela. Dari sudut bangunannya, tingkat ini menyerupai hubungan orgasasi Rubin yaitu sebuah kesatuan permanen yang disebabkan oleh tidak terikatnya pada organisasi untuk dikoordinir sehngga daopat menentukan agenda sendiri. Rubin menekankan bahwa yang menghubungkan organisasi dimaksudkan untuk mendorong koordinasi antar organisasi bukan untuk mengancam otonomi meraka.
4. kerangka organisasi
Mott mengusulkan bahwaa satu arah untuk menyelidiki alternative hierarkis untuk mekanisme dewan adalah mempertimbangkan bagaimana suatu kekuatan yang disediakan akan berubah pada situasi itu dan koordinasi yang sempurna itu akan memerlukan pemusatan drastis tentang otoritas. Organisasi yang permanent dalam suatu inti penting itu menentukan tujuan organisasi dan memperoleh mengkoordinir serta memonitor modul adokratif yang dipasang yang melaksanakan fungsi-fungsi lini.
5. birokrasi
Pendekatan terakhir ke management yang secara fungsional saling tergantung juga memindahkan kedaulatan dalam organisasi yaitu mengambil bagian oarganisasi dan mengerjakan dengan sepenuhnya. Model birokratis menghapuskan saling ketergantungan antar organisasi dengan menggabungkan kedalam hierarki tunggal dibawah kendali management pusat, pendekatan ini memastikan bahwa kendali hierarki mengatur saling ketergantungan. Hal itu menimbulkan gagalnya mempertimbangkan situasi dimana ketergantungan jasa dapat disajikan secara lebih efisien oleh suatu organisasi, tidak ketergantungan pelayanan jasa.

Organisasi multikratik

Adalah suatu model management yang secara fungsional saling tergantung yaitu suatu system memimpin agen dimana diluar partisipasi organisasi adalah bertanggungjwab untuk merencanakan aktivitas menyeluruh. Model membentuk suatu rangkaian antara koordinasi eksternal dan kerangka organisasi. Dalam organisasi multikratik terdapat petunjuk agen :
1. Mengembangkan rencana system keseluruhan yang membagi peran dan tanggung jawab
2. Mengembangkan kebijakan dan memeriksa prosedur untuk memastikan standarisasi dalam area
3. Mempromosikan penyesuaian timbal balik antara system peserta dengan hubungan antar manager management
4. Sediakan suatu evaluasi sistem wide dan jaminan berkualitas untuk memproses memonitor tindakan peserta sistem
5. Mungkin menyediakan infrastruktur siapa yang menggunakan adalah umum untuk peserta atau itu sedang membantu daam proses memperoleh modul adokratik.
Model ini berbeda dengan model inter dan multi organisational. Aktifitas didalamnya memusatkan pada peran dan hubungan antar pelaku organisasi sebagai ganti operasi individu mereka. Didalam penyerahan jabatan dalam pemerintahan model yang multikratik menyediakan seebuah struktur yang mengijinkan kontrak capaian maksimal, kompetisi antar berbagai penyedia dan penetapan jasa sektor swasta. Secara fungsional organisasi multikratik menyerupai suatu multi organisasi matriks yang anggotanya ditempatkan dalam tempat berbeda, kedaulatan orgaisasi bukannya didalam departemen fungsional organisasi tunggal. Hal itu menyediakan kendali hierarkis atas eseluruhan sistem tanpa menghapuskan keuntungan otonomi organisasi. Peran agen yang multikratik betul-betul menyerupai fungsi management pusat. Didalam multikratik regu interdependensi yang mengambil bagian organisasi tidak hanya dikenali tetapi meneria sebagaimana diperlukan untuk sinergi sistem yang utuh.
Derajat tingkat kedaulatan

Saling ketergantngan dalam mengambil bagian organisasi dan kebutuhan untuk mengatur ini ada dengan mengabaikan usaha kearah optimisasi sistem. Multikratis dalam tingkat derajat kedaulatan berpegang pada peserta dan agen denag begitu dapat dikendalikan atas yang lain, agen bisa memaksimalkan efisiensi sistem dengan pencarian skala ekonomi yang ditingkatkan untuk masing-masing bagian operasi dan dapat memilih untuk menyediakan jasa sendiri. Mott memperingatkan bahwa koordinasi meningkat dengan kendali hierarkis tetapi koordinasi kesatuan akan seperti itu juga. Agen yang multikratik adalah suatu kesatuan mandiri dan bisa mengendalikan peserta.

Peran petunjuk agen

Fungsi utama agen multikratik adalah untuk merencanakan sistem, untuk adokratikaly memperoleh mengambil bagian organisasi dan untuk mengatur hubungan meraka yang serupa kepada management. Agen yang multikratik harus secara lansung memelihara fungsi itu.hal ini diakrenakan perancanaan terpusat dan yang membuat kebijakan dan untuk mengkoordinir dan memonitoring aktifitas mengambil bagian organisasi.
1. peran perencanaan, agen menentukan suatu kerangka yang mungkin menyeruapai perencanaan karena dalam suatu regu proyek organisasi matrix tradisional. Peran peserta dan tanggungjawab ditentukan dan ketergantungan diatur melalui perencanaan standarisasi dan komunikasi.
2. peran management, standart mendiarikan suatu kesatuan organisasi akan memastikan bahwa proses dan keluaran terintegrasi dengan wajar. Sistem rencana menetapkan tanggungjawab dan peran dari tiap modul, menentukan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Kendali mekanisme bisa meliputi market place style mekanisme mencakup monopoli kontrak dan perangsang lain. Berhadapan suatu ikatan kontrak atau aturan organisasi tidak hanya sebagai suatu kesatuan mandiri tetapi sebagia suatu peserta dalam suatu sistem yang lebih luas, menunjukkan bahwa agen elakukan funsi management dalam sistem itu. Rubin menghubingkan organisasi yang multrikratik agen harus dilibatkan dalam opersional berkelanjutan.
Kepepimpinan multikratik

Sistem kepemimpinan memerlukan sebuah fungsi menagement yang unik (menyediakan suatu manager dimana tidak mempunyai kendali langsung atas peserta). Ini menciptakan suatu derajat ketdakpastian yang tinggi bagi manager.pemimpin yang multikratik harus meninggalkan peran yang aman dan mencoba untuk membuat peningkatan sistem level , menantang otonomi organisasi dimana tidak ada otoritas yang langsung. Pemimpin yang multikratik memanage organisasi bukannya orang orang, jadi koordinasi lebih tidak langsung.

Aplikasi : sistem jasa medis darurat (EMS)

Jenis saling ketergantungan yang ditemukan antar peserta dalam jasa medis dalam kedaan sistem yang darurat (EMS) dan sifat alami tanggapan dalam keddan yang darurat membuat statement ini bisa diterapkan untuk membuat contoh model multicratic yang secara fungsional saling ketergantungan. Suatu EMS adalah sistem pengaturan sumberdaya yang dikoordinir (termasuk personil, peralatan dan fasilitas) yang terorganisasi untuk bereaksi terhadap keadaan medis yang darurat dengan mengabaikan penyebabnya. Peserta dalam sistem ini meliputi jasa ambulance, jasa pemadam kebakaran, para agen pelaksanaan hukum, rumah sakit dan organisasi lain yang beroperasi dengan derajat tingkat saling ketergantungan sehari hari. Oleh karena interdependence memerluakan suatu perencanaan eksternal dan kesatuan koordinir. Koordinasi otoritas pada EMS yang hadir pada bagian bagian sistem tertentu, yang pada peserta disini adalah kebanyakan sistem meliputi wakil (contoh orang banyak masyarakat, pribadi dan sektor yang tidak mencari keuntungan dan yuridiksi politis)

penelitian evaluasi pembangunan

November 16, 2009

1. Kajian teoritik
1.1 Penelitian evaluasi
Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dgn tujuan yg telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya. Monitoring adalah suatu kegiatan internal proyek yg berupa studi-studi diagnostik yg fungsinya untuk mendukung manajemen pembuatan keputusan. Monitoring pada dasarnya adalah menghimpun informasiatau data secara kontinyu agar tingkat kemajuan dan perkembangan suatu program/proyektetap dapat diikuti, sehingga upaya perbaikan atas kinerja program/proyek dpt dilakukan secara optimal
Perkins mencoba membuat skema teoritik tentang perkembangan suatu program pembangunan dengan dimensi-dimensi yang dapat menjadi fokus perhatian dalam penelitian evaluasi pembangunan (Perkins, 1977:642-645)

Dari bagan tersebut, tampak bahwa proses perkembangan suatu program pembangunan bermula dari identifikasi suatu masalah sosial yang kemudian suatu program pembangunan dirancang untuk mengatasinya yang seterusnya dilegalisasikan. Pada tingkat ini masih dirumuskan dalam bentuk perumusan yang sangat umum, sehingga oleh departemen atau instansi yang bersangkutan perlu menterjemahkannya dalam bentuk perumusan tujuan -tujuan programatik dan petunjuk pelaksanaan yang lebih bersifat operasional. Dari tujuan dan petunjuk pelaksanaan operasional seperti itu, maka organisasi pelaksana program yang terdiri atas struktur administrasi dan serangkaian intervensi programatik tertentu pada akhirnya diciptakan, yang kinerjanya diharapkan akan menghasilkan pencapaian tujuan program tersebut.
Berdasar kaitan dan pentahapan dalam program pembangunan tersebut, maka ada enam jenis penelitian evaluasi yang dapat kita bedakan yaitu:
1. Pertama, adalah penelitian evaluasi yang fokus perhatiannya pada kaitan antara tahap identifikasi masalah dan tujuan legislative yang dirumuskan untuk memecahkan masalah tersebut.
2. Kedua, adalah jenis penelitian evaluasi yang fokus perhatiannya adalah menguji apakah tujuan – tujuan yang telah ditetapkan oleh administrasi dan birokrasi pembangunan sudah tepat sesuai dengan tujuan yang telah digariskan oleh lembaga atau keputusan legislatif yang mendasarinya.
3. Ketiga, adalah jenis penelitian evaluasi yang fokus perhatiannya pada logika yang mendasari dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang telah diidentifikasikan oleh pengelola program. Keempat, adalah jenis penelitian evaluasi yang fokus perhatiannya pada efisiensi dan efektivitas mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh pengelola program dalam upaya mencapai tujuan program tersebut.
4. Kelima, adalah jenis penelitian evaluasi yang fokus perhatiannya pada intervensi programatik yang dilakukan oleh penyeleng gara program dengan menghubungkan akibat (effect) dari program yang dihasilkan.
5. Keenam, adalah jenis penelitian evaluasi yang fokus perhatiannya pada dampak dari sistem organisasi penyelenggara program di dalam konteks tujuan program secara umum.

Pentingnya evaluasi ini dapat dilihat pada keberhasilan suatu program atau projek itu dilaksanakan. Hal ini juga berkaitan langsung dengan aktor aktor yang berperan didalmnya. Aktor ini dapat diidentifikasi dari pihak pihak yang akan dirugikan apabila program atau projek itu gagal. Untuk itu dapat diidentifikasikan bahwa kegagalan proyek dapat merugikan: investor, pihak penyedia pembiayaan, pemerintah. Oleh karena itu, mereka lah lembaga lembaga yang membutuhkan evaluasi program / proyek.
1. Pemilik proyek (investor) dan calon mitra usaha: akan memperhatikan prospek usaha, yakni tingkat keuntungan yang diharapkan beserta tingkat risiko investasi. Biasanya, semakin tinggi tingkat keuntungan diiringi dengan semakin tinggi risiko proyek.
2. Pihak penyedia pembiayaan (bank kreditur, perusahaan leasing, perusahaan modal ventura, underwriter bila melalui bursa efek, lembaga kredit ekspor barang modal, dan lembaga donor yang mungkin ikut membiayai proyek): memperhatikan segi keamanan dana yang mereka pinjamkan, karena mereka mengharapkan agar bunga dan angsuran pokok pinjaman dapat dibayarkan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, mereka akan memperhatikan pola aliran dana selama jangka waktu pinjaman tersebut.
3. Pemerintah: berkepentingan atas manfaat atau dampak dari proyek terhadap perekonomian nasional maupun dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat.
1.2 Falsafah Intervensi Sosial (Prinsip Dasar dan Relasi)
Falsafah intervensi sosial adalah pandangan yang dijiwai oleh nilai-nilai masyarakat tentang konsepsi dan produk manusia, dan yang dapat dijadikan alat bantu untuk menjadi pedoman perlakuan terhadap manusia. Nilai-nilai tersebut menjadi konsep-konsep dasar untuk diterapkan dalam praktik intervensi sosial. Intisari dari falsafah intervensi sosial tersebut berkisar pada tiga kelompok nilai-nilai berikut:
1. Memperhatikan hakikat seorang manusia yang memiliki martabat, harga diri, rasa tanggung jawab dan berpotensi untuk berkembang sepanjang hayatnya.
• manusia membutuhkan dirinya menjadi bagian dari lingkungannya, dan berkeinginan untuk berinteraksi dengan komunitas.
• terdapat kebutuhan yang umum pada setiap orang, namun manusia itu unik dan berbeda dari yang lain.
2. Memperhatikan kewajiban masyarakat terhadap warganya.
• Masyarakat berkewajiban untuk menyediakan kesempatan untuk pertumbuhan dan perkembangan, dan menyediakan sumber dan layanan bantuan untuk menolong warganya dalam mencukupi kebutuhannya dan untuk mencegah terjadinya masalah sosial.
• Warga diberi kesempatan yang sama untuk menerima tanggung jawab sosial dan berpartisipasi dalam memberikan corak perkembangan masyarakat.
3. Tatanan yang mengatur perlakuan terhadap individu. Seorang individu selayaknya diperlakukan sebagai warga masyarakat yang;
• unik, bermartabat dan memiliki harga diri, dan memperoleh kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menentukan arah hidupnya sendiri,
• didorong dan dibantu agar berinteraksi dengan orang lain sehingga menjadi lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan orang lain.
1.3. Proses Intervensi Sosial
1. Proses intervensi sosial ialah proses pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh seorang pekerja sosial bersama dengan masyarakat untuk memecahkan masalah keberfungsian sosial yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri tanpa bantuan. Proses ini dikonseptualisasikan sebagai studi, asesmen, perencanaan, tindakan dan terminasi.
1. Asesmen merupakan bagian penting dalam proses pemecahan masalah, karena PI menggunakan hasil asesmen menjadi dasar untuk perencanaan tindakan intervensi. Asesmen adalah sebuah proses dan produk dari pemahaman terhadap masalah kelayan dalam situasinya yang dijadikan dasar melaksanakan tindakan.
2. Berbagai karakteristik asesmen perlu dipahami PI karena dengan memahami karakteristik asesmen, PI diperkuat kemampuannya untuk memahami kelayan beserta masalahnya.
2. Pincus & Minahan menyatakan bahwa asesmen adalah sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh PI. Tujuan asesmen ialah membantu PI untuk (a) memahami dan mengindividualisasikan situasi yang ditanganinya; dan (b) mengidentifikasikan dan menganalisis faktor-faktor yang terkait di dalam situasi khusus dimaksud. Asesmen masalah mencakup langkah-langkah berikut:
1. Mengidentifikasikan dan merumuskan masalah.
2. Menganalisis dinamika situasi sosial.
3. Menetapkan tujuan dan sasaran.
4. Menetapkan tugas-tugas dan strategi.
5. Menstabilkan upaya perubahan.
3. Beberapa karakteristik asesmen yang penting adalah sebagai berikut:
1. Asesmen itu merupakan sesuatu kegiatan yang berkelanjutan.
2. Ada dua macam fokus dalam asesmen; fokus pertama tertuju pada upaya untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai masyarakat dan situasinya. Fokus kedua tertujuan pada upaya memperoleh landasan yang kuat untuk menyusun rencana tindakan.
3. Asesmen merupakan proses timbal balik, yang melibatkan kedua pihak: kelayan dan PI.
4. Asesmen memungkinkan PI untuk mengadakan penjelajahan horisontal dan vertikal dalam mengkaji informasi mengenai masyarakat dan situasinya. Penjelajahan horisontal untuk memperluas spektrum masalah, dan vertikal untuk memperoleh gambaran yang memperdalam mengenai salah satu aspek masalah.
5. Ada individualisasi dalam asesmen, yang dikembangkan dari kenyataan bahwa setiap individu itu unik dalam sikap, dan perilakuanya.

2. Pembahasan
2.1 Aspek krusial dari fokus penelitian ke 5 (interfensi sosial dan dampak/hasil)
Fokus dari bahasan kita disini adalah pada jenis penelitian yang ke 5 yaitu fokus perhatiannya pada intervensi programatik yang dilakukan oleh penyelenggara program dengan menghubungkan akibat (effect) dari program yang dihasilkan. Jelas disini terlihat adanya suatu hal yang krusial dalam penyelenggaran program yaitu pada intervensi programatik yang dilakukan oleh penyelenggara program. Penyelenggaran program disini adalah pihak pihak yang berkaitan baik langsung maupun tak langsung dalam penyelenggaran program. Dalam pokok bahasan kita kali ini evaluasi yang berobjek pada ranah publik, dimana segala sesuatu yang berhubungan dari penyelenggaraan program adalah menjadi wilayah dan tanggung jawab publik. Pemerintah disini menjadi aktor utama dalam penyelenggaran program, baik berbentuk kegiatan, program jangka pendek atau panjang, atau berupa proyek. Untuk itu aktor utama ini perlu dikontrol secara intens agar supaya tidak keluar dari jalur dan rel yang telah ditentukan dalam tupoksi (tujuan pokok dan fungsi) serta pelaksanaanya. Untuk itulah dibentuk suatu badan yang bertugas untuk mengontrol kinerja pemerintah dalam pelaksanaan program itu. Badan badan itu misalnya BPK, BPKP, KPK, Banwasda, dan lain sebagainya.
Tetapi pada kenyataanya disini telah terlihat dengan jelas bahwa penyelenggaraan program oleh pemerintah itu telah banyak yang keluar dari jalur yang telah ditentukan, sehingga tujuanpun tidak tercapai seperti yang telah ditentukan pada awal program yaitu yang tercantum pada proposal program atau kegiatan. Terbukti dengan adanya banyak kasus kasus korupsi yang ada di negara kita ini. Dimana intervensi dari oknum oknum yang didalamnya juga bisa terjadi keterlibatan antara penyelenggaran program, pelaksana, dan ataupun bahkan pengawas program. Adanya intervensi intervensi tersebut membuat program tidak berjalan sesuai yang direncanakan. Hal ini akan menimbulkan kerugian terutama bagi penyandang dana baik itu pemerintah ataupun koalisi dari swasta. Untuk itu perlu adanya suatu sistem evaluasi yang berfokus pada tahap ini sehingga hasil yang ingin dicapai dari suatu program akan sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan oleh penyelenggara program.
Intervensi disini meliputi dari berbagai aspek sudut pandang yaitu pada aspek sudut pandang politik, ekonomi, serta budaya. Ketiga sudut pandang kepentingan tersebut dilihat sebagai sudut pandang yang paling utama dan dominan dalam proses interfensi dalam pelaksanaan program. Mengapa disebut hal yang dominan??karena pada umumnya suatu penyelewengan atas suatu kegiatan dikarenakan adanya motif yang melatar belakangi hal tersebut. Pada lingkungan pemerintahan, motif utama yang mendasari hal itu adalah dari ke 3 aspek tersebut. Aspek ekonomi yang menjadi peluang terbesar adanya suatu penyimpangan. Selanjutnya motif politik, dan selanjutnya adalah budaya. Aspek budaya ini adalah faktor yang mempunyai prosentase terendah dari ketiganya. Tetapi faktor ini adalah suatu faktor pengaruh yang rawan juga. Mengapa dikatakan rawan, karena suatu buadaya dapat membawa oknum didalamnya untuk hanyut dan mengikuti budaya yang ada dalam lingkungan itu.
Pada dasarnya intervensi sosial berfungsi untuk membantu suatu pelaksanaan kegiatan atau program itu agar terarah dan tidak keluar dari jalur untuk mencapai tujuannya. Tetapi dalam pelaksanaanya seingkali intervensi itu dilaksanakan dengan maksud negatif yang terselubung. Tentunya dengan hal yang terselubung itu tidak tampak dalam kasat mata suatu pemeiksaan. Harus ada suatu upaya penyelidikan yang serius untuk mengetahui apakan suatu maksud terselubung itu benar benar ada. Itulah mengapa lembaga lembaga evaluator itu dibentuk. Tentnya pemerintah sendiri telah mengtahui bahwa nantinya akan ada intervensi negatif didalamnya sehingga dibentuklah lembaga lembaga itu. Tentunya intervensi ini diharapkan agar berpengaruh positif dalam pelaksanaan kegiatan atau program. Tentunya aktor aktor yang mengintervensi itu benar benar bertujuan untuk membantu memecahkan masalah dalam proses pelaksanaan program. Sehingga fungsinya dapat sesuai dengan apa yang dikemukakan pada kajian teori diatas, yaitu pemecahan masalah oleh seorang pekerja sosial yaitu pemerintah atau pihak yang terkait dalam pelaksanaan program bersama dengan masyarakat untuk memecahkan masalah keberfungsian sosial atau kendala dalam pelaksanaan program tersebut yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri tanpa bantuan.
Untuk itulah mengapa dikatakan bahwa proses intervensi sosial disini adalah sangat rawan dalam evaluasi pembangunan, dimana itervensi sosial disini berkaitan langsung dengan hasil daripada program tersebut. Sehingga proses intervensi yang menyangkut dari aktor aktor yang terlibat didalamnya diperlukan adanya suatu evaluasi yang berfokus pada proses tersebut sehingga proses intervensi tersebut tidak akan disalh gunakan dengan menggunakan motif motif yang ada di belakangnya. Adanya suatu kontrol yang tetap menjaga intervensi tersebut agar tetap berada pada peranya yang positif adalah suatu tantangan besar bagi lembaga kontrol pemerintah agar suatu penyimpangan penyimpangan tersebut dapat diantisipasi.
2.2 Intervensi motif Ekonomi
Intervensi ekonomi menjadi motif dominan dari adanya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan program. Karena tidak adapun seorang manusia yang tidak membutuhkan uang terutama untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itulah mereka melakukan cara apapun untuk memenuhi kebutuhannya itu. Penempuhan cara apapun itu dapat dilihat dengan mereka memenuhi kebutuhannya dengan melanggar peraturan yang telah ada. Dapat dilihat dari banyaknya kasus kasus korupsi (KKN) yang ada di indonesia ini yang sebagaian besar adalah bermotif ekonomi. Motif ini adalah hal yang paling rawan dalam pelaksanaan sutau program. Mengapa disebut motif yang paling rawan, karena suatu pelaksanaan program yang tentunya telah ditentukan seberapa besar anggaran yang telah ditetapkan akan menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan. Anggaran itu adalah masalah uang, apapun biasa ditempuh oleh pihak pihak yang mnginginkannya. Tentunya hal ini akan berakibat langsung oleh hasil daripada program itu. Karena itulah mengapa diperlukan adanya kontrol yang ketat dalam proses pelaksanaanya karena intervensi disini sangatlah rawan dalam pelaksanaan program, dan tentunya evaluasi dalam proses ini akan menjadi suatu kajian yang penting untuk menilai apakah program tersebut akan mencapai hasil yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan awal.
Dapat diambil contoh pada kasus yang pada akhir akhir ini mencuat yaitu tentang kasus korupsi Anggoro Widjojo. KPK menduga ada aliran uang ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat pembahasan proyek ini di Departemen Perhubungan. Terkait pencekalan itu, polisi menuduh dua komisioner KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, sebagai tersangka. Dalam kasus ini, KPK pernah menyita US$ 20 ribu (sekitar Rp 200 juta) dari Sekjen Departemen kehutanan, Boen Purnama. Uang itu diduga berasal dari proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan. Proyek SKRT ini sebelumnya telah dihentikan, Menteri Kehutanan M Prakosa. Namun kembali dilanjutkan pada 2007. Anggoro diduga telah mempengaruhi anggota Komisi Kehutanan DPR untuk melanjutkan proyek tersebut. Kemudian, Komisi Kehutanan yang dipimpin Yusuf Erwin Faishal mengeluarkan surat rekomendasi pada 12 Februari 2007. Surat rekomendasi itu juga ditandatangani oleh Hilman Indra dan Fachri Andi Leluasa. Tim gegana yang dimaksud adalah tiga tersangka kasus dugaan suap pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Mereka adalah tiga mantan dan anggota Komisi Hukum DPR, yakni Azwar Chesputra, Hilman Indra, dan Fahri Andi Leluasa. Dalam surat itu, disebutkan meminta Departemen Kehutanan meneruskan proyek SKRT. Disebutkan pula bahwa untuk pengadaan itu sebaiknya menggunakan alat yang disediakan PT Masaro yaitu Anggoro W.
Dari kasus tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa banyak intervensi intervensi yang ada di dalam pelaksanaan sebuah projek dimana intervensi itu terdapat mitif ekonomi yang mengahambat atau menyimpangkan pelaksanaan projek tersebut sehingga tidak tepat pada hasil yang diinginkan pemerintah seperti pada awalnya. Dapat analisa juga bahwa aktor aktor yang terlibat didalamnya adalah dari dalam yaitu pembuat dan perencana program serta dari luar yaitu pelaksana program. Dari kedua sisi penyimpangan tersebut maka gagal lah suatu projek itu yang berujung pada penemuan indikasi KKN di dalamnya. Dan lagi lagi penyandang dana yaitu disini adalah negara, yang menjadi korban di dalam penyimpangan tersebut. Untuk itu sangatlah rawan evaluasi dalam proses ini karena banyak pihak yang harus dievaluasi dan dikaji lebih dalam sehingga akan ditemukan suatu fokus masalahnya mengapa suatu kegaagalan dari projec atau program itu bisa terjadi.
2.3 Intervensi motif Politik
Intervensi Politik menjadi masalah krusial dalam program pembangunan. Dari perspektif para pejabat pemerintah sebagai perumus kebijakan, dalam sistem sosial yang terdemokratisasi hampir mustahil untuk melupakan faktor-faktor politik ketika mereka membuat keputusan-keputusan strategis. Sebaliknya, kemampuan dari pejabat pemerintah untuk melakukan reformasi sangat tergantung kepada kemampuan mereka untuk membentuk koalisi politik yang kuat serta memperluas jaringan dukungan publik. Dan ketika koalisi politik menjadi begitu menentukan. Implementor sebagai kepanjangan perumus kebijakan program pembangunan dalam tahap melaksanakan program pembangunan selalu saja ada berbagai macam kendala, salah satunya adalah intervensi politik.
Intervensi politik ini bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Intervensi secara langsung dilakukan dalam tahap pelaksanaannya sehingga ada kecenderungan pengarahan kesalaha satu pihak. Sedangkan tidak langsung intervensi dilakukan agar dampak positif program pembangunan tersebut mengarah pada dirinya. Ketika program pembangunan sudah dirumuskan, tujuan programnya sudah dilegislasikan maka dalam belum tentu pelaksanaanya berjalan dengan semestinya. Hakekatnya program pembangunan adalah ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan bukan hanya segelintir orang saja. Akan tetapi dengan adanya intervensi itu maka sasaran dari program bisa berubah dan tujuannya juga berubaha sehingga dampaknya pun akan berubah bahkan berbagai penyelewengan bisa muncul. Kemudian akibat buruk yang muncul adalah adanya pergeseran sasaran program pembangunan apabila ketika awal sasaran dan tujuannya adalah untuk masyarakat kecil dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi ke segelintir orang serta meningkatkan kesejahteraan pengintervensi.
Intervensi politik bisa dilakukan oleh kyai, ulama pendukung pejabat politis, partai politik pengusung dan tim sukses yang menyokongnya. Oleh karena itu pejabat politis sebagai perumus kebijakan pembangunan seringkali merubah sasaran dan tujuan program dari keseluruhan masyarakat ke para pendukungnya. Seringkali misalnya program-program pembangunan pemerintah yang sasaran dan tujuannya sudah bergeser, misalnya P2SEM. Dalam program pembangunan ini seharusnya anggota DPRD tidak berhak mendapatkan dana hibah tetapi melalui intervensinnya dia memperolehnya atau minimal orang-orang yang berada di lingkaran mereka. Mengapa ini bisa terjadi karena dia mempunyai wewenang untuk merekomendasikan nama-nama yang mendapat bantuan sehingga dengan keistimewaan tersebut digunakan untuk mendapatkan keuntungan.adalah hambatan politis. Adanya intervensi penguasa, politikus, tokoh masyarakat terhadap program yang diadakan pemerintah. Misalnya, mereka meminta jatah program yang dipergunakan untuk pendukung, kerabat dan orang-orang yang dekat dengan mereka. Contoh konkrit ketika program P2SEM banyak anggota dewan yang meloloskan kerabat mereka untuk mendapatkan dana hibah. Tokoh Agama adalah semisal ulama dengan ponpes terbesar biasanya melalui kepala daerah bertindak sedemikian rupa. Birokrat sebagai administrator kebijakan tidak bisa berbuat banyak karena secara structural dibawah pejabat politik. Hal ini semua bisa disebut sebagai hambatan politis Kasus lain misalnya, penentuan perusahaan atau investor yang terlibat dalam program pembangunan juga sering mendapatkan intervensi secara politis. Di dalam peraturan sudah jelas mengatur mengenai syarat-syarat untuk bisa menjadi mitra dalam pengerjaan program pembangunan. Implementor menggunakan aturan sebagai acuan untuk penentuannya. Namun, apabila sudah terjadi intervensi maka bisa rusak semuanya. Misalnya intervensi Kepala Daerah yang memutuskan mana yang menjadi mitra kerja sehingga para implementor tidak bisa berbuat apa-apa. Di Indonesia kasus semacam ini sudah sering terjadi.
Dengan demikian, dalam situasi semacam itu, tidak mengejutkan bahwa proses kebijakan program pembangunan tidak mampu menjawab tuntutan dari rakyat banyak. Ketika pasangan calon terpilih untuk menjalankan pemerintahan, mereka akan selalu menanggung beban di punggungnya karena harus melayani elit Parpol yang telah membantu mereka meraih jabatan. Pada saat yang sama, pelaku usaha dan elit politik yang telah “menanam” sumbangan kepada bupati atau walikota terpilih akan selalu menagih imbalan ketika mereka membuat keputusan penting. Kepentingan publik selalu dalam posisi yang terabaikan.
2.4 Intervensi motif budaya
Intervensi sosial dalam evaluasi memiliki banyak aspek-aspek yaitu aspek ekonomi, politik dan budaya. Intervensi sosial dalam pandangan budaya yaitu intervensi yang berasal dari budaya evaluator, aktor implementor, organisasi dan masyarakat dalam pembangunan tersebut. Budaya merupakan sistem ide tau nilai yang berfungsi menjadi blueprint paedoman bagi tindakan atau kelakuan bagi hasil karya. Tentunya budaya tersebut ada dikarenakan adanya kesepakatan individu dengan dirinya, individu dengan kelompok, individu dengan organisasi, dan individu dengan komunitas. Sedangkan intervensi sosial dari sudut pandang budaya merupakan intervensi budaya yang dibawa oleh seorang evaluator dalam mengevaluasi program dan kebijakan pembangunan. Misalnya saja evaluasi program anti korupsi yang dilakukan oleh lembaga pengawasan yang mengevaluasi implementasi program tersebut. Lembaga pengawasan tersebut memiliki budaya dalam lembaganya yaitu budaya tanggap dan jujur, tentunya pada saat mengevaluasi hasilnya tentu sesuai dan tepat sasaran dikarenakan adanya budaya tanggap dan jujur, dan hal ini termasuk intervensi budaya dipihak evaluator.
Intervensi budaya yang dilakukan oleh aktor implmentor yaitu budaya yang dibawa seorang implementor dalam mengimplementasi program dan kebijakannya. Misalnya saja dalam mengimplementasi kebijakan sidik jari di kota surabaya, implementor yang merupakan pejabat kecamatan tersebut memiliki budaya KKN dimana pada saat sidik jari tersebut jika yang mnegantri merupakan saudara petugas tersebut maka mendapat pelayanan terlebih dahulu daripada orang lain. Kemudian saat pelayanan pengurusan tanah, KTP, Akte Kelahiran pejabat juga memiliki kebudayan yang memberikan uang dialah yang diberikan pelayanan terbaik. Tentunya intervensi budaya tersebut merupakan sisi negatif yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan. Ada sisi positif intervensi budaya tersebut yaitu apabila implementor tersebut menerapkan disiplin dan pelayanan terbaik maka tentunya kebijakan tersebut berjalan tanpa ada dampak yang negatif dan tentunya kebijakan tersebut juga sesuai sasaran.
Intervensi budaya dalam organisasi merupakan intervensi yang dilakukan organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah. Intervensi ini tentunya memberikan kebimbangan dalam evaluator untuk mengevaluasi jika dipengaruhi oleh kedua organisasi tersebut. Jika budaya yang dimiliki oleh kedua organisasi tersebut yaitu pemerintah dan non pemerintah sama, maka intervensi tidak menghambat sebuah evaluator akan tetapi jika memiliki budaya yang berbeda dan memiliki kepentingan yang berbeda maka intervensi yang dilakukan oleh organisasi tentunya menghambat proses evaluasi sehingga tentu juga berdampak pada hasil yang dikeluarkan oleh evaluator karena himpitan kedua kubu tersebut.
Intervensi budaya yang dilakukan oleh masyarakat yaitu berupa dukungan fisik maupun non fisik. Masyrakat dalam intervensi sosial tentunya berada dalam posisi implementasi dan evaluasi program dan kebijakan. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan dalah satu unsur negara yang tentunya dalam menjalankan pemerintahan yang baik tidak lepas dari masyarakat sebagai pendukung dan pengontrol pemerintahan. Masyarakat dalam hai ini pada saat implementasi yaitu objek yang dimiliki pemerintah untuk menjalankan kebijakan dan programnya. Pada tahap evaluasi masyarakat juga merupakan subjek dan objek kebijakan dan program pemerintah. Oleh karena itu budaya yang dimiliki oleh masyrakat melekat pada hasi sebuah evaluasi tersebut.
2.5 Pentingnya partisipasi/ intervensi masyarakat dalam pembangunan
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal-lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai “pengetahuan lokal” untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut. Midgley (1986) menyatakan bahwa partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya.
Tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin menggejala seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Kegagalan pembangunan berperspektif modernisasi yang mengabaikan partisipasi negara miskin (pemerintah dan masyarakat) menjadi momentum yang berharga dalam tuntutan peningkatan partisipasi negara miskin, tentu saja termasuk di dalamnya adalah masyarakat. Tuntutan ini semakin kuat seiring semakin kuatnya negara menekan kebebasan masyarakat. Postmodernisme dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan terhadap modernisme yang dianggap telah banyak memberikan dampak negatif daripada positif bagi pembangunan di banyak negara berkembang. Post-modernisme bukan hanya bentuk perlawanan melainkan memberikan jawaban atau alternatif model yang dirasa lebih tepat. Post-modernisme merupakan model pembangunan alternatif yang ditawarkan oleh kalangan ilmuan sosial dan LSM. Isu strategis yang diusung antara lain anti kapitalisme, ekologi, feminisme, demokratisasi dan lain sebagainya. Modernisme dianggap tidak mampu membawa isu-isu tersebut dalam proses pembangunan dan bahkan dianggap telah menghalangi perkembangan isu strategis itu sendiri. Post-modernisme dinyatakan sebagai model pembangunan alternatif karena memberikan penawaran konsep yang jauh berbeda dengan modernisme. Tekanan utama yang dibawa oleh postmodernisme terbagi dalam tiga aspek, yaitu agen pembangunan, metode dan tujuan pembangunan itu sendiri.
Pembangunan dengan basis pertumbuhan ekonomi yang diusung oleh paradigma modernisme memiliki banyak kekurangan dan dampak negatif. Pendekatan ini hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan indikator GDP yang tidak mencerminkan adanya pemerataan. Kesenjangan antar penduduk mungkin saja terjadi sehingga indikator pertumbuhan ekonomi hanya mencerminkan keberhasilan semu saja. Akumulasi modal yang berhasil dihimpun sebagian besar merupakan investasi asing yang semakin memuluskan jalannya kapitalisme global. Perkembangan paradigma pembangunan alternatif sebagai bentuk kritik sekaligus perlawanan modernisme semakin pesat seiring dengan semakin berkembangnya LSM baik dari kuantitas maupun kualitas. Posisi tawar LSM yang semakin baik terhadap pemerintah memberikan kontribusi berupa diterimanya ide-ide pembangunan yang selama ini mereka dengungkan. Faktor yang kedua adalah meningkatnya kesadaran akan pembangunan berkelanjutan yang peka terhadap isu ekologi. Modernisme selama ini dianggap sebagai pembawa kerusakan lingkungan dengan industrialisasinya. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ternyata diiringi pula oleh meningkatnya kerusakan lingkungan. Kegagalan paradigma pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi pada beberapa negara berkembang, terlebih setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1990-an.

ekonomi kerakyatan

November 16, 2009

A. GAMBARAN EKONOMI KERAKYATAN INDONESIA

I. DEFINISI

Istilah itu adalah ekonomi kerakyatan. Istilah ekonomi kerakyatan lebih sedikit lagi orang menggunakan, dan yang sedikit ini termasuk Sarbini Sumawinata (1985). Tetapi karena istilah ekonomi kerakyatan ini dikenalkan kembali tahun 1997 oleh seorang konglomerat yang “sangat berkuasa” untuk mengganti istilah ekonomi rakyat yang tidak disukainya, maka berhasillah konsep itu masuk TAP MPR yaitu TAP Ekonomi Kerakyatan No. XVI/1998. Dan istilah ekonomi kerakyatan ini kemudian semakin dimantapkan dalam banyak TAP-TAP MPR berikutnya termasuk kemudian UU No. 25/2000 tentang Propenas. Bahwa konsep Ekonomi Kerakyatan ini merupakan konsep politik yang “dipaksakan” nampak kemudian dari penggunaannya yang simpang siur. Dan puncak dari kesimpangsiuran ini berupa keraguan Presiden Megawati dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2001. Istilah ekonomi rakyat adalah istilah ekonomi sosial (social economics) dan istilah ekonomi moral (moral economy), yang sejak zaman penjajahan dimengerti mencakup kehidupan rakyat miskin yang terjajah. Bung Karno menyebutnya sebagai kaum marhaen. Jadi ekonomi rakyat bukan istilah politik ”populis” yang dipakai untuk mencatut atau mengatas namakan rakyat kecil untuk mengambil hati rakyat dalam Pemilu. Ekonomi Rakyat adalah kegiatan atau mereka yang berkecimpung dalam kegiatan produksi untuk memperoleh pendapatan bagi kehidupannya. Mereka itu adalah petani kecil, nelayan, peternak, pekebun, pengrajin, pedagang kecil dll, yang modal usahanya merupakan modal keluarga (yang kecil), dan pada umumnya tidak menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga.
Tekanan dalam hal ini adalah pada kegiatan produksi, bukan konsumsi, sehingga buruh pabrik tidak masuk dalam profesi atau kegiatan ekonomi rakyat, karena buruh adalah bagian dari unit produksi yang lebih luas yaitu pabrik atau perusahaan. Demikian meskipun sebagian yang dikenal sebagai UKM (Usaha Kecil-Menengah) dapat dimasukkan ekonomi rakyat, namun sebagian besar kegiatan ekonomi rakyat tidak dapat disebut sebagai ”usaha” atau ”perusahaan” (firm) seperti yang dikenal dalam ilmu ekonomi perusahaan. Patut diingat dan dicatat terus menerus bahwa kegiatan dalam seminar kita ini, baik pikiran-pikiran yang sudah matang maupun yang masih pada tahap awal selama 6 bulan mendatang adalah benar-benar kegiatan seminar, yang seluruh pesertanya dapat dan bahkan perlu menyumbang pendapat/pikiran, sehingga pada akhir seminar pada bulan Juli nanti, konsep ekonomi rakyat benar-benar sudah menjadi konsep yang matang dan mantap.

II. EKONOMI RAKYAT SEBAGAI ASET NASIONAL

“Prospek” Indonesia Masa Depan. Banyak ilmuwan Indonesia ”merasa bisa” meramalkan masa depan Indonesia tanpa secara sungguh-sngguh menjelaskan mengapa kita mempunyai masalah yang kita hadapi sekarang. Jika ilmuwan kita ”meramal” ke depan dan memberikan resep-resep kebijakan agar masa depan itu lebih baik, tanpa menerangkan ”sejarah” terjadinya masalah riil yang kita hadapi sekarang, maka tentulah ilmuwan yang bersangkutan menyusun ”asumsi-asumsi” yang jika, dan hanya jika (asumsi-asumsi terpenuhi), kebijakan-kebijakan yang dianjurkan akan dapat berjalan. Namun, jika ilmuwan menggunakan terlalu banyak asumsi yang tidak realistis, maka berarti ilmuwan yang bersangkutan hanya berteori (berpikir deduktif), padahal banyak teori-teori ekonomi yang berasal dari Barat ini sering keliru atau tidak tepat bagi Indonesia.
Demikian ilmu ekonomi sebenarnya akan lebih bermanfaat jika dapat ”menjelaskan” berbagai sebab-akibat dari fenomena masyarakat, dan dari penjelasan-penjelasan tersebut masyarakat dapat mawas diri dan mengoreksi kekeliruan-kekeliruan yang telah dibuat di masa lalu. Mawas-diri dan mengoreksi merupakan syarat bagi ditemukannya tindakan atau kebijakan yang lebih baik di masa datang. Dianjurkan kepada para cerdik-pandai terutama pakar-pakar ekonomi untuk lebih menahan diri dan tidak terlalu suka “meramalkan” masa depan dengan analisis atau pernyataan-pernyataan remedial (dengan resep-resep atau obat-obat) tanpa data-data empirik kenyataan masa lalu dan masa sekarang. Dalam bidang ekonomi, kesalahan paling mendasar adalah sangat tidak memadainya rasa nasionalisme para pemimpin ekonomi kita. Perwujudan rasa nasionalisme yang rendah (lebih kagum globalisasi) sama dengan rendahnya rasa percaya diri, yang dalam krisis moneter 1997-1998 hampir hilang sama sekali. Maka mengembangkan rasa percaya diri, bahwa bangsa Indonesia akan mempunyai kemampuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dengan upaya sendiri, mutlak diperlukan. Hernando De Soto dengan menyakinkan menunjuk pada ”berlian” di negara-negara berkembang yang tak pernah dikenali oleh pemerintah maupun para perencana pembangunan. Inilah potensi domestik, yaitu kekuatan “ekonomi rakyat” yang telah terbukti tahan-banting dalam situasi krismon, dan telah menyelamatkan ekonomi Indonesia dari kehancuran total. Bahwa ekonomi Indonesia hanya mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) satu tahun saja pada tahun 1998, dan mulai tahun 1999 dan seterusnya sudah tumbuh positif (meskipun kecil), hendaknya dicatat sebagai bukti bahwa sektor ekonomi rakyat dalam waktu pendek telah pulih kembali meskipun ekonomi sektor modern masih menghadapi kesulitan.

III. EKONOMI RAKYAT INDONESIA PASCA KRISMON

1. Kemiskinan. Di 13 propinsi yang disurvei angka kemiskinan perkotaan menurun selama 1997-2000 dari 13,3% menjadi 11,3%, sedangkan di perdesaan menurun dari 20,1% menjadi 18,7% (tabel 1). Penurunan angka kemiskinan di perdesaan terjadi di Sumsel, Lampung, Sulsel, Kalsel, Bali, Sumut, dan Jatim (rata-rata 8,0%), sedangkan penurunan kemiskinan di perkotaan yang relatif lebih kecil terjadi di Jatim, Jateng, Sulsel, dan Jabar (rata-rata 4,9%). Lebih besarnya penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan khususnya di propinsi-propinsi luar Jawa menunjukkan adanya perbaikan dasar tukar (term of trade) antara harga-harga yang diterima dan yang dibayar produsen. Di propinsi-propinsi Jatim, Jateng, dan Sulsel, angka-angka kemiskinan di perkotaan juga menurun yang berarti penduduk perkotaanpun masih mampu menghasilkan barang-barang yang harga jualnya meningkat lebih cepat ketimbang harga barang-barang yang dibeli rumah tangga. Bahwa ada kenaikan angka kemiskinan di perdesaan di Jabar, Jateng, dan DIY (rata-rata 3,3%) dan bahkan 11,9% di NTB, mungkin menandakan kurangnya komoditi pertanian “tradisional” yang harganya terangsang naik oleh krismon. Pendapatan riil rumah tangga yang ditaksir dengan median pengeluaran riil per kapita selama 1997-2000 mengalami kenaikan cukup signifikan sebagai berikut:
2. Kesempatan Kerja. Berbeda dengan kesan umum telah terjadinya pengangguran besar-besaran sejak krismon 1997-98, Sakerti 3 melaporkan adanya peningkatan kesempatan kerja pria dari 79% (1997) menjadi 84% (2000) dan untuk wanita dari 45% menjadi 57%. Khusus untuk kerja upahan/bergaji kenaikannya untuk pria dari 74,5% menjadi 77,0% sedangkan untuk wanita dari 36,7% menjadi 42,2%. Yang cukup signifikan adalah kenaikan persentase kesempatan kerja keluarga tanpa gaji terutama wanita yang naik dari 19,2% menjadi 25,5%, meskipun untuk pria naik lebih kecil yaitu dari 6,1% menjadi 7,9%. Arti kenaikan angka-angka ini jelas bahwa krismon yang pada umumnya menurunkan kegiatan sektor modern/formal, ditanggapi dengan meningkatnya kegiatan ekonomi/ industri sektor tradisional/ informal/ekonomi rakyat, khususnya dengan mem¬pekerjakan lebih banyak wanita atau ibu yang sebelumnya tidak bekerja. Kesimpulan kita jelas bahwa selama 1997-2000 telah terjadi “pergeseran” kesempatan kerja dari sektor ekonomi modern ke sektor ekonomi rakyat, dan tidak benar adanya pengangguran besar-besaran akibat PHK.
3. Standar Hidup dan Kesejahteraan. Banyak penelitian yang ada tentang hal ini, terdapat beberapa tentang itu bahwa yang diteliti tentang bagaimana keluarga menilai tingkat kesejahteraan mereka selama dan sebagai akibat krismon. Hasilnya sungguh mengejutkan karena berbeda dengan anggapan umum telah terjadinya kemerosotan kesejahteraan dan standar hidup akibat krismon, 87% responden menyatakan standar hidup mereka tidak berubah (tetap) atau bahkan membaik, dan yang melaporkan memburuk hanya 13%. Mengenai kualitas hidup, 83,9% responden menyatakan memadai (69,4%) atau lebih dari memadai (14,5%), yang berarti bahwa keluarga yang merasakan kualitas hidup mereka tidak memadai hanya 16,1%. Tentang kualitas hidup yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pangan, 90,7% menyatakan memadai atau lebih dari memadai, sedangkan tentang pemeliharaan kesehatan, 85% menyatakan memadai dan 4% menyatakan lebih dari memadai. Dari 3 ukuran kesejahteraan rakyat yang ada dapat disimpulkan tidak meragukan lagi bahwa orang Indonesia mempunyai cara-cara khas menanggapi krisis moneter atau krisis ekonomi. Munculnya krismon berupa kenaikan harga-harga umum besar-besaran tidak serta merta menurunkan kualitas atau standar hidup mereka tetapi mereka menemukan berbagai cara untuk menanggapinya. Cara-cara menang-gapi krismon yang khas dan berbeda-beda inilah yang bagi para pakar ekonomi ortodok (konvensional) tak terpikirkan, dan hanya dapat diketahui/ditemukan melalui penelitian-penelitian lapangan yang serius.

B. PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

I. MENGEMBANGKAN EKONOMI RAKYAT SEBAGAI LANDASAN EKONOMI PANCASILA

Sistem Ekonomi Pancasila mencakup kesepakatan ”aturan main etik” sebagai berikut:
1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa: Perilaku setiap warga Negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab: Ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan kemerataan nasional;
3. Persatuan Indonesia: Nasionalisme ekonomi;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan: Demokrasi Ekonomi; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Apapun namanya, sebaiknya kita tinggalkan aturan main, atau sistem ekonomi kapitalis liberal (atau Neoliberal) yang sejauh ini dianggap ”tak terelakkan”. Kita harus berani mengelak dari nasehat-nasehat dari luar, atau dari pakar-pakar yang terlalu silau atau terlalu yakin akan kebenaran teori-teori ekonomi dari luar. Indonesia harus percaya diri menyusun aturan main yang paling cocok bagi kepribadian Indonesia.Adapun mengapa praktek-praktek kehidupan riil dan kegiatan ekonomi rakyat yang mengacu pada sistem (aturan main) ekonomi Pancasila ini tersendat-sendat, alasannya jelas karena politik ekonomi yang dijalankan pemerintah bersifat liberal dan berpihak pada konglomerat. Ketika terjadi krismon 1997-1998, meskipun keberpihakan pemerintah pada konglomerat belum hilang, tetapi gerakan ekonomi kerakyatan yang dipicu semangat reformasi memberikan iklim segar pada berkembangnya sistem ekonomi Pancasila yang berpihak pada ekonomi rakyat
II. MEMBANGUN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN MENUJU INDONESIA BARU

Krisis perekonomian nasional yang melanda Indonesia memang belum teratasi secara total meskipun berbagai metode dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah telah dilakukan untuk mengatasinya. Banyak anggapan yang menyatakan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah mengalami kekeliruan dan tidak tepat sasaran. Seperti kebijakan BLT yang salah dalam implementasinya sehingga banyak measyarakat miskin yang belum tersentuh. Pola pembangunan seperti hanya akan memanjakan rakyat saja dan lebih bergantung pada pemerintah.
Beberapa pengamat ekonomi menilai bahwa kesalahan-kesalahan dalam perekonomian ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mengacu pada pemikiran barat yaitu kapitalisme yang berasaskan free figth liberalisme dan juga pembangunan ekonomi yang mendewakan pertumbuhan trickling down effect. Perekonomian seperti ini hanya akan menguntungkan beberapa atau segelintir pihak saja yang disebut konglomerat dimana ekonomi diarahkan kepada industrialisasi yang kapitalistik.
Dan hasil dari pertumbuhan ekonomi memang dapat dilihat dengan kasat mata bahwa pembangunan infrastruktur yang berupa gedung-gedung pencakar langit telah berdiri di Indonesia. Selain itu berbagai macam fasilitas yang memudahkan manusia juga telah tersedia. Tetapi hal ini hanya bersifat semu karena tidak menyentuh sector-sektor ekonomi yang digeluti oleh kebanyakan masyarakat Indonesia yaitu sektor usaha kecil dan menengah (UKM) terutama yang menjadi entry point bahwa kekuatan Indonesia dalam perekonomian sebagian besar terletak pada bidang pertanian (agraris).
Ekonomi rakyat sebagai salah satu sel penyusun tubuh ekonomi Negara dan sebagai sumber kekuatan bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Itulah mengapa pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi hal yang sangat penting untuk dijadikan sebagai prioritas dalam perkembangan ekonomi nasional. Titik berat pemberdayaan ekonomi kerakyatan terletak pada upaya mempercepat pembangunan pedesaan sebagai tempat bermukim dan berusaha sebagian besar subyek dan obyek pembangunan bangsa ini, dimana mereka sebagai petani dan nelayan yang berpolakan subsistence level. Pada bagian lain pemberdayaan ekonomi rakyat yang dilakukan harus mampu mengatasi dan mengurangi kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pengusaha kecil, menengah, dan koperasi pada sektor industri pengolahan serta pedagang kecil di sektor perdagangan dan jasa. Keterbatasan dan hambatan-hambatan tersebut antara lain keterbatasan sumberdaya manusia, keterbatasan akses modal dan sumber-sumber pembiayaan aktivitas ekonominya sehari-hari.
Secara normatif, moral filosofis system ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah tercantum dalam UUD 1945 khususnya pasal 33 maupun dalam Pancasila, yang jika disederhanakan bermakna bahwa perekonomian bangsa disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dimana kemakmuran rakyat banyaklah yang lebih diutamakan dibandingkan kemakmuran perorangan (Marsuki, 75:2005). Selanjutnya, GBHN 1993 semakin memperjelas rumusan-rumusan normatif tersebut dengan menambahkan beberapa prinsip-pprinsip pokok yang penting sesuai dengan perkembangan social ekonomi bangsa, diantaranya menekankan perlunya diterapkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara berbagai kepentingan yang berbeda demi mengatasi masalah-masalah yang ada, seperti persoalan ketimpangan, kemiskinan, monopoli usaha maupun ketertinggalan pembangunan masyarakat pedesaan (swadaya masyarakat) (Marsuki, 75:2005).
Dengan demikian, perlu dikembangkan kemampuan pelaku usaha pada sektor usaha kecil tersebut secara berkesinambungan, agar mampu mengelola dan mengembangkan usahanya secara tepat, sehingga dapat mewujudkan peran utamanya dalam segala bidang yang mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Upaya perbaikan dan pengembangan dalam pendidikan kewirausahaan dan manajemen usaha serta penataan sistem pendidikan nasional merupakan kunci utama peningkatan kualitas SDM pelaku usaha ekonomi kerakyatan pada masa mendatang, tanpa mengulangi kesalahan-kesalahan dan pengalaman pahit pada masa lalu.
Pada sisi yang lain, diperlukan peningkatan produktivitas dan penguasaan pasar agar mampu menguasai, mengelola dan mengembangkan pasar dalam negeri. Peningkatan produktivitas dan kemampuan penguasaan pasar ini bukan hanya melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha yang menunjang kegiatan produksi dan pemasaran. Lebih daripada itu, diperlukan pengembangan secara kelembagaan melalui program kemitraan usaha yang saling menguntungkan, sehingga secara kelembagaan institusi para pelaku usaha kecil, dan menengah tersebut, memiliki kemampuan dan daya saing pasar, terutama untuk mengisi pasar dalam negeri.
Di samping itu, upaya mendorong pembentukan kelembagaan swadaya ekonomi rakyat seperti kelompok pra-koperasi dan koperasi menjadi wadah meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing pelaku usaha kecil, yang bukan hanya tinggal di pedesaan, tetapi juga tersebar dan termarginalisasi dalam gemerlapnya kehidupan perkotaan. Keswadayaan nasional yang lebih sering disebut kemandirian bersumber pada kepribadian nasional dan kkultur bangsayang menonjolkan gaya kehidupan yang moderat dan tak terlalu menekankan padapenampilaln lahir/materiil (Wirosardjono, 20:1992)
Akhirnya, secara umum dpaat dikatakan bahwa pembangunan sistem ekonomi kerakyatan adalah snagat efektif dalam rangka mengimbangi dominasi usaha perusahaan perusahaan besar serta serbuan modal asing dan investasi asing. Selain itu sistem ini juga akan mudak merealisasikan kebijaksanaan pemerataan dan pengurangan kemiskinan. Namun hal ini bukan pekerjaan yang mudah, tetai perlu usaha konkrit yang berkelanjutan demi mencapai ekonomi kerakyatan sesungguhnya

C. TANTANGAN EKONOMI KERAKYATAN MASA KINI

I. PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

1. Walaupun telah melewati ratusan seminar dan diskusi, hingga saat ini selisih pendapat mengenai definisi “ekonomi rakyat” masih terus berlangsung. Kondisi tersebut dapat mengisyaratkan bahwa perdebatan mengenai definisi tampaknya tidak akan terlalu produktif lagi untuk dilanjutkan, karena pada dasarnya hampir semua pihak telah sepaham mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan “ekonomi rakyat” tanpa harus mendefinisikan. Hal tersebut menyangkut pemahaman bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi rakyat” adalah “kegiatan ekonomi rakyat banyak”. Jika dikaitkan dengan kegiatan pertanian, maka yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi petani atau peternak atau nelayan kecil, petani gurem, petani tanpa tanah, nelayan tanpa perahu, dan sejenisnya; dan bukan perkebunan atau peternak besar, MNC pertanian, dan sejenisnya. Jika dikaitkan dengan kegiatan perdagangan, industri, dan jasa maka yang dimaksud adalah industri kecil, industri rumah tangga, pedagang kecil, eceran kecil, sektor informal kota, lembaga keuangan mikro, dan sejenisnya; dan bukan industri besar, perbankan formal, konglomerat, dan sebagainya. Pendeknya, dipahami bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi rakyat (banyak)” adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang banyak dengan skala kecil-kecil, dan bukan kegiatan ekonomi yang dikuasasi oleh beberapa orang dengan perusahaan dan skala besar, walaupun yang disebut terakhir pada hakekatnya adalah juga ‘rakyat’ Indonesia.
2. Dengan pemahaman diatas, dapat dinyatakan bahwa ekonomi Indonesia sebenarnya adalah berbasis ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat (banyak) mencakup 99 % dari total jumlah unit usaha (business entity), menyediakan sekitar 80 % kesempatan kerja, melakukan lebih dari 65 % kegiatan distribusi, dan melakukan kegiatan produksi bagi sekitar 55 % produk dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, serta tersebar merata diseluruh wilayah Indonesia. Hanya saja, ketimpangan distribusi aset produktif (formal) – yang sekitar 65 %-nya dikuasai oleh 1 % pelaku usaha terbesar – menyebabkan kontribusi nilai produksi (GDP) dan ekspor kegiatan ekonomi raktyat relatif lebih kecil.
3. Peran ekonomi rakyat juga teraktualisasi pada masa krisis multidimensi saat ini. Jika memang disepakati bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2000 sebesar 4,5 % terutama disebabkan oleh tarikan konsumsi, baik konsumsi domestik maupun konsumsi asing (ekspor) – terutama karena kegiatan investasi dan pengeluaran pemerintah yang sangat terbatas – maka dapat diduga bahwa peran ekonomi rakyat sangat signifikan. Hal ini tersebut didasari oleh argumentasi bahwa rumah tangga yang menggantungkan kehidupannya dari kegiatan ekonomi rakyat adalah konsumen terbesar, bahkan bagi produk yang dihasilkan kegiatan ekonomi besar. Daya produktif kegiatan ekonomi rakyatlah yang mampu mendorong peningkatan konsumsi, termasuk terjaga maraknya berbagai kegiatan ‘masal’ dari ekonomi riil – seperti mudik Lebaran dan naik haji, selama tahun 2000 dan 2001. Indikasi lain dapat pula ditunjukkan oleh peningkatan kegiatan (tabungan dan penyaluran kredit) hampir diseluruh lembaga keuangan mikro, peningkatan penjualan kendaraan bermotor roda dua, peningkatan jumlah berbagai produk pertanian, dan sebagainya.
4. Sama sulitnya dengan mendefinisikannya, evaluasi terhadap kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk memberdayakan ekonomi rakyat sering sampai pada kondisi tanpa kesimpulan. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang dimaksud cenderung untuk dibatasi pada program yang dilakukan ‘khusus’ (bagi usaha kecil), seperti program kemitraan, Keppres 16/1996 (?) tentang pengadaan barang pemerintah yang dapat dipenuhi oleh usaha kecil, kredit program bersubsidi, berbagai subsidi input, dan sebagainya. Padahal dengan fakta pangsa ekonomi rakyat dalam ekonomi nasional, seharusnya seluruh kebijakan ekonomi – terutama kebijakan ekonomi makro – adalah bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi rakyat. Hal lain adalah karena kebijakan yang dimaksud hampir selalu berarti program yang dilakukan oleh pemerintah saja. Padahal aspek-aspek legislasi (perundang-undangan dan peraturan), kebijakan umum, serta implementasinya sering kali jauh lebih menentukan. Hal ini ditunjukkan, misalnya, oleh UU Perbankan, yang membatasi kemampuan bank umum melayani ekonomi rakyat yang kondisi objektifnya memang tidak memungkinkan membangun akses pada pelayanan bank; atau UU Bank Indonesia yang membatasi bank sentral itu mengembangkan kegiatan-kegiatan yang memiliki misi pembangunan; atau mandat yang diterima BPPN yang hanya menekankan pada perolehan target penjualan aset dan sangat kurang mempertimbangkan kepentingan kemanfaatan aset tersebut bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Demikian pula dengan berbagai peraturan dan kebijakan ‘mikro’ tingkat lokal, seperti ijin usaha, ijin lokasi, pengaturan distribusi barang, ketentuan dan ijin mengenai mutu produk, dan sebagainya.
5. Memperhatikan berbagai kebijakan yang dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi rakyat, dan bercermin pada praktek kebijakan tersebut hingga saat ini, dapat dikemukakan berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan kebijakan bagi ekonomi rakyat, antara lain:
a. Pertimbangan dalam penetapan kebijakan tersebut seringkali memang tidak atas dasar kepentingan kegiatan ekonomi rakyat. Misalnya, pembentukan tingkat bunga melalui berbagai instrumen moneter lebih didasarkan pada kepentingan ‘balance of payment’ dan penyehatan perbankan; atau dilihat dari pemanfaatan cadangan pemerintah yang sangat besar bagi rekapitalisasi bank, padahal bank tidak (dapat) melayani kegiatan ekonomi rakyat; atau penetapan kebijakan perbankan sendiri yang penuh persyarakatan yang tidak sesuai dengan kondisi objektif ekonomi rakyat, padahal mereka adalah pemilik-suara (voter) terbanyak yang memilih pada pembuat keputusan. Dalam hal ini, mengingat lamanya pengaruh lembaga internasional (WB, IMF, dll) patut pula diduga bahwa perancangan pola kebijakan tersebut juga membawa kepentingan internasional tersebut. Demikian juga, berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah juga telah mengindikasikan pertimbangan yang tidak berorientasi ekonomi rakyat. Otonomi seharusnya juga berarti perubahan
b. Kebijakan pengembangan yang dilakukan lebih banyak bersifat regulatif dan merupakan bentuk intervensi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh ekonomi rakyat. Inovasi dan kreativitas ekonomi rakyat, terutama dalam mengatasi berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dihadapi, sangat tinggi. Namun banyak kasus yang menunjukkan bahwa kebijakan yang dikembangkan lebih banyak membawa norma dan pemahaman dari “luar” dari pada mengakomodasi apa yang sudah teruji berkembang dalam masyarakat. Posisi lembaga keuangan mikro dalam sistem keuangan nasional merupakan salah satu contoh terdepan dalam permasalahan ini.
c. Kebijakan pengembangan yang dilakukan cenderung bersifat ‘ad-hoc’ dan parsial. Banyaknya kebijakan yang dilakukan oleh banyak pihak sering kali bersifat kontra produktif. Seorang Camat atau kepala desa atau kelompok masyarakat misalnya, sering kali harus menerima limpahan pelaksanaan ‘tugas’ hingga 10 atau 15 program dalam waktu yang bersamaan, dari berbagai instansi yang berbeda dan dengan metode dan ketentuan yang berbeda. Tumpang tindih tidak dapat dihindari, pengulangan sering terjadi tetapi pada saat yang bersamaan banyak aspek yang dibutuhkan justru tidak dilayani.
d. Mekanisme penghantaran kebijakan (delevery mechanism) yang tidak apresiatif juga merupakan faktor penentu keberhasilan kebijakan. Kemelut Kredit Usaha Tani (KUT) merupakan contoh kongkrit dari masalah mekanisme penghantaran tersebut. Demikian pula sikap birokrasi yang ‘memerintah’, merasa lebih tahu, dan ‘minta dilayani’ merupakan permasalahan lain dalam implementasi kebijakan. Sikap tersebut sering kali jauh lebih menentukan efektivitas kebijakan.
e. Seperti yang telah dikemukakan diatas, banyak kebijakan yang bersifat ‘mikro’, padahal yang lebih dibutuhkan oleh ekonomi rakyat adalah kebijakan makro yang kondusif. Dalam hal ini, tingkat bunga yang kompetitif, alokasi kebijakan fiskal yang lebih seimbang sesuai dengan porsi pelaku ekonomi, dan kebijakan nilai tukar, disertai berbagai kebijakan pengaturan (regulative policy) tampaknya masih jauh dari harapan pemberdayaan ekonomi rakyat.
6. Menyusun kebijakan yang optimal dalam pemberdayaan ekonomi rakyat memang bukan merupakan pekerjaan mudah. Permasalahan seperti mencari keseimbangan antara intervensi dan partisipasi, mengatasi konflik kepentingan, mencari instrumen kebijakan yang paling efektif, membenahi mekanisme penghantaran merupakan tantangan yang tidak kecil. Yang dapat dilakukan adalah mengusahakan mencoba mengusahakan agar kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat tersebut dapat mewujudkan suatu ekonomi rakyat yang berkembang – meminjam jargon yang sangat terkenal – dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam semangat demokratisasi yang berkedaulatan rakyat, hal tersebut berarti kebijakan yang dilakukan perlu dapat menjamin agar kegiatan ekonomi mencerminkan prinsip-prinsip :
Dari rakyat; rakyat banyak memiliki kepastian penguasaan dan aksesibilitas terhadap berbagai sumberdaya produktif, dan rakyat banyak menguasai dan memiliki hak atas pengambilan keputusan produktif serta konsumtif yang menyangkut sumberdaya tersebut. Pemerintah berperan untuk memastikan kedaulatan tersebut dilindungi dan dihormati sekaligus mengembangkan pengetahuan dan kearifan rakyat dalam pengambilan keputusan.
Oleh rakyat; proses produksi, distribusi dan konsumsi diputuskan dan dilakukan oleh rakyat. Dalam hal ini sistem produksi, pemanfaatan teknologi, penerapan azas konservasi, dan sebagainya perlu dapat melibatkan sebagian besar rakyat. Pemberian ‘hak khusus’ kepada segelintir orang untuk mengembangkan ‘kue ekonomi’ dan kemudian baru ‘dibagi-bagi’ kepada yang banyak tidak sesuai dengan prinsip ini. Kreativitas dan inovasi yang dilakukan rakyat harus mendapat apresiasi sepenuhnya.
Untuk rakyat; rakyat merupakan ‘beneficiaries’ utama dalam setiap kegiatan ekonomi sekaligus setiap kebijakan yang ditetapkan. Jelas bahwa korupsi, dominasi, dan eksploitasi ekonomi tidak dapat diterima.
7. Implementasi prinsip diatas membutuhkan pemerintah yang memiliki visi dan strategi pembangunan yang jelas. Memang sistem ekonomi yang demokratis, yang menjadi prasyarat bagi perkembangan ekonomi rakyat, sangat membutuhkan peran pemerintah yang lahir dari sistem politik yang demokratis atas dasar kedaulatan rakyat yang kuat. Mudah-mudahan hal ini tidak menyebabkan kita terjebak dalam ‘debat-kusir’: mana yang lebih dahulu (harus) ada, ‘ayam atau telur’. Atau mungkin justru ketidak-jelasan masa depan percaturan elit saat ini – yang kemudian sering diinterpretasikan sebagai kurang jelasnya arah dan strategi pembangunan – justru dapat menjadi lahan yang subur bagi berkembang ekonomi rakyat.-

I.1 Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan pada Sektor Agrobisnis
Ekonomi Kerakyatan adalah struktur perekonomian yang dijiwai semangat kemandirian, efisiensi pasar, keberpihakan pada upaya menumbuhkan usaha kecil, menengah dan koperasi. Ekonomi kerakyatan bukan ekonomi charity dimana rakyat dimanjakan, tetapi terutama untuk membuat setiap rakyat produktif sehingga mempunyai pendapatan lebih dari kebutuhan hidupnya.
Data konkret menggambarkan keunggulan sektor agrobisnis merupakan peluang emas sebagai upaya untuk mempertahankan diri dalam krisis ekonomi. Dari data yang ada menunjukkan 75% total tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor agrobisnis . Hal ini membuktikan bahwa sektor agrobisnis terbukti mampu menjadi faktor utama dalam mempengaruhi peningkatan serta pemberdayaan pelaksanaan ekonomi kerakyatan. Agrobisnis sendiri meliputi banyak sektor, misalnya saja sektor perkebunan, dan pertanian. Dengan mengandalkan potensi daerah yang begitu besar, misalnya saja dari segi perkebunan, potensi yang ada adalah perkebunan karet, dengan dukungan dari Pemerintah daerah setempat, maka hal ini akan menjadikan ekonomi kerakyatan bisa terwujud.
Pengembangan agrobisnis harus diupayakan seoptimal mungkin, untuk saat ini pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan membangun jaringan kerja (network system) yang dilaksanakan dengan mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan dari berbagai komponen dan kekuatan swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha maupun unsur perguruan tinggi yang memiliki komitmen dan konsistensi serta kepedulian untuk membangun secara berkesinambungan (sustainable development)
Tidak hanya sektor agrobisnis saja, sektor agroindustri juga terbukti telah terbukti mampu mengatasi keterpurukan krisis ekonomi. Dengan adanya pemberdayaan sektor agrobisnis dan agroindustri dengan baik, mampu menjadi pondasi yang kuat untuk keluar dari keterpurukan ekonomi di era globalisasi seperti saat ini. Strategi pembangunan pertanian yang berwawasan agrobisnis yang telah diupayakan untuk tujuan menarik dan mendorong sektor pertanian, menciptakan struktur perekonomian yang tangguh, efisien, dan fleksibel. Selain itu juga menciptakan nilai tambah, meningkatkan devisa negara, menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki pembagian pendapatan.
Tetapi dalam kenyataannya, perkembangan agro industri atau agrobisnia tersebut masih berhadapan dengan banyak kendala, diantaranya pertama , bahwa hingga kini belu tampak secara riil usaha pemerintah untuk megembangkan industri pertanian secara sungguh-sungguh. Kebijaksanaan pertanian masih mengutamakan hanya peningkatan produksi tanaman pangan, belum banyak menyentuh jenis komoditas pertanian lainnya seperti tanaman palawija atau perkebunan. Selain itu juga bidang pertanian sering dilanda masalah yang diniali memilki resiko cukup besar yaitu pengaruh musim dan cuaca, hama penyakit dan ketidakpastian pasar yang sering tidak dibarengi dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan perlindungan dari pemerintah.
Untuk itu diperlukan strategi yang tepat bagi pembangunan ekonomi di sektor agroindustri dan agrobisnis ini. Menurut Marsuki (2005) ada dua langkah/strategi dalam mengembangkan sektor ini, langkah pertama yang perlu dilakukakan adalah penentuan prioritas daerah atau wilayah dan komoditas yang haus dikembangkan, dibina, dan dijadikan sebagai basis kegiatan ekonomi percontohan. Langkah kedua, pelunya ditentukan dan direncanakan secara rinci seak ulai menghasilkan, menentukan penggunaan hasil sampai pemasarannya serta pentingnya penyediaan informasi tentang potensi daerah dan macam komoditas yang dapat dikembangkan sehingga para investor mau menanamkan modalnya.
Dengan demikian langkah-langkah daripada pemerintah harus segera diwujudkan dalam hal konkrit dengan menyusun suatu strategi pengembangan agroindustri/agrobisnis dalam kerangka konsep kemitraan antara kegiatan produksi dan pemasarannya, seperti lembaga-lembaga kekuangan dan juga lembaga distribudi produk serta legalitas hokum yang tepat oleh pemerintah.

I.2 Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Krisis ekonomi, apalagi yang sangat parah, tentu telah menyulitkan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini bukanlah hal yang mengejutkan kalau pengangguran, hilangnya penghasilan serta kesulitan memenuhi kebutuhan pokok merupakan persoalan-persoalan sosial yang sangat dirasakan masyarakat sebagai akibat dari krisis ekonomi. Hasil survei yang dilakukan Bank Dunia bekerjasama dengan Ford Foundation dan Badan Pusat Statistik menegaskan bahwa ketiga persoalan itu oleh masyarakat ditempatkan sebagai persoalan prioritas atau harus segera mendapatkan penyelesaian. Dengan kata lain, ketiga hal itu merupakan persoalan sangat pelik yang dihadapi masyarakat pada umumnya. Kondisi ketenagakerjaan pada masa krisis kiranya dapat memberikan gambaran dampak sosial dari krisis ekonomi. Tingkat pengangguran mengalami kenaikan dari 4,9 persen pada tahun 1996 menjadi 6,1 persen pada tahun 2000. Krisis ekonomi juga telah membalikkan tren formalisasi ekonomi sebagaimana tampak dari berkurangnya pangsa pekerja sektor formal menjadi 35,1. Dengan kata lain, peran sektor informal menjadi terasa penting dalam periode krisis ekonomi. Sektor informal sendiri merupakan sektor dimana sebagian besar tenaga kerja Indonesia berada. Sementara itu, belakangan ini banyak diungkapkan bahwa UKM memiliki peran penting bagi masyarakat di tengah krisis ekonomi. Dengan memupuk UKM diyakini pula akan dapat dicapai pemulihan ekonomi .
Hal serupa juga berlaku bagi sektor informal. Usaha kecil sendiri pada dasarnya sebagian besar bersifat informal dan karena itu relatif mudah untuk dimasuki oleh pelaku-pelaku usaha yang baru. Pendapat mengenai peran UKM atau sektor informal tersebut ada benarnya setidaknya bila dikaitkan dengan perannya dalam meminimalkan dampak sosial dari krisis ekonomi khususnya persoalan pengangguran dan hilangnya penghasilan masyarakat. UKM boleh dikatakan merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis yakni dengan melibatkan diri dalam aktivitas usaha kecil terutama yang berkarakteristik informal. Dengan hal ini maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya adalah juga dalam hal pendapatan. Bagaimana dengan anjloknya pendapatan masyarakat yang tentu saja mengurangi daya beli masyarakat terhadap produk-produk yang sebelumnya banyak disuplai oleh usaha berskala besar? Bukan tidak mungkin produk-produk UKM justru menjadi substitusi bagi produk-produk usaha besar yang mengalami kebangkrutan atau setidaknya masa-masa sulit akibat krisis ekonomi. Jika demikian halnya maka kecenderungan tersebut sekaligus juga merupakan respon terhadap merosotnya daya beli masyarakat. Secara umum, hasil survei BPS di atas menunjukkan beberapa kecenderungan menarik. Dari gambar 1 tampak bahwa jumlah unit usaha UKM cenderung berkurang. Jumlah unit usaha pada tahun 2000 masih tetap lebih sedikit dibandingkan sebelum krisis ekonomi. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah tenaga kerja. Hanya saja, penurunan jumlah tenaga kerja tidaklah setajam penurunan jumlah unit usaha. Oleh karena itu, tenaga kerja yang diserap oleh masing-masing unit usaha secara rata-rata justru mengalami kenaikan. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa UKM sebetulnya juga mempunyai keunggulan dalam menyerap tenaga kerja di masa krisis ekonomi. Krisis ekonomi rupanya telah mempertinggi kemampuan masing-masing UKM untuk menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain, sektor tersebut telah turut berperan dalam mengatasi persoalan pengangguran yang diakibatkan oleh krisis ekonomi.
Data-data tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa UKM memiliki kemampuan untuk menjadi pilar penting bagi perekonomian masyarakat dalam menghadapi terpaan krisis ekonomi. Hal ini tidak lepas dari kemampuan UKM untuk merespon krisis ekonomi secara cepat dan fleksibel dibandingkan kemampuan usaha besar. Namun demikian, ada pendapat bahwa sektor informal tidaklah memberikan perbaikan secara berarti terhadap taraf hidup para pekerjanya. Hidup di sektor informal hanyalah hidup secara subsisten. Dengan digantinya oleh pemerintah istilah ekonomi rakyat dengan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang sebenarnya sekedar menterjemahkan istilah asing SME (Small and Medium Enterprises maka segala pembahasan tentang upaya pemberdayaan ekonomi rakyat tidak akan mengena pada sasaran, dan akan menjadi slogan kosong. Jika disepakati bahwa konsep pemberdayaan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang memihak pada subyek yaitu masyarakat kecil atau masyarakat yang teroganisasi secara territorial, maka pemberdayaan (ekonomi rakyat) tidak bisa hanya di konsepkan dari atas (sentralitas). Pemberdayaan menekankan adanya otonomi komunitas dalam pengambilan keputusan, kemandirian dan keswadayaan lokal, demokrasi dan belajar dari pengalaman sejarah.
Titik perhatian kebijakan ekonomi adalah usaha kecil/menengah. Kalau kita menuntut pemerintah menaruh fokus kepada usaha kecil/menengah bukanlah karena kita ingin menciptakan sistem preferensi baru. Dengan menaruh perhatian kepada UKM tidak berarti pemerintah bertindak unfair, sehingga dikhawatirkan nantinya bakal mendistorsi pasar. Tidak seluruh kelemahan usaha kecil/menengah berasal dari kelemahan internal mereka. Kesalahan kebijakan yang melahirkan konsentrasi kekuasaan dan ekonomi mempunyai andil yang tidak kecil atas keterpurukan UKM. Modal, keahlian, informasi dan pasar adalah komoditi ekonomi yang senantiasa bergerak menuju lokasi dengan potensi keuntungan tertinggi. Selama kebijakan tidak memberi advantage kepada UKM, semua sumberdaya itu hanya akan bergerak kea rah usaha besar. Hanya dengan memberi advantage maka kesenjangan dapat dijembatani. Titik perhatian kebijakan ekonomi kepada Usaha Kecil Menengah merupakan suatu keharusan apabila kita memperhatikan data statistik tiap tahunnya maka mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah pengusaha kecil, bahkan prosentasenya diatas 90% , baik dari jumlah pelaku bisnis maupun volume usaha yang ada. Dari segi penyerapan tenaga kerja, Usaha Kecil Menengah juga mampu memberikan solusi atas angkatan kerja yang selalu meningkat tiap tahunnya;
Selain mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional berupa pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM telah terbukti ketangguhannya dalam menghadapi krisis yang terjadi dinegara kita dalam kurun waktu sepuluh tahun yang lalu. Disela ambruknya pilar ekonomi nasional yang ditandai dengan banyaknya usaha bersekala besar yang stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, usaha mikro & kecil menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahunnya Keuntungan yang dapat diraih oleh dunia perbankan yang bermain dalam sekala UMKM adalah sebagai berikut :
1. Profit yang tinggi, hal ini sejalan dengan karakteristik usaha dimana semakin kecil jenis usahanya maka margin keuntungan yang ditetapkan umumnya relatif lebih besar, sehingga Bank dapat menetapkan margin yang lebih tinggi untuk usaha UMKM.
2. Risiko lebih kecil, sesuai dengan plafond pinjaman yang lebih kecil dan lebih terdistribusi melalui usaha retail, selain itu para pebisnis retail umumnya cenderung lebih taat akan aturan perbankan dan lebih takut apabila berhubungan dengan pihak yang berwenang apabila nantinya wan prestasi kepada pihak perbankan.
3. Turut serta dalam pembangunan ekonomi bangsa, sesuai dengan perannya yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dimana UMKM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.
Selain keuntungan yang dijanjikan oleh sektor UMKM seperti tersebut di atas, ternyata pelaku UMKM sering kali menemui hambatan didalam mengelola usahanya. Hambatan tersebut dibagi kedalam 2 (dua) jenis tinjauan atau sudut pandang yang berbeda yakni dari sisi pelaku UMKM dan juga Perbankan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
 Hambatan dari sisi pelaku UMKM, dapat dibagi menjadi 2 (dua) katagori yakni:
A. Hambatan Internal
1) Terbatasnya permodalan dari pemilik usaha.
2) Kapasitas sumberdaya manusia yang kurang memadai baik skill maupun kompetensi terhadap usaha yang dijalankan.
3) Lemahnya jaringan usaha dan penetrasi pasar.
B. Hambatan Eksternal
1) Iklim Usaha Yang Belum Kondusif, Terkait dengan kebijakan kemudahan perijinan, keringanan pajak, kenaikan BBM dan TDL Listrik.
2) Implikasi Otonomi Daerah, terkait dengan masuknya bisnis pengusaha besar ke daerah-daerah.
3) Implikasi Perdagangan Bebas, banjirnya hasil industri UKM impor dari negara lain.
 Hambatan dari sisi Perbankan, dapat dibagi menjadi 2 (dua) katagori yakni :
A. Hambatan Internal
1) Keanekaragaman potensi daerah
2) Sumberdaya yang terbatas
3) Perangkat analisa yang belum memadai.
B. Hambatan Eksternal
1) Kondisi UMKM itu sendiri.
2) Agunan
3) Kesinambungan program pemerintah
Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, maka perlu disimpulkan hal-hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak untuk dilaksanakan sebagai berikut :
1. Pemerintah
1. Membuat kebijakan ekonomi baik dalam & luar negeri yang berpihak pada UMKM
2. Membentuk lembaga pembina khusus yang bila perlu menjangkau hingga kecamatan
2. Perbankan
1. Membuat penyederhanaan prosedur
2. Menciptakan jaringan pelayanan yang luas
3. Menyiapkan sumberdaya insani yang khusus kepada pelayanan sektor UMKM
4. Menciptakan jaringan pelayanan yang luas
5. Menyiapkan sumberdaya insani yang khusus kepada
3. Pelaku Usaha
1. Mempunyai niat yang bersih dan kuat untuk maju
2. Bersedia berubah untuk yang lebih baik (mengikuti
4. Masyarakat
Mencintai Produksi Dalam Negeri.
Dengan tegaknya sektor UMKM maka kesulitan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat akan teratasi dengan sendirinya sehingga perlu bagi kita untuk membenahi penanganan UKM dengan serius, agar dapat memanfaatkan potensinya secara maksimal.

I.3 Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan pada Sektor Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat Pesisir
Bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan, merupakan andalan dalam menjawab tantangan dan peluang dalam upaya mewujudkan negara yang maju dan mandiri serta masyarakat adil dan makmur.
Pernyataan tersebut didasari bahwa potensi sumberdaya kelautan yang besar yakni 75% wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah laut dan selama ini telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi keberhasilan pembangunan nasional. Sumbangan yang sangat berarti dari sumberdaya kelautan tersebut, antara lain berupa penyediaan bahan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perolehan devisa dan pembangunan daerah. Dengan potensi wilayah laut yang sangat luas dan sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang dimiliki Indonesia.
Kelautan sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif, keunggulan kooperatif dan keunggulan kompetitif untuk menjadi sektor unggulan dalam kiprah pembangunan nasional dimasa depan. Pembangunan kelautan selama tiga dasa warsa terakhir selalu diposisikan sebagai pinggiran (peryphery) dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan posisi semacam ini sektor kelautan dan perikanan bukan menjadi arus utama (mainstream) dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi menjadi ironis mengingat hampir 75 % wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geo-politis yang penting yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan potitik. Sehingga secara ekonomis politis sangat logis jika kelautan dijadikan tumpuan dalam perekonomian nasional.
Kebijakan pembangunan perikanan pada masa yang akan datang hendaknya didasarkan pada landasan pemahaman yang benar tentang peta permasalahan pembangunan perikanan itu sendiri, yaitu mulai dari permasalahan mikro sampai pada permasalahan di tingkat makro yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat nelayan. Permasalahan mikro yang dimaksudkan adalah pensoalan internal masyarakat nelayan dan petani ikan menyangkut aspek sosial budaya seperti pendidikan, mentalitas, dan sebagainya. Aspek ini yang mempengaruhi sifat dan karakteristik masyarakat nelayan dan petani ikan. Sifat dan karakteristik tersebut dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengolahan hasil perikanan. Kelompok masyarakat ini memiliki sifat unik berkaitan dengan usaha yang dilakukannya. Karena usaha perikanan sangat bergantung pada musim, harga dan pasar maka sebagian besar karakter masyarakat pesisir (khususnya nelayan dan petani ikan) tergantung pada faktor-faktor tersebut yaitu;
1. Kehidupan masyarakat nelayan dan petani ikan menjadi amat tergantung pada kondisi lingkungan atau rentan pada kerusakan khususnya pencemaran atau degradasi kualitas lingkungan.
2. Kehidupan masyarakat nelayan sangat tergantung pada musim. Ketergantungan terhadap musim ini akan sangat besar dirasakan oleh nelayan-nelayan kecil.
3. Persoalan lain dari kelompok masyarakat nelayan adalah ketergantungan terhadap pasar. Hal ini disebabkan komoditas yang dihasilkan harus segera dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau membusuk sebelum laku dijual. Karakteristik ini mempunyai implikasi yang sangat penting yaitu masyarakat nelayan sangat peka terhadap fluktuasi harga. Perubahan harga sekecil apapun sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat nelayan.
Namun demikian di balik ketiga persoalan tersebut sebenarnya ada persoalan yang lebih mendasar yaitu persoalan sosial dalam konteks makro menyangkut ketergantungan sosial (patron client). Karena faktor kelemahan yang dimiliki sebagian besar nelayan (nelayan kecil dan pandega), mereka tidak bisa menghindari adanya sistem sosial yang tanpa atau disadari menjeratnya ke dalam “Iingkaran setan” kemiskinan. Sistem sosial ini sudah begitu melembaga pada masyarakat nelayan. Persoalan inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan. Semestinya ada instrumen kebijakan yang mampu secara efektif mengurangi (kalau tidak dapat menghilangkan) sistem sosial yang tidak memungkinkan nelayan kecil keluar dari lingkaran kemiskinan. Seperti menciptakan skenario baru model-model pembiayaan untuk pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan melalui penguatan kelembagaan dan kemampuan bisnis masyarakat pesisir menjadi sangat mendesak untuk diimplementasikan.
Oleh karena itu belajar dari realitas para petani laut atau pesisir maka kiranya pemerintah baik pusat dan daerah harus dapat menyusun strategi pemberdayaan ekonomi rakyat sektor kelautan atau pesisir tersebut. Hal mendasar pertama yang perlu dibenahi untuk kepentingan jangka panjang adalah mengusahakan adanya kerangka rencana pembangunan yang permanen terhadap potensi laut dan pesisir. Dengan sekurang kurangnya melakukan penyesuaian struktural terhadap master plan perencanaan pembangunan ekonomi yang ada diwilayah masing-masing. Kedua, perlu dibenahi lembaga-lembaga produksi baik milik swasta , pemerintah, maupun milik masyarakat lainnya dalam skala besar, menengah atau kecil. Ketiga, yang perlu dibenahi adalah perbaikan peran lembaga- lembaga penampung atau perantara hasil produksi dari petani laut atau pesisir , seperti koperasi, distributor atau pedagang grosir. Serta perlu pula pembenahan pada lembaga keuangan daerah dalam rangka menyalurkan uang atau pendapatan dari para pelaku ekonomi. Untuk itu pemerintah diharapkan memahami filosofi dasar pembangunan sektor kelautan dan pesisir secara komprehensif.

I.4 Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan pada Sektor Pariwisata
Pertumbuhan pariwisata sebagai fenomena sosial dan sebagai usaha ekonomi telah berkembang secara dramatis selama setengah abad ter¬akhir di abad dua puluhan. Mema¬suki milenium ke tiga ini ditandai dengan berkembangnya isu 4T (Transportasi, Telekomunikasi, Pari¬wisata dan Teknologi). Dalam hal ini pariwisata akan berkembang men¬jadi salah satu industri yang tumbuh dengan dominan di berbagai belahan dunia.
Keinginan pengembangan pariwi¬sata di Indonesia terutama didasar¬kan kepada beberapa faktor antara lain: Pertama, Indonesia mempunyai potensi kepariwisataan yang begitu banyak, sehingga mempunyai pe¬luang yang besar untuk mendatang¬kan wisatawan, Kedua prospek pari¬wisata yang tetap memperlihatkan kecenderungan meningkat secara konsisten. Ketiga makin berkurangnya peran minyak dalam menghasil¬kan devisa.
Industri pariwisata Indonesia ber¬kembang cukup pesat selama bebe¬rapa tahun terakhir. Jumlah kun¬jungan wisata mancanegara ke Indo¬nesia meningkat dari 2.177.566 orang pada tahun 1990 menjadi 5.153.620 orang pada tahun 2001. Sejalan dengan itu pada periode yang sama jumlah penerimaan devi¬sa dari pariwisata juga meningkat cu¬kup pesat yaitu mencapai 150 per¬sen
Era global ini ditandai dengan adanya perdagangan bebas yang memungkinkan pergerakan barang dari satu negara ke negara yang lain tanpa adanya pembatas. Batas ad¬ministrasi negara tidak lagi menjadi penghalang untuk berpindahnya ba¬rang dan begitu juga orang. Di negara maju kegiatan pariwi¬sata sudah menjadi kebutuhan pokok ke tiga setelah pangan dan papan. Semakin meningkat kemak¬muran suatu masyarakat atau bang¬sa, akan mendorong semakin me¬ningkatnya kebutuhan untuk berwi¬sata. Hal ini me¬rupakan potensi bagi setiap negara untuk membangun perekonomian melalui pengembangan pariwisata. Pertumbuhan industri pariwisata yang pesat pada abad ke 21 ini akan bergeser ke Asia pasifik yang merupakan kawasan dengan pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia. Sebagai salah satu negara yang berada di kawasan Asia Fasifik, Indonesia harus mempersiapkan diri menyongsong kondisi tersebut. Se¬cara internal Indonesia memiliki po¬tensi untuk menangkap peluang tersebut.
Pariwisata adalah usaha ekonomi potensial, dan seba¬gai pembangkit perekonomian suatu kota, propinsi, kabupaten atau dae¬rah tujuan pengunjung, dari penge¬luaran mereka. Pariwisata sebagai suatu industri jasa mempunyai banyak keterkaitan dengan sektor ekonomi lainnya, yaitu keterkaitan ke belakang baik dengan sektor industri maupun de¬ngan sektor pertanian. Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa pembangunan pariwi¬sata membawa pengaruh yang sa¬ngat luas terhadap perekonomian baik yang bersifat positif, maupun negatif. Pengaruh positif antara lain yaitu memberikan kontribusi terhadap ne¬raca pembayaran, menciptakan la¬pangan kerja, meningkatkan peneri¬maan pemerintah, pemerataan pen¬dapatan, menimbulkan efek penggandaan. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah kenaikan-kenaikan harga di daerah tujuan wisata (import inflation), timbulnya sifat konsumerisme barang-barang laur negeri (demonstration effect) yang berakibat akan mengurangi devisa negara, pengrusakan alam, pencemaran kebudayaan dsb.

II. PEMBANGUNAN INDONESIA YANG BERKEADILAN SOSIAL

Dengan warisan sistem ekonomi dualistik dan sistem sosial-budaya pluralistik, bangsa Indonesia membangun melalui “eksperimen” sistem sosialis dan sistem kapitalis dalam suasana sistem ekonomi global yang bernaluri pemangsa (predator). Eksperimen pertama berupa sistem ekonomi sosialis (1959-66) gagal karena tidak sesuai dengan moral Pancasila dan pluralisme bangsa, sedangkan eksperimen kedua yang “demokratis” berdasar sistem kapitalisme pasar bebas (1966 – 1998) kebablasan karena paham internasional liberalisme cum neoliberalisme makin agresif menguasai ekonomi Indonesia dalam semangat globalisasi yang garang. Krisis moneter yang menyerang ekonomi Indonesia tahun 1997 merontokkan sektor perbankan-modern yang keropos karena sektor yang kapitalistik ini terlalu mengandalkan pada modal asing. Utang-utang luar negeri yang makin besar, baik utang pemerintah maupun swasta, makin menyulitkan ekonomi Indonesia karena resep-resep penyehatan ekonomi dari ajaran ekonomi Neoklasik seperti Dana Moneter Internasional (IMF) tidak saja tidak menguatkan, tetapi justru melemahkan daya tahan ekonomi rakyat. Sektor ekonomi rakyat sendiri khususnya di luar Jawa menunjukkan daya tahan sangat tinggi menghadapi krisis moneter yang berkepanjangan. Ekonomi Rakyat yang tahan banting telah menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman kebangkrutan.
Krisis sosial dan krisis politik yang mengancam keutuhan bangsa karena meledak bersamaan dengan krisis moneter 1997 bertambah parah karena selama lebih dari 3 dekade sistem pemerintahan yang sentralistik telah mematikan daya kreasi daerah dan masyarakat di daerah-daerah. Desentralisasi dan Otonomi Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan politik daerah, menghadapi hambatan dari kepentingan-kepentingan ekonomi angkuh dan mapan baik di pusat maupun di daerah. Ekonomi Rakyat di daerah-daerah dalam pengembangannya memerlukan dukungan modal, yang selama bertahun-tahun mengarus ke pusat karena sistem perbankan sentralistik. Modal dari daerah makin deras mengalir ke pusat selama krisis moneter. Undang-undang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dikembangkan melalui kelembagaan ekonomi dan keuangan mikro, dan peningkatan kepastian usaha di daerah-daerah. Kepastian usaha-usaha di daerah ditingkatkan melalui pengembangan sistem keuangan Syariah dan sistem jaminan sosial untuk penanggulangan kemiskinan, dan pengembangan program-program santunan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
Krisis Moneter juga menciptakan suasana ketergantungan ekonomi Indonesia pada kekuatan kapitalis luar negeri, lebih-lebih melalui cara-cara pengobatan Dana Moneter Internasional (IMF) yang tidak mempercayai serta mempertimbangkan kekuatan ekonomi rakyat dalam negeri khususnya di daerah-daerah. Kebijakan, program, dan teori-teori ekonomi yang menjadi dasar penyusunannya didasarkan pada model-model pembangunan Neoklasik Amerika yang agresif tanpa mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat plural di Indonesia. Pakar-pakar ekonomi yang angkuh, yang terlalu percaya pada model-model teoritik-abstrak, berpikir dan bekerja secara eksklusif tanpa merasa memerlukan bantuan pakar-pakar non-ekonomi seperti sosiologi, ilmu-ilmu budaya, dan etika. Strategi pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan makro dengan mengabaikan pemerataan dan keadilan telah secara rata-rata menaikkan peringkat ekonomi Indonesia dari negara miskin ke peringkat negara berpendapatan menengah, namun disertai distribusi pendapatan dan kekayaan yang timpang, dan kemiskinan yang luas. Reformasi ekonomi, politik, sosial-budaya, dan moral, membuka jalan pada reformasi total mengatasi berbagai kesenjangan sosial-ekonomi yang makin merisaukan antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin, antara daerah-daerah yang maju seperti Jawa dan daerah-daerah luar Jawa yang tertinggal.
Kemerosotan Etika Pembangunan khususnya di bidang hukum dan bisnis modern berkaitan erat dengan pemaksaan dipatuhinya aturan main global yang masih asing dan sulit dipenuhi perusahaan-perusahaan nasional. Aturan main globalisasi dengan paham Neoliberal yang garang terutama berasal dari ajaran “Konsensus Washington” telah menyudutkan peranan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) merupakan jalan pintas para pelaku bisnis untuk memenangkan persaingan secara tidak bermoral yang merasuk pada birokrasi yang berciri semi-feodal. Etika Ekonomi Rakyat yang jujur, demokratis, dan terbuka, yang menekankan pada tindakan bersama (collective action) dan kerjasama (cooperation), merupakan kunci penyehatan dan pemulihan ekonomi nasional dari kondisi krisis yang berkepanjangan. Inilah moral pembangunan nasional yang percaya pada kekuatan dan ketahanan ekonomi bangsa sendiri.

III. EKONOMI KERAKYATAN DALAM ERA GLOBALISASI

Banyak orang berpendapat bahwa sejak krismon 1997 Indonesia telah men¬jadi korban arus besar “globalisasi” yang telah menghancur-leburkan sendi-sendi kehidupan termasuk ketahanan moral bangsa. Keprihatinan kita yang kedua adalah bahwa pertumbuhan pendapatan nasional per kapita sebenarnya merupakan indikator paling buruk dari kemajuan serta pembangunan ekonomi dan sosial yang menyeluruh. Bagi mereka yang bersikukuh bahwa Indonesia harus terus mengejar pertumbuhan ekonomi sekarang, dan baru kemudian memikirkan pembagiannya dan keberlanjutannya, kami ingin mengingat¬kan bahaya keresahan politik yang sewaktu-waktu bisa muncul. Kami secara serius menolak pendapat yang demikian. Suatu negara yang kaya dan maju berdasarkan sebuah indikator, jelas bukan negara yang ideal jika massa besar yang terpinggirkan berunjuk rasa di jalan-jalan. Keangkuhan dari pakar-pakar ekonomi dan komitmen mereka pada kebijakan ekonomi gaya Amerika merupakan kemewahan yang tak dapat lagi ditoleransi Indonesia. Praktek-praktek perilaku yang diajarkan paham ekonomi yang demikian, dan upaya mempertahankannya berdasarkan pemahaman yang tidak lengkap dari perekonomian, hukum, dan sejarah bangsa Amerika, mengakibatkan terjadinya praktek-praktek yang keliru secara intelektual yang harus dibayar mahal oleh Indonesia. Komitmen pada model-model ekonomi abstrak dan kepalsuan pengetahuan tentang proses pembangunan, mengancam secara serius keutuhan bangsa dan keserasian politik bangsa Indonesia yang lokasinya terpencar luas di pulau-pulau yang menjadi rawan karena sejarah, demografi, dominasi dan campur tangan asing, dan ancaman globalisasi yang garang. Kami khawatir Indonesia telah menukar penjajahan fisik dan politik selama 3½ abad, dengan 3½ dekade “imperialisme intelektual”. Sungguh sulit membayang¬kan kerugian yang lebih besar lagi.
Dalam beberapa tahun terakhir sejak “Washington Concensus” (1989) mengkoyak-koyak perekonomian negara-negara berkembang dari mulai Amerika Latin, bekas Uni Soviet, dan negara-negara Asia Timur, di mana-mana muncul gerakan untuk melawannya, yang disebut gerakan anti-globalisasi. Washington Consencus adalah judul sebuah “kesepakatan” antara IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang tercapai di Washington DC berupa resep mengatasi masalah ekonomi negara-negara Amerika Latin yang dirumuskan oleh John Williamson sekitar tahun 1989 yaitu 10 kebijakan/strategi: (1) fiscal discipline, (2) A redirection of public expenditure priorities towards fields with high economic returns and the potential to improve income distribution, such as primary health care, primary education, and infrastructure, (3) Tax reform (to lower marginal tax rates and broaden the tax base), (4) Interest rate liberalization, (5) A competitive exchange rate, (6) Trade liberalization, (7) Liberalization of FDI inflows, (8) Privatization, (9) Deregulation (in the sense of abolishing barriers to entry and exit), dan (10) Secure property rights.
Di Indonesia perlawanan terhadap teori ekonomi Neoklasik dimulai tahun 1979 dalam bentuk konsep Ekonomi Pancasila, tetapi karena pemerintah Orde Baru yang di¬dukung para teknokrat (ekonomi) dan militer begitu kuat, maka konsep Ekonomi Pancasila yang dituduh berbau komunis lalu dengan mudah dijadikan musuh pemerintah, dan ma¬syarakat seperti biasa mengikuti “arahan” pemerintah agar konsep Ekonomi Pancasila ditolak. Namun reformasi 1997-98 menyadarkan bangsa Indonesia bahwa para¬digma ekonomi selama Orde Baru memang keliru karena tidak bersifat kerakyatan, dan jelas-jelas berpihak pada kepentingan konglomerat yang bersekongkol dengan pemerintah. Maka munculah gerakan ekonomi kerakyatan yang sebenarnya tidak lain dari sub-sistem Ekonomi Pancasila, tetapi karena kata Pancasila telah banyak disalahgunakan Orde Baru, orang cenderung alergi dan menghindarinya. Jika Ekonomi Pancasila mencakup 5 sila (bermoral, manusiawi, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial), maka ekonomi kerak¬yatan me¬nekankan pada sila ke-4 saja yang memang telah paling banyak dilanggar selama periode Orde Baru.
Kebijakan negara hanya akan memperparah dampak krisis ekonomi seperti kebijakan kebijakan yang selama ini telah dikeluarkan, beberapa hal yang menjadi catatan penting adalah sepanjang periodesasi tahun 1980an sampai dengan dengan sekarang kebijakan ekonomi bangsa ini sangat bercorak sistem ekonomi neoliberalisme, pertumbuhan ekonomi didasarkan angka-angka statis investasi yang masuk ke Indonesia, perhitungan angka kemiskinan dan pengangguran yang dikeluarkan pemerintah pada periode sekarang pun, juga menjadi persoalan dan harus kembali dipertanyakan. Oleh karena itu, sepatutnya pemerintah segera mempertimbangkan bahwa kebijakan yang dilakukan selama ini memang menuai hasil yang baik, namun pembangunan yang dilaksanakan mengabaikan norma dan daya dukung lingkungan (menghalalkan segala cara). Kapitalisme terus menyerang melalui berbagai cara dan kekuasaan yang dimiliki sehingga Indonesia mengalami ketergantungan terhadap aktor-aktor kapitalis tersebut dalam hal ini adalah bangsa barat. Keberadan manusia telah digantikan oleh mesin dan sarana teknologi yang terus berubah sebagai konsekuensi perkembnagan industrialisasi dan kepentingan mengakumulasi profit (Wicaksono,128:2006). Sehingga perlu adanya suatu prinsip dalam melawan kapitalis yaitu “berdikari yaitu menuju bangsa yang aman, maju, sejahtera,mandiri, eksistensi global dan bermartabat”

REFERENSI :

Marsuki, Dr. Analisis Perekonomian Nasional & Internasional. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. 2005
Wicaksono, Kristian W. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006
Wirosardjono, Sutjipto. Pengembangan Swadaya Nasional. Jakarta :Forum Pengembangan Keswadayaan (LP3ES). 1992
Jurnal oleh Ma’arif , Zaenal. Ekonomi Kerakyatan di Tengah Arus Kapitalisme Global
http//www.pascaunhas.net yang diakses pada tanggal 11 Mei 2009
http://web.dev.depkominfo.go.id/blog/2008/12/23/agrobisnis-dan-agroindustri-berperan-mengatasi-krisi-ekonomi/ pada tanggal 11 mei 2009
http://www.terra.net akses pada tanggal 12 mei 2009
http://www.lisensiun.blogspot.com oleh Ali Sakti, S.E., M.Ec. dalam Lingkar Studi Ekonomi Syariah (LiSEnSi) diakses tanggal 11 Mei 2009
http://www.fppi.blogspot.com Oleh : Ferry Widodo diakses tanggal 11 mei 2009
http://www.madinask.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5350&Itemid=3 diakses tanggal 11 Mei 2009
http://www.lpb-adaropama.org/utamaDetail.asp?sNewsUtamaId=26 diakses tanggal 11 Mei 2009
http://www.depkop.go.id diakses tanggal 11 mei 2009
http://www.ekonomirakyat.org dikses tanggal 11 mei 2009
http://jakarta45.wordpress.com diakses tanggal 11 mei 2009
Wikimu.COM – Jurnalisme Publik (Citizen Journalism). All Rights Reserved | PRIVACY POLICY diakses tanggal 11 mei 2009
http://antonegyp.multiply.com/tag/ekonomi rakyat diakses tanggal 12 mei 2009
http://istag.blogspot.com diakses tanggal 12 mei 2009
http://www.persinggahan.wordpress.com diakses tanggal 10 Juni 2009
webmaster@ekonomirakyat.org diakses tanggal 10 Juni 2009

perbandingan politik

November 16, 2009

PERBANDINGAN POLITIK DAN METODE KOMPARATIF
AREND LIJPHARD

Perbandingan politik adalah satu satunya bidang yang membawa sebuah metodologi yang berlabel substansif. Sebenarnya masih banyak mahasiswa dalam bidang ini masih merupakan ’pemikir tak sadar’maksudnya disini adalah tidak sadar dan tidak dipandu oleh logika dan metode penelitian empiris.Dalam literatur politik ada beberapa jenis makna pada istilah metode komparatif.
Pertama metode komparatif adalah sebuah pendekatan dasar dan sederhana untuyk membuat proporsi proporsi empiris yang umum. Ini adalah sebuah metode, bukan sebuah istilah. Dalam definisi N Eisenstadt, istilah ini merupakan fokou khusus tentang aspek cross social, institusional, atau makrosocietal dari masyarakat dan analisis social. Kedua metode komparatif sebagai salah satu metode ilmiah dasar, bukan sebagai metode ilmiah. Harld D Lasswel menyatakan bahwa untuk setiap orang yang menggunakan pendekatan ulmiah terhadap fenomena politik, gagasan metode komparatif independen terloihat berlebihan. Gabriel almond menyamakan metode komparatif dengan metode ilmiah. Ketiga metode komparatif disini dianggap sebagai metode untuk menemukan hubungan hubungan empiris diantara variabel variabel, bukan sebagai metode pengukuran. Dua jenis metode ini harus dipisahkan dengan jelas. Kalleberg mengartikan metode komparatif sebagai bentuk pengukuran, yaitu komparasi berarti pengurutan non metrik atau denagn kata lain pengukuran ordinal. Yang terakhir pembedaan jelas harus dibuat antara metode dan teknik. Metode komparatif adalah ukuran luas, metode umum, bukan sebuah teknik khusus yang sempit. Gunnar Hecksheer mengacu pada metode perbandingan, walter Goldschmidt memilih istilah pendekatan komparatif.

METODE EKSPERIMENTAL, STATISTIK, DAN KOMPARATIF

Metode komparatif dikontraskan dengan dua strategi penelitian fundamental. Ketiga metode tersebut bermaksud memberikan penjelasan empiris diantara dua variabel,yang terdapat dua unsur yaitu:1) pembetukan hubungan empiris umum diantara dua variabel atau lebih, 2) semua variabel lain terkontrol,konstan. Metode eksperimental menggunakan dua kelompok ekuivalent, salah satunya dikenakan pada stimulus sementara yang lain tidak. Ekuivalensi dicapai oleh sebuah proses randomisasi sengaja. Metode eksperimental adalah metode yang paling ideal bagi penjelasan ilmiah, tapi metode ini jarang digunakan dalam ilmu politik karena terdapat hambatan etis dan praktis.
Alternatif bagi metode eksperimental adalah metode statistik. Metode statistik bisa dianggap sebagai perkiraan metode eksperimental. Ernest Nage menyatakan bahwa setiap cabang penyelidikan yang berkaitan dengan persoalan empiris harus menggunakan prosedur yang memiliki fungsi logika esensial dari eksperimen dalam penyelidikan. Metode statistik tidak mempunyai fungsi logis tersebut karena tidak bisa mengatasi problem kontrol. Bahkan metode eksperimental pun tidak bisa mengatasi problem kontrol dengan sempurna. Metode statistik dapat disebut juga sebagai perkiraan metode eksperimental.
Logika metode komparatif sama dengan logika metode eksperimental. Metode komparatif mennyerupai metode statististik dalam semua hal kecuali satu yaitu bahwa jumlah kasus yang ditangani terlalu kecil untuk memungkinkan kontrol sistemik dengan cara korelasi parsial. Metode komparatif tidak ekuivalent dengan metode eksperimen tetapi merupakan pengganti ketidak sempurnaanya.
METODE KOMPARATIF : KEUNGGULAN DAN KELEMAHANNYA

Problem problem utama dalam metode komparatif adalah terlalu banyak variabel namun sedikit jumlah kasusnya. Terdapat dua komentar umum tentang hal ini,pertama jika semuanya memungkinkan, seseorang harus menggunakan metode statistik daripada metode komparatif yang lebih lemah. Analisis komparatif dianggap sebagai tahap pertama penelitian dimana hipotesis dirumuskan dan analisis statistik sebagai tahap kedua dimana hipotesis diuji. Stein Rokkan membedakan dua tujuan analisis cross-sectional yaitu hipotesis makro dan replikasi makro. Komentar umum kedua yaitu kesalahan berbahaya dalam aplikasi metode komparatif. Yaitu metode komparatif tidak boleh jatuh kedalam metodologi pernyataan atau ilustrasi dimana kasus kasus dibawa sesuai dengan hipotesis. Semua kasus harus dipilih secara sistematis dan pencarian ilmiah harus ditujukan pada probabilitastik, bukan generalisasi universal. Meminimalkan banyak variabel, dapat di bagi menjadi empat kategori:
1. meningkatkan jumlah kasus sebanyak mungkin.
pembesaran sampel memperbaiki peluang melakukan suatu kontrol. Pernyataan variabel dalam istilah yang setara tersebut membaut banyak kasus yang sebelumnya tidak bisa diakses menjadi bisa diakses untuk analisis komparatif.
2. mengurangi “ruang properti” dari analisis.
variabel bisa digabungkan menjadi dua variabel atau lebih yang menunjukkan karakteristik dasar yang sama kedalam satu variabel, sehingga yang mereprentasikan hubungan dikurangi dan jumlah kasus dalam setiap sel meningkat.
3. memfokuskan analisis komparatif pada kasus kasus yang sebanding.
jika kasus kasus yang seb anding tersebut bisa ditemukan, dapat menawarkan peluang yang bagus untuk aplikasi komparatif karena kemungkinan pembentukan hubungan antara beberapa variable sementara be berapa variabel lainnya dapat terkontrol.
Bentuk metode komparatif disebut John Stuart Mill sebagai metode perbedaan dan metode variasi variasi yang bersamaan. Metode perbedaan membandingkan contoh contoh dimana fenomena terjadi dengan kasus kasus yang dalam hal lain mirip tetapi dalm hal ini tidak. Metode variasi variasi bersamaan adalah mengamati dan mengukur variasi variasi kuantitatif variabel variabel operatif dan menghubungkannya satu sama lain. Metode ini dianggap sebagai formulasi sistematik pertama dari metode komparatif modern. Metode metode tersebut tidak dapat diterapkan dalam ilmu ilmu sosial karena kasus kasus yang cukup mirip tidak dapat ditemukan. Pendekatan area cukup bagus diterapkan pada metode komparatif karena kumpulan karakteristik yang cenderung dimiliki oleh area secara umum bisa digunakan sebagai kontrol. Gunnar Heckescher bahwa studi area adalah inti dari pemerintahan komparatif.kesimpulannya pendekatan area bisa berkontribusi terhadap politik komparatif jika merupakan sebuah bantuan bagi metode komparatif.
Terdapat cara untuk memaksimalkan komparabilitas, pertama, perbandingan yang sama pada waktu yang berbeda menawarkan solusi yang lebih baik bagi problem kontrol daripada perbandingan dua unit berbeda tapi mirip pada satu waktu. Contoh studi Charles E Frye’s terhadap hubungan empiris sistem partai, sistem kelompok kepentingan, dan stabilitas politik di Jerman.Kedua, berfokus pada perbandingan intra negara daripada internegara. Karena bisa mengambil keuntungan dari banyaknya karakteristik negara yang sama yang berfungsi sebagai kontrol. Contoh industrialisasi di Jerman dan Italia, lebih berguna membandingkan Italia utara denagn Italia selatan dan Ruhr dengan Bavaria daripada membandingkan Jerman dengan Italia secara keseluruhan.
4. memfokuskan analisis komparatif terhadap variabel variabel kunci.
problem banyak variabel dipermudah oleh beberapa pendekatan spesifik juga oleh komitmen umum terhadap parsimoni teoritis. Analisis komparatif harus menghindari bahaya dibanjiri sejumlah besar variabel yang dapat menghilangkan kemungkinan menemukan hubungan terkontrol dan harus membatasi diri pada variabel utama, mengabaikan hubungan marginal.
Laswell berpendapat bahwa metode komparatif sebagaimana biasa diterapkan adalah konfiguratif dan menuntut penyelidikan lebih banyak variabel seluruh konteks harus discan secara kontinyu. Scanning variabel tidak sama dengan memasukkan semua variabel selama seseorang terlindung dari perfeksionisme yang tank realistik. Dalam politik komparatif, metode lain seringkali bisa digunakan dan metode komparatif juga bisa diterapkan dalam bidang dan disiplin lain.

METODE KOMPARATIF DAN METODE STUDI KASUS

Metode statistik bisa diterapkan pada banyak klasus metode komparatif pada sedikit kasus dan metode studi kasus pada satu kasus. Metode studi kasus bisa dan harus dihubungkan dengan metode komparatif , tipe tipe studi kasus tertentu bahkan bisa dianggap bagian implisit metode komparatif. Keuntungan besar studi kasus adalah befokus pada satu kasus sehingga bisa diuji secara intensif ketika sumberdaya penelitinya terbatas. Tipe tipe ideal studi kasus dapat diakategorikan:
1. studi kasus ateoritis
analisi tunggal dipadu beberapa gagasan teoritis samar dan pengetahuan anekdotal kasuis lain yang akan menghasilkan hipotesis samar.
2. studi studi kasus interpretatif
analisis ditujukan karena sebuah kepentingan dalam kasus daripada sebuah kepentingan dalam formulasi teori umum. Sebuah generalisasi dibuat pada sebuah kasus khusus dengan tujuan menjelaskan sebuah kasus bukannya memperbaiki generalisasi.
3. studi kasus yang menghasilkan hipotesis.
Gagasan yang kurang jelas tentang hipotesis dan upaya merumuskan hipotesis yang akan di uji pada jumlah kasus yang lebih besar. Tujuannya untuk mengembangkan generalisasinya teoritis di area area yang masih belum memiliki teori.
4.kasus yang menegaskan teori
Adalah analisis kasus tunggal dalam kerangka generalisasi yang ditetrapkan. Studi kasus ini merupakan sebuah uji proporsi yang memperkuat proporsi yang dipertanyakan.
5. studi kasus yang memperlemah teori
Asumsi bahwa proporsi yang didasarkan pada sejumlah besar kasus, penunjukan satu kasus atau lebih tidak memperkuatnya.Studi kasus yang memperlemah teori hanya memperlemah generalisasi secara marginal.
6.analisis kasus menyimpang
analisis ini dipilih untuk mengungkapkan variabel variabel tambahan yang relevan dan tidak dipertimbangkan sebelumnya untuk memperbaiki definisi beberapa atau semua variabel.
Dari enam tipe studi kasus , studi kasus yang menghasilkan hipotesis dan studi kasus penyimpangan yang mempunyai kontribusi besar terhadap teori. Studi kasus yang mengahsilkan hipotesis menghasilkan hipotesis baru, sedangkan studi kasus penyimpangan memperhalus dan mempertajam hipotesis yang ada.

sistem informasi akuntansi

November 16, 2009

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

System Informasi Akuntansi adalah system berbasis computer yang dirancang untuk mentransformasikan data akuntansi menjadi informasi. SIA memelihara rincian catatan keuangan dari operasi perusahaan dan menghasilkan informasi yang menjelaskan operasi tersebut. Informasi ada dalam bentuk dokumen tercetak dan tampilan yang digunakan oleh manajer dan non manajer dalam perusahaan dan oleh semua elemen lingkungan kecuali pesaing. Pengelolan data terdiri dari empat tugas dasar yaitu:
1. Pengumpulan data
2. Manipulasi data
a. Pengklasifikasian
b. Penyortiran
c. Penghitungan
d. Pengikhtisaran
3. Penyimpanan data
4. Penyiapan dokumen
dapat dipicu oleh suatu tindakan atau suatu jadwal waktu.
Karakteristik pengolahan data SIA, yaitu:
1. Melaksanakan tugas yang diperlukan
2. Mengikuti prosedur prosedur yang relatif standar
3. Menangani data yang rinci
4. Terutama berfokus historis
5. Menyediakan informasi pemecahan masalah yang minimal.
SIA pada perusahaan distribusi, menggunakan 9 subsistem yaitu:
1. Pembelian
Bertanggungjawab memilih pemasok untuk pengisian kembali persediaan dan merundingkan pengaturannya[harga dan tanggal pembelian]. Terdiri dari proses:
a. Memilih pemasok
b. Mendapatkan komitmen lisan
c. Menyiapkan pesanan pembelian
d. Menutup pesanan pembelian
2. Penerimaan
Bertanggungjawab memperbaharui sistem konseptual perusahaan untuk mencerminkan pengisian kembali persediaan dari pemasok.
Terdiri dari proses:
a. Proses peneriomaan
b. Memberitahuna sistem lain
3. Pemasukan pesanan
Terdiri dari proses:
a. Edit data pesanan
b. Menghitung pemeriksaan kredit
c. Log pesanan
d. Menanadai pesanan yang telah terpenuhi
4. Persediaan
Terdiri dari proses:
a. Memeriksa saldo persediaan
b. Memeriksa titik pemesanan kembali
c. Menambahkan jenis barang yang diterima
d. Menyediakan data buku besar
5. Penagihan
Terdiri dari proses:
a. Mendapatkan data dari pelanggan
b. Menyiapkan faktur
6. Piutang dagang
Terdiri dari proses:
a. Menambah piutang baru
b. Menghapuskan piutang yang telah dibayar
c. Menyiapkan pernyataan
d. Mentediakan data buku besar
7. Hutang dagang
Bertanggungjawab membayar pembelian kepada pemasok. Terdiri dari proses:
a. Menbuat catatan hutang pada pemasok
b. Memebayar pada pemasok
c. Mengahapuskan hutang yang telah dibayar
d. Menyediakan data buku besar.
8. Akuntansi
Memelihara buku besar

9. Administrasi
Menghasilkan laporan laporan manajemen standar
Alasan bahwa SIA mempunyai kontribusi dalam pemecahan masalah:
1. SIA menghasilkan bbeberapa output informasi dalam bentuk laporan akuntansi standar yang sangat berharga dalam area keuangan dan pada tingkat manajemen puncak.
2. SIA menyediakan database yang kaya yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah.
Siklus transaksi terdapat empat siklus aktivitas bisnis:
1. Siklus pendapatan
Terkait distribusi barang dan pengumpulan kas dari distribusi
2. Siklus pengeluaran
Terkait perolehan barang dan pelunasan kewajibannya.
3. Siklus produksi
Terkait trannsformasi sumberdaya.
4. Siklus keuangan
Terkait akuisisi[mengambil pers lain menjadi pers nya] dan pengolahan dana.
Berikut ini beberapa keunggulan yang dimiliki oleh sistem informasi akuntansi yang didukung teknologi informasi (SIA berbasis komputer), yaitu:
a. Proses pengolahan data yang cepat
Dalam bisnis keterlambatan pengambilan keputusan dapat menghilangkan peluang emas yang akan diraih.Salah satu ciri atau karakteristik dari suatu informasi yang berkualitas adalah ketepatan waktu informasi yang diterima Sedangkan salah salah satu manfaat informasi bagi penerimanya adalah sebagai referensi dalam pengambilan keputusan (decision maker Dalam bisnis keterlambatan pengambilan keputusan akan dapat menghilangkan peluang emas yang seharusnya di raih
b. Memiliki tingkat akurasi informasi yang tinggi
Informasi yang akurat adalah informasi yang penuh dengan kepastian, yang sesuai dengan tujuan pengolahan data, yang tidak bias atau tidak mengandung kesalahan Bila informasi di dalam proses sistemnya sangat bergantung pada kemampuan manusia (sistem manual) akan banyak kelemahan yang sudah barang tentu akan mengurangi akurasi informasi yang dihasilkan Hal ini tidak akan terjadi bila sistem informasi sudah berbasis komputer atau sudah duidukung oleh teknologi informasi.
c. Efesiensi sumberdaya manusia
Pada sistem informasi akuntansi yang manual dengan jumlah data transasksi yang
banyak akan membutuhkan lebih banyak personil yang melakukakan tugas sebagai
pemroses data. . Di dalam sistem informasi akuntansi yang sudah berbasis komputer hanya dibutuhkan satu operator sistem saja yang bertugas sebagai entri data transaksi saja , selebihnya proses pengolahan data dilakukan secara otomatis. Dengan demikian selain efesien dalam penggunaan sumber daya juga sudah barang tentu akan lebih ekonomis.
d. Kemudahan akses informasi
Dalam sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer semua informasi sudah
tersaji dalam bentuk pilihan yang setiap saat bila dikehendaki tinggal dipilih maka akan
tampil linformasi atau laporan yang diinginkan meski semua data transaksi selama
periode tertentu belum selesai dimasukkan

perilaku organisasi

November 16, 2009

PERASAAN DEKAT DI DALAM KERJA MAYA :
MENJELASKAN PARADOK FAR – BUT – CLOSE

Abstraksi
Di dalam suatu perusahaan terdapat suatu tindakan atau kebijakan perusahaan dimana anggota dari rekan kerja itu di tempatkan di posisi apa dan dimana. Salah satu rekan kerja dapat diposisikan dimana dalam keadaan fisik sangat dekat dengan karyawan yang lainnya tetapi yang mereka raskan ialah tampak jauh. Begitupun sebaliknya, seorang rekan kerja dapat diposisikan didalam kondisi fisik yang jauh tetapi dapat merasakan suatu kondisi dimana perasaan yang dialami merasa dekat dengan para rekan kerja yang lain. Kondisi ini menunjukkan dengan jelas bahwa pemahaman tentang rasa kedekatan dapat diperoleh dengan tidak hanya memperkerjakan suatu karyawan tidak hanya berada di dalam satu tempa yang sama. Hal ini juga dapat menunjukkan kepada manajer manajer bahwa hal tersebut memupnyai banyak sekali keuntungan keuntungan.
Kebijakan yang berlaku dan lamanya menjalani penelitian dapat membuat kita merasa dekat dengan yang secara fisik dekat dengan kita ( Allen, 1977; Festinger 1951; Kiesler and Cummings 2002). Penjelasan tentang kondisi diatas disebut dengan Far-But-Close, dimana secara fisik para rekan kerja berada saling berjauhan tetapi dapat merasakan kedekatan diantara keduanya. Dalam pendekatan tentang ini terdapat juga asumsi yang menyatakan bahwa pengembangan teknologi di dalam teknologi komunikasi mempunyai pengembangan yang sangat pesat dimana dapat disimpulkan bahwa jarak telah ditaklukkan (Caimcross 1997). Hal ini menunjukkan bahwa suatu jarak yang jauh tidak menghalangi efektifitas kinerja suatu perusahaan dimana membuthkan kerjasama antara rekan kerja yang ada.
Paradok Far- But-Close ini memusatkan pada efek objek kedekatan fisik. Asumsi tentang kedekatan fisik yang dikaitkan dengan suatu persaan diri ini, paradigma ini mempunyai pengertian tersendiri tentang kedekatan intepersonal. Dimana kedekatan interpersonal di dalam paradigma ini mempunyai posisi yang lebah ketika orang orang ditempatkan pada posisi yang berbeda. Hal ini dikarenakan sangatlah sulit untuk melakukan proses pendekatan interpersonal dimana hubungan face to face tidak dilakukan. Pemahaman tentang kedekatan dan jarak pada kondisi pekerjaan yang ada tentang orang orang yang mengalaminya di dalam semata mata pandangan dari segi terminologi fisik adalah merupakan suatu pandangan yang tidak sempurna. Hal ini jelas digambarkan pada anggapan bahwa untuk meneliti tentang kedekatan perasaan pada masing masing anggota dalam suatu kelompok kerja. Pada tulisan ini terdapat 3 kontribsi dalam menawarkan model ini, yaitu :
1. Berharap untuk memperkaya sarjana yang dapat memperluas pemahaman teoritik tentang pendekatan ini, yaitu pemahaman tentang kedekatan dalam hubungan kerja.
2. Meluruskan kesimpang siuran pemahaman tentang paradigma ini khususnya mengenai efek tentang kaitannya jarak dengan hubungan interpersonal rekan kerja.
3. Dapat mengetahui faktor faktor seperti apa yang dapat mempengaruhi kedekatan dan keuntungan keuntungan dari Co-Location.

Paradok dari perasaan kedekatan

Anggota tim dengan tingkatan rendah pada jarak fisik atau bisa disebut berada pada posisi fisik yang dekat tidak harus merasakan jauh pada masing masing anggota dalam kelompok. Begitu juga dengan sebaliknya, bahwa rekan kerja dimana yang secara fisik yang berada pada kedekatan tidak selalu mendorong kearah kedekatan. (Cohen dan Bailey 1997). Kedekatan fisik serta perasaan kedekatan masih diperjuangkan dengan pengembangannya, seperti dalam kaitannya terdapat pula faktor faktor pada dunia pikiran yang berbeda seperti pada faultlines ( Lau dan Murnighan 1998), fungsi (Tukang Parkir 1994) dan sub sub kelompok (Gibson dan Vermeulen 2003). Ada suatu situasi ketika fisik dengan rasa kedekatan dapat disejajarkan. Seperti yang terdapat pada gambar dibawah ini, dapat dibagi dari beberapa kwadran berikut ini:
Gambar 1:

4
(Open-source group)
1
(hot group)
3
(US-India software teams) 2
(treasury team member)

Kwadran 1 : Menjelaskan bahwa kelompok panas memberikan contoh tentang siapa yang secara fisik dekat dengan satu sama lain dan merasakan kedekatan dengan satu sama lain.
Kwadran 2 : Mempunyai anggota dimana satu sama lain berada dalam kedekatan fisik tetapi mereka merasakan satu sama lain saling jauh.
Kwadran 3 : Dalam kwadran ini anggota mengalami tingkatan yang rendah untuk keduanya yaitu mereka yag secara obyektif dan subyektif jauh dari yang lain.
Kwadran 4 : Yitu anggota yang merasakan satu sama lain dekat disamping mempunyai jarak yang memisahkan diantara yang lain.

Paradok Close-But-Far

Yaitu mereka yang secara fisik dekat tetapi merasakan kejauhan antara keduanya. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bagian Kwadran 2. Wilson 2001 dalam studi cross-functional memberikan suatu contoh dimana suatu grup kerja itu menerapkan model ini, di sini adalah dalam regu perbankan. Dalam kelompok perbankan masing masing anggota melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing masing anggota tanpa memperdulikan ataupun memperhatikan kebutuhan atau kepentingan dari anggota yang lainnya. Di dalam kelompok kerja pada perbankan, mereka dituntut untuk berfikir sendiri sesuai tanggung jawab dan tugas mereka tanpa terikat oleh teman teman atau rekan kerja satu tim mereka. Mereka jarang ditugaskan untuk terjun langsung menghubungi rekan kerja atau bahkan pelanggan mereka. Contoh ini selalu terdapat pada sebuah regu kerja dimana terdapat tuntutan yang ketat, aktivitas fisik yang padat serta otoritas kuat yang mengatur.jalannya aktivitas perusahaan. Dapat disimpulkan pula bahwa kedekatan secara fisik tidak dapat menjamin secara otomatis meningkatkan kedekatan hubungan antar personal.

Paradok Far-But-Close

Pendekatan ini berarti dimana berada pada posisi fisik yang jauh tetapi merasa dekat satu sama lain. Hal ini bertentang dengan situasi pada kwadran 2, dapat dilihat pada proyek pengembangan software dimana anggota yang secara geografis berada jauh atau dipisahkan satu sama lain tetapi seolah olah mereka berada pada suatu keadaan yang dekat dan merasakan kedekatan satu sama lainnya. Walaupun kehadiran akan kebutuhan komunikasi/ interaksi face to face sangat dibutuhkan di dalam kerjasama untuk menciptakan suatu hasil yang dirasa sangat baik, tetapi dapat dibuktikan dengan adanya pengembangan perangkat lunak seperti berkembangnya teknologi linux yang sangat sukses membuat ungkapan ini bergeser. Komunikasi serta interaksi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan memanfaatkan teknologi tersebut sehingga komunikasi yang diciptakan lebih kuat dibandingkan harus melakukan komunikasi yang menurutnya sangat pentng bagi hubungan kedekatan interpersonal ayitu face to face. Kuatnya komunikasi dengan menggunakan perangkat lunak ini dikarenakan karenan dengan menggunakan perangkat luanka ini dapat diperoleh suatu identitas yang bisa disebut dengan cuma cuma. Jadi dapat disimpulakan dalam suatu kerjasama teknologi komunikasi adalah suatu faktor pendukung yang penting untuk kelancaran dalam proses tersebut.

Model Perasaan Kedekatan

Perasaan kedekatan adalah suatu bentuk hubungan yang tidak simetris dan diadic yang menggambarkan persepsi seseorang tentang orang lain. Fokus pembahsannya adalah diadic karena orang orang membentuk persepsinya sendiri terhadap orang lain selama dalam satu kelompok kerjasama. Disisi lain terdapat pula suatu persepsi yang tidak simetris yaitu dapat dijelaskan dalam contoh dimana seseorang dapat merasakan adanya tanggungjawab manajer tetapi dia tidak mempunyai posisi dan tanggungjawab sebagai seorang manajer itu. Dimensi teori ini dapat menagcu pada suatu penilaian mental tentang sejauh mana suatu tim tersebut terlihat. Hal ini berarti perasaan kedekata bukanlah suatu penilaian akal ataupun kesadaran, tetapai penilaian diri yang berlandaskan pada emosi. Orang dapat mengidentifikasi suatu perasaan kedekatan seseorang dalam konteks yang luas tetapi mempunyai beberapa syarat sebagai berikut:
1. Persepsi kedekatan mengacu pada suatu pemikiran ataupun perasaan individual. Fokus dari persepsi ini adalah dimana suatu penilaian dilakukan pada perseorangan bukan pada seluruh anggota ataupun menganbil prinsip generalisasinya.
2. Model ditujukan kepada anggota regu yang saling bekerjasama dan bergantung satu sama lain. Hal ini ditujukan karena tanpa saling ketergantungan tidak mungkin tercipta suatu interaksi yang intersif serta proses komunikasi dan identifikasi yang menjadi faktor adanya perasaan kedekatan.
3. Model ini dimaksudkan kepada anggotan dari kelompok agar dapat melaksanakan proses kerjasama yang baik dalam masa mendatang. Terdapat pula Longer-Term Interaksi dan prosper kerjasama yang menjadi faktor pokok di dalam model ini, mencangkup komunikasi, identifikasi dan jaminan struktural (alge et Al dkk 2003).
Pada model itu sendiri proses identifikasi, komunikasi, serta organisasi sosial menjadi faktor yang mempengaruhi dalm model tersebut.

Kedekatan fisik

Pada gambar 1 kwadrand 2 jarak fisik antar anggota regu menjadi basis pertimbangan selanjutnya dalam perasaan kedekatan. Terdapat ungkapan bahwa “apa yang dirasa jauh bagi seseorang mungkin dapat dirasakan dekat oleh orang lain”(Harrison-Hill 2001). Hal ini enunjukkan bahwa kedekatan fisik mempunyai arti dan persepsi yang berbeda pada masing masing orang. Dapat dinyatakan juga bahwa jarak yang nyata merupakan faktor kecil dari semua faktor yang mempengarusi perasaan kedekataan pada hubungan antar anggota kelompok. Kesimpulannya yang dapat menarik titik tengah dan menghubungkan atara jarak dan perasaan kedekatan adalah proses komunikasi dan identifikas.

Proses Perasaan Kedekatan

Komunikasi dan ientifikasi adalah inti dari proses pengaruh perasaan kedekatan terhadap orang lain.
1. Komunikasi
Frekwensi, kedalaman, serta aktivitas internal komunikasi meningkatkan persepsi kedekatan. Karakteristik komunikasi mempengarui persepsi kedekatan melalui 3 mekanisme, yaitu:
a. Meningkatkan teori silence
Frekwensi komunikasi meningkatkan teori silence dari jarak orang lain. Teori silence mengacu pada bagaimana siap atau sering sesuatu datang untuk mengurus (Sutrop 2001). Komunikasi sering menyebabkan orang lain jauh untuk berada lebih ‘top-of-mind’ dan mempunyai konsekuensi untuk nampak lebih proximal. Contohnya disini adalah dalam kelompok perbankan.

b. Angan angan tentang konteks lain
Frekuensi dan kedalaman komunikasi mendorong seseorang untuk mengahrapkan atau meminpikan konteks lain. Orang orang mengkomunikasikan menjadi lebh muah untuk memimpikan konteks lain itu dengan menunjukkan situasi lokal secara lebih detail (Gibson dan Gibbs 2006). Semakin kuat dan rinci suatu gambaran maka semakin yang terdekat itu nampak di dalam suatu cara yang sementara atau dapat disebut juga berhubungan dengan perasaan. Frekwensi kedalaman dan interaktivitas komunikasi juga bertindak untuk membuat jaran orang lain menjadi dapat diramalkan. Ini terjadi sampai pada mekanisme ke 3.
c. Mengurangi ketidakpastian
Komunikasi adalah suatu sarana utama untuk mengurangi ketidak pastian tentang orang lain (Berger dan Calabrese 1975). Sedangkan ketidakpastian terhadap orang lain mengurangi perasaan kedekatan antar anggota. Ketika anggota memberhentikan frekwnsi komunikasi maka itu akan menciptakan keraguan atau ketidakpastian yang mana pada saatnya akan menjadi jarak yang besar (Cramton 2001). Contohnya disini adalah dapat dilihat pada anggota kelompok yang bekerja pada kelompok perangkat lunak.
2. Identifikasi
Identifikasi ini adalah suatu proses yang lain dalam perasaan kedekatan. Proses dan status identifikasi menghasilkan suatu persepsi kedekatan antar seseorang melalui 3 mekanisme, yaitu:
a. Menciptakan suatu basis untuk umum.
Kesamaan latar belakan dan pengalaman adalah suatu faktor yang penting dimana orang orang dapat menyimpulkan kondisi yang umum itu ada.
b. Mengurangi ketidakpastian.
Identifikasi dapat menibgkatkan perasaan kedekatan dengan cara mengurangi ketidakpastian yang ada.
c. Menggunakan atribut posistif ketika data yang riil tidak didapatkan.
Identifikasi memimpin kearah orang orang ketika perilaku yang dilakukan bukalah merupakan sikap yang nyata atau kelihatan.
Suatu identitas bersama dapat menciptakan suatu kondisi psikologis jarak antara anggota regu yaitu mebantu mereka menjembatani kedekatan fisik dan jarak yang ada. Identifikasi disini juga berhubungan dengan proses komunikasi di dalam suatu perasaan kedekatan. Yaitu dima apabila suatu komunikasi yang buruk dapat menghambat peluang untuk mengembangkan memperoleh / menemukan identitas bersama.jadi kesimpulannya identitas dan komunikasi mempunyai dampak yang positif terhadap perasaan kedekatan.

Faktor Organisasi Sosial.

Anggota kelompok berfungsi juga untuk meningkatakan kedekatan seseorang terhadap oang lain yang mempunyai kondisi fisik jauh. Terdapat 2 fokus yang ada dalam faktor ini, yaitu:
1. Struktur jaringan
Kepadatan jaringan merupakan kekuatan dari seluruh anggota regu yang saling berhubungan dan dihubungkan oleh suatu hubungan yang kuat. Jaringan yang padat membantu perkembangn identifikasi dengan kelompok (Portes dan Sensenbrenner 1993), norma norma lebih kuat dan keikutsertaan di dalam suatu mayarakat berhubungan erat (Garton et Al 1996).
2. Jaminan Struktural
Jaminan struktural mengacu pada kondisi kondisi yang membuat berbagai hal nampak adil dan aman dalam suatu organiasasi. (Shapiro 1987). Dengan jaminan struktural, individu akan dimungkinkan untuk berkomunikasi secara terbuka untuk menyingkap informasi pribadi dan untuk menemukan dan menciptakan suatu identitas umum untuk kelompok. Mereka dapat juga membantu mengurangi ketidakpastian. Disini teknologi menjadi komponen utama dalam struktur jaringan, dimana disini memainkan peran dalam proses komunikasi, identifikasi dan aktivitas internal.

Faktor Individu

Beberapa karakteristik individu mempengaruhi persepsi kedekatan melalui pengaruh mereka pada proses komunikasi dan identifikasi. Faktor individu ini dipengaruhi juga oleh kebiasaan yang ada. Misalkan apabila terbiasa dalam kondisi kerja maya, maka dia akan lebih terlibat dalam proses mengalami kedekatan perasaan melalui komunikasi dan identifikasi ditingkat dorongan dengan orang lain yang berada jauh.
1. Keterbukaan pada pengalaman
Individu yang dapat mencetak prestasi dan sukses dapat berlaku flexible terbuka terhadap pengalaman, bersikap toleran dan selalu mencari tahu tentang kodisi dan posisi apabila dihadapkan pada situasi baru. Terbuka terhadap perubahan dapat saling membantu atara anggota kelompok untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut, merupakan suatu bentuk proses komunikasi yang sangat baik yang dilakukan indiviu sehingga tercipta hubungan kedekatan perasaan.
2. Pengalaman dengan pekerjaan yang terpisah
Diharapkan bahwa orang yang mengalami pemisahan ataupun pemindahan pekerjaan dapan melakukan komunikasi ataupun identifikasi dengan anggota kelompok ayng ditinggalkan (jauh). Peningakatn penggunaan teknologi serta cara cara seperti proses identifikasi merupakan suatu komponen yang harus diguanakan dalam hal ini. Ini ditujukan agar dapat menemukan identitas bersama dalam hubungan jauh serta kedekatan tersebut dapat diwujudkan.

Konsekuensi merasa dekat.

Rasa kedekatan dapat memberikan konsekuensi penting untuk outcomes individu dan kelompok. Dengan tingginya rasa kedekatan maka kita mengaharapkan kelompok akan lebih kuat, lebih tegap dalam mempelajari kegiatan kelompok,anggota tim yang kuat dan penukaran anggota – ketua dan kemauan tinggi terhadap kerjasama kelompok pada masa depan. Rasa kedekatan tidak mengembangkan kejengkelan mengenai ruang yang jauh memisahkan antar anggota tim. Perasaan yang menutup ketidakpastian saat berada pada tempat kerja yang jauh dapat meningkatkan sedikitnya 2 dari 3 dimensi efektifitas, yaitu :
1. Kemampuan untuk bekerjasama dimasa yang akan datang.
2. Pertumbuhan, kesejahteraan dan kesehatan anggota.

BUMN

November 16, 2009

BAB 1
PENDAHULUAN

BUMN merupakan salah satu badan dari pemerintahan yang penting dalam upaya untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu agen pembangunan BUMN memiliki peran yang penting dalam menghasilkan barang dan jasa yang diperluakan masyarakat dalam rangka mewujudkan sebesar besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Peran ini di masa mendatang akan semakin meningkat. Peningkatan tersebut akan terlihat dari perubahan status BUMN. Peningkatan status ini merupakan sebagai unit (business entity) yang dapat berfungsi secara komersial.
Selain fungsi komersial, BUMN juga melaksanakan fungsi non-komersial. Dalam pelaksanaan fungsinya ini BUMN bertidak sebagai wahana pembangunan (agent of development) dengan melaksanakan program-program yang diembankan oleh pemerintah. Program-program pembangunan tersebut antara lain meliputi tugas-tugas perintisan dan mendorong perkembangan usaha swasta dan koperasi. Dari sinilah BUMN mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pelaksana pelayanan publik , penyeimbang kekuatan kekuatan besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan koprasi.
Perusahaan pemilikan BUMN yang semula milik Negara menjadi milik swasta atau masyarakat. Perubahan ini dikenal dengan istilah swastanisasi atau privatisasi. Swastanisasi merupakan upaya memperingan beban anggaran akibat subsidi yang terus dilakukan untuk BUMN/BUMD.

BAB 2
LANDASAN TEORI

Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu sokoguru perekonomian Indonesia telah secara tegas digariskan oleh UUD 1945. pasal 33 menyatakan bahwa :
1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
2. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sesuai dengan UU No.19 Tahun 2003, yaitu yang dimaksud BUMN disini adalah merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Penguasaan oleh Negara dalam perwujudannya dilakukan oleh unit-unit usaha Negara yang disebut BUMN. Melalui BUMN, Negara melakukan kegiatan yang menghasilkan barang-barang dan jasa serta mengelola sumber-sumber alam untuk kepentingan masyarakat (Fuad Bawazer, 1992).

BAB 3
PEMBAHASAN

1. Pengertian BUMN

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomer 740 / KMK.001/1989, yang dimaksud dengan BUMN adalah :
a. Badan usaha yang seluruh modalnya milik Negara
b. Badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki Negara, tetapi statusnya disamakan dengan BUMN, yakni :
1) BUMN yang merupakan patungan antara pemerimtah dengan pemerintah daerah.
2) BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya.
3) BUMN yang merupakan badan usaha patungan dengan swasta nasional asing yang saham mayoritas minimal 51% dimiliki oleh Negara.
Sesuai dengan UU RI No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN, menyatakan bahwa:
bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

2. Tujuan pendirian BUMN

Dilihat dari tujuannya BUMN dapat digolongkan menjadi:
a. BUMN yang usahanya bersifat perintisan dalam pembangunan prasarana tertentu.
b. BUMN yang menghasilkan barang yang karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan harus dikuasai oleh Negara. Misalnya : Perum percetakan Uang RI (Perum PERURI).
c. BUMN yang didirikan atas pertimbangan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tertentu atau strategis. Misalnya : PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).
d. BUMN yang didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnta : Perum Jasa Raharja.
e. BUMN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Misalnya : Pabrik Senjata dan Amunisi.
f. BUMN yang usahanya bersifat komersial dan fungsinya dapat dilakukan oleh swasta. Misalnya : pabrik semen.

3. Bentuk bentuk BUMN

Undang-undang nomer 9 tahun 1969 mengelompokkan BUMN menjadi 3 (tiga) bentuk :
c. Perjan (Perusahaan Jawatan), yaitu BUMN yang berusaha di bidang penyediaan jasa-jasa bagi masyarakat, termasuk pelayanan kepada masyarakat. Permodalannya termasuk bagian dari APBN yang dikelola oleh departemen yang membawahinya statusnya mempunyai kaitan dengan hukum public.
d. Perum (Perusahaan Umum), yaitu BUMN yang berusaha di bidang menyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan. Modal seluruhnya milik Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan serta berstatus sebagai bidang hokum dan diatur berdasarkan undang-undang.
e. Persero (Perusahaan Perseroan), yaitu BUMN yang bertujuan memupuk keuntungan dan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sector swasta dan atau koperasi, di luar bidang usaha Perjan atau Perum. Modal seluruhnya atau sebagian milik Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan terbagi atas saham-saham serta berstatus hokum perdata yang berbentuk perseroan terbatas (PT).
4. Sejarah BUMN

Secara garis besar perkembangan BUMN dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, yakni periode sebelum kemerdekaan, periode 1945-1960, periode 1960-1969, dan periode 1969 sampai dengan sekarang (Fuad Bawazer,1992 dan Panji Anoraga, 1995).
A. Periode sebelum kemerdekaan
Dalam periode sebelum kemerdekaan, BUMN diatur oleh ketentuan IBW dan ICW. Pada periode tersebut terdapat sekitar 20 BUMN yang tunduk pada IBW yang bergerak dalam bidang ekonomi, meliputi listrik, batubara, timah, pelabuhan, pegadaian, garam, perkebunan, pos, telegrap, dan telepon, kereta api dan topografi.
B. Kurun waktu 1945-1960
Selama kurun waktu ini beberapa BUMN didirikan dengan modal nasional, seperti BNI-46 dan Bank Industri Negara yang kemudian menjadi Bapindo. Pada tahun 1958 melalui peraturan pemerintah nomer 23 tahun 1958 telah dilakukan nasionalisasi. Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasikan tersebut beroperasi dalam hamper semua sector perekonomian Negara yang mencakup perbankan, perkebunan dan jasa.
C. Periode tahun 1960-1969
Sebagai akibat dari nasionalisasi tersebut, maka dalam periode tahun 1960-1969 Badan Usaha Milik Negara seluruhnya berjumlah 822 perusahaan. Setelah ditata kembali maka pada tahun 1989 jumlahnya turun menjadi 200 perusahaan.
Dalam perkembangannya, berbegai bentuk badan usaha selama periode 1960-1969 telah diseragamkan berdasarkan Undang-undang Nomer 19 tahun 1960 menjadi satu bentuk yaitu Perusahaan Negara (PN). Walaupun demikian masih terdapat kekaburan dalam organisasi perusahaan-perusahaan Negara sehubungan adanya badan pimpinan umum (BPU) yang juga mengelola perusahaan-perusahaan Negara tertentu. Oleh karena itu, untuk lebih menertibkan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan Badan Usaha Negara, maka berdasarkan INPRES 17 tahun 1967 dan Undang-undang Nomer 9 tahun 1969, telah ditetapkan tiga badan usaha Negara, yakni Perusahaan Jawatan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), Persero (Perusahaan Perseroan).
D. Periode 1969 sampai sekarang
Dalam periode setelah tahun 1969, peranan BUMN dalam menunjang pembangunan nasional semakin meningkat sejalan dengan pelaksanaan pembangunan sejak Pelita I sampai dengan Pelita V dan kini terasa dalam Pelita VI yang merupakan tahun-tahun awal dari PJP II.
Dalam perkembangannya, selain bank-bank milik pemerintah yang berstatus khusus, maka berdasarkan undang-undang no 8 tahun 1971 telah ditetapkan pendirian pertamina. Dengan demikian di luar Bank Indonesia, jumlah BUMN yang berstatus khusus yang ditetapkan berdasarkan undang-undang tersendiri adalah 8 BUMN. Tahun 1991 merupakan era perkembangan BUMN yang mengesankan ditandai dengan PT. Semen Gresik yang go publik dan disusul beberapa BUMN yang lainnya. Restrukturisasi dalam rangka profesionalisasi manajemen BUMN terus meerus dilakukan. Sampai dengan 1994, tercatat 182 BUMN dengan perincian: 19 buah bestatus Perum, 160 Persero, dan 3 perusahaan bentuk lain (Departemen Keuangan RI, 1994).

5. Peran dan Kedudukan BUMN dalam SEI

Peran-peran dan kedudukan BUMN ditunjukan oleh Peratuan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 Yang memuat tentang tujuan BUMN sebagai berikut:
 memberikan sumbangan bagi perkembangan perkonomian negara pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
 Mengadakan pemupukan dana dari keuntungan yang diperoleh.
 Menyelenggarakan kegiatan usaa yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dengan antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa denngan memberikan pelayanan yang bermutu dan memadai.
 Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
 Turut aktif memberikan bimbingan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah, dan sektor koperasi.
 Turut aktif dibidang ekonomi dan pembangunan serta mengurangi timbulnya pengelompokan kekuatan ekonomi.

Dua peran utama BUMN yakni:
 Melaksanakan fungsi komersial.
Dalam hal ini BUMN sebagai unit ekonomi (business entity) harus memupuk dana untuk membiayai aktifitasnya.
 Melaksanakan fugsi non Komersial.
Dalam hal ini BUMN sebagai aparatur bertindak sebagai wahana pembangunan (agent of development) engan melaksanakan program-program pebangunan ya g diembankan oleh pemerintah meliputi antara lain: tugas-tugas peritisan dan mendorong perkembangan usaha swasta dan koperasi.

6. Privatisasi BUMN

Isu terakhir yang menyangkut BUMN adalah swastanisasi. BUMN berarti terjadi perubahan pemilikan BUMN yang semula milik negara menadi sebagian milik swasta atau masyarakat. Ide swastinisasi ini agar BUMN dapat bekerja secara lebih efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan hal-hal lain yang meyebabkan BUMN sulit dikoreksi karena terkait dengan politik, kekuasaan, birokrasi dan lain-lain. Swastanisasi bukan hanya berarti perubahan pemilikan, yang penting misi BUMN tetap terwujudnya pelayanan yang terbaik untuk kebutuhan masyarakat.
Privatisasi ini diatur dalam pasal 74 bagian ketiga UU No.19 Tahun 2003 tentang maksud dan tujuan privatisasi diman tujuan utamanya adalah untuk memperluas bidang usaha, efisiensi, efektifitas, dan kemandirian / tidak tergantung dari sokongan pemerintah semata. Jenis privatisasi:
1. privatisasi materiil yaitu transformasi aset dari pemerintah ke pihak swasta.
2. privatisasi nilai yaitu transformasi ide,nilai,prinsip dan semangat kewirausahaan kedalam institusi birokrasi.
Dampak negatif privatisasi:
1. privatisasi justru meningkatkan biaya pelayanan.
2. Privatisasi menutup kesempatan publik untuk mengontrol unit unit pelayanan tertentu secara langsung.
3. Mengutamakan kepentingan bisnis daripada misi sosial.

Menurut Savas ada empat alasan yang mendorong perlu dilaksanakannya privatisasi sebagai berikut:
Forces Tujuan Alasan
Pragmatis Penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik dan sederhana Privatisasi yang bijak akan dapat mengakibatkan keefektifan biaya pada pelayanan publik
Ideologis Pengurangan peran pemerintah Birokrasi terlalu besar, kuat, dan mencampuri urusan masyarakat.
Komersi l Menciptakan banyak peluang bisnis Banyak peran pemerintah yang bersifat ekonomis dapat langsung ditangani oleh swasta, dan dapat lebih baik dikelola swsta.
Populis Masyarakat yang lebih baik Rakyat terlalu tergantung pada birokrasi.

7. Akar masalah yang ada dalam BUMN
Masalah pertama adalah masalah ekonomi politik. Peran negara terhadap BUMN selalu tidak tepat, bahkan salah kaprah. BUMN selalu diletakkan sebagai subordinasi birokrasi di bawahnya karena memosisikan BUMN seperti ini sangat menguntungkan kepentingan oknum politisi dan birokrat.Kedua, masalah perilaku politisi dan birokrat, yaitu perilaku aji mumpung berkuasa mengambil kesempatan untuk melakukan perburuan rente ekonomi. Iklim politik cenderung menjadikan BUMN sebagai lumbung uang serta sumber proyek bagi segelintir penguasa, pengusaha kroni, dan partai politik tertentu.
Sebagai institusi publik, BUMN secara umum hampir belum tersentuh budaya transparansi dan akuntabilitas. Mengingat citranya yang remang-remang itulah, tak mengherankan jika ada orang berkesimpulan BUMN merupakan salah satu ajang korupsi, kolusi dan nepotisme yang sangat merugikan negara ketimbang institusi publik lain.Ketiga, masalah inefisiensi dan rendahnya kualitas pengelolaan perusahaan negara. Meski reformasi telah berumur enam tahun, banyak kebiasaan buruk di masa lalu masih lekat di berbagai institusi negara dan itu salah satunya di BUMN. Cara pandang lama bahwa direksi perusahaan negara setara dengan penguasa dan birokrat belum hilang. Kultur feodalistik juga belum sepenuhnya luntur, yang membuat para pengelola perusahaan ini masih suka memosisikan diri sebagai “pangeran”. Berkebalikan dengan filosofi dasar setiap bisnis bahwa”pelanggan atau publik adalah raja”.
Berdasarkan permasalahan di atas, muncul gagasan jalan pintas ala neo-liberal, jual saja. Citra buruk tadi, yakni korup, inefisien, dan lamban menghadapi iklim usaha yang berubah cepat, telah memberi tekanan besar agar BUMN dikecilkan atau bahkan dihapuskan. Hal ini selaras dengan gagasan de-etatisme, atau penyusutan peran negara, yang diusung kalangan ekonom neo-liberal. Akan tetapi, itu bukan jalan penyelesaian yang baik karena penjualan BUMN ke kelompok strategis justru menimbulkan KKN baru. Mekanisme yang tertutup dan cenderung menjual BUMN yang strategis dan menguntungkan bagi masyarakat luas.
Privatisasi secara radikal ternyata merugikan kepentingan negara dan publik secara luas. Bagaimanapun, ada BUMN yang bukan berperan sebagai institusi untuk mencari untung finansial belaka. Sejumlah BUMN memiliki peran strategis untuk menjamin kemaslahatan publik. BUMN dalam keadaan khusus bisa menjadi “partner” yang bersahabat. Di negeri miskin seperti Indonesia, tidak terhindarkan pentingnya intervensi pemerintah, antara lain lewat BUMN, untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan berbagai ketimpangan lainnya.
8. Keadaan BUMN sekarang

Hal utama yang perlu ditinjau dalam keadaan BUMN sekarang ini terdapat dua permasalahan.Pertama, masalah kedudukan BUMN yang strategis di dalam perekonomian nasional karena asetnya besar dan mencakup berbagai bidang kegiatan ekonomi yang diperlukan masyarakat meskipun dalam kenyataannya banyak BUMN yang mengalami kerugian karena terjebak ke dalam stagnasi yang panjang. Kedua, masalah struktural-institusional yang mendasar sehingga membuat badan usaha milik negara itu tidak berdaya meskipun dikirim pimpinan yang berkualitas. Hal itu disebabkan kaki dan tangannya dalam belitan politik dan perilaku oknum di dalam institusi negara, pemerintah, parlemen, dan birokrat yang membuat posisinya pun menjadi sulit sehingga tidak ada ruang kreasi yang baik.
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono berusaha untuk membenahinya, tetapi terjebak ke dalam etatisme yang lebih dalam melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2005. Peranan Presiden dalam menentukan direksi dan komisaris BUMN terlalu jauh dalam Inpres tersebut. Ribuan calon direksi dan komisaris BUMN tidak mungkin diseleksi secara teknis oleh Presiden sehingga kewenangan tersebut mesti diserahkan kepada pembantunya, yang legal dan formal, dalam hal ini Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Selain itu, Inpres tersebut salah kaprah karena cenderung meletakkan BUMN sebagai organisasi birokrasi di bawah kekuasaan pemerintah. Padahal, BUMN adalah organisasi ekonomi, sedangkan pemerintah adalah institusi politik. Hubungan yang paling ideal bagi keduanya adalah hubungan tidak langsung, seperti yang diatur oleh Undang-Undang Perseroan melalui rapat umum pemegang saham. Bukan melalui penunjukan politik. Jadi, masalah BUMN akan lebih berkepanjangan lagi.
Aset besar untung kecil
Aset besar, untung kecil. Itulah kalimat pendek yang bisa menjadi kesimpulan umum dari kondisi BUMN sepanjang masa sejak era Pemerintahan Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrachman Wahid, Megawati Soekarnoputri, sampai Presiden Yudhoyono. Memang menyedihkan melihat fakta yang jauh panggang dari api. Bayangkan, total aset seluruh BUMN Indonesia mencapai Rp 1.313 triliun, namun laba bersihnya tahun 2004 hanya mencapai Rp 25 triliun.
Kondisi BUMN seperti ini menarik perhatian pemerintah, terutama Presiden. Presiden Yudhoyono pun mengungkapkan kritik terbuka terhadap kinerja keuangan BUMN, bahkan mengancam akan menutup atau menggabungkan BUMN yang terus merugi.
Banyak BUMN salah urus. Perusahaan negara yang meliputi beragam bidang usaha dan jumlahnya sekitar 158 memang tidak mudah diurus. Posisinya juga terjepit di antara kehendak untuk terbang di jalur bisnis yang normal dan menjaga kepentingan negara untuk pelayanan publik, termasuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu di sekitar kekuasaan.Oleh karena itu, ada usul yang mengemuka belakangan ini untuk menyelenggarakan “BUMN Summit” sebagai ajang membedah secara komprehensif berbagai hal mengenai BUMN Indonesia. Tujuannya agar publik secara umum dan pelaku-pelaku di dalam BUMN dapat meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya kebijakan umum untuk mendorong sistem BUMN menjadi transparan.
Melaksanakan good corporate governance dan berhasil mencapai tujuannya mencari untung serta melayani publik secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dimulai dengan “BUMN Summit” tersebut.Selama ini, pemerintah menyuntikkan dana dalam jumlah yang besar akibat kerugian kolektif BUMN. Dana yang harus disisihkan mencapai tidak kurang dari 20 persen dari total pengeluaran pemerintah. Subsidi untuk BUMN yang merugi tersebut mencapai Rp 60 triliun. Jumlah itu hampir empat kali lipat dari dana kompensasi penghapusan subsidi BBM.
Jadi, banyak sekali BUMN dengan pimpinan bergaji besar justru menjadi beban negara dalam waktu yang panjang. BUMN yang merugi sesungguhnya telah menjadi penghalang kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.Semakin besar kerugian BUMN, semakin kecil dana yang bisa disisihkan pemerintah untuk kesejahteraan sosial. Karena itu, tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa pengelolaan BUMN merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan publik yang dijalankan pemerintah.

BAB 4
PENUTUP

BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pelaksana pelayanan publik , penyeimbang kekuatan kekuatan besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan koprasi.Undang-undang nomer 9 tahun 1969 mengelompokkan BUMN menjadi 3 (tiga) bentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), yaitu BUMN yang berusaha di bidang penyediaan jasa-jasa bagi masyarakat, termasuk pelayanan kepada masyarakat.Perum (Perusahaan Umum), yaitu BUMN yang berusaha di bidang menyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan. Persero (Perusahaan Perseroan), yaitu BUMN yang bertujuan memupuk keuntungan dan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sector swasta dan atau koperasi, di luar bidang usaha Perjan atau Perum.
Berdasarkan permasalahan yang timbul, muncul gagasan jalan pintas ala neo-liberal, jual saja. Citra buruk tadi, yakni korup, inefisien, dan lamban menghadapi iklim usaha yang berubah cepat, telah memberi tekanan besar agar BUMN dikecilkan atau bahkan dihapuskan. Hal ini selaras dengan gagasan de-etatisme, atau penyusutan peran negara, yang diusung kalangan ekonom neo-liberal. Akan tetapi, itu bukan jalan penyelesaian yang baik karena penjualan BUMN ke kelompok strategis justru menimbulkan KKN baru. Mekanisme yang tertutup dan cenderung menjual BUMN yang strategis dan menguntungkan bagi masyarakat luas.

November 16, 2009

Tantangan Dan Kesempatan Terhadap Perubahan Dalam Sektor Publik

Overview
Negara federal, bangsa dan peemrintahan lokal memilki banyak pengalaman dalam gejolak reformasi di abad 20. Bagian anggaran belanja, pelayanan publik, objektivitas manajemen, persaingan yang kompetitif dan banyak praktek kemajuan inovasi yang pada saat itu telah mereka implementasikan. Mereka sering bangkit dari krisis atau merefleksikan pengetahuan manusia tentang ilmu manajemen untuk organisasi besar. Terutama dalam hal aplikasinya, mereka juga merefleksi dan memberikan pengaruh pada bentuk budaya organisasi.
Seperti pendekatan awal di millenium baru, kebutuhan terhadap agen publik semakin berkembang dan perubahan dilakukan secara cepat. Sebagai pelayan publik, kita menghadapi tantangan dan kesempatan. Kemajuan dapat meliputi perjuangan yang konstan, tapi hal tersebut hanya sebuah pilihan.
Dalam perubahan terhadap peningkatan kinerja, banyak praktek dan pembangunan sistem seperti reformasi di masa lalu yang akan menjadi tuntutan perubahan. Yang lainnya hanya akan menjadi hal yang terabaikan dan digantikan. Seperti pada organisasi lainnya, proses pemerintahan mengembangkan dan membutuhkan perubahan serta perbaikan untuk menjaga peningkatan ekspektasi, inovasi teknologi, dan tututan perubahan.
Kemajuan perubahan terhadap peningkatan kinerja dapat diikuti oleh sebuah perspektif perluasan sistem atau adanya tantangan, peralatan dan adanya otoritas. Strategi tersebut mungkin dapt menciptkan satu praktek inovasi menjadi lebih luas, terlebih pada organisasi tradisional.
Bukan pendekatan yang dapat menghasilkan dampak yang penting. Pengalaman sektor privat dan sektor publik, walaupun secara jelas menyarankan pencapaian peningkatan kinerja yang potensial meliputi sebuah komitmen perluasan sistem. Nilai organisasi harus berubah secara menyeluruh untuk mencapai level tertinggi pada produktivitas dan kualitas.
Untungnya, perubahan sistemik dapat berawal dari banyak tempat yang berbeda dalam suatu organisasi, dan dapat menyebar melalui organisasi dengan akibat yang positif. Walaupun dalam kelompok kecil, agen perubahan dapat bertindak dalam cakupan yang lebih luas dan adalam bagian yang lebih luas pula. Dalam hal ini, pilot bertindak dalam sebuah ilustrasi konkret mengenai bagaimana organisasi yang lebih besar seharusnya berkembang maju dalam peningkatan kinerja.
Tanpa memperhatikan pilihan strategi, sebuah pendekatan perluasan sistem atau pendekatan melalui wadah inovasi, peningkatan kinerja organisasi seharusnya dibangun dalam langkah yang dapat dimanage. Semakin lam, semua yang terlihat pada organisasi dan sistem dasarnya akan menimbulkan suatu akibat.
Sebelum mendiskusikan apa itu ”langkah managebel” kemungkinan tersebut penting untuk dimengerti. Perubahan secara natural harus terjadi pada organisasi untuk merubah model peningkatan kinerja. Karakteristik peningkatan kinerja organisasi dideskripsikan dalam chapter 1 sebagai dasar yang sangat membantu. Menyadari tipe perubahan yang perlu digarisbawahi, bahwa pembuatannya memunculkan kemungkinan untuk karakteristik tersebut penting dalam organisasi secara esensial.

Tipe Perubahan Untuk Model Peningkatan Kerja
Karakteristik yang termasuk dalam peningkatan kinerja memiliki 3 dasar kategori perubahan, yaitu :
– Perubahan hubungan antara Orang dan Pekerjaannya
– Perubahan hubungan antara Organisasi dan Pelanggannya
– Perubahan hubungan antara Organisasi dan lingkungan eksternal.

Perubahan antara Karyawan dan Tugasnya.
Henry ford tidak menemukan garis penghubung produksi masa, tetapi dia mencoba melakukan penyempurnaan. Dia membangun sebuah perusahaan tua yaitu ” Perusahaan motor Ford” dengan melakukan suatu revolusi ekonomi untuk memproduksi mesin secara besar-besaran. Metode Hery Ford dan budaya organisasi ternyata mampu mendukung pekerja secara hati-hati untuk beradaptasi. Kemudian, Kesuksesan ide Henry Ford ini menjalar dan dijadikan sebagai ukuran dan komplesitas dalam pertumbuhan sektor publik.
Dalam hal ini, usia tidak menjadi penentu tapi yang terpenting adalah usaha perbaikan dalam mengorganisasikan para agen dan pekerjaaannya. Tugas yang sulit kadangkala sering terbengkalai akibat perdebatan gaya penguhubung keduanya. Sebagai Contoh, pengetahuan mengenai permohonan kesejahteraan pengawai yang harus melalui kelengkapan formulir yang kemudian dipertimbangkan oleh dewan pengawas sebagai upaya menghindari kesalahan gaji agent/pengawai yang berimplikasi pada kesejateraan sosial pegawai.
Untuk beberapa tahun dan beberapa agiensi, pendekatan ini cukup baik untuk mengornisasikan tugas. Tetapi organisasi pekerjaan semacam ini membutuhkan harga yang sangat mahal. Ketika semua tugas harus diorganisasikan secara menyeluruh timbul 2 pertanyaan yaitu dimana faktor pendorong inovasi untuk mengatur tugas yang berbeda dan bagian sistem apa yang seharusnya bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan yang terjadi.
Banyak perusahaan mempelajari hal ini pada tahun 80-90 tahun. Mereka cendrung memperlakukan waktu, pekerja sebagai sebuah mesin ketika menyelesaikan tugas, perhatian melakukan kerjasama antar unit organisasi masih kurang diperhatikan sehingga menyebakan produksi dan kualitasnya sering kali merosot. Dalam hal ini, rutinitas pekerjaan bisa dikontrol dengan mudah, namun disisi lain ini menghambat kretaivitas dan menghalangi pengawai untuk mengeksplor kemampuannya.
Dalam Organisasi yang memiliki kinerja tinggi, hubungan karyawan dengan pekerjaannya mulai berubah. Karyawan menolak tugas mereka dimasukkan dalam hasil kesusksesan secara keseluruhan. Sebaliknya, proses, struktur, prosedur pekerjaan dan tugas mereka dianggap sebagai kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya dalam rangka mencapai kesuksesan.
Sebagai contoh, kota Hampton di Virginia, mengubah sifat pekerjaan dengan mengadakan percobaan kerjasama team. HRD inilah yang memengang peranan cukup penting untuk merealisasikan hal tersebut. Dalam hal ini, sumber daya pekerja melakukan cross latihan untuk mempeluas dan memperdalam keahlian mereka. Prosedur dan tugas yang kaku ditinggalkan dan teamlah yang memenange pekerjaan serta menunjuk siapa yang akan melakukan pekerjaan. Lokasi pekerjaan bebas tidak permanen. Srukturnya menjadi flat dan format team diorganisasikan dalam divisi-divisi. Namun tranfomrasi semacam ini tidak selalu berjalan mulus, ini mencangkup penentuan satu menager. Pertama pekerja agak lebih ”catatonic” diatas kepentingan perubahan. Tetapi Humption telah mempersiapkan cara untuk menyeasatinya yaitu dengan mebangun kepercayaan. Sebagai pendekatan baru, ini telah mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas Humption serta mampu melakukan adaptasi yang lebih baik untuk tantangan baru. Dan dengan semangat juang pekerja hal tersebut pasti akan terealisasikan.
Perubahan Antara Organisasi dan Pelanggan
Jika misalnya kita adalah sebagai agen, berapa kali dalam sebulan kita mengadakan meeting dengan pelanggan dan para stakeholder lainnya ? Dalam banyak kasus, banyak diantara pekerja menunjukkan kesetiannya pada organisasi mereka, namun seringnya hal itu malah menjadi tanggungan pelanggan.
Organisasi dengan kinerja yang tinggi, bekerja keras untuk mematahkan dikotomi agensi-pelanggan/stakeholder ini. Pertemuan pelanggan dengan agensi merupakan suatu hal yang baik. Mereka menemukan cara yang bagus untuk melibatkan pelanggan dalam mencapai tujuan organisasi. Jika perubahan dibutuhkan untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan, maka opsi-opsi ini akan tersedia dan bagaimana agensi ini melakukan apa yang harus dilakukan agar kepuasan pelanggan tercapai. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan pelatihan bagi para pekerja dan merubah prosedur-prosedur apa yang sekiranya tidak bisa membantu para pelanggan. Kinerja harus diorganisir kembali atau birokrasinya dipangkas lagi. Dan hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Tapi untuk menjawab kebutuhan pelanggan, mau tidak mau hal ini harus dilakukan.
Ketika bencana alam mengancam, maka hal itu akan menjadi tugas dari Federal Emergency Management Agency (FEMA) untuk mengkoordinasikan bantuan-bantuan federal. Tapi seringnya FEMA tidak sanggup untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan korban dan komunitasnya ketika ada yang meminta bantuan. Untuk menjawab permasalahan ini, agensi melengkapi/menambahkan apa yang sudah ada dengan usaha perencanaan strategis dan reorganisasi besar-besaran pada tahun 1993 (U.S. Generel Accounting Office, 1996) Sebagai persiapan jika ada lagi bencana alam lainnya, mereka membangun hubungan kerja dengan pemerintah lokal lainnya. Seperti contoh, angin topan Andrew merusak rumah-rumah dan perkantoran di South Florida pada tahun 1992. Sejak saat itu, FEMA bekerja sama dengan industri rumah tangga dan pemerintah lokal untuk memperbaiki kode-kode bangunan. Terutama sekali, ketika bencana itu datang, pencegahan adalah cara yang lebih baik dan setidaknya menghabiskan sedikit biaya daripada memulihkan dan memperbaiki kerusakan setelah bencana datang.

Perubahan Antara Organisasi dan Lingkungan Eksternal
Organisasi tradisional seringkali bersiap-siap atu menyiapkan diri mereka untuk melindungi mereka sendiri dari dunia luar. Batas-batas mereka tergambarkan secara jelas dan terpetakan. Dalam organisasi yang kinerjanya tinggi, elemen-elemen lingkungan eksternal dilihat sebagai sumber-sumber yang digunakan dalam usaha pencapaian misi agensi. Batasan-batasan pada agensi ini tidak begitu jelas dan fokusnya berubah-ubah dari mempertahankan batas-batas sampai pada pencapaian misi.
Organisasi yang memilki kemampuan membaca situasi dan kesempatan yang terbatas, akan memilki kesempatan yang lebih sedikit di masa yang akan datang. Hawai memasukkan program-program untuk membantu mereka-mereka yang memiliki skill terbatas tapi Office of Literacy and Lifeling Leraning (OLLL) dibuat pusing karena usaha-usaha mereka tidak menunjukkan perkembangan yang bagus. Daripada OLLL dibuat pusing dengan usaha-usaha yang mereka buat sendiri ( selalu inward looking) maka OLLL memasukkan/melibatkan para stakeholder dari dalam maupun luar pemerintahan. Termasuk negara lain dan juga agensi lokal, para pelanggan, yayasan-yayasan, perusahaan non-profit, penyedia pelayanan , legislator, perwakilan universitas dan komunitas lokal. Grup pengembangan dasar ini memperbaiki proses yang dikhususkan pada reformasi organisasi. Setelah adanya berbagai penelitian, mereka memutuskan untuk mengembangkan Sistem Berbasis Kinerja (System Performance-Based) pada penyediaan pelayanan (untuk pengembangan sebuah visi). Mereka mulai mengatur tujuan-tujuan, desain dan ukuran kinerja Sistem Pengukuran dan Laporan (Measuring and Reporting System). Mereka juga merencanakan rencana-rencana untuk implementasi dan untuk memastikan bahwa pendekatan baru ini akan mendukung kelangsungan pencapaian tujuan. Dan, mungkin yang paling penting, dengan bekerja bersama-sama mereka mengubah hubungan antara pemerintah dan lingkungan luar untuk diri mereka sendiri, OLLL dapat mengurangi kebuta-hurufan. Dengan kerjasama mereka, mereka dapat meraih level yang lebih tinggi pada orang-orang yang ingin mereka bantu.
Pemahaman pada macam-macam kebutuhan perubahan untuk kinerja tinggi ini menyediakan tempat berpijak untuk memulai membangun upaya perubahan pada diri kita sendiri. Sebelum Anda melanjutkan, bagaimanapun juga Anda diharapkan untuk bisa mereview tantangan-tantangan besar yang akan Anda hadapi.

Tantangan-Tantangan dalam Pergerakan Untuk Menuju High-Performance
Evolusi terhadap organisasi dengan kinerja yang tinggi telah dimulai oleh sektor swasta (privat). Setelah sektor publik mengadaptasi teknik-teknik menciptakan organisasi berkinerja tinggi dari organisasi sektor swasta, muncullah tantangan-tantangan yang merefleksikan bahwa ada perbedaan antara organsisasi publik dan swasta.
Masyarakat menggunakan perubahan label dan kemasan yang berbeda, dan sarana-sarana untuk mengubah dengan cara yang berbeda. Proses-proses pergerakan dari yang bersifat birokratis ke bentuk high-performing, organisasi itu bisa disebut dengan reinventing, redesain, atau transformasi. Sebagai contoh dari sarana khususyang digunakan dalam proses itu adalah total quality manajemen (TQM), proses re-engineering, atau Self-managing work team. Hasil akhir yang ingin dicapai dari proses dan penggunaan sarana itu adalah terciptanya kinerja organisasi yang tinggi, atau sebagai alternatifnya adalah organissi pembelajaran.
Plorifelasi dari istilah-istilah diatas dapat membingungkan orang-orang yang ada di dalam organisasi sektor publik yang sedang berusaha untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. Kurangnya pertimbangan terhadap label menyebabkan poin penting yang ada di balik label-label itu hanyalah suatu gambaran dari daftar karakteristik. Penekanan dan seruan yang dapat menginspirasi bisa diubah-ubah dengan menggunakan suatu pendekatan, tetapi persamaa-persamaan mereka (sektor publik dan swasta) lebih penting daripada perbedaannya.
Tugas sektor publik tidaklah sesederhana yang dibayangkan, sebagai contoh, sarana TQM dan penggunaannya di dalam pemerintahan. Selain itu, pengaplikasian self-managing work team juga tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Kebanyakan pengguna sarana-sarana itu di dalam pemerintahan telah menemui banyak hal yang membawa keburukan, contohnya adalah orang-orang yang berusaha untuk menggunakan sarana-sarana itu tanpa memiliki pemahaman dan apa tujuan mereka melakukan hal tersebut. Lebih daripada itu, tugas-tugas tersebut adalah untuk menanamkan pemahaman terhadap karakteristik-karakteristik kinerja organisasi tinggi dan secara hati-hati, untuk menyesuaikan karakteristik-karakteristik itu ke dalam keunikan tantangan dan kesempatan yang dimilki oleh organisasi Anda.
Setelah Anda berusaha untuk mengadaptasikan organissi Anda ke dalam karakteristik-karakteristik ini, ada beberapa tantangan-tantangan penting yang akan muncul, yaitu :
– Tantangan struktur
– Tantangan pengukuran kinerja
– Tantangan identifikasi pelanggan
– Tantangan intrapreneurship
– Tantangan pembelajaran berkelanjutan

Tantangan dalam struktur
Beberapa kali waktu kamu mendengar seseorang menyatakan bahwa pemerintah harus dapat menjadi seperti sektor bisnis privat ? walaupun itu telah menjadi harga yang standar dalam sebuah perjalanan perusahaan, para advokat pada posisi ini hanya benar pada salah satu bagian saja. Banyak agen sector public, tidak dapat menghadapi beberapa permasalahan penting yang ditemukan dalam sebuah bisnis.
Otoritas dalam pengambilan keputusan, sebagai contoh ; lebih banyak dibubarkannya orang atau masyarakat dalam sector public. Pemusatan tidak pernah diambil secara penuh dalam mengawasi sebuah politisasi lingkungan. Dibandingkan dengan berbagai korporasi besar, hierarkhi pemerintahan tidak setinggi itu. Sebagai tambahan, banyak orientasi tim inti yang siap beroperasi dalam agen pelayanan. Dan system informasi yang seringkali bubar jika tidak terbuka.
Tetapi otoritas yang dibubarkan menghadirkan tantangan lain, seperti pengaburan dari baris antara peran dari legislative dan cabang eksekutif. Karena tiga puluh tahun yang lalu, badan pembuat undang-undang dan dewan kota membangun kapasitas independent mereka untuk memformulasikan anggaran, menetapkan prioritas, dan melakukan menutupi kesalahan dari para agen eksekutif.
Di beberapa Negara dan lokasi, meskipun begitu, badan legislative telah menyelipkan di luar fungsi yang penting untuk menerima suatu pendekatan micromanagement untuk menjalankan pemerintahan. Micromanagement dari badan legislative dapat melancarkan capaian lembaga pemerintah (agen public). Dalam beberapa hal, hal itu menciptakan suatu kultur dimana terlalu banyak focus dari tempat yang dihilangkan dalam manapun kekeliruan yang mungkin dan tidak cukup perhatian yang dibayarkan pada inovasi. Manajer tidak diberi otoritas, sumber daya, atau pengaruh untuk mengatur.
Dalam kasus ini, reorientasi dari badan legislative untuk focus pada outcomes dan hasil dibanding micromanagement adalah suatu tantangan untuk para administrator dan para legislator.
Tantangan ini dapat ditemui dalam suatu negosiasi pada suatu visi dan penyortiran dan penyetelan peran. Badan legislative harus memainkan suatu peran pusat dalam pemikiran secara strategi tentang apa tingkatan mereka dalam suatu pemerintahan harus atau tidak harus melakukan sesuatu. Mereka sungguh berada dalam posisi yang baik untuk membantu menggambarkan misi dan tujuan. Dan mereka harus membangun sebuah system yang bertanggungjawab, termasuk kebiasan akanadanya hal yang luput , untuk meyakinkan sumber daya public digunakan secara efektif dalam mencapai tujuan public.
Di dalamnya juga terdapat permasalahan tentang struktur yang ada diantara para eksekutif itu sendiri. Di dalam lembaga pemerintahan untuk mencapai tujuan maka system manajemen pusat seperti perencanaan, anggaran, personil, manajemen informasi, dan proses pembelian harus diperbaiki . Sistem ini harus cukup fleksibel untuk mendukung inovasi di tingkat agen. Mereka yang ingin mencapai kualitas terbaik di dalam pemerintahan harus memulainya dari bawah dengan focus yang lebih kuat untuk mencegah proses manajemen pusat dari perubahan yang terjadi oleh kendali kaku yang mengesankan pada penggunaan, perekrutan, pembelian, penganggaran, dan perencanaan. ( Bab Delapan sampai Sebelas mendiskusikan tentang pendekatan yang bertujuan memperbaiki sistem manajemen pusat untuk mendukung tercapainya tujuan).

Tantangan Mengukur Kinerja

Satu tantangan di dalam pemerintahan melibatkan ketiadaan di dalam sistem pengukuran pekerjaan. Sistem ini memungkinkan kita untuk menjelajahi seberapa baik dan bagaimana usaha kita untuk dapat melangkah tepat waktu menuju ke arah keberhasilan dari visi yang telah kita rencanakan.
Bisnis pribadi memiliki ukuran tersendiri untuk mencapai ( kwalitatif atau dapat dihitung untuk menentukan apakah kebijakan atau program tersebut dapat mendukung keberhasilan dari program atau kebijakan yang diinginkan atau hasilnya). Mereka dapat menggunakan indikator ini untuk mengukur pendekatan baru di dalam melakukan pekerjaan.
Pemerintah memerlukan ukuran system perilaku yang lebih baik untuk digunakan di tempat kerja. Untuk itu, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah menjelaskan visinya secara keseluruhan dan hasil yang dinginkan. Ini tidaklah gampang. Ini semua akan memerlukan banyak waktu dan sumber daya, dan akan menguji kesabaran penyedia jasa layanan yang berada pada garis depan dan para manajer puncak. Hanya nilai sistem pengukuran pekerjaan yang lebih baik akan jauh lebih berberat dibanding berbagai kesulitan yang akan ditemui di dalam membangun nantinya. ( Lihat Bab Tujuh.)

Tantangan Mengidentifikasi Pelanggan
Prinsip lain dari peningkatan kinerja organisasi adalah untuk menunjukkan suatu fokus tentang apa yang diinginkan oleh pelanggan, menghilangkan segala dan semua fungsi yang tidak mengarahkan secara langsung untuk memberikan kepuasan pelanggan. Sikap permasalahan khusus ini ditujukan untuk pemerintah sebab pemerintah sering kesulitan untuk menggambarkan siapa yang seharusnya pelanggan. Apakah pelanggan itu adalah penerima jasa atau layanan, pembuat undang-undang, pemberi modal, atau kalayak ramai ? Pelanggan mungkin digambarkan dengan satu cara dalam kasus registasi kendaraan bermotor tetapi terdapat cara lain di dalam kasus pelaksanaan hukumnya. Atau kita mungkin telah menyadari bahwa dalam banyak kesempatan dan kasus, pemerintah mempunyai berbagai pelanggan yang sama dimana kebutuhan mereka harus seimbang. Bahkan ketika pelanggan dengan jelas dikenali, lembaga pemerintah sering hanya mempunyai sedikit informasi tentang apa yang pelanggan benar-benar inginkan. Bahkan ketika pelanggan menggambarkan dengan baik dan jelas apa yang mereka inginkan, pemerintah sering mencoba untuk memberi mereka seperti apa yang dipikirkan oleh pemerintah bukannya memberikan apa yang menurut pelanggan inginkan. Tanpa isyarat dari pasar, lembaga pemerintah harus menemukan metoda lain untuk menilai kepuasan pelanggan. Suatu high-performance agen harus dapat menggambarkan pelanggan nya dengan jelas, menemukan apa yang mereka inginkan, dan memusatkan perhatian seperti laser dalam menyediakan nilai nilai yang dibutuhkan oleh pelanggan itu. Lembaga pemerintah dapat melakukan ini dengan sukses. Bagaimanapun, tidak ada pemerintah di dalam negeri ini telah menerapkan suatu program secara radikal seperti banyak perombakan kembali yang menjurus pada adanya korporasi, sebab untuk melakukannya bisa menyebabkan tingkatan gangguan mahabesar, pemberhentian sementara, dan pergeseran dalam pokok kekuasaan politis.

Tantangan Mendukung Intrapreneurship
High-Performance Organisasi menekankan kecerdikan karyawan dan intrapreneurship di dalam suatu struktur yang lebih besar. Intrapreneurship dapat digambarkan sebagai pengaturan dan pengelolaan baru suatu perusahaan yang kreatif di dalam pemerintah. Intrapreneurship sering sukar digunakan untuk mendukung atau menopang tanpa suatu komitmen organisasi besar. Hal ini jelas sekali terlihat ketika kultur organisasi yang lebih besar adalah menentang untuk berubah atau mengambil resiko berubah. Daya tarik karyawan adalah untuk tinggal di dalam batasan-batasan organisatoris tradisional mereka. Untuk menjangkau capaian tinggi atau high-performance itu, para agen harus menciptakan suatu lingkungan di mana intrapreneurship dapat tumbuh. Pendukung self-designing dan self-managing regu kerja (team work) adalah satu pendekatan. Inovasi yang dihasilkan oleh intrapreneurs tidak akan biasa dirubah oleh suatu organisasi dalam waktu semalam, tetapi mereka bisa mendapatkan suatu cara penting untuk membangun pengalaman positif dalam pergerakan ke arah capaian tinggi (high-performance). Tidak ada kesuksesan apapun dan meminta apa yang disukai seperti bukti kesuksesan. Self-Designing pekerjaan organisasi memerlukan suatu struktur penguasaan didesentralisasi dan banyak fleksibilitas dan toleransi untuk berubah dalam prosedur dengan menggunakan suatu penekanan serentak pada performance sistem manajemen pusat. Sebagai tambahan, metoda mengukur hasil harus pada tempatnya untuk menentukan apakah berbagai proses pekerjaan self-designed sudah bekerja lebih baik daripada pengaturan yang lebih tradisional.

Tantangan Pembelajaran Berkelanjutan
Mengembangkan prestasi organisasi yang tinggi memerlukan perubahan model mental kita dalam menjalankan organisasi. Menggerakkan kearah sebuah lingkungan pembelajaran berkelanjutan adalah sebuah kunci tantangan positif untuk tingginya prestasi organisasi.
Tingginya prestasi organisasi mencakup konsep dalam pembelajaran berkelanjutan. Pembelajaran berkelanjutan mengharuskan bahwa organisasi membuka komunikasinya sharing informasi dan pengetahuan lebih dari pada menutup informasi. Pembelajaran lebih lanjut juga berarti menginvestasikan sumber penghasilan dan waktu. Jika terus menerus, sebut saja investor akan mendapatkan keuntungan yang besar.
Pembelajaran berkelanjutan dimulai dengan penyamaansatu visi yang merata diantara para karyawan dan satu rasa dimana pengaruh menjadi desakan untuk mengubah sesuatu untuk lebih baik. Kepemimpinan bukanlah kedudukan sederhana pada puncak dari sebuah perintah dan pengawasan tertinggi struktur. Lebih dari itu, pemimpin didalam bisnis, membantu karyawannya belajar bagaimana cara menegerjakan yang lebih baik. Dan pemimpin membuat kepastian bahwa mereka belajar dari karyawan sepanjang waktu.
Organisasi berhirarki kaku biasanya lawan organisasi pembelajaran berkelanjutan. Proses kerjanya adalah terpisah-pisah, dan sedikit karyawan yang belajar dari satu sama lain. Sebuah model perintah dan pengawasan didapat dari proses industry dan militer telah berada di dalamnya untuk beberapa tahun.
Sebuah proses pembelajaran berkelanjutan, bagaimanapun juga, dapat memberikan pegangan hampir dalam setiap struktur organisasi dimana kepemimpinan ditunjukkan. Karena model mental dan harapan lebih sangat penting sekali untuk melanjutkan golongan tua, itu sangat mungkin untuk mengubah organisasi dengan merubah harapan bagaimana memperkirakan sesuatu untuk dikerjakaan. Tawaran ini sangat berharap untuk membentuk prestasi organisasi yang tinggi dalam pemerintahan dan mengklarifikasikan kebutuhan memberi kuasa orang tanpa sebuah organisasi untuk merubah usaha itu.
Membangun sebuah visi yang sama dan pendekatan colaborasi antara manajemen dan buruh adalah yang paling penting dalam sector public, karena kita mengembangkan sebuah komitmen yang dalam untuk pembelajaran berkelanjutan. Perserikatan pekerja lebih umum dalam sector public dari pada dalam sector privat. Walaupun 12 persen dari para pekerja telah membentuk perserikatan pekerja dalam sector privat,ke anggotaan serikat mencapai 40 persen dai kekuatan pekerja di sector pblik. Karena kekuatan perserikatan pekerja menunjukkan sebuah bagian yang luas dari pemerintah, sebuah patner kerja antara manajemen dan buruh adalah hal-hal yang diperlukan untuk mengawali berbagai gerakan kearah prestasi kerja yang tinggi.

Apa Persyaratan Untuk Membangun Sebuah Kinerja Organisasi Yang Tinggi ?
Jika organsiasi sector public tertarik untuk menjadi tempat bekerja dengan kinerja yang tinggi, mereka akan memiliki dan merih berapa aspek fundamental :
– Konsisten, kepemimpian yang berkelanjutan berfokus pada kinerja tinggi
– Kemauan untuk membangun pengukuran kinerja
– Kemauan untuk mengubah organisasi secara keseluruhan untuk menyediakan kualitas tinggi dan servis yang lebih sesuai dengan persamaan atau menurunkan biaya.
– Kemauan untuk mengalokasikan sumberdaya untuk melanjutkan pembelajaran

Kepemimpinan Konsisten dan Berkelanjutan
Konsisten, kepemimpinan yang berkelanjutan harus fokus pada kinerja tinggi. Tentu saja, prasyarat untuk mengimplementasikan kinerja yang tinggi pada organisasi adalah kepemimpinan yang konsisten dan berkelanjutan. Yang merupakan bagian dari dimensi kepemimpinan yang mendapatkan kritikan adalah termasuk visi, komitmen, inspirasi, dan kemampuan untuk memfasilitasi perubahan. pemimpun harus memiliki visi pada masa depan organisasi dan mengkomunikasikannya secara efektif. Mereka harus berkomitmen untuk mebuat perubahan skala besar dalam budaya dan proses dalam organisasi dan untuk tetap bertahan pada perubahan itu. Dan mereka juga harus bisa untuk menginspirasi pekerja dengan baik dalam komunitas luas agar mereka menginginkan berubah seiring menjadi organisasi dengan kinerja yang tinggi.
Dengan kepemimpinan yang efektif, ide-ide bagus dapat dipenetrasikan oleh proses-proses yang diadakan pemerintah dan mentransformasikannya. Dalam suatu satuan tempat bekerja, memiliki komitmen persatuan pemimpin untuk tujuan yang sama menambahkan hak yang tidak bisa diukur seperti halnya mengukur sebuh kesuksesan.

Kemauan Untuk Membangun Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja Inkorporasi kedalam operasionalisasi pemerintah akan menginspirasi beberapa ketakutan dan penolakan. Mengingat bahwa pengukuran kinerja menggunakan alat kuantitatif atau kualitatif untuk mengaksessing baik kebijakan atau program merupakan kontribusi pada penghargan dari hasil atau otcomes yang diharapkan. Pemimpin harus memiliki kesadaran untuk bekerja dengan stakeholder untuk membentuk garis-dasar perlawanan untuk mengukur kemajuan dan untuk menset tujuan-tujuan yang spesifik.
Tanpa kemampuan untuk mengukur kemajuan, inisiatif tempat bekerja dengan kinerja yang tinggi sama saja seperti perhatian yang baik. Mereka mungkin merasa lebih baik dalam jangka pendek, namun mereka akan membuat kesulitan kecil dalam jangka panjang. Sitem pengukuran kinerja merupakan hal yang krusial untuk dipahami oleh manajer untuk mengembalikan akuntabilitas untuk memilih pemimpin ketika otoritas dan tanggungjawab itu didesentralisasikan serta umpan balik yang tidak fleksibel dalam fungsi kontrol dan komando. (Lihat chapter 7 untuk diskusi dari langkah membuat sistem pengukuran kinerja)

Kemauan Untuk Mengubah Organisasi Secara Keseluruhan Untuk Menyediakan Kualitas Tinggi dan Servis yang Lebih Sesuai Dengan Persamaan atau Menurunkan Biaya.
Terkadang, keseluruhan organisasi harus diaubah untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dan dan pelayanan yang lebih sesuai. Untuk mencapai kinerja yang lebih baik, semua aspek dalam organisasi akhirnya harus dibuka untuk perubahan. Jika pemimpin organisasi mengumumkan misalnya, bahwa beberapa bagian atau birokrasi akan menerapkan karakteristik kinerja yang lebih baik tetapi tidak setuju untuk mengubah proses manajemen pusat dibawahnya yang harus dioperasikan bagian tersebut, maka upaya tersebut tidak akan pernah sampai pada tingkat dasar.
Walaupun perubahan dapat diimplementasikan secara meningkat, kritik dari proses perubahan harus datang secara bersamaan pada waktu yang tepat. Misalnya percobaan antara tim organisasi swasta. Jika tim membutuhkan jaringan komputer untuk memudahkan komunikasi dan mengukur kinerja, proses pemeblian harus menyediakan jaringan komputer dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan training harus disampaiakn tepat waktu pula pada tim kerja. Bagian dari proses perubahan adalah menentukan peningkatan dalam perbaikan antara kebutuhan dan terpenuhinya hal tersebut untuk memulai suatu perubahan di dalam sistem.

Keinginan Untuk Mengalokasikan Sumber Daya Untuk Melanjutkan Pembelajaran.
Untuk pembelajaran berkelanjutan, beberapa perusahaan swasta mengakui bahwa pembelajaran berkelanjutan membutuhkan alokasi sumberdaya yang substansial untuk pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan training termasuk dalam proses produksi. Pemerintah sangat sering memandang pendidikan dan training karyawan sebagai sesuatu yang tidak dibutuhkan atau setidaknya sebagai sesuatu yang mewah.
Secara meningkat, manajer pemerintahan mengakui apa yang para pemimpin telah pertahankan setelah sekian lama bahwa pendidikan dan training untuk karyawan secara tertulis memang dibutuhkan dan bukan merupakan sesuatu yang mewah. Hal ini pada dasarnya benar jika kita bicara tentang perubahan para model mental dari apa yang kita operasikan. Mengorientasikan kembali cara berpikir kita tentang hubungan kinerja kita, pelanggan dan lingkungan eksternal membutuhkan latihan dan pendidikan sebanyak perubahan dalam kinerja kita dalam menyelesaikan tugas.
Saat perilaku kita diinternalisasikan oleh pemimpin dan para stakeholder, organisasi sebaiknya berada dengan caranya sendiri untuk menjadi tempat kerja yang menghasilkan kinerja yang baik. Sebagai hasil dari proses ini, stakeholder akan sadar untuk ingin tahu bagaimana Anda bekerja, apa yang Anda buat, dan kesuksesan Anda dalam mengusahakan transformasi.

Bagaimana Sebuah Organisasi Tahu Kapan Saatnya Menjadi Sebuah Organisasi dengan Kinerja yang Tinggi ?
Untuk menciptakan suatu organisasi yang memilki performa yang tinggi, kita perlu menentukan bagaimana cara para direksi mengetahui kapan kita berhasil mencapainya. Dalam sektor privat, hal ini relatif lebih mudah untuk melakukannya. Bisnis-bisnis memiliki ukuran kinerja yang sangat jelas. Ukuran-ukuran tersebut termasuk keuntungan yang bisa dikendalikan dan kembali pada penanaman modal sebaik mungkin seperti menggunakan pengukuran yang canggih seperti waktu pemutarbalikan waktu merespon perintah atau pengukuran-pengukuran penemuan.
Dalam pemerintahan, penurunan pengukuran performa mempersulit penentuan keberhasilan suatu organisasi. Sehingga pemimpin pemerintahan yang ingin meningkatkan performa perlu mengembangkan 4 tipe indikator. Mereka harus melanjutkan pengawasan terhadap indikator – indikator tersebut sebagai suatu proses untuk suatu perubahan menjadi organisasi dengan kinerja tinggi. Keempat tipe itu adalah :
– Pengukuran tingkat performa yang lebih baik
– Pengukuran untuk performa yang sudah ditingkatkan
– Pengukuran untuk karakteristik internal organisasi
– Pengukuran untuk persepsi stakeholder dan customer
Organisasi-organisasi yang mempunyai kinerja tinggi mengerti apa yang dilakukan. Mereka menyusun banyak target pencapaian dan mengukur kemajuan yang telah dicapai dalam usahanya mencapai target-target tersebut. Dengan menentukan hasil yang diinginkan dan mengukur perkembangan kondisi pencapaian, pegawai-pegawai pemerintah dapat mengetahui sebaik apakah performa kinerja mereka. Apakah mereka menyadari atau mengerti visi dari organisasi tersebut ?
Agensi-agensi pemerintah berjuang untuk mengejar sektor swasta dalam hal kemampuannya untuk mengukur kinerja. Tapi, beberapa agensi akan membuat langkah-langkah besar. Usaha untuk menentukan hasil dan mengembangkan pengukuran performa yang berarti sedang digalakkan dalam pemerintahan Negara, pemerintah local dan peemrintahan federal. Karena kurangnya track-record di kebanyakan agen-agen pemerintahan dalam mengukur hasil yang telah dicapai, diperlukan lebih nayak waktu untuk mengembangkan pengukuran yang efektif.

Berapa Lama Hal Ini Akan Didapat ?
Pengembangan kinerja organisasi yang tinggi ditentukan oleh usaha-usaha yang telah dilakukan. Usaha ini telah dilakukan oleh beberapa aparat yang terpilih dalam masa jabatannya. Akibatnya, proses perubahan itu sendiri diambil dari kehidupan para aparatnya. Hal ini didorong oleh adanya insentif dan pembangunan lain yang telah dilakukan oleh para motivator.
Inisiatif penyelenggaraan pemerintahan yang tinggi hanya mengizinkan peemrintah selama beberapa tahun terakhir untuk berbuat sesuatu tanpa menimbulkan akibat yang tidak diharapkan. Jika memungkinkan, hal tersebut didedikasikan untuk menciptakan kinerja yang tinggi dari organisasi dengan menginstitusikan insentif dan proses-proses baru yang dapat memotivasi dan mengembangkan inovasi.
Di waktu yang sama, pergerakan menuju kinerja yang tinggi bisa dan seharusnya dilakukan kembali secara signifikan dalam jangka pendek dari aparat-aparat yang terpilih. Oleh karena itu, pertumbuhan pertumbuhan harus dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Seperti yang sudah terlihat, hal ini menjadi perkembangan yang cukup penting dalam jangka pendek. Dan setelah berhasil, maka akan dilakukan penyebaran kepada para stakeholder.
Sebagai contoh, beberapa inovasi dibentuk untuk memperkenalkan konsep-konsep kinerja yang tinggi dari suatu organisasi yang lebih besar. Hal ini dapat terwujud dan memiliki faktor-faktor menarik yang cukup signifikan. Perwujudan untuk beberapa konsep dapat distimulasi dan menambah keatraktivan dari beberapa komponen dalam organisasi yang lebih besar dan dengan cara ini juga menyebarkan dan membangun sebuah kesuksesan. Pemimpin yang terpilih dapat memberikan memberikan perhatian untuk melakukan perubahan berada pada proses perubahan itu sendiri dan mewejudkan beberapa keuntungan yang diperoleh dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, organisasi harus diliputi oleh prinsip-prinsip yang bisa menunjukkan bahwa organisasi tersebut benar-benar memiliki kinerja yang tinggi. Dalam jangka panjang, peran dari manajemen dan pegawai-pegawai akan menjadi karakteristik kinerja dari suatu institusi.
Penyokong kebijakan publik, seringkali berkerja sendirian dalam jangka waktu yang panjang. Hal tersebut akan dipenuhi dengan adanya kemunduran, perubahan dukungan dan kesempatan untuk mendapatkan jejak dengan cara yang tidak terarah. Untuk membantu jika ada ada kesulitan dibagian berikutnya terdapat langkah-langkah yang dibutuhkan dan kami menawarkan beberapa sarana dan tips untuk membantu.

ANALISIS KEBIJAKAN BLT

November 16, 2009

BAB I
LATAR BELAKANG MASALAH

.
A. KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK
Indonesia merupakan negara penghasil minyak bumi yang cukup potensial sehingga dapat diekspor keluar negeri dan merupakan salah satu penghasil devisa terpenting bagi negara pada masa orde baru. Beberapa tahun terakhir ini minyak bumi tidak lagi dapat diandalkan sebagai penunjang utama perekonomian negara karena :
1. Sumber daya alam minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau diremajakan. Eksploitasi terus menerus terhadap sumber daya alam minyak bumi menyebabkan sumber tersebut akan habis pada suatu masa tertentu.
2. Pada masa orde baru Pemerintah sangat mengandalkan sektor sumber daya alam minyak bumi sebagai tiang utama perekonomian negara sehingga kurang memperhitungkan cadangan sumber daya alam tersebut untuk masa-masa yang akan datang.
3. Pemerintah cenderung terlambat untuk menyadari dan menetapkan kebijakan penghematan minyak bumi sebagai sumber energi (bahan bakar atau pembangkit listrik).
4. Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan pemberian subsidi bahan bakar untuk masyarakat, utamanya dunia usaha pada masa orde baru kurang didasari perhitungan dan analisis ekonomi yang cermat sehingga ketika terjadi krisis moneter dan kenaikan harga minyak di pasar dunia menyebabkan Pemerintah merasa terbeban dengan jumlah subsidi yang harus disediakan.
5. Belum ditemukan titik-titik sumber daya alam minyak bumi yang baru di wilayah Indonesia.
6. Beberapa titik sumber daya alam minyak bumi baru sudah ditemukan membutuhkan biaya besar dan tenaga ahli untuk mengekplorasinya sedangkan kemampuan Indonesia sangat terbatas untuk melakukannya. Melibatkan investor asing dalam upaya eksplorasi tersebut akan menambah beban hutang negara karena biaya yang harus dikeluarkan akan lebih besar dari hasil atau keuntungan yang didapat.
Sesungguhnya minyak bumi yang tersedia di Indonesia dapat mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri namun pada 10 tahun terakhir ini sering terjadi kelangkaan bahan bakar minyak dan bahkan terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh:
1. Indonesia merupakan anggota OPEC, di mana organisasi ini telah menetapkan harga beli dan jual minyak bumi di pasaran dunia. Standart harga jual tersebut tidak saja berlaku untuk harga ekspor dan impor tetapi juga termasuk untuk harga jual dalam negeri masing-masing negara anggotanya.
2. Sekalipun tidak lagi diandalkan menjadi komoditi eksport utama tetapi minyak bumi masih tetap merupakan sektor yang menunjang perekonomian negara. Oleh karena itu Indonesia masih harus tetap mengeksport minyak bumi ke pasaran dunia.
3. Banyaknya spekulan di bidang perekonomian, pihak-pihak yang sengaja menimbun bahan bakar minyak untuk meningkatkan harga jual dan persaingan bisnis yang tidak sehat.
4. Kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi yang cenderung mendahulukan kepentingan pemilik modal dan investor asing.

B. KEMISKINAN DAN BEBAN MASYARAKAT AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK
Krisis multi dimensional yang berawal pada tahun 1997, disusul dengan carut marutnya perekonomian Indonesia pasca runtuhnya rezim orde baru telah menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia jatuh dalam lingkaran kemiskinan. Kelompok-kelompok masyarakat ekonomi lemah bahkan terpuruk di bawah garis kemiskinan yang kronis. Penduduk miskin yang semula berjumlah 34,91 juta (BPS, 1999) meningkat menjadi 47,97 juta. Situasi dan kondisi perekonomian Indonesia belum pulih ketika tahun 2001 harga minyak bumi di pasaran dunia mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Pada saat itu Pemerintah mulai mengurangi subsidi bahan bakar minyak untuk masyarakat dan memberikan kompensasi dalam bentuk Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi BBM (PPDPBBM) pada 11 sektor termasuk bidang Kesejahteraan Sosial. Berbagai program di bidang perekonomian, kesejahteraan sosial dan berbagai bidang lainnya termasuk Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi BBM ini dipandang cukup membantu dalam menstabilkan kondisi perekonomian masyarakat. Hal ini terbukti dari jumlah penduduk miskin yang semula 47,97 juta turun menjadi 38,40 juta (BPS, 2002).
Pada tahun 2005, harga minyak bumi di pasar dunia kembali mengalami kenaikan. Hal ini membawa konsekuensi bagi Pemerintah Indonesia untuk menyetarakan harga jual minyak di pasaran dunia dan dalam negeri. Kenaikan harga bahan bakar di dalam negeri lebih disebabkan kepada kebijakan Pemerintah yang lagi-lagi mengurangi subsidi untuk penyediaan bahan bakar bagi masyarakat. Potensi gejolak sosial yang terjadi pada saat itu dapat dikendalikan dengan kebijakan dan kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat, yaitu bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp. 100.000,-bulan (Seratus Ribu Rupiah per bulan) kepada 19,1 juta keluarga miskin selama 1 tahun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penetapan data penerima bantuan BLT dan proses penyalurannya justru menimbulkan berbagai konflik di antara Pemerintah dan Masyarakat maupun di antara Masyarakat itu sendiri walaupun dalam skala yang relatif kecil.
Pada pertengahan tahun 2007 dan memasuki tahun 2008, harga minyak di pasaran dunia kembali melambung hingga mencapai US $ 130 per barrel. Pemerintah kembali dihadapkan pada situasi dan kondisi yang dilematis. Pengurangan dan bahkan pengurangan subsidi bahan bakar minyak untuk masyarakat dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk mengurangi beban negara dan menghemat devisa. Di sisi lain, pengurangan subsidi tersebut akan menyebabkan kenaikan harga bahan bakar dalam negeri yang kemudian berdampak terhadap kenaikan biaya transportasi, harga bahan-bahan kebutuhan pokok dan berbagai komoditi lainnya.
Masyarakat miskin (rumah tangga) adalah kelompok yang paling merasakan beban berat akibat kenaikan bahan bakar minyak. Meningkatnya biaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan atau kemampuan daya beli menyebabkan masyarakat semakin terpuruk dalam kondisi yang miskin dan menjerat. Kerentanan terhadap gejolak ekonomi dan rendahnya kemampuan daya beli masyarakat merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama di Indonesia dan semakin berlarut-larut dengan adanya kenaikan harga BBM. Ini terjadi karena beberapa hal sebagai berikut :
1. Masyarakat kurang disiapkan sejak awal untuk menggunakan energi secara hemat dan tidak diarahkan untuk menggunakan sumber energi alternatif.
2. Subsidi terhadap bahan bakar minyak yang disediakan oleh Pemerintah selama ini cenderung menyebabkan masyarakat menjadi ketergantungan dan tidak menyadari bahwa pengurangan atau penghentian subsidi tersebut akan menyebabkan peningkatan harga yang sangat signifikan.
3. Kebijakan Pemerintah di bidang perekonomian yang selalu berpihak pada kelompok pemilik modal dan lemahnya kinerja jajaran birokrasi dalam mengawasi kompetisi dunia usaha sehingga seringkali kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok di pasar dalam negeri meningkat secara signifikan dan tidak seimbang terhadap kenaikan bahan bakar minyak yang terjadi. Hal ini menyebabkan (life cost) yang harus ditanggung oleh masyarakat menjadi semakin tinggi.
4. Kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin juga terbukti dari minimnya alokasi anggaran untuk program-program peningkatan kesejahteraan rakyat/kesejahteraan sosial.
5. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang sangat terbatas dan tidak diimbangi dengan pemeliharaan yang memadai sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (misalnya sarana transportasi umum).
6. Terbatasnya pelayanan-pelayanan sosial dasar (kesehatan, pendidikan, perumahan dll) yang disediakan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan sosial dasar ini bahkan cenderung diserahkan kepada pihak swasta sehingga biayanya relatif mahal dan seringkali menimbulkan kompetisi yang tidak sehat di antara pelaku bisnis.
Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada setiap rumah tangga sasaran (RTS), sebesar Rp. 100.000 perbulan selama 7 bulan. Pembayaran dilakukan sebanyak dua kali. Pembayaran pertama sebesar Rp. 300.000 untuk periode Juni-Agustus 2008 dan pembayaran kedua sebesar Rp. 400.000 untuk periode September-Desember 2008. Hal ini dilakukan agar tingkat konsumsi RTS, yaitu rumah tangga yang tergolong sangat miskin, miskin, dan dekat miskin/near poor, tidak menurun pada saat terjadi kenaikan harga BBM dalam negeri. Dengan demikian, walaupun program BLT bukan satu-satunya program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, namun diharapkan dapat mendorong pengurangan tingkat kemiskinan pada saat terjadi penyesuaian harga-harga kebutuhan pokok menuju keseimbangan yang baru.

BAB II
LINGKUP DAN RAGAM MASALAH

1. Banyak warga miskin yang tidak terdaftar,
Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak. Adanya miss komunikasi antara lembaga lembaga yang terkait dalam proses pelaksanaan kebijakan ini tentang jumlah keluarga miskin membuat banyak masalah yang timbul. Perbedaan data yang ada pada setiap lembaga tersbut membuat publik bertanya tanya manakan data valid dan up date tentang jumlah keluarga miskin yang berhak menerima dana bantuan tersebut. Sementara data yang digunakan dalam BLT ini mungkin data yang lama dan belum up date sehingga banyak warga miskin yang belum terdaftar di dalamnya, dan bahkan banyak penyelewengan yang ada di dalmnya sehingga warga warga yang berhak ini tidak memperoleh bantuan. Penyelewengan ini dapat berupa dengan sengaja bantuan itu tidak diberikan kepada yang telah jelas jelas terdaftar. Mungkin maslah ini karena lemahnya kontrol daripada pemerintah itu sendiri.
Banyaknya keluarga miskin yang tidak terdaftar ini membuat persepsi persepsi negatif dari masyarakat tentang pelaksanaan program bantuan BLT ini. Persepsi ini dapat berdamapak pada popularitas daripada program ini. Dimana program BLT yang dinilai sangat populer dalam upaya menenggulangi kemiskinan akibat kenaikan harga BBM. Popularitasnya ini membuat BLT dinilai cukup mampu untuk menekan angka kemiskinan menurut data statistik yang ada. Tetapi pemerintah lupa tentang potensi potensi kemiskinan yang ada. Dimana inilah yang sangat dikawatirkan. Potensi ini meningkat seiring dengan kenaikan harga BBM serta krisis yang berkepanjangan ini. Selain itu banyaknya keluarga miskin yang tidak terdaftar ini meicu banyak protes dikalangan masyarakat. Apalagi protes protes ini ada dari keluarga miskin yang menurut mereka seharusnya menerima bantuan itu tetapi tidak menerima.
Selain itu, banyaknya warga miskin yang tidak terdaftar ini membuat distribusi BLT yang tidak merata. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pembagian BLT itu sendiri dilapangan terdapat banyak kendala teknis dilapangan. Keterbatasan pelaksana di tingkat kelurahan menjadi salah satu kendala yang ada. Sehingga kartu BLT tidak didstribusikan sesuai yang tercantum pada data pusat, atau bahkan distribusi itu dilakukan dengan cara yang termudah. Sehingga kesannya distribusi BLT ini tidak marata, tidak dibagikan sesuai proporsi atas daerah daerah yang ditetapkan. Akibatnya terdapat masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jatah BLT. Sehingga hal ini menimbulkan banyak masalah di dalam kebijakan ini, mulai dari protes masyarakat sampai dampak dampak sosial yang lainnya.
2. Kurangnya koordinasi pemerintah pusat dengan cabang PT Pos Indonesia di daerah sebagai penyalur pembagian dana BLT.
Demikian pula masalah lain yang timbul seputar penyaluran BLT, yakni koordinasi antara pemerintah pusat dan cabang PT Pos Indonesia di daerah. Sejumlah warga miskin di Manado, Sulawesi Utara, dan Kotabaru, Kalimantan Selatan, misalnya, belum menerima penyaluran dana BLT. PT Pos Indonesia di wilayah bersangkutan menyatakan belum menerima instruksi resmi penyaluran BLT dari pemerintah pusat . Fenomena ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan ini terdapat masalah dalam pembagian BLT yang melibatkan faktor aparat. Disini PT Pos kurang memberikan suatu pelayanan yang memuaskan, dimana masih banyak informasi informasi yang seharusnya di informasikan kepada masyarakat penerima BLT tetapi masyarakat banyak yang tidak mendapatkan informasi tersebut. Tentunya harus diupayakan kepada pihak pemerintah tentang pola dan sistem daripada pelayanan mesyarakat mengenai BLT ini. Selain itu juga dalam pembagian BLT terdapat suatu fenomena yang sangat menarik di depan kantor pos, yaitu masyarakat berjejal jejal dalam antrian yang sangat panjang untuk mendapatkan uang BLT tersebut. Dari sini dapat dilihat pula bagaiman kualitas pelayanan publik kita, dimana fasilitas dan semua faktor penunjangnya pun tidak mendukung untuk dapat diadakannya suatu pelayanan yang baik. Meskipun sepele tetapi hal ini cukup membuat banyak kendala terhadap pelaksanaan program BLT itu sendiri.
3. Penyelewengan dana oleh aparat
Salah satu masalah lain adalah tentang aparat itu sendiri, dimana suatu hal yang bukan langka lagi untuk dibicarakan tentang pemerintahan kita yang korup. Hal inipun juga berlaku terhadap dana ini. Dimana yang notabene dana ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin, tetapi buktinya aparat pun sangat tidak berperasaan memakan uang rakyat yang menderita. Untuk itu perlu adanya kontrol pemerintah yang kuat dalam pelaksanaanya.
4. Jumlah BLT yang dinilai terlalu kecil.
Masalah lain yang menurut oemulis penting untuk disoroti adalah pada jumlah BLT sebesar Rp 100.000/KK/bulan. Angka itu dinilai sangat kecil dibandingkan kenaikan harga BBM dan sangat tidak memadai untuk mencegah meningkatnya angka kemiskinan akibat kenaikan harga BBM. Menanggapi ini, Bambang dan Rusman mengatakan, tujuan dari program BLT memang bukan untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi menjaga agar daya beli atau kesejahteraan masyarakat miskin tidak menurun karena adanya kenaikan harga BBM. Angka Rp 100.000/KK/bulan diperoleh dengan menghitung dampak langsung dan dampak ikutan (multiplier effect) dari kenaikan harga minyak mentah terhadap kelompok miskin. Asumsinya, konsumsi minyak mentah kelompok miskin adalah 10 liter/KK/bulan. Dengan harga minyak tanah naik dari Rp 700 menjadi Rp 2.000 per liter, berarti pengeluaran keluarga miskin untuk minyak tanah naik Rp 13.000/KK/bulan. Itu dampak langsung kenaikan harga BBM. Sementara dampak tak langsung berupa kenaikan harga-harga barang atau jasa lain diukur dari kenaikan angka inflasi. Kesannya, memang menjadi seperti sangat menggampangkan persoalan. Sebab, di lapangan kenaikan biaya yang harus ditanggung kelompok miskin akibat kenaikan harga BBM jauh lebih besar dari sekadar Rp 100.000. Bahkan, Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi Sarwono di sela suatu diskusi di Jakarta beberapa waktu lalu mengakui, prediksi pesimistis BI tidak menutup kemungkinan inflasi tahun ini akan mencapai 17 persen. Kemungkinan inflasi menembus 17 persen itu cukup terbuka, mengingat tidak sedikit dari harga atau tarif barang-barang dan jasa-jasa yang dikendalikan oleh pemerintah sekarang ini naik melampaui angka yang ditetapkan pemerintah. Contoh paling mudah adalah tarif angkutan. Pemerintah menetapkan kenaikan tarif angkutan maksimal 20 persen, tetapi di sejumlah kota tarif angkutan naik hingga di atas 30 persen. Belum lagi harga-harga barang-barang atau jasa lain yang dilepas ke mekanisme pasar. Untuk minyak tanah sendiri, faktanya harga yang harus dibayar rakyat bisa jauh di atas Rp 2.000 per liter. Untuk itulah mengapa nilai daripada Rp 100.000 ini menjadi sangat kecil dimata masyarakat apalagi apabila dipandang dari segi sosial.bagaimana tidak,akibat dari naiknya BBM itu membuat harga semua jenis barang barang kebutuhan konsumsi dan sehari hari naik. Untuk itu, apabila pemerintah menghitung biaya kompensasi akibat kenaikan tersebut hanya dari sisi untuk membantu membeli bahan bakar, maka pemerintah mempunyai pendangan yang sangat sempit. Karena orang awam pun tau, bagaimana penjual dari pada barang barang kebutuhan itu mengangkut barang barangnya untuk dipasarkan, yang pastinya mebutuhkan kendaraan dan bahan bakar. Apabila mulai dari petani sudah membutuhkan bahan bakarnya bagaimana sampai kepada konsumen harganya tidak tinggi, sedangkan itu telah melewati beberapa proses yang juga membutuhkan bahan bakar yanga harganya melambung. Hal inilah yang mebuat masalah dikalangan masyarakat serta perdebatan dikalangan akademisi. Untuk itu

5. Banyaknya konflik sosial akibat program tersebut
Kebijakan BLT memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat. Dari sisi psikologi sosial, pemberian BLT sangat tidak mendidik masyarakat karena memperlakukan masyarakat miskin seperti layaknya pengemis yang harus mendapat santunan uang tunai dari pemerintah. Yang harus kita pahami barsama, adalah bahwa kemiskinan bukan disebabkan karena ketidakmauan dari seseorang untuk merubah kesejahteraan hidupnya. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sudah lama berakar. Adanya masyarakat miskin disebabkan oleh proses pemiskinan struktural. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa pemiskinan struktural adalah suatu keadaan yang membuat seseorang atau masyarakat menjadi sulit bangkit dari kemiskinan akibat dari sarana-sarana yang memungkinkan mereka bangkit, sukar dicapai. Sarana-sarana untuk keluar dari akar kemiskinan antara lain melalui pendidikan, kesehatan, lembaga ekonomi dan lain-lain. Sarana-sarana tersebut tidak bisa dicapai oleh orang miskin akibat struktur yang ada hanya memberikan kesempatan dan privilage kepada orang mampu untuk mengaksesnya
Dari sisi keuangan negara, kebijakan BLT merupakan kebijakan yang bersifat menghambur-hamburkan uang negara karena kebijakan tersebut tidak mampu menyelesaiakan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu menstimulus produktifitas masyarakat miskin. Kebijakan BLT tersebut tidak mampu memberikan dampak positif pada peningkatan produktifitas masyarakat miskin, melainkan kecenderungannya memberikan dampak negatif pada penurunan produktifitas. Kebijakan BLT hanya merupakan kebijakan yang hanya meberikan ikan bukan kail kepada masyarakat miskin.Kebijakan BLT bukan kebijakan untuk mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat.Kebijakan dengan landasan prihatin/iba diartikan sebagai kebijakan yang bersifat hanya memberi ikan kepada masyarakat miskin, bersifat temporer serta hanya bersifat pada rasa kasihan atau iba terhadap masyarakat miskin. Sedangkan kebijakan yang berlandaskan pada pencapaian meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin diartikan sebagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin dengan cara menigkatkan produktifitas masyarkat miskin atau dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Kebijakan tersebut juga merupakan kebijakan yang bersifat pada memberikan kail, bersifat long-term dan berkelanjutan.Melihat sifat yang hanya meberikan ikan, bersifat temporer dan rasa kasihan/iba (kenaikan biaya hidup masyarakat miskin akibat dampak kenaikan BBM), kebijakan BLT yang diluncurkan pemerintah merupakan kebijakan yang bersifat iba dan tidak akan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia.

BAB III
PERNYATAAN MASALAH

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa program BLT yang dilaksakanan oleh pemerintah sebagai dampak kompensasi kenaikan BBM dilakukan dengan sangat terburu-buru, hal ini dapat dipahami karena desakan yang sangat kuat terhadap pemerintah untuk sesegera mungkin mengoreksi APBN sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah beralasan bahwa jalan satu-satunya untuk menyelamatkan APBN sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia adalah dengan menaikkan harga BBM. Sehingga, untuk meredam dampak social yang mungkin timbul sebagai efek naiknya harga BBM di masyarakat maka pemerintah harus segera mengimbangi kebijakan menaikkan harga BBM dengan mengeluarkan kebijakan yang dianggap popular yaitu dengan program Bantuan Langsung Tunai. Pada akhirnya, kebijakan BLT ini dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa melewati rangkaian studi yang mendalam seperti pembahasan kebijakan yang mendalam, uji coba model kebijakan, uji public, debat public sosialisasi dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat memaklumi mengapa sebuah kebijakan yang dilakukan tanpa persiapan yang mendalam akhirnya tentu saja berdampak tidak optimalnya kebijakan tersebut dalam mencapai tujuannya.
Ternyata, tidak hanya pada proses perumusan kebijakannya kebijakan BLT ini bermasalah, pada saat implementasinya ternyata juga banyak mengandung permasalahan mendasar yang makin memperparah buruknya peforma kebijakan ini. Salah satu hal yang sangat mencolok pada saat implementasi kebijakan BLT adalah tidak adanya keseragaman data yang dimiliki oleh instansi pemerintah yang terkait dalam pendataan jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Sebut saja data yang dimiliki oleh BPS ternyata tidak sama dengan data yang dimiliki oleh Departemen Sosial, ditambah lagi validitas data yang diragukan keabsahannya. Kondisi kesimpang siuran data tersebut diperparah dengan fakta bahwa di lapangan banyak sekali kesalahan dalam menentukan siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan BLT, dimana penentuan penerima BLT lebih banyak bersifat subjektif. Seharusnya berdasarkan kriteria penerima BLT yang telah disampaikan di atas, maka penerima BLT adalah benar-benar warga miskin yang tidak mampu membiayai hidupnya sehari-hari. Yang terjadi dilapangan adalah, penerima BLT tidak hanya ditentukan oleh tingkat kemiskinannya, tetapi juga tingkat kedekatannya dengan ketua RT, Kepala Desa atau Lurah setempat. Sehingga wajar, bila ternyata BLT yang seharusnya diterima oleh keluarga yang tidak memiliki kendaraan bermotor, justru diterima oleh keluarga yang memiliki sepeda motor dan digunakan untuk membayar angsuran sepeda motor tersebut. Selain itu, perlu juga diingat bahwa di Indonesia dalam satu rumah, biasanya terdiri dari beberapa kepala keluarga, sehingga bila dalam satu rumah seluruh kepala keluarganya mendapat BLT maka dapat dibayangkan besarnya dana yang dibutuhkan oleh pemerintah. Adanya perbedaan jumlah data kemiskinan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi yang terkait juga memperbesar kemungkinan terjadinya kongkalikong. Sehingga sekali lagi dapat dipahami mengapa kebijakan ini pada akhirnya gagal, karena implementasinya di lapangan tidak tepat sasaran.
Idealnya, pengawasan berfungi untuk menjaga dan mengawasi implementasi suatu kebijakan di lapangan, sehingga dengan diadakannya pengawasan diharapkan suatu kebijakan dapat berjalan pada jalurnya. Namun rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah (diakibatkan simpang siurnya data kemiskinan yang dimiliki), mengakibatkan program ini menjadi tidak tepat sasaran. Evaluasi kebijakan juga seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan apakah suatu kebijakan harus diperbaiki, dirubah atau mungkin dihentikan sama sekali. Namun meskipun secara nyata dari data yang dikeluarkan BPS bahwa kemiskinan tetap bertambah, pemerintah tetap melanjutkan program BLT ini. Hal ini menunjukkan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kebijakan BLT ini seringkali di abaikan oleh pemerintah sendiri

BAB IV
ALTERBATIF KEBIJAKAN

1. Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Bersyarat.
Kebijakan ini dibuat dengan alasan karena banyak masalah yang timbul dari adanya BLT mengenai pemanfaatan dana tersebut. Dimana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus dipandang sebagai Bantuan Konsumtif dan bersifat Habis Pakai. Beberapa unsur DPR menilai bahwa BLT Plus merupakan jenis bantuan konsumtif dan habis pakai. Bantuan ini dipandang tidak akan memberikan daya ungkit terhadap kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan bahkan cenderung akan membuat masyarakat menjadi ketergantungan. DPR juga menilai bahwa pemberian bantuan perlu diujicobakan terlebih dahulu sebelum ditetapkan kebijakannya untuk seluruh daerah di Indonesia. Untuk itu perlu adanya kejelasan tentang diskripsi kegunaan BLT itu sendiri, dan sampai sejauh ini pemerintah juga tidak memberikan gambaran yang jelas tentang kegunaan semestinya dari dana itu sendiri. Dengan kata lain apabila tidak ada gambaran maka dana itu akan cepat hilang seiring dengan berlalunya hari dan bertambahnya kebutuhan masyarakat. Hal ini juga berbanding dengan kenyataan bahwa dengan jumlah dana yang hanya berkisar 100 ribu per bulan, maka uang itu juga dinilai sangat atau bahkan tidak dirasakan sama sekali membantu kehidupan mayarakat.
Untuk itulah menurut penulis perlu dilakukan kebijakan ini. Dimana kebijakan ini dapat penulis diskripsikan sebagai kebijakan yang kondisional. Mengapa dsebut dengan kebijakan kondisional karena kebijakan ini tidak asal diberikan kepada tiap tiap keluarga miskin. Tetapi bantuan ini diberikan untuk keluarga miskin yang benar benar membutuhkan. Kebutuhan ini dapat dikategorikan untuk usaha, konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Mengapa penulis kategorikan hal itu, karena menurut penulis variable itu adalah variable yang penting untuk survive dalam kehidupan. Selain itu dengan metode seperti ini penulis menilai akan lebih tepat mencapai sasaran yaitu kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Yang perlu diperhatikan lagi adalah tentang jumlah nominal dari bantuan tersebut. Jumlahnya disini adalah kondisional juga, makudnya disini adalah jumlahnya tidak ditetapkan 100 ribu per bulan. Tetapi memang ditetapkan batasannya, yaitu batasan minimal dan maksimal. Batasan minimal dan maksimal jumlahnya harus dirapatkan dulu dengan pembuat kebijakan sehingga dapat lebih terbuka dan adil. Mengenai penetapan siapa yang berhak dan dapat berapa, hal itu juga sesuai dengan kondisi. Misalnya mereka membuutuhkan untuk modal usaha, harus diperinci lebih jelas usaha seperti apa dan bagaimana baru bisa dipertimbangkan diberi bantuan berapa. Dan semua yang mengajukan itu harus berpredikat sebagai keluarga miskin.
Pembentukan kebijakan ini tentunya terdapat resiko serta keuntungan yang menjadi pertimbangan mengapa kebijakan ini harus dan seharusnya ada. Hal ini dapat penulis paparkan di bawah ini:
A. Keuntungan
1. Kebijakan ini dapat lebih tepat sasaran karena jelas siapa penerima bantuan, untuk apa, dan bagaimana penggunaanya.
2. Meminimalisir tentang penyelewengan dana, karena setiap dana yang dicairkan dan bantuan yang diberikan harus terdapat laporan kepada siapa dan bagaimana bentuk kelanjutan dan progress dari penerima bantuan. Sehingga untuk kecil kemungkinan adanya penerima fiktif yang belakangan ada dalam kasus dana BLT.
3. Lebih efektif dan efisien terhadap penggunaan dana negara sehingga tidak sia sia.
4. Lebih menjanjikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
B. Resiko yang ada
1. Harus ada sistem kontrol independen dalam pelaksanaannya. Sehingga tidak mengumbar kemungkinan tentang adanya penyelewengan dana baik dari aparat maupun penerima dana itu sendiri.
2. Dikawatirkan dengan kondisi birokrasi yang ribet dan terlalu berbelit belit, masyarakat merasa malas untuk melakukan proses proses nya.
3. Harus ada sistem data based yang up date dan valid sehingga pemerintah dapat dengan mudah menganalisa calon penerima dana. Hal ini dilakukan agar tidak salah memberikan dana yaitu pada orang yang tidak atau kurang tepat.
4. Harus ada banyak partisipasi atau peran dari seluruh elemen birokrasi baik pada tingkat atas maupun rendah demi tercapainya suatu sistem yang akuntabel.

2. Kebijakan Bantuan Keluarga Miskin
Kebijakan ini mungkin tidak jauh beda dengan BLT. Yang membedakan disini adalah pola penyaluran daripada dana itu sendiri. Apabila BLT cara penyalurannya dengan mengantri di depan kantor pos atau bahkan sebelum itu mengantri berjejalan di kantor desa. Maka program BKM itu sendiri dengan cara diberikan langsung oleh petugas dengan metode door to door. Metode yang biasa dipakai pada pelaksanaan sensus penduduk ini menrut penulis sangat efektif agar masyarakat merasa memang dibantu pemerintah dan bukan mengemis pada pemerintah seperti yang banyak diisukan pada pelaksanaan program BLT itu sendiri. Dengan cara ini diharapkan pemerintah sebagai pelayan publik benar benar bisa melayani masyarakat terutama masyarakat miskin yang sangat perlu diperhatikan. Tentunya kebijakan ini juga terdapat keuntungan dan konsekuensi yang ada, hal ini penulis paparkan di bawah ini.
A. Keuntungan
1. Masyarakat lebih bisa nyaman dengan kondisi seperti itu, dan meminimalisir dampak psikologis yang ada.
2. Meminimalisir konflik sosial yang ditimbulkan dari ricuhnya suasana pembagian bantuan seperti yang lalu lalu yaitu kisruh, kacau, dan amburadul.
3. Memberikan image positif pada aparat dengan kinerjanya yang benar benar malayani masyarakat.
B. Resiko yang ada
1. Harus dibentuk suatu tim yang terjun kelapangan untuk membagikan bantuan pada masyarakat miskin dengan sistem door to door.
2. Harus ada sistem kontrol dari pemerintah pusat yang terjun ke lapangan untuk mengontrol pembagian bantuan tersebut agar sampai pada tujuan.
3. Sulitnya menciptakan mindset pada aparat publik untuk dengan sukarela dan senyum ramah melakukan itu semua. Sehingga terkesan dipaksakan.
4. Apabila sisitem kontrol tidak kuat maka kemungkinan untuk terjadi penyelewengan dana lebih besar. Hal ini dikarenakan dana tersebut diantarkan pada penerima, bukan penerima yang datang. Sehingga besar kemungkinan bantuan itu diantarkan kepada yang “bukan penerima”. Maksudnya disini adalah penipuan dalam tubuh birokrasi yang biasanya memang sering ada.

BAB V
REKOMENDASI KEBIJAKAN

Menurut penulis kebijakan yang paling sesuai adalah kebijakan Bantuan Langsung Tunai Bersyarat. Mengapa penulis menilai kebijakan ini yang paling berpotensi untuk mencapai sasaran? Karena menurut penulis dengan menggunakan kriteria kriteri, sasaran, serta penggunaan yang jelas dalam kebijakan ini maka kesuksesan dari kebijakan ini pun akan dituai. Indikasi kesusksesan ini dapat dinilai dari tepatnya sasaran daripada kebijakan ini yaitu masyarakat miskin yang mebutuhkan dana sesuai kebutuhannya. Setidaknya kebijakan ini lebih memberikan solusi yang efektif dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Penulis memberikan kata kata yang efektif ini karena pemerintah tidak hanya meberi bantuan tetapi juga berupaya memberdayakan masyarakat miskin sehingga masyarakat miskin dapat berupaya untuk hidup mandiri , berdiri sendiri menopang kehidupan mereka tanpa selalu menggantungkan uang bantuan dari pemerintah. Karena menurut penulis memang benar apabila bantuan ini dinilai sebagai suatu bantuan pemalasan, karena mungkin terdapat beberapa pihak dari baian masyaraka miskin yang menggantungkan kehidupannya dari uang bantuan BLT. Tetapi dengan adanya BLTB yaitu Bantuan Langsung Tunai Bersyarat, semua permasalahan itu akan terjawab dan masyarakat akan lebih mandiri dalam kehidupan mereka. Selain itu yang perlu digaris bawahi disni juga adalah tentang anggaran dari program ini yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Jadi apabila mengajukan usulan tidak perlu menunggu proses yang lama karena memang dana untuk program ini sudah disediakan. Cuma bedanya dengan BLT adalah lingkup sasarannya, sehingga BLTB ini dapat lebih fokus terhadap sasaran sasaran yang ada. Berikut ini penulis buat suatu rencana strategi implementasi atas kebijakan ini.

Tabel 5.1
Strategi implementasi kebijakan
No Tahapan Pelaksana Penerima
1 Pengajuan usulan dana
– telah dilengkapi dengan diskripsi kebutuhan dan rencana dana yang dibutuhkan
– tidak perlu menggunakan proposal, hanya tulisan yang dapat dibaca dan dijelaskan
– benar benar dibuat dan disetujui oleh pemohon dana Pemohon dana
– masyarakat miskin
– apabila untuk keperluan biaya kesehatan,dan ataupun pendidikan maka dapat dibuat oleh wali atau wakil yang disetujui oleh pemohon dana. – ketua RT
– ketua RW
– pejabat kelurahan yang berwenang
– dan disampaikan kepada pejabat kecamatan yang berwenang.
(pengajuan diterima dan dilanjutkan pemrosesannya oleh pejabat sesuai dengan tingkat kewenangan)
2 Diterima atau tidaknya usulan Pejabat yang berwenang Masyarakat miskin pemohon dana.
3 Peninjauan objek usulan Pejabat berwenang Masyarakat miskin pemohon dana.
4 Keputusan final diberikan atau tidaknya dana. Pejabat berwenang Masyarakat miskin pemohon dana
5 Pemberian dana kepada pemohon dana Pejabat berwenang Masyarakat miskin pemohon dana
6 Kontrol pelaksanaan, dan pemanfaatan dana Pejabat berwenang Masyarakat miskin pemohon dana
7 Laporan kegiatan Pejabat berwenang Pejabat pusat yang berwenang
REFERENSI

http://robbyalexandersirait.wordpress.com/2008/06/04/kebijakan-blt diakses tanggal 08 Juni 2009
http://oceannaz.wordpress.com/2008/10/29/analisis-terhadap-kebijakan-pemberian-bantuan-langsung-tunai-blt-plus diakses tanggal 08 Juni 2009
http://forester-rombawan.blogspot.com/2009/04/analisis-program-bantuan-langsung-tunai.html diakses tanggal 08 Juni 2009
http://epaper.jambi-independent.co.id/ diakses tanggal 09 Juni 2009

November 16, 2009

IMBALAN DAN HUKUMAN

I. ISU ISU PENTING TENTANG IMBALAN

1.1 Teori Pengharapan
Karyawan menukarkan waktu, kemampuan , keahlian da usahanya untuk imbalan yang bernilai sehingga terjadi hubungan organisasi dengan karyawan, hubungan ini disebut dengan kontrak psikologis. Kontrak psikologis adalah bahwa individu mempunyai beberapa harapan dari organisasi dan organisasi mempunyai sejumlah harapan dari karyawan. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori pengharapan dimana teori ini sangat berkaitan langsung dengan motivasi karyawan. Teori pengharapan berargumen bahwa kekuatan dari kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu tergantung pada kekuatan pengharapan bahwa tindakan itu akan diikuti oleh keluaran tertentu dan pada daya tarik keluaran tersebut bagi individu itu. Dengan kata lain dalam teori pengarapan, karyawan dimotivasi untuk melakukan upaya yang lebih keras bila ia meyakini upaya itu akan menghasilkan penilaian kinerja yang baik. Teori itu berfokus pada 3 hubungan, yaitu:
1. Hubungan upaya – kinerja, yaitu probabilitas yang dipersepsikan oleh individu yang mengluarkan sejumlah upaya tertentu itu akan mendorong kinerja.
2. Hubungan kinerja – imbalan, yaitu sampai sejauh mana individu itu meyakini bahwa berkinerja ada tingkat tertentu akan mendorong tercapainya output yang diinginkan.
3. Hubungan imbalan – sasaran-pribadi, yaitu sampai sejauh mana imbalan imbalan organisasi memenuhi sasaran atau kebutuhan pribadi individu serta potensi daya tarik imbalan tersebut bagi individu.
Berikut ini yang dapat digambarkan dari teori pengharapan tersebut :
Gambar 1
Hubungan kinerja dan imbalan pada teori pengharapan

1 2 3

1 Hubungan upaya – kinerja
2 Hubungan kinerja – imbalan
3 Hubungan imbalan – tujuan pribadi

Dengan adanya teori pengharapan tersebut tantang beberapa permasalahan penting yang terkait dengan imbalan dan kinerja.
1. Orang bekerja pada suatu organisasi tertentu dnegan berbagai macam alasan, dan salah satunya adalah mendapatkan imbalan.
2. Uang bukan satu satunya imbalan yang dicari orang dalam bekerja.
3. Imbalan yang dicari pekerja bervarias sepanjang waktu sesuai dengan perubahan kondisi yang terjadi dalm kehidupan seseorang.
Dari permasalahan permasalahan diatas dipengaruhi oleh kebutuhan yang dicari seseorang. Sedangkan kebutuhan yang dicari seseorang tersebut dipengaruhi oleh kepribadian dari individu. Bisa dideskripsikan dengan pendidikan dan pengalaman kerja tertentu mengarah pada kebutuhan hubungan kerja yang spesifik yang dialami seseorang pada setiap bagian dari waktu perkembangan tersebut. Kondisi tersebut dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini.
Gambar 2
Perkembangan kebutuhan hubungan kerja

1.2 Evaluasi prestasi
Dalam melaksanakan penilaian prestasi karyawan, organisasi berusaha mempertahankan, memotivasi agar bekerja dengan sungguh sungguh dan agar karyawan mau dan mampu mencapai tujuan organisasi, maka organisasi memberi imbalan kepada karyawannya. Untuk itu maka sebuah model mencoba mengintegrasikan kepuasan, motivasi, prestasi dan imbalan sebagai berikut :
Gambar 3
Proses imbalan

Keterangan :
Motivasi untuk mendorong usaha tidaklah cukup menimbulkan prestasi yang dapat diterima. Prestasi berasal dari kombinasi antara usaha individu dengan tingkat kemampuan, keahlian, dan pengalaman individu. Pimpinan mengevaluasi prestasi yang dihasilkan individu baik secara formal maupun informal. Hasil evaluasi tersebut didapat imblan yang didistribusi sebagai imbalan intrinsik dan imbalan ekstrinsik, kedua imbalan tersebut dievaluasi oleh individu, jika imbaln dinilai memuaskan dan adil maka individu akan mencapai tingkat kepuasan tertentu.
Kesimpulan Edward E Lawler berdasarkan riset kepuasan ilmu keprilakuan, adalah sebagai berikut :
1. Kepuasan dari imbalan adalah fungsi dai banyaknya imbalan yang diterima dan berapa banyak menurut perasaan individu yang bersangkutan harus diterima. Kesimpulan didasarkan pada seseorang sebagai pembanding, jika individu merasa menerima kurang dari apa yang dirasakan harus diterimanya maka terjadi ketidakpuasan.
2. Perasaan individu tentang kepuasan dipengaruhi oleh pembanding apa yang terjadi pada orang lain. Orang cenderung membandingkan usaha, keahlian, senioritas, dan prestasi kerja mereka dengan orang lain. Mereka kemudian mencoba memabndingkan imbalan yang diterima. Dengan demikian mereka membandingkan masukan (indut) mereka dengan masukan masukan orang lain sehubungan dengan imbalan yang diterima.
3. Kepuasan dipengaruhi oleh rasa puas karyawan dengan imbalan intrisik dan ekatrinsik.
4. Orang berbeda dengan imbalan yang mereka inginkan dan lagi segi pentingnya imbalan yang berbeda untuk mereka. Individu berbeda tentang imbalan yang mereka sukai.
5. Sebenarnya imbalan yang disuakipun berbeda dalam beberapa hal tergantung pada karier seseorang, umur dan situasi yang berbeda.
6. Beberapa imbalan ekstrinsik memuaskan karena imbalan tersebut menagrah pada imbalan lain.
 Penilaian prestasi kerja
1. Penilaian prestasi kerja informal yaitu proses terus menerus dalam menyampaikan informasi kepada bawahan mengenai prestasi kerja mereka.penilaian informal dapat dilakukan dalam tugas sehari hari. Karena hubungan yang erat anara tingkah laku dan umpan balik, penilaian informala merupakan cara yang baiak sekali untuk mendorong prestasi kerja yang dinginkan dan mencegah prestasi kerja yang tidak dikehendaki sebelum menjadi kebiasaan.
2. Penilaian prestasi kerja sistematik formal, adalah proses penilaian yang dibuat formal untuk memberi nilai prestasi kerja untuk mengetahui mereka yang pantas mendapatkan kenaikan gaji atau promosi dan mengenal mereka yang memerlukan pelatihan lebih lanjut. Penilaian prestasi kerja mempunyai empat tujuan :
a. Memberi tahu karyawan secara formal bagaimana nilai prestasi kerjanya.
b. Menentukan karyawan mana yang berhak mendapatkan kenaikan gaji.
c. Mengatahui karyawan mana yang memrlukan pelatihan tambahan.
d. Menemukan calon yang dapat dipromosikan.

II. IMBALAN (REWARD)

Dari seluruh penjelasan diatas maka perlu adanya penyusunan program imbalan yang sesuai dengan program keseluruhan organisasi sehingga kontrak psikoligis tercipta dengan baik dengan jangka waktu yang panjang dan memenuhi pengharapan pengharapan yang ada.
2.1 Sasaran utama (tujuan) program imbalan adalah:
1. Menarik karyawan atau orang yang berkualitas untuk bergabung dengan organisasi.
Kemajuan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas orang orang yang ada didalamnya. Organisasi harus mampu menarik orang orang yang berkualitas agar mereka tertarik untuk masuk kedalam organisasi. Salah satu daya tarik seseorang untuk masuk dan bergabung ke dalam suatu organisasi adalah sistem imbalan yang dibentuk dan diterapakan oleh organisasi tersebut. Oleh karenanya sistem imbalanyang dirancang oleh organisasi harus mampu untuk menarik orang orang yang berkualitas tersebut masuk dan bergabung ke dalam organisasi.
2. Mempertahankan karyawan agar tetap bekerja dengan baik.
Sistem imbalan yang dibuat oleh suatu organisasi ditujukan untuk mempertahankan pekerja yang sudah ada terutama pekerja yang berkualitas agar mereka kerasan bekerja dan tidak mudah tertarik untuk pindah keorganisasi lain.
3. Memotivasi karyawan untuk mencapai prestasi tinggi.
Sistem imblan yang dirancang oleh suatu organisasi harus mampu memacu motivasi kerja dan anggota organisasi agar berprestasi pada tingkat yang tinggi. Untuk it imbalan yang dibentuk oleh organisasi harus memiliki nilai dimata anggota organisasi.
2.2 Jenis jenis imbalan
Ilmuan perilaku telah membedakan imbalan ke dalam dua katagori besar yaitu imbalan intrinsik dan imblan ekstrinsik.
1. Imbalan intrisnsik (intrinsic reward)
Imbalan intrinsik adalah imbalan yang merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri imbalan tersebut mencangkup rasa penyelesaian, prestasi, otonomi, dan pertumbuhan. Dari pengertian tersebut diatas dimaksud penyelesaian, prestasi, otonomi, dan pertumbuhan yaitu sebagai berikut :
a. Penyelesaian tugas (Taks completion) : adalah kemampuan untuk memulai taua menyelesaikan suatu proyek pekerjaan merupakan hal yang penting bagi sejumlah individu. Dampak dari penyelesaian tugas ini adalah motivasi yang kuat.
b. Penyelesaian prestasi (Achivement) : adalah imblan yang ditata tersendiri yang diperoleh jika seseorang mencapai suatu tujuan yang menantang (changing goal). Dalam program semacam perbedaan individual harus dipertimbangkan sebelum dicapai kesimpulan tentang pentingnya imbalan prestasi.
c. Otonomi (Autonomy) : adalah suatu kebutuhan pribadi setiap individu untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa otonomi dapat berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut karyawan yang bersangkutan dalam situasi yang khas. Dalam pekerjaan yang berstruktur dan dikendalikan manajemen secara ketat, akan sukar menciptakan tugas yang menimbulkan rasa otonomi.
d. Pertumbuhan pribadi (Personal Growth) : adalah suatu pengalam yang unik. Seseorang yang sedang mengalami pertumbuhan merasakan perkembangan. Dengan mengembangkan kesanggupan seseorang mampu memaksimalkan atau paling tidak memuaskan potansi keahlian. Sebagian orang sering kecewa terhadap tugas dan organisasi mereka jika mereka tidak diberi izin dan didorong untk mengembangkan keahlian.
2. Imbalan ekstrinsik (Ekstrinsic reward)
Yang dimaksud dengan imbalan ekstrinsik adalah imbalan yang berasal dari pekerjaan. Imbalan tersebut mencangkup uang, status, promosi, dan rasa hormat. Berikut ini adalah penjelasan dari faktor tersebut :
a. Imbalan uang (Financial reward: fringe benefit) , uang adalah merupakan imbalan ekstrinsik yang utama dan secara umum diakui bahwa uang adalah pendorong utama. Namun jika karyawan tidak melihat adanya hubungan antara prestasi dengan kenaikan yang pantas, uang tidak akan menjadi motivator yang kuat sehingga dalam su organisasi perlu diciptakan suatu penilaian sistem yang jelas. Yaitu sistem penilaian yang dirancang dengan baik dapat membuat hubungan upah – prestasi menjadi jelas bagi karyawan. Untuk merancang sistem imbalan financial khususnya upah atau gaji dapat mempertimbangkan faktor faktor sebagai berikut:
1. Keadilan
Sistem penggajian atau pengupahan yang dirancang perlu memperhatikan dan memeprtimbangkan azas keadilan. Konsep keadilan dalam hal ini berkaitan dengan input – outcome. Input meliputi pengalaman kerja, senioritas, jenjang pendidikan, keahlian, beban tugas, prastasi, dsb. Sedangkan outcome adalah imbalan yang diperoleh pekerja.
2. Kemampuan organisasi
Sistem penggajian harus memperhatikan kemampuan organisasi yaitu semakin meningkat kemampuan organisasi maka upah yang diberikan seharusnya juga semakin meningkat, begitu pula sebaliknya.
3. Mengaitkan dengan prestasi
Untuk bidang tertentu dalam organisasi dimana prestasinya dapat diukur dapat mengaitkannya secara langsung antara upah dengan prestasinya masing masin pekerja atau kelompok.
4. Peraturan pemerintah
Sistem penggajian harus memperhatikan peraturan pemerintah, seperti misalnya ketentuan tentang upah minimun regional.
5. Kompetitif
Sistem penggajian yang dirancang hendaknya memperhatikan sistem pengupahan yang dilakukan oelh organisasi lain dalam industri yang sama. Menentukan tarif yang ebih tinggi akan mampu menarik orang orang yang berkualitas untuk masuk kedalam organisasi, yang dapat meningkatkan laju perkembangan organisasi.
b. Status , adalah merupakan imbalan antar pribadi (interpersonal reward) yaitu dnegan menugaskan individu pada pekerjaan yang berwibawa, manajer dapat mencoba meningkatkan / menurunkan status yang dimiliki seseorang tetapi jika rekan sekerjanya berjasa atas suatu pekerjaan tertentu kemungkinan status tersebut tidak diberikan. Dalam hal ini berarti manajer dan rekan kerjanya berperan penting dalam menganugerahkan status pekerjaan.
c. Rasa hormat/ pengakuan (recognition) , yaitu penggunaan manajerial atas pengakuan atau penghargaan melibatkan pengetahuan manajemen tentang pelaksanaan pekerjaan yang baik.
d. Promosi (Promotion), adalah perpindahan karyawan dari satu tempat ke tempat / jabatan yang lain yang lebih tinggi. Kriteria yang sering diguanakan dalam keputusan promosi adalah prestasi dan senioritas.
2.3 Interaksi antara imbalan intrinsik dan ekstrinsik
Asumsi umumnya adalah bahwa imbalan intrinsik dan ekstrinsik mempunyai pengaruh dan tambahan atas motivasi. Dalam hal ini motivasi ditentukan oelh jumlah motivasi intrinsik dan ekstrinsik seseorang. Namun asumsi terbuka ini mengundang beberapa pandangan peneliti, mereka mengemukakan bahwa dalam situsi dimana individu mengalami imbalan intrinsik yang tinggi penambahan imbalan ekstrinsik untuk prestasi yang baik mungkin menyebabkan penurunan motivasi. Oleh karena itu manajer harus waspada terhadap masalah bahwa pemberian imbalan ekstrinsik mempunyai dampak negativ terhadap motivasi intrinsik sehingga jenis dan sumber imbalan ekstrinsik dan intrinsik perlu pencermatan dalam memilihnya. Jenis dan sumber imbalan intrinsik dan ekstrinsik terpilih dapat disajikan dalam tabel berikut :
Gambar 4
Jenis dan sumber imbalan intrinsik dan ekstrinsik

No Jenis Sumer imbalan
Manajer Sumber Kelompok Individual
I Ekstrinsik
A Finansial 1. Gaji dan Upah
2. Tunjangan L
L
B Antar pribadi L L
C Promosi L
II Intrinsik
A Penyelesaian TL L
B Pencapaian prestasi TL L
C Otonomi TL L
D Pertumbuhan TL L
Note : L = sumber imbalan langsung, TL = sumber imbalan tak langsung

2.4 Pengaruh imbalan terhadap perilaku dan prestasi.
Diyakini imbalan dapat memotivasi prestasi, megurangi perputaran tenaga kerja, megurangi kemangkiran dan menarik pencari kerja yang berkualitas ke dalam organisasi. Oleh karenanya imbalan dapat dipakai sebagai dorongan atau motivasi pada suatu tingkat motivasi pada suatu tingkat perilaku dan prestasi dan dorongan pemilihan orgainisasi sebagai tempat bekerja. Sebagai tambahan imbalan juga dapat memenuhi hubungan kerja

2.5 Hubungan imbalan dengan prestasi
Gambar 5
Hubungan imbalan dengan prestasi

Keterangan :
Kepuasan dengan peketjaan merupakan reaksi seseorang terhadapa sejauh mana imbalan dalam pekerjaan dapat memenihi hubungan kerja. Perilaku akan berlanjut dalam arah tertentu atau akan berganti arah atau perilaku baru akan dipelajari. Jika seorang pekerja terus menerus meras tidak puas dengan upah yang diperoleh, maka pekerja tersebut akan termotivasi untuk mencari pekerjaan yang menawarkan upah yang lebih tinggi. Akan tetapi dalam suatu sisitem indentif yang mengkaitkan secara langsung antara pembayarang dengan prestasi, pekerja yang sam akan mengubah perlakunya dengan meningkatkan hasil kerjanya untuk menaikkan penghasilannya. Oleh karena itu pemahaman dari imbalan yang disediakan atau dibentuk dalam pekerjaan, pengetahuan bagaimana pekerja manilai imbalan imbalan yang dibentuk oleh organsasi penting untuk pemahaman perilaku kerja dan prestasi.
2.6 Peran imbalan uang terhadap prestasi.
Peran imbalan finansial terhadap perilaku pekerja dalam organisasi :
1. Bahwa uang ahrus mempertimbangkan sebagai tujuan orang bekeja yang mampu memenuhi kekuaranag kabutuhannya.
2. Uang dapat menjadi sumber ketidakpuasan yang potensial jika jumlahnya jauh dari yang diahrpak tetapi tidak dapat berfungsi sebagai faktor pemuas.
3. Uang dapat dipandang sebagai alat untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Lawler mengdentifikasi keondisi yang diperluakn sebgai alat motivasi prestasi individu yang kuat :
1. Pekerja harus memiliki keyakian yang kauat, prestasi yang baik,akan menghasilkan pembayaran yang tinggi.
2. Persepsi negatif tentang prestasi yang abiak harus dihilangkan.
3. harus diciptakan adanya suatu lingkungan bahwa prestasi juga berkaita dengan imbalan yang laian diluar finansial, seperti pengahargaan, penagkuan, dan pengembangan karier.
2.7 Hubungan Imbalan dengan teori terkait:
1. Rencana upah berdasarkan ketrampilan dengan teori teori motivasi
Rencana upah berdasarkan ketarmpilan konsisten dengan bebrapa teori motivasi. Karena rencana ini mendorong para karyawan untuk mempelajari, memperluas ketrampilan mereka dan tumbuh, maka rencana ini konsisitem dengan teori ERG. Diantara karyawan yang kebutuhan rendahnya terpuaskan , kesenpatan untuk mengalami pertumbuhan dapat menjadi motivator.
2. Tunjangan fleksibel dengan teori pengharapan
Memberi tunjangan yang sama kepada semua karyawan mengasumsikan bahwa semua karyawan mempunyai kebutuhan yang sama, dan asumsi ini adalah keliru. Jadi tunjangan fleksible mengubah pengeluaran untuk tunjangan menjadi motivator. Konsisten dengan teori pengahrapan bahwa imbalan organisasi seharusnya ditautkan dengan sasaran masing masing karyawan, maka tunjangan fleksible meperlakuakn imbalan secara lebih personal yaitu memungkinkan tiap karyawan memilih paket kompensasi yang paling baik dalam memenuh kebutuhannya saat ini.
3. Program upah variable dengan teori pengharapan
Individu seharusnya mempersepsikan hubungan yang kuat antara kinerja dan imbalan yang mereka terima jika motivasinya dimaksimalkan. Jika imblan dialokasikan sepenuhnya berdasarkan faktor faktor bukan kinerja seperti senioritas atau jabatan, maka kemungkinan besar karyawan akan mengurangi usaha mereka. Jadi kesimpulannya upah variable paling sesuai dengan teori pengaharapan.

III. HUKUMAN (PUNISHMENT) DAN DISIPLIN (DICIPLINE)

3.1 Hukuman
Hukuman adalah pemberian suatu tindakan atau kejadian yang tidak disukai. Atau bisa diartikan dengan pengahpusan suatu kejadian positif setelah adanya tanggapan yang mengurangi frekuensi tanggapan sebelumnya. Ada hubungan atau kemungkinan antara tanggapan yang ditentukan dengan konsekuensi yang tidak disukai atau stimulus (misal : pengurangan upah kerena ketidakhadiran, memo yang diumumkan tetang prestasi pegawai yang buruk). E.L. Thorndike mengemukakan bahwa hukuman memaksakan dampaknya atas perilaku dengan melemahkan hubungan antara stimulus dan tanggapan (respon), tetapi dia menyimpulkan sekali lagi bahwa hukuman mungkin akan melemahkan kesan dari tindakan tanggapan, tetapi hukupan jelas sekali tidak dapat mencerminkan kesan dari tindakan berimbalan. Contohnya : jika tanggapan seorang karyawan diberi imbalan maka pengulangan tanggapan harus diberi imbalan. Tetapi bila tanggapan karyawan itu diberi hukuman maka tidak jelas bagi karyawan bersangkutan tanggapan mana saja yanga akan diberi imbalan. Hal ini mengakibatkan hukuman mencegah pelaksanaan suatu pekerjaan yang tidak boleh dilakukan, tetapi tidak memberi dasar perilaku yang harus diikuti. Berikut ini perilaku perilaku umum yang dapat dihukum :
Gambar 6
Perilaku umum yang dapat dihukum

Keabsenan Membangkang perintah
Kelambanan Memperlakukan pelanggan secara tidak wajar
Meninggalkan tempat kerja Memeprlambat pekerjaan
Mencuri Menolak kerjasama dengan rekan
Tidur ketika bekerja Menolak kerja lembur
Berkelahi Memiliki dan menggunakan obat obatan terlarang sewaktu bekerja
Mengancam pimpinan Merusak peralatan
Mengulangi prestasi jeleknya Mengguanakan bahasa dan kata kata kotor
Melanggar aturan dan kebijaksanaan Pemogokan yang ilegal

 Argumentasi kontra penggunaan hukuman
1. Pengguanaan hukuman agakanya untuk mengurangi terjadinya perilaku tertentu yang sedang dikenai hukuman.
2. Diasumsikan oleh beberapa penyanggah bahwa penggunaan hukuman akan mengahsilkan dampak sampingan yang tidak diharapkan.
3. Dampak hukuman hanya bersifat sementara dan apabila ancaman hukuman ditiadakan tanggapan yang diharapkan akan kembali seperti semula.
4. Melalui belajar mengamati hukuman mungkin mengasilkan atanggapan negatif dari rekan sekerja terhadap orang yang dihukum.
Dari sebab sebab diatas maka ada persyaratan kelayakan yang harus diperhatikan dalam penggunaan hukuman agar lebih efektof :
1. Penentuan waktu (timing)
Waktu penerapan hukuman adalah hal yang penting, hukuman dapat dilaksanakan selama timbulnya tanggapan yang perlu dihukum segera setelah tanggapan yang perlu dihukum atau beberapa waktu kemudian setelah tanggapan. Keefektifan hukuman meningkat meningkat jika tindakan yang disukai itu dilaksanakan segera setelah timbulnya tanggapan yang perlu dihukum tersebut.
2. Intensitas (intensitas)
Hukuman mencapai keefektifitasan yang lebih besar jika stimulus yang tidak disukai itu relatif kuat, maksudnya bahwa hukuman tersebut dapat mengahalangi perilaku yang umumnya disukai karena tindakan tersebut terlalu keras.
3. Penjadwalan (sceduling)
Dampak hukuman tergantung dari penjadwalan maksudnya bahwa hukuman akan manjadi efektif bila dilaksanakan berdasar jadwal yang berlanjut.
4. Kejelasan alasan (claryfying the reason)
Kesadaran atau pengertian memainkan peranan penting dalam hukuman. Alasan tersebut memberikan secara pasti tentang hal hal apa yang tidak boleh dilakukan kepada orang yang bersangkutan.
5. Tidak bersifat pribadi (impersonal)
Hukuman harus ditujukan kepada suatu tanggapan khusus, hukuman ini kemungkinananya kecil bahwa orang yang dihukum mempunyai dampak emosional sampingan yang tidak diharapka atau timbul kerenggangan hubungan permanen dengan menajer.
3.2 Disiplin
Disiplin adalah suatu bentuk hukuman. Disiplin berbeda dengan hukuman, tetapi pelaksanaan disiplin tidak selalu memadang disiplin sebagai sesatu yang tidak disukai. Disiplin pada umumnya sitegakkan bila seorang karyawan melanggara kebijakan perusahaan atau tidak memenuhi harapan hasil kerja dan manajer harus bertindak untuk mengobati situasi ini. Disiplin biasnya diambil secara bertahap yaitu peringatan, teguran, percobaan, penundaan, transfer disiplin, demosi dan PHK. Tahapan itu dilaksanakan sampai masalah bsa terpecahkan atau dihilangkan. Contohnya pada beberapa manajer yang kinerjanya tidak efektif mungkin diminta untuk mengikuti pelatihan ulang atau pengembangan, atau dipromosikan ke posisi dengan nama jabatan yang mengesankan tetapi tanggungjawabnya kurang. Bila demosi atau transfer tidak layak, PHK biasanya lebih baik daripada membiarkan orang orang dengan prestasi kerja yang jelek tetap bekerja.

REFERENSI

Robbins , Stephen P, Perilaku Organisasi, Edisi ke 10, PT Indeks, 2007
Suwarto FX, Perilaku Keorganisasian, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999
Stoner, James A.F dkk, Manajemen jilid II, Edisi bahasa Indonesia, PT Indeks Gramedia Group, 1996